Paradoks Penobatan “Tokoh Syariah” pada Saat Penerapan Syariat Ditolak

Paradoks Penobatan “Tokoh Syariah” pada Saat Penerapan Syariat Ditolak

Penulis: Wiwing Noeraini

Muslimah News, FOKUS — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berhasil meraih penghargaan sebagai Tokoh Syariah 2022 dalam “Investor Best Syariah Awards 2022” yang digelar oleh Majalah Investor.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Abdullah Latopada mengatakan bahwa penunjukan Erick sebagai Tokoh Syariah adalah karena prestasinya yang berhasil memerger tiga bank BUMN, yaitu Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Selain itu, Erick juga berkontribusi besar mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, selain menjadi sosok di balik modernisasi ekonomi pesantren di Indonesia. (Tribun News, 18/09/2022).

Ada Apa di Balik Penobatan “Tokoh Syariah”?

Telah kita ketahui bahwa upaya penolakan terhadap penerapan syariat (Islam) di negeri ini terbilang masif. Seiring program moderasi yang diaruskan pemerintah, diopinikan bahwa Indonesia dengan segala keberagaman yang dimilikinya tidak mungkin menerapkan syariat dalam konstitusi negara.

Penerapan syariat dianggap akan diskriminatif terhadap pemeluk agama lain, menggerus budaya lokal, memicu konflik dan tindak kekerasan, bahkan menimbulkan perpecahan. Sungguh tuduhan yang tidak mendasar terhadap syariat Islam, aturan yang berasal dari Allah Taala.

Namun, di tengah penolakan penerapan syariat, ternyata agenda penasbihan Tokoh Syariah terus berlangsung. Sungguh tidak masuk akal, menolak syariat, tetapi malah menobatkan Tokoh Syariah. Ada apa di balik ini semua?

—

Jika kita mencermati, tampak ada kepentingan politik yang tengah dimainkan. Para oligarki sadar betul bahwa suara umat Islam cukup besar. Semangat umat untuk menerapkan syariat di negeri ini bisa mereka (para oligarki) manfaatkan untuk mengantarkan ke puncak kekuasaan. Mereka pun menawarkan konsep-konsep syariat yang dianggap bisa berkompromi dengan ideologi yang mereka anut, yakni kapitalisme.

Terbukti, selebrasi penobatan Tokoh Syariah tidak lepas dari standar kapitalis. Tokoh Syariah tidaklah dinilai dari ketaatannya terhadap syariat Allah, melainkan sebatas memanfaatkan ekonomi syariah guna meraih keuntungan ekonomi.

Semua tokoh maupun unit usaha yang terpilih sebagai “best syariah” adalah berdasarkan keberhasilan mengembangkan ekonomi maupun aset triliunan yang diraihnya. Label “syariah” sekadar digunakan untuk mendongkrak keuntungan dan menambal sistem ekonomi kapitalisme yang sudah di ambang kehancuran.

Jejak digital menunjukkan bahwa para tokoh “best syariah” nyatanya justru antisyariat, yaitu penganut Islam moderat yang menolak penerapan syariat Islam kafah. Begitu pula perusahaan-perusahaan keuangan yang dinobatkan sebagai “best syariah”, justru milik asing yang semata mencomot label “syariah”, sedangkan pada praktiknya jauh dari syariat-Nya.

Umat Butuh Syariat, Bukan Label “Syariah”

Sungguh, umat tidak butuh label “syariah”. Yang umat butuhkan adalah syariat, yakni aturan dan hukum yang berasal dari Allah Taala. Hanya syariat yang mampu menyolusi semua problematik umat saat ini.

Dengan hanya dipraktikkan sebagian saja, seperti ekonomi syariah misalnya, sudah terasa manfaat dan kebaikannya. Ini karena memang ekonomi syariah saja mampu bertahan di tengah gempuran krisis hari ini. Apatah jika syariat diterapkan seluruhnya secara lengkap dan sempurna, pastilah keberkahan yang Allah janjikan akan mewujud sempurna.

Sayangnya, umat banyak yang tidak menyadarinya sehingga tertipu dengan konsep syariat ala Islam moderat yang mencukupkan pada penerapan sebagian syariat. Para tokoh moderat terus-menerus mengopinikan bahwa tatkala negeri ini sudah menerapkan ekonomi syariah, berarti negeri ini sudah sesuai syariat dan sudah mengakomodasi tuntutan umat Islam untuk menerapkan syariat.

Menurut mereka, cukuplah bagi negeri ini Islam yang moderat saja, yakni yang menerapkan sebagian kecil syariat, sedangkan sebagian besar syariat lainnya cukup diterapkan sebatas nilai-nilainya yang universal. Tidak perlu neko-neko menuntut syariat kafah, apalagi Khilafah, kata mereka.

Inilah yang dikehendaki dari proyek moderasi Islam, yaitu menjauhkan umat dari pemahaman yang benar tentang syariat yang sempurna. Umat pun dijauhkan dari gambaran lengkap bahwasanya syariat telah diterapkan dalam kehidupan kaum muslim sejak masa Rasulullah Saw. hingga kekhalifahan Islam selama berabad-abad lamanya.

Penerapan syariat telah terbukti menghasilkan kesejahteraan, rasa aman, keadilan, dan perdamaian yang luar biasa. Tiga agama besar waktu itu—Islam, Nasrani, dan Yahudi—bisa hidup berdampingan secara damai, rukun, dan sejahtera dalam naungan Khilafah Islamiah.

Berkah dengan Syariat Islam Kafah dan Khilafah

Pada hakikatnya, umat Islam saat ini butuh institusi yang bisa menerapkan syariat kafah, bukan hanya ekonomi syariah. Itulah Khilafah, satu-satunya institusi atau sistem pemerintahan yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, yang akan mampu melakukan tugas penerapan syariat kafah.

Tidak mungkin kita berharap negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi akan menerapkan syariat kafah. Ini karena demokrasi menjadikan rakyat sebagai pembuat hukum, sebagaimana fakta mayoritas negara di dunia saat ini.

Selain itu, bukan hanya menerapkan sistem ekonomi Islam yang menyejahterakan, Khilafah juga akan menerapkan sistem politik Islam yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya Pembuat Hukum. Al-Qur’an dan Hadis akan menjadi sumber seluruh aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-An’am: 57, “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.”

Sistem politik Islam akan menjadikan Khilafah sebagai negara kuat dan mandiri secara ekonomi maupun politik, tidak tergantung pada negara mana pun. Tidak akan ada satu negara pun yang mampu mendikte, apalagi mencengkeram Khilafah, karena Khilafah hanya tunduk pada aturan Allah, bukan pada aturan kufur buatan manusia dari negara mana pun.

Khilafah juga akan menerapkan sistem pendidikan Islam yang memastikan setiap muslim dididik dengan pendidikan berbasis akidah Islam. Mereka akan memiliki kepribadian Islam yang kukuh, serta siap taat dan tunduk pada semua aturan Allah Taala.

Sistem pendidikan Islam seperti inilah yang akan melahirkan para sosok ekonom dan politikus muslim sejati. Mereka akan senantiasa berpikir tentang cara membangun negara dengan paradigma Islam, menjadikan negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyatnya. Bukan yang membangun negara dengan paradigma kapitalistik, menjadikan negara melepas tanggung jawabnya dalam menyejahterakan rakyat, bahkan berbisnis dan berhitung untung/rugi dengan rakyatnya sendiri.

Tidak hanya itu, Khilafah juga akan menerapkan syariat dalam seluruh aspek kehidupan lainnya, seperti sosial budaya, layanan publik (pendidikan, kesehatan, dan transportasi), peradilan, hankam, media, dan sebagainya.

Itulah syariat Islam kafah. Penerapannya akan membawa negeri ini menjadi negeri yang Allah ridai, berlimpah kebaikan, dan penuh keberkahan sebagaimana firman Allah Taala, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf 96)

Khatimah

Penobatan “Tokoh Syariah” di tengah penolakan terhadap syariat Islam kafah adalah sebuah paradoks yang terjadi hanya di negeri sekuler, yakni agama diyakini dan diamalkan sebatas aspek ritualnya semata.

Sementara itu, penerapan ajaran agama (Islam) yang mengatur kehidupan manusia secara riil di dunia—syariat lengkap dan sempurna yang mengatur politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hankam, dan sebagainya—justru ditolak. Inilah penyebab negeri ini tidak pernah mampu keluar dari krisis dan segala masalah yang membelenggunya.

Satu-satunya solusi adalah dengan penerapan syariat kafah. Campakkan kapitalisme, kembalilah kepada Islam dengan seluruh syariatnya. Hanya dengan syariat Islam kafah dan Khilafah, negeri ini akan menjadi berkah. Wallahualam. [MNews/Gz]

Foto sampul: Republika

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *