Penulis: Arum Harjanti
Muslimah News, FOKUS — Belum lama ini, Ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) akan memberi jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya dari kalangan yang kurang mampu. Lewat RUU KIA, negara berkewajiban meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.[1]
RUU KIA memang telah resmi ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30/06/2022 yang disetujui semua fraksi DPR. Berbagai dukungan disampaikan berbagai pihak terhadap draf RUU KIA ini.
Namun, benarkah RUU KIA akan menyelesaikan berbagai persoalan ibu dan anak? Akankah kesejahteraan ibu dan anak akan terwujud nyata dengan pengesahan RUU KIA ini?
Selayang Pandang RUU KIA
RUU KIA dipandang sebagai solusi dalam menghadapi PR besar Indonesia terkait kesejahteraan ibu dan anak yang tecermin dari masih tingginya angka kematian ibu dan balita, serta stunting. Pengesahan RUU KIA diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut sehingga kesejahteraan ibu dan anak dapat segera terwujud nyata.
Dalam Naskah Akademik RUU KIA, disebutkan berbagai hal yang menegaskan kebutuhan akan adanya RUU KIA. Di antaranya adalah kenyataan banyak ibu yang tidak hanya sibuk mengurusi urusan rumah tangga, tetapi juga bekerja mencari nafkah keluarga. Walhasil, perlu perhatian khusus bagi ibu bekerja dengan keadaan hamil agar cikal bakal generasi penerus bangsa yang hidup di dalam kandungannya tumbuh sehat.
Oleh karenanya, ibu bekerja yang sedang hamil perlu mendapatkan penyesuaian dari pekerjaannya sehari-hari. Mengingat anak adalah generasi penerus yang akan menentukan kualitas bangsa, maka kualitas anak pada masa sekarang harus dijaga agar dapat tumbuh dan berkembang optimal.
Selain itu, periode emas tumbuh kembang anak berada pada periode 1.000 hari pertama kehidupan sejak awal konsepsi hingga anak berusia dua tahun sehingga perlu mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak pada masa tersebut. Agar dapat terwujud tindakan tepat dan mencakup seluruh wilayah Indonesia, upaya ini menjadi tugas dan tanggung jawab negara.
Kebutuhan akan hadirnya RUU KIA dianggap makin nyata karena pengaturan mengenai ibu dan anak lebih banyak berfokus kepada aspek kesehatan, bukan kesejahteraan. Selain itu, materi muatan tentang KIA masih tumpang tindih dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan UU 36/2009 tentang Kesehatan.[2]
Dalam draf RUU KIA hasil harmonisasi Badan Legislasi pada 99/06/2022, di antaranya disebutkan tentang hak dan kewajiban ibu, serta hak anak. Juga disebutkan tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk penyelenggaraan KIA.
Kesejahteraan yang dimaksudkan dalam RUU KIA adalah kesejahteraan mencakup fisik, psikis, sosial, ekonomi, maupun spiritual; baik pada ibu maupun anak. Bagi ibu, kesejahteraan yang diwujudkan adalah sejak mempersiapkan kehamilan, saat kehamilan, saat melahirkan, dan setelah melahirkan. Sementara itu, kesejahteraan anak adalah sejak dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
Di antara isi RUU KIA yang paling banyak disoroti adalah:
- Cuti melahirkan diusulkan paling sedikit 6 bulan (Pasal 4 Ayat (2) huruf a) dan diusulkan tetap mendapat gaji penuh pada 3 bulan pertama, dan setelahnya mendapat upah 75%. (Pasal 5 ayat (2);
- Ibu yang cuti melahirkan atau istirahat karena keguguran tidak boleh dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (Pasal 5 ayat (1);
- Ibu mendapatkan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran (Pasal 4 ayat (2) huruf b);
- Para ibu juga berhak mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 4 ayat (2) huruf d;
- Suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan paling lama 40 (empat puluh) hari jika istri melahirkan dan paling lama 7 (tujuh) hari jika istri mengalami keguguran (Pasal 6 ayat (2)
- Ibu berhak mendapat waktu dan tempat menyusui Pasal 4 Ayat (2) huruf c;
- Ibu dan anak mendapat kemudahan menggunakan fasilitas, sarana, dan prasarana umum. di tempat kerja, tempat umum, dan alat transportasi umum. (Pasal 22 Ayat (1);
- Penyedia atau pengelola fasilitas, sarana, dan prasarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan diberikan pembinaan dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 23).
Respons terhadap RUU KIA
Puan mengatakan bahwa RUU KIA ini hadir sebagai harapan agar anak-anak kita yang notabene penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal. Menjadi tugas negara untuk memastikan generasi penerus bertumbuh menjadi SDM yang dapat membawa bangsa ini makin hebat.
Selain itu, terdapat sejumlah hak dasar yang harus didapat seorang ibu, di antaranya hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, hingga hak mendapat perlakuan khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.[3]
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, ketentuan cuti melahirkan enam bulan adalah ketentuan yang ideal agar ibu yang baru melahirkan memiliki kesehatan mental dan fisik yang baik dan anak pun bisa terjaga dan terawat dengan baik. Juga berdampak positif bagi keterikatan ibu dan bayi, menurunkan risiko kematian bayi, dan meningkatkan keberhasilan lama masa menyusui.[4]
Komnas Perempuan mengapresiasi RUU KIA sebagai bagian dari upaya menguatkan hak maternitas perempuan. Pemenuhan hak maternitas ini berpaut erat dengan hak-hak fundamental lainnya, yaitu hak atas kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan hak atas kerja layak.[5]
Anggota Komisi XI DPR Willy Aditya mengatakan RUU KIA sejalan dengan UNICEF yang mendorong para orang tua untuk setidaknya mengambil enam bulan cuti merawat anak. Setidaknya, hampir 40 negara telah memperkenalkan kebijakan cuti berbayar bagi pekerja laki-laki untuk terlibat dalam pengasuhan anak yang baru lahir.[6]
Akan tetapi, ternyata kalangan pengusaha menolak RUU KIA karena dianggap berpotensi membebani perusahaan secara finansial dan nonfinansial.[7] Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan bahwa usulan tersebut berdampak negatif bagi pengusaha karena bisa menghambat perkembangan perusahaan dari sisi produktivitas maupun penyerapan pekerja, khususnya pekerja perempuan.[8]
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menilai keberadaan RUU KIA akan mengganggu proses produksi, terutama pada perusahaan yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan. Juga akan mengganggu serapan tenaga kerja. Ditambah, cost perusahaan akan bertambah karena harus mengganti pekerja/buruh tersebut yang sedang menjalankan istirahat melahirkan.[9]
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada, Tadjudin Nur Effendi, menilai kebijakan itu bisa berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi pekerja perempuan. Ia menilai RUU KIA bagus dari sisi kepentingan anak, tetapi implikasinya luar biasa. Misalnya, untuk mengurangi beban biaya itu, mungkin bisa saja perusahaan mengurangi penerimaan pekerja lajang perempuan; atau bisa jadi nanti ketika kontrak, perusahaan mengajukan syarat larangan menikah selama masa tertentu.[10]
Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah mengatakan, pemberi kerja harus mendukung proses pembahasan RUU KIA sebagai bentuk kesadaran pemberi kerja atas pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan. Pemberi kerja jangan memandang menerima pekerja perempuan adalah hal yang merugikan.[11]
Namun, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak melihat bahwa penetapan cuti melahirkan selama tiga bulan sudah cukup bagi pekerja/buruh perempuan sebagai masa istirahat karena ketentuan tersebut dahulu ditetapkan dengan sudah meminta pendapat dari dokter kandungan. Untuk kesehatan bayi, ASI dapat disimpan di tempat dingin ditambah dengan susu bubuk.
Bagi dunia usaha, wacana tersebut terlalu berat bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya karena harus merekrut tenaga kerja baru ditambah harus tetap membayar upah selama enam bulan.[12]
Ilusi Kesejahteraan Ibu dan Anak ala RUU KIA
Banyak pihak menggadang RUU KIA mampu mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak. Namun, rasanya harapan ini jauh panggang dari api. Pasalnya, RUU KIA hanya memberikan waktu enam bulan bagi ibu untuk benar-benar membersamai anaknya. Padahal, untuk mencegah stunting—persoalan utama dalam tumbuh kembang anak—butuh perhatian penuh selama 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) atau 2 tahun!
Betul, dalam RUU disebutkan bahwa setiap ibu bekerja berhak mendapatkan waktu istirahat dan tempat untuk melakukan laktasi selama waktu kerja. Jika ketentuan ini diartikan bahwa bayi dibawa ke tempat penitipan anak yang wajib disediakan perusahaan, bukankah anak justru harus menempuh perjalanan setiap hari dan berhadapan dengan berbagai risiko yang membahayakan keselamatannya?
Kita lihat dari satu sisi saja, kesehatan misalnya, Indonesia adalah negara tertinggi ketiga di dunia dalam kasus TBC yang sangat menular. Belum lagi tingginya jumlah perokok yang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan, baik jumlah perokok dewasa maupun perokok pasif.[13] Kondisi ini jelas kontraproduktif terhadap pencegahan stunting.
Ketika anak dititipkan di day care, bukankah anak juga tidak akan mendapatkan perhatian penuh dari ibu di tempat kerja? Belum lagi jika ada masalah terkait pekerjaan, perhatian ibu akan terbagi, anak akan terabaikan, bahkan bisa jadi ibu tidak ada waktu untuk menyusui di tempat kerja.
Di sisi lain, potensi terjadinya pengasuhan yang salah juga makin besar. Selama ini, pengasuhan yang salah dianggap sebagai penyebab utama stunting. Jika pengasuhan oleh ibu saja berisiko salah asuh, bagaimana apabila anak diasuh orang lain? Risiko yang sama juga akan terjadi apabila anak ditinggal di rumah sebab anak akan diasuh oleh orang lain. Padahal, bukankah pengasuhan ibu adalah yang terbaik untuk anak?
Implementasi RUU KIA juga butuh biaya besar. RUU ini juga butuh pembenahan berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana umum, termasuk layanan kesehatan. Bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga berkewajiban mewujudkannya.
Faktanya, kemauan itu belum tampak nyata dan tidak memberikan dorongan kuat. Saat ini, masih banyak ibu dan anak kesulitan mengakses layanan kesehatan berkualitas secara menyeluruh. Belum lagi birokrasi yang berbelit-belit yang harus dihadapi saat membutuhkan pelayanan kesehatan dengan segera.
Mungkinkah RUU KIA mengubah kebijakan negara untuk kepentingan ibu dan anak? Dengan berbagai regulasi yang ada selama ini, ternyata kesehatan ibu dan anak belum terwujud. Kematian ibu masih banyak terjadi karena keterlambatan mendapatkan pertolongan yang tepat. Demikian juga dengan kematian bayi akibat infeksi, serta tingginya stunting yang erat kaitannya dengan kemiskinan.
Sayangnya, dalam kondisi seperti ini, anggaran banyak teralokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak—yang pada akhirnya justru menggunakan dana APBN. Padahal, pada saat yang sama, banyak rakyat yang hidupnya makin susah karena terdampak pandemi. Misalnya, penggunaan dana APBN untuk pembangunan IKN ditengarai naik dari 19% menjadi 53,5%.[14] Kemudian pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa 2020 untuk proyek kereta cepat Jakarta—Bandung, sedangkan sekitar sembilan juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dihapus dari daftar penerima bantuan iuran.[15]
Ketaktepatan atau mandeknya pelaksanaan program juga menjadi penyebab masalah. Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, pengalaman Sekretariat Wapres yang melakukan pemetaan program, kegiatan, dan sumber anggaran untuk stunting di kabupaten/kota dan desa pada akhir 2019 dan awal 2020, telah menunjukkan tidak adanya kendala anggaran tersebut. Justru yang menjadi kendala adalah konvergensi antarprogram tersebut dalam pelaksanaannya.[16]
Maraknya korupsi di negeri ini juga menjadikan anggaran negara besar tidak membawa perubahan bermakna terhadap nasib rakyat. Belum lagi cengkeraman oligarki, makin membuat kesenjangan kian tinggi.
Makin nyatalah, kesejahteraan ibu dan anak tidak mungkin terwujud jika sistem yang berjalan masih sama, terlebih sistem ekonominya. Kapitalisme lebih memilih program yang keuntungan finansialnya lebih besar dan dapat dinikmati segera. Kapitalisme bahkan menyuburkan kecurangan dan keserakahan, kemaksiatan dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh ibu masa kini jauh lebih berat. Sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Akademik RUU KIA, ibu mempunyai berpenting dalam rumah tangga, yaitu sebagai pelindung, pengasuh, dan pendidik anak-anaknya. Selain itu, ibu juga berperan sosial dalam masyarakat. Tugas penting ini memerlukan keterampilan dan kesiapan mental agar seorang ibu dapat menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga maupun rumah.
Sayangnya, saat ini banyak ibu yang juga bekerja, baik karena tuntutan ekonomi maupun desakan ide kesetaraan gender. Walhasil, ibu tidak hanya mendapatkan beban ganda (double burden), melainkan multiple burden, termasuk beban mental dalam menghadapi sulitnya kehidupan saat ini.
Sekularisme membuat jiwa gersang dan kosong hingga mematikan naluri keibuan dan kemanusiaan. Banyaknya kasus ibu menganiaya atau membunuh anak kandungnya sendiri menjadi contoh nyata tercerabutnya fitrah keibuan dalam dirinya.
Oleh sebab itu, makin jauhlah ibu dari hidup sejahtera. Semua ini jelas akan kontraproduktif terhadap pengasuhan anak yang berkualitas, apalagi RUU KIA tetap menjadikan ibu bekerja sebagai pencari nafkah. Ibu pun tetap terancam mendapatkan multiple burden selama hidupnya.
Sungguh, kapitalisme telah mengeksploitasi para ibu demi pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama melemahkan peran keibuan. Kondisi ini jelas melemahkan ketahanan keluarga dan membuat anak-anak terabaikan. Kalau sudah begini, kapan ibu dan anak bisa hidup sejahtera?
Tambahan lagi, cakupan RUU KIA yang hanya menyasar ibu bekerja secara formal juga menunjukkan ketakadilan regulasi. Tentunya, semua ibu ingin sejahtera. Demikian juga semua ingin anak juga sejahtera. Lalu, bagaimana nasib ibu yang bukan pekerja formal dan anaknya?
Bukankah sejahtera itu hak setiap rakyat? Bukankah negara wajib mewujudkannya karena negara adalah pelindung rakyatnya? Dengan demikian, makin jelaslah, kesejahteraan yang diangankan sungguh jauh kenyataannya. Ibu dan anak sejahtera sesungguhnya hanyalah ilusi dalam sistem sekuler kapitalisme. [MNews/Gz]
Bersambung ke Bagian 2/2: “RUU KIA Menguak Rusaknya Ide Kesetaraan Gender”
[1] https://nasional.tempo.co/read/1611342/puan-maharani-ruu-kia-jamin-kesehatan-ibu-dan-anak
[2] Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, hasil harmonisasi Badan Legislasi 9 Juni 2022
[3] https://nasional.kompas.com/read/2022/06/14/15061181/usulan-dpr-cuti-melahirkan-jadi-6-bulan-gaji-penuh-3-bulan-pertama
[4] https://nasional.kompas.com/read/2022/06/17/07572271/poin-poin-penting-ruu-kia-salah-satunya-cuti-melahirkan-6-bulan?page=all.
[5] https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-rancangan-undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-ruu-kia
[6] https://ekonomi.bisnis.com/read/20220623/12/1546792/ruu-kia-vs-uu-ketenagakerjaan-siapa-yang-akan-mengalah
[7] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61869619
[8] https://ekonomi.bisnis.com/read/20220622/12/1546614/rencana-perpanjangan-cuti-hamil-dan-melahirkan-pengusaha-protes?
[9] https://ekonomi.bisnis.com/read/20220622/12/1546614/rencana-perpanjangan-cuti-hamil-dan-melahirkan-pengusaha-protes?
[10]https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61869619
[11] https://nasional.kompas.com/read/2022/06/17/07572271/poin-poin-penting-ruu-kia-salah-satunya-cuti-melahirkan-6-bulan?page=all.
[12] https://ekonomi.bisnis.com/read/20220622/12/1546775/cuti-melahirkan-pengamat-3-bulan-sudah-cukup
[13]https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220601/4440021/temuan-survei-gats-perokok-dewasa-di-indonesia-naik-10-tahun-terakhir/
[14] https://finance.detik.com/properti/d-5902428/porsi-apbn-untuk-pembangunan-ikn-naik-jadi-53-bengkak-nih
[15] https://ekonomi.bisnis.com/read/20211018/9/1455641/faisal-basri-jutaan-bantuan-jkn-dihapus-uangnya-untuk-kereta-cepat?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_1
[16]https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/13252051/wapres-sebut-kendala-atasi-stunting-bukan-anggaran-melainkan-konvergensi
