[Kabar] Seribu Bangunan Sekolah di Garut Rusak, Pemerhati: Negara Bermasalah

[Kabar] Seribu Bangunan Sekolah di Garut Rusak, Pemerhati: Negara Bermasalah

Muslimah News, LENSA DAERAH—Diberitakan lebih dari seribu bangunan sekolah di Garut, Jawa Barat, rusak. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Garut Helmi Budiman. Ia menyebut—setelah memeriksa langsung di sejumlah kecamatan—ternyata lebih dari seribu bangunan kelas butuh perbaikan.

“Laporan ada 1.198 yang rusak, pas dicek di lapangan memang betul, dibutuhkan segera (perbaikan) karena rusak berat,” ujarnya dikutip dari Tribunjabar, Selasa (25/10/2022).

Helmi menjelaskan, ribuan sekolah yang mengalami kerusakan itu harus segera diperbaiki karena berbahaya dan mengancam para siswa juga guru.

Dari pemantauannya di lapangan, jumlah bangunan sekolah yang rusak paling banyak terdapat di Kecamatan Malangbong.

“Ada yang sudah runtuh juga, ada juga yang mengancam anak-anak, bisa runtuh,” ucapnya.

Pemkab Garut menurutnya sudah membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan lanjutan terkait banyaknya bangunan sekolah di Garut yang mengalami kerusakan.

Tim khusus tersebut terdiri dari Dinas PUPR, Dinas Perkim, Inspektorat Daerah dan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Dalam dua tahun ke depan, ujar Helmi, pihaknya mengupayakan perbaikan bisa selesai memanfaatkan dana APBD dan CSR.

Bermasalah

Pemerhati masalah pendidikan Noor Afeefa menilai sistem kapitalisme liberal menghaslkan negara yang bermasalah secara ekonomi.

“Sistem kapitalisme liberal menghasilkan negara yang bermasalah secara ekonomi sehingga anggaran pendidikan minim. Otomatis pembangunan infrastruktur sekolah pun terhambat,” ungkapnya kepada MNews.

Noor Afeefa mengatakan, meski pemerintah mengeklaim telah menaikkan anggaran pendidikan dalam APBN, faktanya anggaran tersebut tidak dapat langsung diserap untuk peningkatan infrastruktur pendidikan.

“Hal tersebut ditambah dengan buruknya birokrasi karena otonomi daerah. Kebijakan negara kapitalis ini telah menyumbang persoalan yang amat banyak,” kritiknya.

Lepasnya tanggung jawab pemerintah pusat dalam urusan pendidikan, sambungnya, membuat banyak sekali persoalan yang lambat penanganannya, bahkan tidak tertangani. Banyak sekolah rusak di daerah yang menunggu respon pemerintah pusat. Namun, semua itu tidak kunjung diselesaikan.

“Sistem ini juga melahirkan praktik pengelolaan anggaran yang korup karena jauh dari nilai-nilai agama. Tanggung jawab terhadap kewajiban penyelenggaraan kewajiban juga lemah. Akibatnya, birokrasi tidak tegak sesuai kebutuhan, malah berbuah penelantaran dan pembiaran,” sesalnya.

Kontras

Noor Afeefa menilai ini sangat kontras dengan pengelolaan pendidikan dalam sistem Khilafah Islam. “Kondisi ini tentu sangat kontras dengan pengelolaan pendidikan dalam sistem Khilafah Islam. Dalam sistem yang didasarkan pada hukum syariat ini, negara bertanggung jawab penuh mencukupi kebutuhan sarana pendidikan yang bersifat pokok, seperti gedung sekolah (kelas), perpustakaan, laboratorium, dan lainnya,” ungkapnya

Ia menegaskan, mencukupi kebutuhan sarana pendidikan yang bersifat pokok, seperti gedung sekolah termasuk kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan negara.

“Dengan kemakmuran negara Islam waktu itu, anggaran pendidikan tidak pernah menjadi masalah. Oleh karena itu, tidak pernah dikenal dalam sejarah Islam adanya bangunan sekolah yang rusak parah apalagi mengganggu proses belajar,” tuturnya bangga.

Menurutnya , secara filosofi, minimnya infrastruktur sekolah berarti menghambat pelaksanaan kewajiban menuntut ilmu. “Hal ini sangat disadari oleh negara yang mendapat mandat langsung dari Allah Swt. sebagai pengelola urusan pendidikan rakyatnya. Ini berbeda dengan negara dalam sistem sekuler kapitalisme saat ini,” tukasnya.

Oleh karena itu, sambungnya, Khilafah sangat memberi perhatian bagi pembangunan insfrastruktur sekolah.

Bukan Persoalan

Noor Afeefa menilai, hadirnya banyak perpustakaan maju di zaman kekhalifahan dahulu cukup untuk membuktikan bahwa bangunan sekolah tempat belajar sudah bukan persoalan lagi, dan tentulah sudah sangat representatif bagi kebutuhan belajar siswa.

“Para penuntut ilmu bahkan begitu betah menimba ilmu di sekolah. Hingga dari sanalah terlahir ilmuwan-ilmuwan muslim yang begitu gigih belajar dan mengajarkan ilmu,” bebernya.

Semua itu, ucapnya, didukung oleh infrastruktur yang mendukung. “Tidak ada kata malas belajar hanya karena khawatir bangunan roboh, atau suasana sekolah yang tidak kondusif,” ujarnya.

Dengan demikian, imbuhnya, selayaknya hal ini menyadarkan kita tentang rusaknya tatanan bernegara yang sekuler kapitalistik liberal. “Ini karena terbukti menelantarkan pelayanan pendidikan yang menjadi kebutuhan pokok umat,” kritiknya.

Sebaliknya, kata Noor Afeefa, hal ini juga menyadarkan kita tentang pentingnya negara mengelola urusannya dengan syariat Islam dan Khilafah.

“Dalam Islam, negara benar-benar hadir untuk melayani seluruh urusan rakyat, termasuk pendidikan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat,” pungkasnya. [MNews/IA]

Foto sampul: Jurnal Jabar

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *