Muslimah News, INTERNASIONAL — Dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa 2023 akan menjadi tahun-tahun yang suram berkaitan dengan krisis pangan dunia.
Sebagaimana dilansir dari laman UGM, krisis pangan 2022 yang melanda banyak negara dunia sudah ada di depan mata. Bahkan, beberapa negara ternyata sudah mulai merasakan dampaknya. Hal tersebut dapat dilihat dengan naiknya harga bahan pangan saat ini. Persoalan bisa tambah runyam karena ada ancaman resesi 2023 di perekonomian global.
Sekjen PBB Antonio Guterres pada konferensi tingkat Menteri di Berlin, Juni lalu, mengatakan bahwa pada 2023 akan menjadi tahun yang kelam, dunia akan dihadapkan kepada krisis pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Berdasarkan data FAO (2022), 2,3 miliar manusia di seluruh dunia mengalami kekurangan pangan, naik 350 juta dibandingkan sebelum Covid-19. Angka kelaparan naik 9%. Sekitar 60% orang kelaparan akibat konflik Rusia-Ukraina, 45 juta anak menjadi kurus karena kurang gizi, 149 juta anak mengalami kontet karena kurang gizi, 99 juta kelaparan karena konflik, 828 juta kelaparan, dan 50 juta anak berada di ambang kelaparan.
Kegagalan Kapitalisme
Pengamat kebijakan publik Dr. Erwin Permana menilai krisis pangan yang terjadi di dunia menunjukkan kegagalan kapitalisme global.
“Krisis pangan yang terjadi di dunia menunjukkan kegagalan kapitalisme global. Ini kesimpulan saya yang nanti akan saya paparkan datanya,” ungkapnya di acara Kajian Ekonomi Islam: “Krisis Pangan Dunia, Kegagalan Kapitalisme Global”, Sabtu (29/10/2022) melalui kanal Khilafah Chanel Reborn.
Menurutnya, krisis pangan dunia, bukan karena kurangnya persediaan makanan tetapi karena buruknya distribusi makanan. Ia memaparkan data bahwa produk sereal di seluruh penjuru dunia dibanding jumlah populasi manusia selalu lebih besar. “Lahan tidak bertambah besar, tetapi manusia punya kemampuan berkreasi, memiliki kemampuan memproduksi dari satu menjadi sepuluh, sehingga dengan lahan yang sama manusia bisa memproduksi pangan jauh lebih besar,” terangnya.
Artinya, jelas Erwin, produksi sereal jauh lebih tinggi dibanding populasi manusia sehingga sebetulnya kebutuhan pangan semua populasi itu terpenuhi.
Meski demikian, Erwin memaparkan data yang mencengangkan, yakni jumlah makanan yang terbuang sekitar 1,3 miliar ton per tahun dengan nilai sekitar US$ 1 triliun
“Namun di sisi lain banyak orang kelaparan, seperti yang terjadi di Kongo, jumlahnya 20 juta mengalami krisis pangan, kemudian yang kondisi darurat 6,7 juta orang. Di Etiopia, Yaman, Sudan juga parah,” bebernya.
Oleh karena itu, Erwin menyimpulkan bahwa problemnya adalah distribusi, yakni tidak adanya distribusi bahan makanan dari satu lokasi ke lokasi yang lain.
“Makanan tertumpuk pada satu teritorial tertentu, pada satu negara tertentu, yaitu negara-negara maju di Amerika dan juga negara-negara di Eropa. Tidak terdistribusikan ke negara-negara yang mengalami kelaparan seperti negara-negara di Afrika, misalnya, sehingga di Afrika kelaparan sedang di Eropa dan Amerika obesitas,” imbuhnya.
Erwin mengatakan, ada orang-orang yang sangat kelaparan dalam jumlah yang sangat besar, di sisi yang lain ada orang yang obesitas dengan jumlah yang sangat besar .
“Jadi kalau misalnya ada satu miliar orang yang kelaparan ada juga satu miliar orang yang kelebihan berat badan. Berdasarkan data di seluruh penjuru dunia ada 1,46 miliar obesitas, dan 850 juta orang mengalami kelaparan,”ungkapnya.
Ironinya, papar Erwin, data lain mengungkap setiap menit ada 11 orang meninggal akibat kelaparan. “Kita mau bilang apa, ini semacam senjata pemusnah massal yang menciptakan kematian. Jadi, kelaparan adalah senjata pemusnah massal,” tegas Erwin.
Islam
Erwin menjelaskan dalam perspektif sistemis, solusi mengatasi krisis pangan ada dua, yaitu ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. “Ketahanan pangan intinya tahan saja, pangan yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, kalau kurang bisa impor, bersifat insidental. Ini perspektif kapitalis, aktif-negatif,” jelasnya.
Kalau perspektif Islam, lanjutnya, solusinya dengan kedaulatan pangan yang sustainable karena paradigma politiknya pengurus urusan masyarakat, maka yang nomor satu untuk diamankan adalah berkaitan dengan ketersediaan pangan untuk masyarakat.
“Dengan dua paradigma ini pada akhirnya Islam akan terpilih karena lebih baik dengan solusi kedaulatan pangan yang sustainable,” simpulnya.
Erwin mengatakan, dalam perspektif Islam yang namanya pangan itu harus berdaulat, tidak cukup hanya bertahan, tetapi juga berdaulat. “Jadi, aktif-positif, mandiri dalam hal pangan. Kalau bergantung pada negara lain, sama saja menggantungkan kedaulatan negara pada negara lain, mempersembahkan negara untuk dijajah oleh negara lain,” tegasnya.
Kemudian Erwin menjelaskan beberapa poin konsep Islam tentang pangan. “Pertama, dasar kedaulatan pangan terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 berkaitan dengan ibu yang menyusui dan Ath-Thalaq ayat 6 berkaitan suami harus menyiapkan perumahan bagi istrinya,” sebutnya.
Ia mengatakan, hal yang paling mendasar, yaitu dimulai dari memperhatikan ibu yang melahirkan karena yang lahir itu adalah masa depan peradaban. “Enggak boleh manusia itu diabaikan ketika ia baru lahir. Justru penghargaan terbaik bagi manusia itu ketika baru dilahirkan. Disambut dengan cara terbaik, dipersembahkan gizi terbaik,” ungkapnya.
Jadi, sambung Erwin, paradigma politik pangan dalam Islam adalah paradigma dengan indikator-indikator yang sangat mikro sampai kepada level bayi yang baru lahir.
“Cukup dikatakan politik pangan itu gagal ketika ada satu bayi saja yang tidak menetek kepada ibunya karena ibunya terpaksa bekerja, misalnya,” tandasnya.
Kedua, sebut Erwin, produksi pangan dalam Islam dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. “Ekstensifikasi dengan menghidupkan tanah mati, tidak boleh menelantarkan tanah pertanian lebih dari tiga tahun dan larangan menyewakan lahan pertanian. Pada akhirnya kepemilikan lahan itu identik dengan produksi,” terangnya.
Ketiga, lanjut Erwin, alokasi hasil pangan yang memastikan semua orang terpenuhi kebutuhannya, kemudian konsumsi, distribusi, serta pengolahan harus merata kepada tiap-tiap individu anggota masyarakat.
Terakhir, Erwin menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam kedaulatan pangan ada tiga pihak.”Rumah tangga, komunitas masyarakat, juga negara,”pungkasnya. [MNews/IA]
Foto sampul: iStock
