![[Kabar] Negara G20 Sepakat Menghapus Subsidi BBM, Dr. Arim: Keserakahan para Kapitalis](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/11/presiden-joko-widodo-melakukan-konferensi-pers-hasil-konferensi-tingkat-tinggi-ktt-g20_169.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Negara yang tergabung dalam G20 bersepakat untuk menghapus subsidi BBM. Kesepakatan ini tertuang pada poin 12 deklarasi pemimpin negara G20 dalam konferensi di Bali, (16-11-2022). Dalam poin tersebut, disepakati bahwa negara-negara G20 berkomitmen untuk mencapai target SDG 7. Selain itu, juga untuk menutup kesenjangan akses energi dan diharapkan bisa menghapus kemiskinan energi.
Sebelumnya, Dana Moneter Internasional atau IMF juga mendorong Indonesia hanya menyalurkan subsidi kepada masyarakat miskin dan rentan. Langkah pengurangan subsidi itu dinilai akan menolong negara melewati ancaman krisis energi pada tahun depan dengan aman.
Dikutip dari Tempo yang menghubungi PT Pertamina, BUMN tersebut akan mengikuti kesepakatan yang ditetapkan. “Sebagai operator, kami akan mengikuti seluruh regulasi BBM subsidi yang sudah ditetapkan regulator,” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Senin (21-11- 2022).
Keserakahan Kapitalis
Mengkritisi hal ini, pakar ekonomi syariah Dr. Arim Nasim, S.E., M.Si., Ak., CA., menyatakan penghapusan subsidi BBM memang dirancang untuk keinginan dan keserakahan para kapitalis,
“Penghapusan subsidi memang sejak awal dirancang sebagai bentuk keinginan dan keserakahan para kapitalis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya,” ungkapnya dalam “Zalim! Negara G20 Sepakat Pangkas Subsidi BBM”, di kanal Khilafah News, Selasa (22-11-2022).
Ia mengulas, penghapusan subsidi BBM merupakan permintaan lama kaum kapitalis melalui UU Migas dengan tujuan menuntaskan liberalisasi di sektor hulu. “Ini karena di sektor hilir mereka sudah berhasil meliberalisasi migas sehingga sumber migas sudah dikuasai para kapitalis atau oligarki,” ujarnya.
Arim menjelaskan, dengan menguasai sektor hulu, artinya produksi dikuasai mereka. “Hanya saja, mereka belum mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya karena pada sektor hilirnya masih ada kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi sehingga mereka tidak bisa menjual harga minyak seenaknya. Mereka tidak bisa bersaing sepenuhnya dengan pemerintah atau BUMN, dalam hal ini Pertamina, yang menjual migas sebagiannya dengan subsidi,” urainya.
Oleh karena itu, imbuhnya, mereka ingin sektor hulu diliberalkan secara tuntas sehingga migas sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.
“Jika mereka bisa mengusai setor hulu dan hilir tersebut, maka mereka akan “seenaknya” menentukan harga dan akibatnya rakyat akan membeli dengan harga mahal. Padahal, sumber daya alam migas ini milik rakyat yang justru dikuasai dan dinikmati para kapitalis dan rakyat yang akan mengalami kerugian. Ini karena dalam ekonomi, migas merupakan sumber daya yang sangat penting karena berapa pun harganya akan dibeli oleh rakyat,” bebernya.
Tujuan G20
Arim menyebutkan ada tiga tujuan inti didirikannya G20 ini. “Pertama, agar dapat menginvestasikan dana mereka di negara berkembang dengan cara mengeksploitasi sumber daya alamnya. Kedua, mendapatkan pasar bagi produk-produk mereka di negara berkembang. Ketiga, mendapatkan buruh yang murah,” perincinya.
Apalagi, ia mengemukakan, inisiator G20 adalah negara-negara kapitalis, seperti Amerika, Jepang, dan Prancis. “Mereka ingin menguasai kekayaan dan sumber daya alam, khususnya di negara-negara berkembang,” ucapnya.
Dalam konteks migas, lanjutnya, negara G20 termasuk IMF dan World Bank sudah lama menginisiasi UU Migas yang kemudian disahkan oleh anggota DPR, yang di dalamnya menuntut liberalisasi di sektor hulu dan hilir
“Tampak rezim justru mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan para kapitalis dan menyengsarakan rakyat. Investasi yang diberikan para kapitalis juga sebenarnya utang. Rezim saat ini tunduk terhadap keinginan mereka, ini merupakan bencana bagi rakyat,” kritiknya.
Paradigma
Arim mengungkapkan, kalau secara normatif, keberadaan pemerintah seharusnya untuk mengurus rakyat, salah satunya mengelola sumber daya alam untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
“Jadi, paradigma yang seharusnya adalah ri’ayah bukan paradigma untung dan rugi. Sedangkan saat ini, hubungan rakyat dengan pemerintah adalah paradigma sistem kapitalisme, yakni pemerintahan liberal yang menempatkan rakyat sebagai objek bisnis. Akibatnya, yang dinilai adalah untung dan rugi,” paparnya.
Ia menyatakan, dalam kapitalisme yang menempatkan penguasa adalah para kapitalis sehingga mereka adalah agen bagi kepentingan kapitalis.
“Di sisi lain, sumber daya alam harus diserahkan kepada swasta. Jadi, tidak heran kalau pemerintah mengeluh terus dengan subsidi karena “otaknya” adalah kapitalisme, hubungan berdagang, bukan untuk mengurusi rakyat,” tukasnya.
Kemudian ia mempertanyakan, kalau pemerintah mengeluhkan subsidi sebagai beban, sebenarnya mereka wakilnya siapa? Wakil rakyat atau kapitalis?
“Kondisi ini makin mengukuhkan bahwa penguasa adalah wakil kapitalis untuk berbisnis dengan rakyat. Bahkan, lebih kapitalis dibandingkan negara kapitalis. Oleh karena itu, tampaklah adanya kesalahan paradigma. Negara saat ini makin liberal dan kapitalis,” cetusnya.
Padahal, ia menegaskan, jika pemerintah berparadigma ri’ayah, maka migas akan diperoleh rakyat secara mudah dengan harga wajar, dan subsidi akan dipandang sebagai kewajiban. [MNews/Ruh]
