[Kabar] Peringatan 16 HAKtP, Ratu Erma: Mengapa Masalah Kekerasan terhadap Perempuan Makin Kompleks?

[Kabar] Peringatan 16 HAKtP, Ratu Erma: Mengapa Masalah Kekerasan terhadap Perempuan Makin Kompleks?

Muslimah News, NASIONAL — Komnas Perempuan dalam siaran persnya, Jumat (25-11-2022), mengenai peringatan 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) pada 25 November 2022—10 Desember 2022 menerangkan, perlunya data terpilah kasus femisida untuk pencegahan dan pemenuhan  hak korban atas keadilan serta pemulihan bagi keluarga korban.

Menurut Komnas Perempuan, femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya dan berlapis, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistis.

Melalui pemantauan media daring rentang Juni 2021—Juni 2022 dan penelitian atas putusan pengadilan yang difokuskan pada femisida pasangan intim sebagai eskalasi KDRT yang berujung pembunuhan, Komnas Perempuan mencatat 84 kasus femisida pasangan intim baik yang dilakukan oleh suami maupun mantan suami korban.

“Isu femisida dapat digunakan untuk  mengukur dan mendesak kewajiban negara terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pengabaian  dalam merespons femisida menunjukkan kelalaian atau pembiaran negara dalam upaya penghapusan kekerasan yang paling ekstrim, berlapis dan sadis yang dapat dikategorikan sebagai tindak penyiksaan. Dalam konteks ini, pengabaian isu femisida dapat menjadi kejahatan negara karena ketidakmampuan untuk mencegah, melindungi dan menjamin hak perempuan atas hidup dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan,” rilisnya.

Makin Kompleks

Berkaitan dengan hal tersebut, aktivis muslimah Ratu Erma Rachmayanti justru mempertanyakan perjuangan panjang kaum feminis ini untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan yang sudah cukup lama. “Mengapa tidak kunjung membuahkan hasil, bahkan justru masalah makin kompleks?” tanyanya lugas.

Bahkan, peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) secara global selama 16 hari, telah diselenggarakan setiap tahun.

“Kemudian, sejak 1979 ada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang ditindaklanjuti dengan upaya para feminis untuk mendorong pemerintah masing-masing menerbitkan berbagai aturan yang mendukung penghapusan KtP,” ujarnya.

Menurut Ratu Erma, memang ada cara pandang yang patut dikritisi. “Para feminis menempatkan ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan sebagai masalah utama KtP yang menunjukkan kekacauan berpikir dan kesembronoan mereka,” ucapnya. 

Padahal, ia menegaskan, penanganan KtP tanpa kembali pada persoalan dasar manusia tentu tidak akan menemukan titik terang yang menunjukkan solusi. “Keyakinan feminis bahwa KtP dapat diselesaikan dengan legislasi UU, tetapi tidak mempersoalkan bercokolnya ideologi kapitalis yang mendewakan kebebasan individu dan merendahkan martabat perempuan, adalah kesia-siaan,” jelasnya.

Sistem Islam

Ratu Erma mengungkapkan, justru yang diperlukan adalah sistem pemerintahan yang menjamin perwujudan perlindungan terhadap perempuan sebagai pilar utama di setiap level kebijakan, yakni sistem Islam.

“Ini karena yang  memahami potensi dan karakter manusia itu adalah Pencipta-Nya sendiri, Allah Swt.  Zat Yang Maha Tahu yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan sekaligus menurunkan syariah untuk mengaturnya,” ungkapnya.

Lantas, ia menguraikan jaminan sistem Islam yang tidak akan menimbulkan KtP. “ Pertama, dalam sistem pergaulan. Islam memandang perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam kehidupan domestik dan publik.  Rasulullah saw. bersabda, perempuan adalah “saudara kandung” para lelaki.”

Di rumah tangga, ujarnya, mereka seperti dua orang sahabat yang saling support kebutuhan masing-masing. “Bekerjasama dalam mendidik generasi. Dalam kehidupan publik mereka adalah mitra sejajar dalam memajukan masyarakat. Tidak membenarkan memandang perempuan sebagai obyek pemuas hasrat seksual. Pandangan ini diedukasi dalam pendidikan keluarga oleh orangtua, juga di sekolah formal termasuk pendidikan non-formal di masyarakat. Dengan itu terbentuk pandangan khas masyarakat Islam terhadap interaksi laki-laki dan perempuan dalam rangka melestarikan manusia dan bukan pandangan seksualitas semata, seperti pandangan Barat sekuler,” terangnya.

Kemudian, Allah memerintahkan dan perempuan untuk menutupi auratnya dan menjaga kemaluannya, memudahkan dalam urusan pernikahan, dan melarang perempuan untuk berdandan berlebihan (tabarruj) yang merangsang naluri seksual laki-laki.

“Mencegah laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas yang merusak akhlak.  Perempuan tidak dibolehkan bekerja yang mengeksploitasi sisi kewanitannya, seperti menjadi SPG, dan lain-lain. Lalu memerintahkan mahram untuk menemani perjalanan perempuan yang lebih dari sehari semalam dalam rangka menjaga kehormatannya,” ungkapnya.

Kedua, jaminan dengan sistem penerangan dan media untuk tidak menyebarkan konten porno dan akan menindak tegas jika melanggar dengan mencabut izin pendiriannya.

“Ketiga, jaminan dengan sistem ekonomi melalui penjaminan kebutuhan finansial perempuan dengan cara pemberian nafkah oleh wali atau suaminya. Tidak mewajibkan wanita bekerja.  Dengan itu ia dapat menjalankan secara sempurna tugas utama dan strategisnya dalam mendidik dan menjaga generasi,” paparnya.

Keempat, jaminan dengan sistem sanksi dengan cara menangani kelemahan individu yang terjerumus dalam penyimpangan dengan hukum yang jelas dan tegas. “Menghukum pelaku pelecehan seksual, pemerkosaan, pacaran, pembunuhan, dan sejenisnya dengan hukuman setimpal,” ujarnya.

Hanya Khilafah

Ratu Erma mengingatkan, tampaklah hanya Islam yang memiliki nilai-nilai mulia dan benar-benar bertanggung jawab dalam menjaga kehormatan perempuan. “Namun, jaminan perlindungan pada seluruh sistem di atas hanya bisa diterapkan oleh Khilafah yang menjadikan syariat Islam sebagai sumber aturan,” terangnya. 

Ia menyampaikan, Khilafah adalah negara yang menolak prinsip-prinsip rusak kapitalisme liberal dan mengagungkan nilai-nilai ketakwaan.  “Khilafah melarang segala bentuk aktivitas yang menjadikan perempuan sebagai obyek komoditas dan merendahkan perempuan.  Khilafah adalah negara yang memberi rasa aman pada perempuan baik di dalam rumah maupun diluar rumah. Khilafah juga memberi kesempatan pada perempuan berkontribusi aktif di bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan layanan publik lain yang bebas dari pelecehan,” tandasnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *