Penulis: Endiyah Puji Tristanti
“Yang paling aku takutkan atas umat ini adalah orang munafik yang berilmu.” (Umar bin Khaththab).
Muslimah News, FOKUS — Umat Islam pada masa kekhalifahan pernah menjadi mercusuar peradaban dunia di bidang pendidikan. Bahkan, mencapai rentang waktu yang sangat panjang, tidak kurang dari delapan abad lamanya, jauh meninggalkan dunia Barat (Eropa) yang masih tertatih-tatih merumuskan hakikat sebuah peradaban dunia bagi manusia.
Kini, ketika Khilafah telah runtuh, dunia pendidikan dinaungi sistem kapitalisme yang cacat dan sekularisme menggantikan akidah Islam sebagai asas sistem dan kurikulum pendidikan. Musibah dan bala’ kubra menimpa negeri-negeri muslim secara bertubi-tubi. Wajah pendidikan di dunia Islam menjadi sangat terhina. Dunia Islam mengalami “krisis pendidikan” yang sungguh mengerikan.
Awal Sekularisasi Pendidikan di Negeri-Negeri Muslim
Negara Eropa (Inggris, Prancis, dan Amerika) bersepakat menghapuskan Islam dan Khilafah, salah satunya dengan strategi invasi misionaris atas nama ilmu dan pengetahuan. Eropa memiliki kepentingan internasional yang sama, yakni mengirim peradaban Barat ke wilayah Timur serta menumbuhkan keraguan kaum muslim terhadap agamanya, menanamkan kebencian terhadap ajaran Islam, serta merendahkan sejarah mereka.
Pada 1820, gerakan misionaris—yang sebelumnya berjalan lambat—makin kukuh setelah pembentukan pusat misionaris di Beirut. Misionaris asal Amerika, Eli Smith bersama istrinya, mendedikasikan hidupnya dengan membuka sekolah bagi perempuan. Mereka bekerja sama dengan gerakan pendidikan secara terbuka berfokus pada bahasa Arab untuk memisahkannya dari Al-Qur’an.
Pada 1866, didirikan sekolah Yesuit dan University of Joseph Jesuit, juga American Protestan College di Beirut (sekarang Universitas Amerika) dengan mendistorsi ide Islam dan sejarah kaum muslim dengan begitu buruk.
Sementara itu, di negeri Syam, termasuk Suriah dan Palestina, otoritas setempat membuka lebar-lebar pintu bagi misionaris Prancis, Inggris, dan Amerika; mengizinkan pembukaan sekolah-sekolah dan pencetakan buku-buku melalui program “ilmu pengetahuan dan budaya”. Di pusat Istanbul, berdiri banyak sekolah, perguruan tinggi, dan penerbitan buku-buku tsaqafah Islam yang diselewengkan sehingga memunculkan keraguan terhadap ide-ide Islam. Semua ini terjadi karena gerakan pendidikan tersebut telah lepas dari pengawasan negara yang tidak tunduk pada Departemen Wakaf Ottoman.
Berikutnya, lahirlah undang-undang reformasi dalam pendidikan Ottoman sesuai perkembangan ilmiah di Eropa, menjadi pintu masuk pengiriman delegasi mahasiswa muslim ke Prancis dan Inggris. Barat menginginkan kalangan intelektual mengambil cara pandang Barat, yakni gaya hidup liberal materialistis, demi meraih target reformasi pendidikan melalui tangan-tangan kaum muslim.
Di Mesir, Muhammad Ali Pasha (1805—1842), setelah memisahkan diri dari Khilafah, memfokuskan perhatian pada sistem pendidikan modern dengan memarginalkan pendidikan di Al-Azhar dan beberapa kuttab. Sebanyak 319 mahasiswa dikirim ke Eropa untuk menyiapkan reformasi pendidikan. Salah satunya adalah Rifaah at-Tahthawi, pengarang buku Takhlish al-Ibriiz fii Talkhis Baariz, sepulangnya dari Prancis, menegaskan bahwa Prancis telah memperluas metode berpikir, pendidikan, serta interaksi antarindividu. Mereka menjadi generasi pembawa obor perubahan dan pemimpin perang sekularisasi dan permusuhan terhadap budaya Islam atas nama pembangunan, ilmu pengetahuan, dan modernisasi.
Selanjutnya misi sekularisasi berjalan sangat cepat dan menyebar makin masif di negeri-negeri muslim setelah Khilafah runtuh. Kurikulum sekuler telah berkontribusi signifikan dalam keruntuhan ini. Generasi kaum muslim yang terpisah dari akidah islamiah telah turut serta di dalam proyek besar ini. Jadilah pemuda muslim makin jauh dari karakter muslim dan justru menjadi pengemban nilai-nilai Barat yang sekuler.
Sekularisasi Kurikulum Pendidikan Menopang Penjajahan
Tanpa Khilafah, babak baru serangan misionaris di dunia Islam telah berjalan tanpa penghalang. Serangan abad ke-21 ini dipimpin oleh AS di bawah payung besar “perang melawan terorisme dan ekstremisme” bertarget sekularisasi kurikulum pendidikan.
RAND Corporation dan The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) telah menyajikan sejumlah studi dan rekomendasi yang diangkat ke badan keamanan nasional AS dan beberapa kepada Presiden secara langsung. Pada beberapa laporan dinyatakan, “Tujuan dari kampanye Amerika melawan terorisme dapat menyebabkan kontrol atas generasi yang akan datang untuk jangka waktu sepuluh tahun dan hal ini dapat menjadi obat penenang sementara. Namun, mengubah kurikulum pendidikan mulai dari jenjang dasar adalah apa yang menjamin keberadaan generasi nonteroris.”
Penting menjadi kesadaran bersama bahwa fokus utama agenda reformasi kurikulum pendidikan bukan semata untuk revolusi ilmu pengetahuan sebagaimana narasi mereka. Perubahan kurikulum pendidikan di negeri-negeri muslim menitikberatkan pada agenda sekularisasi dengan menyebarkan kebodohan, keterbelakangan, dan untuk memotong ikatan generasi muslim dari akidah Islam.
Oleh sebab itulah, negeri-negeri Arab menempati tingkat pendidikan global yang lebih rendah. Dalam artikel dari MIT Technology Review Pakistan (2016) berjudul “The Dark Age of Muslim World” disebutkan bahwa 1,6 miliar muslim di dunia berkontribusi sangat kecil untuk pengetahuan dunia. Jumlah perguruan tinggi dari negara-negara anggota OKI hanya berada di peringkat 500 dunia atau sedikit lebih baik. Berbagai penelitian serupa menunjukkan hasil yang sama.
Sesungguhnya, ilmu pengetahuan yang terpisah dari akidah Islam bagaikah jiwa tanpa roh (spirit). Akibat perubahan kurikulum, negeri-negeri muslim justru makin terbelakang. Alih-alih mampu menggapai puncak keemasan, mereka justru mengalami ketertinggalan dalam pembangunan. Ini karena Barat menjaga agar selamanya negeri-negeri muslim sebagai negara berkembang dan/atau negara miskin.
Hal ini berakibat ketergantungan mereka terhadap negara-negara Barat begitu besar, secara sukarela menerima dikte dan arahan Barat dalam mengelola negara dan rakyat mereka seraya melupakan bahwa din mereka (Islam) telah memberikan penyelesaian atas problem yang dihadapi.
Atas arahan World Trade Organization (WTO), sektor pendidikan menjadi salah satu industri sektor tersier melalui General Agreement on Trade in Services (GATS) yang meliberalisasi perdagangan 12 sektor jasa (layanan kesehatan, TI dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa lainnya).
GATS yang diratifikasi pada 1995 memosisikan pendidikan menjadi suatu komoditas. UNESCO pun berhasil mengikat seluruh negara di dunia untuk mengimplementasikan “Partnership 21st Century Learning” (visi pembelajaran abad ke-21) yang terdiri dari empat pilar, yakni (1) learning to how (belajar untuk mengetahui); (2) learning to do (belajar untuk melakukan); (3) learning to be (belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri yang berkepribadian); dan (4) learning to live together (belajar untuk hidup bersama). Prinsipnya adalah agar seluruh penyelenggaraan proses pendidikan bisa menyesuaikan tuntutan dunia kerja dan pasar tenaga kerja global.
Kini, masalah kurikulum pendidikan negeri-negeri muslim bukan lagi masalah internal kaum muslim yang dikelola oleh para ulama, pemikir, dan para pakar, melainkan menjadi masalah global yang tunduk pada pengawasan Barat yang melakukan sekularisasi dan kapitalisasi pendidikan.
Berbagai forum global dialog antaragama merekomendasikan perubahan kurikulum di negeri-negeri muslim. Badan-badan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, menetapkan syarat perubahan kurikulum untuk perolehan dana hibah, pinjaman, atau pembatalan utang negara tertentu.
Demikianlah, berawal dari sekularisasi pendidikan, lalu berujung pada penjajahan sumber daya negeri-negeri muslim.
Sekularisasi Pendidikan di Dunia Arab
Sekularisasi pendidikan juga terjadi di Timur Tengah. Kerajaan Saudi Arabia (KSA) melakukan reformasi total sejak Putra Mahkota Mohammad bin Salman (MBS) meluncurkan Visi Saudi 2030 pada April 2016. Negara “Petrodolar” ini ingin mengurangi ketergantungan pada sektor minyak bumi, mendiversifikasi perekonomian, serta mengembangkan sektor layanan umum, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata.
Pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dari program reformasi Visi 2030 dan menjadi bagian integral rencana pembangunan berkelanjutan UNESCO 2030. Arab Saudi telah menerapkan perubahan sistem pendidikan baru di sekolah menengah sejak 2021 dengan menetapkan enam jalur akademik dan karier utama, yakni ilmiah, ilmu teknik dan komputer, ilmu kesehatan dan kehidupan, humaniora, administrasi bisnis, dan syariah.[1]
Keseluruhan gagasan sistem itu disusun setelah membandingkan beberapa sistem pendidikan global. KSA menginginkan output pendidikan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Sistem jalur akan meningkatkan kinerja dan mempersiapkan siswa melanjutkan ke perguruan tinggi, sekaligus menawarkan kesempatan untuk bergabung dengan program diploma karier singkat dan bergabung dengan pasar tenaga kerja.
Di sisi lain, dengan mereformasi kurikulum, Arab Saudi ingin membangun generasi yang patriotik, toleran, menghargai keberagaman, serta melihat dunia dengan pandangan humanis dan moderat. Pengembangan kurikulum baru untuk memfilter konten ujaran kebencian diharapkan mewujudkan kehidupan harmonis di tengah keberagaman.
Berbagai mata pelajaran yang diajarkan akan memungkinkan para siswa lebih inklusif, bisa menggunakan kemampuan berpikir kritisnya. Pengembangan kurikulum juga memasukkan berbagai proyek pendidikan baru yang mencakup mata pelajaran, seperti filsafat dan pemikiran kritis.
Jadi, melalui Visi 2030, Arab Saudi telah masuk dalam jebakan Barat melalui reformasi bidang pendidikan sebagai sarana untuk melaksanakan reformasi ekonomi sekaligus untuk memerangi narasi ekstremisme agama secara langsung.
Adapun di negeri Arab lainnya pasca-Peristiwa 911 WTC (2001), di Casablanca (Maroko), misalnya, muncul seruan penghapusan kata “jihad” dari setiap buku sekolah tunggal. Hal yang sama juga terjadi di Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Yaman, yakni adanya seruan Presiden, “Kita harus melaksanakan perubahan kurikulum pendidikan kita sebelum datangnya penerjemah dari Amerika karena kita adalah umat muslim dan tidak ada salahnya mengurangi takaran agama kita!”
Tuntutan perubahan kurikulum di dunia Arab terhubung secara fundamental dengan sikap dunia internasional terhadap Islam. Setiap kali kesadaran politik islami meningkat dalam tubuh umat, akan terjadi pengetatan kurikulum pendidikan. Rekomendasi internasional untuk mengubah kurikulum juga meningkat dengan menyatakan bahwa mereka tidak harus bermusuhan dengan Barat, tidak menghasut dengan jihad, seruan untuk perdamaian, normalisasi dengan entitas Yahudi, dan mengembangkan budaya toleransi.
Pendidikan dalam Negara Khilafah bagi Peradaban Manusia
Pendidikan dalam pandangan Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah (1) membentuk manusia bertakwa yang berkepribadian Islam dengan pola pikir dan pola sikap didasarkan pada akidah Islam; dan (2) mencetak ilmuwan, ulama, dan pakar yang kapabel dalam jumlah massal yang mampu memenuhi kebutuhan umat dan daulah, serta membawa daulah menjadi negara adidaya yang menyebarkan rahmat ke seluruh dunia.
Pendidikan bagi Islam memiliki urgensi besar dalam rangka menjaga ideologi dan tsaqafah umat. Keduanya (ideologi dan tsaqafah) merupakan tulang punggung keberadaan dan keberlangsungan sebuah umat yang khas. Tanpa ideologi dan tsaqafah, dapat dipastikan eksistensi dan jati diri sebuah umat akan sirna. Lebih dari itu, sebuah peradaban yang besar akan runtuh ketika umatnya tidak mampu mempertahankan ideologi dan tsaqafah mereka.
Khilafah Islamiah telah menunjukkan tentang visi negara atas pendidikan rakyatnya dengan menjadikan akidah Islam sebagai asas bagi sistem dan kurikulum pendidikan. Tidak ada dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, ketakwaan umat justru makin kuat dan senantiasa berpegang teguh pada syariat.
Khilafah juga menunjukkan perhatian totalitas negara terhadap penyelenggaraan pendidikan. Negara menyediakan semua instrumen dan kebijakan, bahkan pembiayaan yang diperlukan bagi dunia pendidikan. Ini karena negaralah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab menjamin pendidikan atas kaum muslim dan warga ahli zimi yang tunduk terhadap kekuasaan Islam. Pembiayaan pendidikan seluruhnya diambilkan dari Baitulmal dari pos fai, kharaj, dan kepemilikan umum.
Kemandirian dan kekuatan visi negara menjadi faktor terpenting dalam menguasai ilmu pengetahuan dan mendesain sebuah sistem pendidikan yang berkualitas. Berikutnya, sistem politik yang diadopsi negara akan mengarahkan pengelolaan seluruh sumber daya negara dalam menggapai tujuan-tujuan politiknya.
Sementara itu, riset senantiasa mengarah pada penyelesaian berbagai problem yang dihadapi negara, berikut keberadaan industri yang mengaplikasikan hasil riset tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknologi didedikasikan bagi peradaban manusia agar tetap dalam kemuliaannya, bukan seperti dunia hari ini kala sains dan teknologi di bawah payung kapitalisme yang menghasilkan “climate change and poverty”, sebuah bencana besar bagi peradaban manusia.
Khatimah
Inilah gambaran pendidikan dalam sistem Islam, sejak Rasulullah saw. menerima wahyu dengan “iqra’-nya”, lalu beliau saw. mengajarkan dan membina para sahabat dengan akidah dan syariat di rumah Arqam bin Arqam. Di Madinah, beliau saw. membebaskan tawanan Perang Badar dengan ganti setiap tawanan mengajarkan membaca dan menulis kepada 10 muslim.
Duhai Umat, bagaimana kita sanggup mengatakan “tidak” pada Khilafah, padahal kemuliaannya berhamburan begitu rupa menghiasi peradaban manusia dalam rentang waktu yang tidak hanya sepintas, melainakan panjang terbentang dari masa ke masa?
Sungguh, kebutuhan akan tegaknya Khilafah makin nyata kita rasakan, sebagaimana kebutuhan umat akan hadirnya pemuda muslim berkepribadian Islam yang akan membimbing umat untuk senantiasa taat pada Allah dan menjaga agama Allah tetap tegak di muka bumi. [MNews/Gz]
[1] https://bpkh.go.id/arab-saudi-akan-ubah-sistem-pendidikan-sekolah-menengah/
