[Kabar] Peta Jalan Ekonomi Biru, Zikra Asril: Berbahaya bagi Rakyat dan Lingkungan

Muslimah News, NASIONAL — G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 Side Event yang bertajuk The Development of Indonesia’s Blue Economy Roadmap telah dilaksanakan di Belitung, pada 7-8 September 2022.

Dilansir dari Bappenas (06/09/2022), Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menekankan, agenda tersebut berperan penting bagi penyusunan peta jalan ekonomi biru Indonesia, sebagai tindak lanjut dari kerangka pembangunan ekonomi biru Indonesia yang telah diluncurkan tahun lalu.

“Ini adalah kesempatan untuk menegaskan besarnya potensi ekonomi laut Indonesia yang jika dimanfaatkan secara maksimal, akan berkontribusi signifikan bagi pemulihan dan transformasi ekonomi bangsa, utamanya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan nilai tambah bagi perekonomian,” ucapnya

Ia menambahkan, Side Event tersebut mengusung tiga tujuan. Pertama, mengusulkan dan mempromosikan peta jalan ekonomi biru sebagai salah satu solusi untuk mendukung transformasi ekonomi di tingkat nasional. Kedua, menjadi wadah untuk mempelajari praktik terbaik dan kisah sukses negara-negara yang mewujudkan ekonomi biru. Ketiga, membangun kolaborasi potensial dalam desain dan implementasi peta jalan ekonomi biru Indonesia.

“Strategi ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat dirancang untuk menyejahterakan masyarakat mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang potensi lautnya sangat besar untuk dikelola,” tuturmya.

Sebagaimana diberitakan, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk mendukung aksi bersama dalam memprioritaskan pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang rendah karbon di negara berkembang, terutama dari sisi perencanaan, peningkatan kapasitas, serta penyusunan rencana aksi terkait pembiayaan dan investasi.

Agenda Berbahaya

Menelaah hal tersebut, pengamat kebijakan ekonomi Zikra Asril memandang pertemuan Side Event ini justru berbahaya bagi rakyat dan lingkungan.

“Ibarat pemerintah sedang menjadi salesman untuk mempromosikan potensi laut Indonesia agar diminati para investor negara-negara G20. Tentu saja, ekonomi biru ini berbahaya bagi rakyat dan lingkungan,” jelasnya kepada MNews, Senin (12/09/2022).

Ia berargumen, walaupun isu yang digulirkan dari konsep awal ekonomi biru adalah perlindungan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, tetapi pembahasan yang diangkat dalam forum-forum global telah bergeser ke arah komersialisasi dan liberalisasi potensi laut.

“Itu bisa terjadi karena ideologi yang dipakai saat ini adalah kapitalisme dengan dominasi modal menjadi penentu arah suatu kebijakan,” jelasnya.

Akibatnya, ia melanjutkan, konsep ekonomi biru yang saat ini bergulir didominasi oleh intervensi kepentingan korporasi multinasional dan transnasional (MNC/TNC) yang hendak memonopoli dalam rangka eksploitasi sumber daya laut seluas-luasnya.

“Politik ekonomi kelautan global saat ini dikendalikan dengan kuat oleh 100 perusahaan transnasional (TNC) yang menyumbang 60% dari modal yang terakumulasi dalam ekonomi laut dan 86%-nya berasal dari perusahaan minyak dan gas lepas pantai dan industri perkapalan,” urainya.

Kooptasi MNC dan TNC

Zikra mengulas, kooptasi kuat MNC dan TNC sangat terlihat saat forum UN Global Ocean Conference Juni lalu di Lisabon.

“Isu investasi dan pembiayaan ekonomi biru mendominasi dalam rangka memompa keuntungan sebagian besar perusahaan wind energy, solar energy, bahkan perusahaan migas lepas pantai. Bahkan, Deklarasi Kawasan Lindung Laut diabaikan sehingga perusahaan-perusahaan ini dapat melakukan kegiatan eksplorasi migas di kawasan lindung laut. Sebaliknya, di kawasan lindung laut, nelayan saja tidak boleh menangkap ikan disana,” bebernya.

Ia menyatakan, begitu pula dengan konsep ekonomi biru yang diusung Indonesia adalah untuk melayani kepentingan korporasi skala besar, jauh dari perlindungan masyarakat pesisir.

“Salah satunya kebijakan di bawah payung ekonomi biru yang sangat menguntungkan korporasi, yaitu penangkapan ikan terukur. Kebijakan ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang akan memberikan karpet merah kepada korporasi skala besar untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan,” kritiknya.

Mengubah Kawasan

Selain itu, imbuhnya, dengan kawasan konservasi laut, maka kawasan ini berpotensi untuk diubah demi kepentingan proyek-proyek ekstraktif seperti pertambangan dan juga diubah untuk kawasan neo-ekstraktif seperti proyek pariwisata skala besar.

“Hal ini telah disebut jelas dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, Perpres No. 109/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan PP No 27/2021 tentang Penyelenggaran Bidang Kelautan dan Perikanan. Dari sini saja bisa dilihat target pemerintah adalah untuk mengejar investasi sebesar-besarnya. Pemerintah telah terjebak dengan pembangunan Kapitalisme yang hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi namun menggerus nilai kemanusiaan (dehumanisasi),” cetusnya.

Oleh karena itu, Zikra menegaskan, ekonomi biru berbahaya bagi rakyat dan lingkungan. “Laut yang seharusnya menjadi milik publik/umum, atas nama ekonomi biru akan dikuasai oleh segelintir korporasi. Akses rakyat terhadap laut akan makin dibatasi. Nelayan hanya akan menjadi buruh korporasi tersebut jika ingin bertahan,” ungkapnya.

Bahkan, ia menilai, bisa jadi hak-hak mereka terampas dan terusir karena proyek strategis nasional. “Begitu juga akan terjadi kerusakan lingkungan yang makin parah karena eksploitasi besar-besaran. Padahal, selama ini eksploitasi SDA di darat telah merusak lingkungan nasional dan global, apalagi jika ditambah eksploitasi di lautan. Ini semua terjadi karena kerakusan para kapital,” terangnya.

Untuk itu, ia menyatakan, rakyat harus menolak ekonomi biru. “Narasi ekonomi berkelanjutan hanyalah kedok untuk menutupi motif yang ingin dicapai. Sesungguhnya, berkelanjutan yang dimaksud adalah penguasaan para kapital atas SDA dan eksistensi sistem kapitalisme tetap eksis dan berkelanjutan,” tegasnya.

Solusi

Zikra pun menawarkan solusi yang harus diperjuangkan rakyat, yaitu tegaknya syariat Islam secara kafah dalam bentuk Khilafah.

“Syariat telah mengatur tata kelola SDA yang sudah Allah ciptakan untuk umat manusia, termasuk tata kelola laut. Allah telah menetapkan laut sebagai milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau korporasi. Begitu juga Allah melarang eksploitasi besar-besaran SDA baik di darat dan di laut,” uajrnya.

Ia menjelaskan, tujuan bernegara dalam Islam bukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. “Namun, menjadikan Islam rahmat bagi seluruh alam. Hanya Islam yang memiliki target pembangunan berorientasi pada kebaikan manusia dan lingkungan,” tutupnya. [MNews/Ruh]

Foto sampul: Bappenas