Muslimah News, NASIONAL — Komnas Perempuan dalam laman resminya (16/08/2022) mendorong demokrasi substantif untuk keterwakilan dan partisipasi perempuan pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah berproses sejak tahun ini karena dijamin dalam konstitusi.
Untuk itu, Veryanto Sitohang (Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan) dan Dewi Kanti Setianingsih (Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan) berdialog dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Senin, (15/08/2022). Dialog yang dilakukan di kantor KPU RI dihadiri oleh August Mellaz, Mochammad Afifuddin, dan Idham Holik, selaku Anggota KPU RI.
Veryanto Sitohang menyampaikan pentingnya strategi yang dilakukan KPU RI untuk mengatasi ketertinggalan perempuan. Komnas Perempuan menemukan bahwa di beberapa kabupaten bahkan tidak ada satupun perempuan yang menduduki posisi DPRD.
Keterwakilan perempuan menurutnya dalam Pemilu harus didukung dan dipastikan lebih akomodatif terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan. Mulai dari proses pencalonan dan seleksi, harus ada mekanisme prakondisi atau aturan yang ketat.
Contohnya, pada sejumlah peraturan dan perundangan lainnya seperti ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pembangunan Pengarusutamaan Gender, serta PERPRES No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Makin Parah
Pengamat masalah perempuan dan generasi Najmah Saiidah mengkritisi upaya untuk mendorong keterwakilan dan partisipasi perempuan ini.
“Pergantian orang di kursi kekuasaan sudah berkali-kali terjadi, bahkan perempuan pernah menduduki posisi tertinggi sebagai penentu kebijakan ataupun di legislatif. Akan tetapi, hal ini tidak menyelesaikan masalah. Keadaan tidak kunjung berubah, justru makin parah,” jelasnya.
Ia menyebutkan perempuan memang berperan dalam menyelamatkan masyarakat dari kehancuran dan keterpurukan. Namun ia meragukan, “Apakah benar bahwa banyaknya kebijakan tidak pro rakyat karena semata perempuan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan?” tanyanya retorik.
Ia melanjutkan, “Fakta tidak terbantahkan, negeri ini pernah dipimpin seorang perempuan. Namun, apakah kebijakannya pro rakyat? Kita semua tentu bisa menjawabnya,” ucapnya tegas.
Najma menilai, permasalahannya bukan terletak pada siapa penentu kebijakannya, tetapi lebih kepada sistem yang sedang diterapkan. “Saat ini, sistem dalam kehidupan kita adalah sistem sekuler kapitalisme yang melahirkan demokrasi. Memisahkan agama dari kehidupan,” tandasnya.
“Ini karena sumber kerusakan memang bukan pada orang, tetapi pada sistem yang diterapkan, yaitu sistem sekuler demokrasi yang memang cacat dari asasnya,” simpulnya
Sungguh, menurutnya, perubahan dan pergantian posisi penguasa saja tidak cukup. Pangkal masalahnya bukanlah sosok penguasa, melainkan sistem sekuler kapitalis yang penguasa terapkan. “Selama masih menerapkan sistem yang sama, persoalan yang sama tetap saja muncul kembali, bahkan lebih parah,” ungkapnya miris.
Kebijakan Pro Rakyat
Najma pun melontarkan pertanyaan, “Apakah kita tetap ingin berada dalam kegelapan dan berharap pada sistem rusak ini? Sudah saatnya kita bergerak membangunkan umat dari keterlenaan!” tandasnya.
Ia menegaskan, kegelapan ini tidak akan pernah beranjak selama umat Islam mencampakkan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. “Sebaliknya, umat akan mulia dan meraih kemenangan jika menerapkan Islam secara kafah dalam naungan Khilafah,” tuturnya.
Najma pun meyakinkannya dengan sebuah ayat-Nya, “Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang telah yakin?” tutupnya. [MNews/Nvt]
Foto sampul: Suara
