Penulis: Apri Hardiyanti
Muslimah News, FOKUS — Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus berfokus pada pemberdayaan pemuda Indonesia. Pemuda menjadi salah satu andalan untuk menggerakkan kembali ekonomi Indonesia sesuai program prioritas arahan Presiden Jokowi, yakni 2022 mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.[1]
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa dalam pilar pemberdayaan anak muda dan perempuan, terdapat upaya untuk mengatasi kesenjangan upah berbasis gender, mendorong agar peran perempuan lebih strategis, serta memberikan pelatihan yang layak dan memadai bagi anak muda.
Kemenpora mengatakan bahwa Y20—side event menuju G20—membahas tentang empat isu utama, salah satunya ketenagakerjaan pemuda. Ketenagakerjaan pemuda merupakan area prioritas yang menawarkan solusi atas pengangguran di kalangan pemuda, ditambah kondisi pandemi yang makin menyempitkan peluang kerja.
Promosi kewirausahaan sosial di kalangan para pemuda akan memberi kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, dan mengatasi tantangan masyarakat melalui solusi inovatif dan berdampak.[2]
Dari program prioritas Y20 ini, makin terlihat bahwa kapitalisme mengarahkan pemuda muslim untuk mempertahankan kerakusan industrialisasi kapitalisme. Pemuda didorong untuk menolong dirinya sendiri di tengah krisis ekonomi dan perubahan iklim sehingga seakan-akan itulah langkah nyata yang harus dilakukan pemuda sekarang untuk bertahan dan menyelamatkan dunia.
Semua platform pembangunan di tingkat lokal negara, regional, dan global, merasa harus mengajak, mencari dukungan, dan memberdayakan pemuda. Agenda prestisius pembangunan kapitalistik berambisi menempatkan pemuda di jantung kepentingan kapitalisme global.
Selain itu, melalui Strategi Pemuda UNDP 2014—2017; Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2250 tentang Pemuda, Perdamaian, dan Keamanan; PBB memberi arah baru pada pemberdayaan pemuda.
Indonesia sendiri mengadopsi arahan global dan memasukkan pembangunan pemuda ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Narasi pembangunan dan pemberdayaan pemuda oleh rezim saat ini hakikatnya adalah mandat kapitalisme global dalam memanfaatkan pemuda untuk menopang keruntuhan kapitalisme.
Muslimah Muda, Aset Tenaga Kerja
Tekanan hidup yang makin berat akibat cengkeraman kapitalisme, juga serangan gaya hidup liberal dan konsumtif, menjadikan muslimah muda merasa butuh bekerja untuk memenuhi tuntutan tersebut. Belum lagi mahalnya biaya pendidikan akibat komersialisasi pendidikan, membuat para pemuda berorientasi meraih banyak cuan sebagai pengganti biaya pendidikan.
Gambaran kebahagiaan materialistis turut menyebabkan perempuan muda berlomba bekerja di perusahaan bonafide dan mengembangkan ide kreatifnya berwirausaha demi meraih cuan.
Cengkeraman dunia industri pun makin nyata pada mahasiswa dengan janji-janji menggiurkan untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak ayal, magang di dunia industri menjadi target mereka. Kampus tidak ubahnya “talent broke” untuk dunia industri. Jadilah mahasiswa-mahasiswa ini berkompetisi untuk mendapat pekerjaan di berbagai korporasi asing dan menjadi budak mereka.
Pendidikan saat ini juga sekadar mencetak manusia sekuler siap kerja, wirausahawan, dan konsumen yang disusupi paham materialistis. Akibatnya, kualitas peradaban manusia hanya berjibaku di level terendah, yakni konsumsi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Standar lulusan pendidikan hanya berfokus pada banyaknya lulusan yang terserap pasar. Akhirnya, kurikulum didesain sesuai permintaan pasar, dalam hal ini industri.
Lebih ironis, pendidikan kini tidak menyiapkan para perempuan bisa menjalankan fungsi utamanya sebagai ibu pencetak generasi pemimpin umat. Bahkan, narasi kesetaraan gender menjadi dasar kurikulum yang ditanamkan pada perempuan bahwa perempuan harus mandiri secara ekonomi, berdaya, berhak atas tubuhnya, dan bebas dalam perannya untuk sukses di ranah publik.
Oleh karenanya, perempuan muda lebih bangga ketika bekerja dan sukses secara materi dibandingkan mengambil peran menjadi ibu rumah tangga yang dianggap rendah dan tidak produktif.
Kesetaraan Gender, Eksploitasi Potensi Muslimah Muda
Kesetaraan gender sebagai tujuan ke-5 SDGs adalah alat penjajahan Barat yang diselubungi utopia kesejahteraan perempuan. Semua permufakatan internasional tentang gender—baik CEDAW, BPfA, ICPD, MDGs, maupun SDGs, sebagaimana UU internasional yang digagas Barat—merupakan sumber malapetaka. “Kemajuan gender” yang dipropagandakan hanyalah ilusi yang menyuburkan mimpi perempuan untuk meraih kebahagiaan semu.
Realitasnya, kapitalis yang serakah terus-menerus mengeksploitasi perempuan muda demi mewujudkan totalitas hegemoni atas dunia. Dunia yang dikendalikan oligarki telah menguasai SDA vital dan bisnis global. Jelas mereka butuh SDM untuk mengelola produksi barang dan jasa di korporasinya.
Terkait hal ini, tenaga kerja perempuan muda dianggap memiliki keunggulan komparatif. Ditebarkanlah propaganda demi memobilisasi keterlibatan mereka yang akan menjadi sumbangsih bagi kesejahteraan keluarga dan bangsanya.
Selain menggerakkan roda ekonomi, perempuan muda adalah pasar potensial produksi barang dan jasa. Perempuan yang mandiri secara finansial akan mengalirkan keuntungan bagi korporasi. Mobilisasi—tepatnya eksploitasi—tenaga kerja perempuan harus lebih didongkrak demi target efisiensi.
Walhasil, saat angkatan kerja perempuan hanya mengisi 46,9% ceruk lapangan kerja, sedangkan laki-laki mengisi 76,1 %, mereka tidak bisa menerimanya. Ilusi Barat adalah mewujudkan Planet 50:50, bentuk kesetaraan paripurna pada semua bidang. Barat mengiming-imingi dunia bahwa jika perempuan berperan identik dengan laki-laki di lapangan kerja, hal itu bakal meningkatkan PDB global pada 2025 sebesar USD28 triliun.[3]
Hingga saat ini, semua narasi “pemberdayaan perempuan agar bisa sejahtera” hanya ilusi. Hal itu tecermin dalam “pengakuan” WEF yang membutuhkan 257 tahun untuk menutup kesenjangan gender terkait capaian ekonomi.
Persaingan ekonomi yang keras telah menekan perempuan untuk memasuki dunia kerja. Mereka dipaksa mengadopsi peran laki-laki sebagai pencari nafkah. Betapa banyak perempuan depresi karena target pekerjaan. Tidak pelak, berbagai problem sosial terjadi di kalangan perempuan, di antaranya tingginya perilaku waithood maupun childfree, meningkatnya angka perceraian perempuan muda, hingga maraknya tindak kriminal pelecehan seksual.
Dunia telah gagal menyelesaikan berbagai permasalahan akibat sistem sekuler kapitalisme yang mereka terapkan. Mereka menjadikan perempuan sebagai objek ekonomi dan pelengkap penderita atas permasalahan utama dunia kapitalistik. Mereka mengeksploitasi semua potensi perempuan demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi korporatokrasi. Pengakuan itu menjadi bukti bahwa ide kesetaraan gender adalah ide absurd yang harus segera dibuang.[4]
Islam Menyejahterakan dan Memuliakan Perempuan
Peradaban sekuler kapitalisme menjadikan laki-laki dan perempuan berkontribusi menyelesaikan kiris ekonomi yang dihadapi. Bahkan, para perempuan justru menjadi “sapi perah” bagi kepentingan kaum kapitalis.
Di sisi lain, posisi negara dalam mengatur pemenuhan kebutuhan pokok keluarga adalah sekadar regulator yang membuat berbagai paket kebijakan untuk mendorong perempuan ikut berperan ekonomi. Adapun peran negara dalam memenuhi kebutuhan pokok massal (pendidikan, kesehatan, dan keamanan) adalah dengan memprivatisasi layanan pendidikan dan kesehatan akibat keterbatasan keuangan negara.
Sangat berbeda dengan peradaban Islam dalam kepemimpinan Khilafah. Sistem ini menuntut penguasa untuk melayani dan menyejahterakan rakyatnya. Hasilnya, terbentuklah ekonomi rakyat laki-laki dan perempuan yang kukuh yang mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier dengan kualitas terbaik. Khalifah melayani untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, bukan berhitung keuntungan (profit) sebagaimana kepala negara sistem demokrasi.
Dalam Khilafah, tidak akan ada perempuan yang terpaksa bekerja mencari nafkah dan mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Sekalipun Islam tidak melarang perempuan bekerja, mereka bekerja semata mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan umat, sedangkan tanggung jawab sebagai istri dan ibu akan tetap terlaksana.
Sungguh, saat ini dunia butuh Khilafah, negara yang berwibawa untuk menolak tunduk pada undang-undang kufur internasional dan mandiri melaksanakan hukum Islam kafah. Hanya Khilafah yang mampu melaksanakan semua ketentuan Allah sekaligus menjamin keberkahan kehidupan. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
Catatan Kaki
[1] https://www.kemenpora.go.id/detail/555/tingkatkan-pemberdayaan-pemuda-kemenpora-fokus-terhadap-peran-aktif-pemuda-dalam-pembangunan-indonesia
[2] https://y20-indonesia.org/id/2022/07/19/siaran-pers-ktt-y20-pentingnya-menciptakan-lingkungan-yang-inklusif-bagi-pemuda/
[3] https://twitter.com/unwomenasia/status/1206458962167697408?s=09
[4] https://twitter.com/UN_Women/status/1212381725638189059
