Muslimah News, NASIONAL — Dalam rangka menarik investor, pemerintah menawarkan Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan IKN untuk jangka waktu 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun. Total yang diizinkan 160 tahun. Selain itu, tawaran obral menggiurkan bebas pajak 30 tahun diskon sampai 350%.
Bertentangan dengan Undang-Undang
Pengamat kebijakan ekonomi Zikra Asril menilai obral HGB hingga 160 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Pokok agraria.
“Obral HGB 160 tahun itu bertentangan dengan UU Pokok Agraria pasal 35 yang memberi hak HGB hanya untuk 30 tahun,” ungkapnya kepada Mnwes, Jumat (28/10/2022).
Menurut Zikra, pemerintah berkilah obral itu tidak bertentangan dengan undang-undang karena sedang disiapkan peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN seperti yang diungkapkan Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati.
“Inilah cerminan negara demokrasi kapitalisme. Penguasa dengan sesuka hatinya melanggar aturan yang sudah mereka tetapkan,” kritiknya.
Terancam
Zikra mengatakan, penyelenggaraan negara secara ugal-ugalan ini akan membuat generasi muda jadi terancam. Ia memberikan empat alasan.
Pertama, katanya, pemerintah telah memberikan contoh pada generasi muda bahwa membangun negara tidak masalah melanggar UU. Tinggal nanti disiapkan peraturan baru untuk melegitimasi kesalahan mereka. “Apakah ini wawasan kebangsaan Pancasila yang sedang diajarkan pada generasi muda kita?” tanyanya menyindir.
Kedua, ucapnya, pemerintah juga telah memberikan contoh pada generasi muda, tanah negara ini bisa sesuka hati penguasa menjualnya bahkan dengan cara mengobral ibu kota pada investor.
“Bayangkan, yang diobral ini ibu kota negara yang merupakan pusat pertahanan negara. Apakah rezim ini tidak berfikir bahaya ke depannya jika ibu kota negara ini dikuasai kapitalis dan korporasi?”ucapnya tidak habis pikir.
Kebijakan gila tersebut, menurut Zikra, tidak ubahnya sedang menyerahkan negara ini pada penjajah. “Padahal dulu pada masa kolonial, ibu kota negara benar-benar dipertahankan agar tidak jatuh ke tangan penjajah. Lah sekarang ini justru pemerintahnya sendiri yang memberikannya dengan penuh euforia untuk mewujudkan ambisi oligarki,” tuturnya keheranan.
Zikra mempertanyakan, apakah kekuasaan yang seperti ini yang sedang diajarkan pada generasi muda kita sehingga ketika tongkat estafet pemerintahan ini dipegang mereka, mereka pun akan melanjutkan dengan mengobral seluruh sumber daya yang dimiliki negara ini? “Kalau sudah begini, mana NKRI harga mati?” ucapnya geram.
Ketiga, Zikra menilai, pemerintah tidak memikirkan nasib generasi ke depan ketika ibu kota telah dikuasai investor. “Mereka akan hidup dalam bahaya karena yang berlaku adalah ketentuan para investor (penjajah), jadilah investor itu penguasa sebenarnya,” ungkapnya.
Bisa diprediksi, bebernya, jika kebijakan ini terealisasi, maka masa depan generasi muda kita bukanlah generasi emas, tetapi akan menjadi generasi budak para kapitalis. “Lantas di mana visi generasi emas 2045?” sindirnya.
Keempat, sambungnya, pemerintah sedang mempertontonkan pada generasi muda kita, walaupun rakyat menolak membangun IKN, tetapi pemerintah tetap menggunakan uang rakyat (APBN) untuk membangun ambisi rezim.
“Pemerintah telah mengkhianati rakyat. Apakah mental pemerintah seperti ini yang sedang diajarkan dalam revolusi mental yang digadang-gadang pemerintah?” tanyanya lugas.
Penerus Estafet
Zikra berharap generasi muda bisa merenungi kebijakan ngawur rezim demokrasi kapitalisme. “Kalian yang akan menjadi penerus estafet untuk membangun negara ini. Apakah kalian rela negara ini setahap demi setahap dikuasai penjajah lagi? Apakah kalian rela hidup dalam tawanan ketentuan para kapital yang membuat kehidupan makin sulit. Kalau kalian tidak mau, maka kalian harus segera melepaskan diri dari sistem penjajahan kapitalisme, dan menggantinya dengan sistem Islam dengan penerapan Islam secara kafah dalam Khilafah,” harapnya.
Zikra memberikan alasan, ini karena sistem Islam hanya akan menerapkan aturan yang bersumber dari Wahyu Allah bukan sesuka hati penguasa.
“Khilafah tidak akan pernah membiarkan adanya intervensi investor atau korporasi terhadap negara. Khilafah punya banyak sumber pemasukan dari harta milik negara, seperti kharaj, jizyah, anfal, serta harta milik umum, seperti barang tambang, laut, sungai dan hutan,” bebernya.
Khilafah, jelasnya, menolak adanya investasi swasta pada bidang- bidang yang berkaitan dengan partahanan negara. “Khilafah akan mandiri membangun negara dan melayani kebutuhan rakyatnya serta menjaga negara ini dari intervensi dan serangan pihak asing,” urainya.
Sistem inilah, papar Zikra, yang akan mewujudkan generasi yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. “Seperti generasi sahabat yang berpikir jauh ke depan terhadap nasib kaum muslim sesudah mereka,” pungkasnya. [MNews/IA]
