Kekerasan Seksual terhadap Anak Masih Terjadi di Kota Layak Anak

Kekerasan Seksual terhadap Anak Masih Terjadi di Kota Layak Anak

Penulis: Arum Harjanti

Muslimah News, FOKUS — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2022 kepada 320 kabupaten/kota. Penghargaan itu diberikan kepada 8 daerah di kategori Utama, 66 Nindya, 117 Madya, dan 121 Pratama.

Apresiasi juga diberikan kepada delapan provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila). Dalam penghargaan KLA 2022 ini, delapan kabupaten/kota meraih penghargaan kategori Utama, yaitu Kabupaten Siak, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kota Denpasar.[1]

Mirisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi, bahkan dalam rentang waktu yang dekat dengan penerimaan penghargaan tersebut. Di Solo, misalnya, seorang pejabat BUMD Solo justru menjadi tersangka tindak pencabulan (12/07/2022). Padahal, Solo menjadi peraih penghargaan KLA kategori Utama untuk kelima kalinya!

Demikian juga dengan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang untuk keempat kalinya secara berturut-turut mendapat predikat KLA kategori Nindya. Padahal, ada kasus kekerasan seksual di salah satu pesantren di kabupaten tersebut. 

Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Magelang yang meraih kategori Nindya sebanyak tiga kali, yakni 2017, 2020, dan 2022.[2] 

Mengingat fenomena kekerasan seksual terhadap anak adalah ibarat gunung es, bisa jadi situasi yang sama tidak terjadi di tiga kota itu saja. Artinya, predikat KLA tidak menjamin terwujudnya perlindungan atas anak. 

Demikian halnya dengan Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak dalam waktu dua tahun berturut-turut. Namun, belum lekang dari ingatan kita, kasus seorang ibu membunuh bayinya yang berusia lima bulan dan jasadnya ditinggalkan pergi berlibur. Bagaimana mungkin bisa disebut Provinsi Layak Anak jika ada kasus bayi dibunuh ibu kandungnya sendiri? Bukankah Kabupaten Jombang juga bagian dari wilayah Jawa Timur?

Jangan Tertipu Prestasi Semu

KLA menjadi salah satu cara pemerintah untuk memenuhi hak anak. Menurut Peraturan Menteri (Permen) PPPA 13/2011, KLA didefinisikan sebagai kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha; yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

KLA telah dirintis sejak 2006. Pada 2009, terbit Permen PPPA 2/2009 tentang Kebijakan KLA yang diujicobakan di 10 kabupaten/kota. Pada 2010, ada revitalisasi untuk lebih mempercepat capaiannya dan terinternalisasi ke seluruh pelosok tanah air. Tujuan akhir yang hendak tercapai adalah pada 2030 Indonesia mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (Idola).[3]

Untuk lebih menguatkan komitmen pembentukan KLA, Kemen PPPA mengeluarkan berbagai arahan melalui berbagai Permen PPPA pada 2011.[4]

Seiring adanya revisi UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah sebagai amanat UU 35/2014. 

Oleh karenanya, pembentukan KLA kemudian ditetapkan berdasarkan Perpres 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang disahkan pada 06/04/2021.[5]

Sayangnya, ternyata penghargaan yang diberikan negara—dalam suatu acara yang begitu megah—justru kontradiktif dengan realitas. Apalagi dalam kondisi yang diklaim sebagai momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak, yakni atas hak hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Nyatanya, anak masih menjadi korban kejahatan luar biasa di kota-kota yang dianggap layak anak, bahkan peraih kategori Utama selama lima kali, seperti Solo! Penghargaan ini ibarat pelecehan terhadap anak yang menjadi korban.

Selama ini selalu dikumandangkan untuk “mengutamakan kepentingan anak”.  Faktanya, penghargaan ini sekadar pencitraan karena justru menunjukkan bahwa penghargaan tersebut belum layak untuk diberikan. 

Penghargaan itu menjadi prestasi semu semata karena perlindungan terhadap anak belum terwujud nyata. Pegiat hak anak dari Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, menyangsikan bakal ada kabupaten/kota yang mendapat predikat KLA selama pemerintah belum menjadikan isu anak sebagai prioritas utama.

Ia melihat, sejauh ini, kementerian dan lembaga dan instansi (tingkat kabupaten/kota) berjalan sendiri-sendiri dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, belum menyatu sebagai visi misi untuk mencapai Indonesia Layak Anak.[6]

Perlindungan Anak Baru Cita-Cita

Perlindungan anak adalah salah satu hak anak. Untuk mewujudkannya, Indonesia mengacu pada Konvensi Hak Anak yang menetapkan lima klaster substansi hak anak. Klaster tersebut adalah (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta (5) perlindungan khusus. 

Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 05/09/1990 melalui Keppres 36/1990. Indonesia kemudian memasukkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sesuai Konvensi Hak Anak ke dalam konstitusi.

Amandemen kedua UUD 1945 memasukkan Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Untuk mewujudkan perlindungan anak, sudah banyak regulasi yang dibuat maupun diadopsi oleh Indonesia. Di antaranya UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. UU ini telah dua kali diubah melalui UU 35/2014 dan UU 17/2016.

Melalui UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, negara mengamanatkan setiap daerah untuk melakukan berbagai upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

—

Sungguh, sudah cukup banyak regulasi yang ditujukan untuk mewujudkan perlindungan anak. Perlindungan anak dari kekerasan merupakan bagian dari perlindungan khusus.  Namun, masih banyak anak Indonesia mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, termasuk kekerasan seksual.

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual.  Hasil SNPHAR 2021 menunjukkan 4 dari 100 anak laki-laki di perkotaan dan 3 dari 100 anak laki-laki di perdesaan pernah mengalami kekerasan seksual. Sebanyak 8 dari 100 anak perempuan, baik di perkotaan maupun perdesaan, pernah mengalami kekerasan seksual.

Secara umum, tercatat 1 dari 4 anak berusia 0—17 tahun mengalami kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Secara jumlah memang menurun, tetapi ibarat fenomena gunung es, data tersebut bisa jadi lebih besar. Kekerasan terhadap anak, apa pun jenis kekerasannya, seharusnya sesuatu yang tidak boleh terjadi.

Regulasi, Sekadar Harapan Palsu?

Tampaknya, anak Indonesia belum mendapatkan perlindungan nyata, bahkan di rumah mereka sendiri. Hingga saat ini, perlindungan anak di Indonesia baru sebatas cita-cita belaka. Anak Indonesia belumlah terlindungi. 

Adanya Perpres 101/2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 15/07/2022 lalu sepertinya juga sekadar memberi harapan palsu.

Gagalnya berbagai regulasi yang ada sejatinya menunjukkan bahwa persoalan mendasar kekerasan terhadap anak bukan pada kurangnya regulasi, melainkan penerapan sekularisme dalam kehidupan yang juga sebagai asas pembuatan regulasi yang ada.

Sekularisme tidak menumbuhkan rasa takut, bahkan berupa sanksi pemberatan hukuman pidana, denda, ataupun hukuman kebiri. Kehidupan yang berorientasi materi dan pemenuhan hawa nafsu sudah membutakan mata dan hati. 

Kekerasan terhadap anak—bahkan kekerasan seksual—tidak lagi dianggap sebagai perbuatan tercela dan keji. Sungguh, penambahan regulasi tanpa memperbaiki akar masalah tidak akan memberikan arti.

Anak Akan Terlindungi Hanya dalam Naungan Islam

Perlindungan hakiki terhadap anak hanya akan diperoleh ketika syariat Islam diterapkan secara kafah. Islam mewajibkan negara menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk anak, sehingga anak dapat hidup aman, serta tumbuh dan berkembang sempurna. 

Islam mewajibkan anak yang belum balig berada dalam pengasuhan orang tuanya yang hidup sejahtera. Islam juga mewajibkan orang tua untuk melakukan pengasuhan yang baik sesuai tuntunan Islam, juga pengasuhan yang lemah lembut yang menjaga fisik dan mental anak. 

Rasulullah saw. bersabda, “Hendaknya kamu bersikap lemah lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras dan keji.” (HR Bukhari)

Islam memang membolehkan memukul anak ketika anak tidak salat tatkala berusia 10 tahun. Akan tetapi, hal ini untuk membangun kesadaran anak akan kewajiban salat. Selain itu, pukulan yang dimaksud adalah untuk mendidik dan membawa perbaikan, bukan pukulan menyakitkan dan menimbulkan luka, apalagi membawa celaka pada anak. Pukulan juga tidak diarahkan ke wajah atau tempat yang membahayakan, apalagi mematikan. (Fatawa Nurun ala Darb (13/2)).

Islam juga menetapkan adanya keimanan kepada Allah dan Hari Akhir sehingga setiap individu menyadari adanya pertanggungjawaban kepada Allah. Dengan ketakwaan yang kuat, semua individu (termasuk orang tua) akan senantiasa memberikan perlindungan terbaik bagi anak. 

Ketakwaan ini pula yang membuat penguasa membuat dan menerapkan aturan yang memastikan semua anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, serta melindungi dari berbagai ancaman. Walhasil, penerapan syariat Islam kafah dalam naungan Khilafah adalah jaminan perlindungan anak secara hakiki dalam kehidupan. [MNews/Gz]


[1] https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4012/penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak-2022

[2]https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-pada-anak-catatan-hitam-di-hari-anak-nasional/6670986.html

[3]https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1852/dunia-akui-komitmen-indonesia-wujudkan-kota-layak-anak

[4]https://www.kla.id/

[5]https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-perpres-25-2021-tentang-kebijakan-kabupaten-kota-layak-anak/

[6] https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0pp4j0x1jo

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *