[Kabar] Pernyataan Miras ‘Minuman Rasulullah’ adalah Penistaan

[Kabar] Pernyataan Miras ‘Minuman Rasulullah’ adalah Penistaan

Muslimah News, NASIONAL — Komedian Sule, aktor Sasongko Widjanarko atau Mang Saswi, hingga budayawan Budi Dalton berhadapan dengan hukum buntut pernyataan miras ‘minuman Rasulullah’.

Ketua Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah (Ampera) Syahrul Rizal melaporkan ketiganya ke Polda Metro Jaya, Rabu (23-11-2022).

Laporan terhadap Sule hingga Budi Dalton ini diterima polisi dan terdaftar dengan nomor STLP/B/5984/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 23 November 2022.

Sementara itu, diketahui dalam video yang beredar, Sule dan Mang Saswi tidak ikut membuat pernyataan tersebut. Mereka hanya tertawa merespons pernyataan Budi Dalton.

Penistaan

Peneliti kajian pemikiran Islam Ustaz Irfan Abu Naveed mengatakan candaan Budi Dalton yang menyebut miras sebagai minuman Rasulullah adalah penistaan.

“Miras yang dalam bahasa kita sudah maklum sebagai minuman keras, yang dalam bahasa syariat disebut khamar kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah saw. jelas termasuk penistaan,” ungkapnya di Kabar Petang: “Hukuman untuk Penghina Rasulullah dalam Islam”, Selasa (29-11-2022) melalui kanal Khilafah News.

Khamar diharamkan syariat dan Allah sifati sebagai perbuatan setan. “Lalu bagaimana mungkin ada orang yang mengaku muslim menisbatkan minuman tadi kepada Baginda Nabi saw., dijadikan sebagai bahan candaan. Ini jelas termasuk penghinaan karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya,” ujarnya prihatin.

“Lalu bagaimana dengan orang yang ikut tertawa dalam candaan ini?” tanya Irfan. Ia mengutip penjelasan dari kitab Mirqotus Suud at-Tasdiq Syarah Sullam Taufiq, “Orang mau mengucapkan, menuliskan, bahkan ekspresi wajah atau ekspresi sikap berupa tertawa itu dalam ilmu mantik masuk bab penghinaan,”ucapnya.

Menurutnya, penting untuk dipahami bahwa menjaga lisan kepada Baginda Nabi saw., bahkan mengungkapkan keadaan Rasul saat terluka dalam peperangan, misalnya, wajib dengan sebaik-baik ungkapan, sebaik-baik diksi, sesopan-sopannya ungkapan.

Riddah

Irfan mengatakan para ulama menjelaskan diantara bentuk kekufuran itu adalah ucapan yang mengandung penghinaan kepada Nabi Saw.

“Para ulama berpendapat bahwa menista Baginda Nabi Saw. baik orang itu mengakui atau tidak tapi jelas mengandung penistaan, disadari atau tidak ucapannya itu, apalagi dijadikan bahan candaan itu masuk dalam bab riddah (murtad). Pelakunya wajib bertaubat dengan taubatan nasuha,” jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, negara akan mengirimkan ulama yang paling alim untuk memperingatkan yang bersangkutan untuk bertaubat. Diberi waktu tiga hari, jika ia bertobat tidak dikenakan sanksi, tetapi jika tidak bertaubat, dihukum mati.

Demokrasi

Irfan menilai penghinaan terhadap Rasulullah, penghinaan terhadap ajaran Islam seperti Khilafah, jihad, penghinaan terhadap simbol-simbol Islam yang senantiasa berulang menunjukkan ini masalah sistemik akibat penerapan demokrasi yang menganut konsep kebebasan.

“Hari ini muncul fenomena komedian menjadikan agama sebagai bahan candaan, padahal mereka mengaku ber KTP muslim. Mohon maaf saya harus ingatkan, dalam Islam yang namanya penghinaan terhadap syiar-syiar agama itu masuk di antara tanda-tanda riddah, hati-hati,” ucap Irfan mengingatkan.

Menurut Irfan, ini mengonfirmasi bahwa sistem demokrasi bukan alam yang layak bagi kaum muslim untuk menegakkan Islam. “Islam kafah tidak mungkin tegak di alam demokrasi yang “menjustifikasi” tumbuh suburnya penistaan terhadap agama,” kritiknya.

Di era demokrasi ini, lanjutnya, masyarakat tidak punya imun karena tidak ada penjagaan negara dari perbuatan yang mengeluarkan mereka dari Islam. “Tahu candaan itu dosa saja tidak, apalagi menyadari itu merupakan kekufuran,”sesalnya.

Penjagaan Islam

Irfan menjelaskan, Islam memiliki penjagaan agar seseorang tidak jatuh pada riddah. “Secara fikrah (pemikiran) Islam mewajibkan setiap individu memahami akidah Islam termasuk rambu-rambunya. Ketika mereka hidup di sistem Islam dipahamkan semua. Mereka akan mempelajari rambu-rambu kemurtadan ini,” ungkapnya.

Secara thariqoh (metode), ucapnya, negara menyelenggarakan pendidikan yang menjaga umat dari pendangkalan akidah. “Di samping menyelenggarakan sistem pendidikan yang akan menjaga umat, negara juga akan menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan yang menistakan Islam yang kewenangannya ada paha khalifah,” ucapnya.

Dari sini, sambungnya, maka para ulama menetapkan bahwa mengadakan khalifah yang akan menerapkan sanksi, hukumnya wajib sesuai kaidah ‘hal-hal yang tidak sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain maka sesuatu yang lain menjadi wajib.

Dalam konteks hari ini saat Khilafah itu belum ada, jelas Irfan, maka tugas kita adalah meng-counter pemikiran-pemikiran yang rusak, sesat, dan menyesatkan demi menyelamatkan umat dari pemikiran sesat tersebut.

“Itu satu sisi. Sisi lain secara jamaah kita mengajak umat agar siap menegakkan Islam kafah, sebagaimana aktivitas dakwah Rasulullah saat di Makkah,” pungkasnya. [MNews/IA]

Foto sampul: Suara Merdeka Solo

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *