Komnas Perempuan Minta UU TPKS Diterapkan di Aceh, Bisakah Menjadi Solusi?

Komnas Perempuan Minta UU TPKS Diterapkan di Aceh, Bisakah Menjadi Solusi?

Penulis: Najmah Saiidah

Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi jajaran Polres Pidie yang telah melakukan proses hukum terhadap BT (48) yang dikenal sebagai “Pesulap Hijau”, tersangka pelaku kekerasan seksual terhadap sejumlah ibu muda di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Polres Pidie juga telah menyampaikan berkas perkara ke Kejari Pidie.

Untuk kepentingan terbaik bagi korban kekerasan seksual, Komnas Perempuan berpendapat bahwa proses hukum pada semua kasus kekerasan seksual di Aceh perlu mengacu pada UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Tidak cukup dengan Qanun 6/2014 tentang Hukum Jinayah, yaitu pasal Jarimah Pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 48 junto Pasal 52 tentang alat bukti sumpah yang dilakukan korban. (komnasperempuan[dot]go[dot]id, 11/10/2022)

Jika kita mau jujur, jelas sekali bahwa maraknya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan cerminan dari gagalnya bangunan sosial politik yang didasari sistem sekuler kapitalisme, serta rapuhnya tatanan moral masyarakat yang ada sebagai akibat tidak adanya standar baku yang mengatur tingkah laku manusia. Hanya nilai-nilai kemanusiaan yang semu yang diagungkan, padahal nilai-nilai tersebut bersifat relatif.

Lalu, pantaskah kita berharap pada UU TPKS yang notabene merupakan aturan buatan manusia yang lahir dari sistem sekuler kapitalisme? Atau cukupkah kita mengembalikannya kepada Islam saja?

—

Telah jelas bahwa UU TPKS adalah aturan buatan manusia dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan. Alih-alih bisa menyelesaikan masalah, justru yang terjadi adalah memunculkan permasalahan baru. 

Kita akan buktikan dengan mencermati makna “kekerasan seksual” yang terdapat dalam Bab I dan Pasal 1 RUU TPKS ini, “Setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.”

Dari definisinya saja, sesungguhnya kita bisa menilai bahwa yang akan terkena hukum adalah jika di dalamnya mengandung ancaman atau paksaan. Artinya, jika dilakukan suka sama suka, tanpa paksaan atau ancaman, maka tidak akan terjaring kasus ini.

Akibatnya, hubungan seks di luar pernikahan tidak dapat dipersoalkan. Hal ini justru akan menjadi legitimasi bagi pihak mana pun yang ingin melakukan seks di luar nikah dengan adanya persetujuan. Ini sama saja dengan legitimasi perzinaan yang secara tidak langsung membuka gerbang pergaulan bebas.

Lalu, bagaimana dengan Qanun 6/2014 Tentang Hukum Jinayah? Tidak dapat kita mungkiri, sesungguhnya aturan ini pun ada unsur buatan manusia. Sekalipun pelaku perzinaan, termasuk pemerkosa, dikenai hukum cambuk, tetapi tidak sesuai dengan aturan Allah, lebih lagi dalam hal pelaksanaannya.

Dari sisi jumlah cambukan yang diberikan, lebih sedikit dan tidak membedakan antara muhshan dan ghair muhshan, sudah pernah menikah atau belum menikah. Padahal, dalam Islam, pelaku perzinaan yang sudah pernah menikah dihukum rajam, sedangkan yang belum menikah diberi hukuman 100 kali jilid (lihat QS An-Nuur: 2).

Tersebab tidak menerapkan hukum Islam sebagaimana yang Allah tetapkan, keberadaan Qanun Jinayah ini kadang justru memunculkan kesan salah terhadap penerapan syariat. Inilah yang dirasakan Komnas Perempuan, yakni hukuman cambuk yang diberikan terlalu ringan, apalagi pelaku setelah itu bebas.

Dengan demikian, UU TPKS ataupun Qanun tentang hukum jinayah di Aceh tidak akan menyolusi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan, melainkan justru memunculkan berbagai permasalahan baru.

Berharap masalah kekerasan ini selesai dengan aturan manusia, hanyalah harapan semu. Namun, bukan berarti kita lantas berdiam diri. Kita tentu harus berupaya keras untuk menghilangkan keburukan yang menimpa umat ini.

—

Kalaulah kaum muslim mau menengok pada Islam dan memahaminya, sebenarnya Islam telah memberikan jawaban tuntas terhadap permasalahan apa pun, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Kita tinggal mengikuti saja apa yang telah Allah Swt. Al-Kholiq Al-Mudabbir wahyukan, serta meneladan utusan-Nya, Muhammad saw..

Sistem Islam memiliki aturan yang lahir dari Yang Maha Mengetahui makhluk ciptaan-Nya. Walhasil, seluruh persoalan makhluk-Nya dalam kondisi apa pun dapat terselesaikan secara memuaskan tanpa ada satu pun pihak yang dirugikan.

Ini semua karena aturan Islam sesuai dengan fitrah manusia, juga memuaskan akal sehingga akan menentramkan jiwa. Dapat dipastikan, dengan menerapkan aturan Allah, manusia akan mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari malapetaka.

Sistem Islam adalah sistem kehidupan yang unik. Individu dan keluarga muslim akan berusaha terikat dengan aturan Allah. Masyarakat akan melakukan tugasnya menjaga kesehatan masyarakat dengan beramar makruf nahi munkar. Demikian halnya negara, bertanggungjawab menerapkan aturan Islam secara utuh untuk mengatur seluruh urusan umat agar mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan secara adil dan menyeluruh.

Hanya saja, semua ini hanya akan bisa terlaksana jika aturan Islam diterapkan secara keseluruhan dalam sebuah institusi negara, yaitu Khilafah Islamiah yang menjadikan akidah dan syariat Islam sebagai pijakannya. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

3 thoughts on “Komnas Perempuan Minta UU TPKS Diterapkan di Aceh, Bisakah Menjadi Solusi?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *