Penulis: Noor Afeefa
Muslimah News, FOKUS — Masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022 telah dimulai untuk siswa SD, SMP, dan SMA/SMK di berbagai daerah. Akses layanan pendidikan berkeadilan menjadi tuntutan kuat menyusul meningkatnya keterbatasan siswa miskin dalam akses pendidikan.
Sebagaimana diketahui, jumlah sekolah negeri terutama SMA tidak sebanding dengan jumlah calon peserta didik baru. Akibatnya, sejumlah calon siswa harus rela bersekolah di swasta. Bagi warga miskin, kondisi ini tentu menjadi ancaman untuk putus sekolah.
Oleh karenanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi meminta peran serta sekolah swasta untuk membantu mengatasi problem tersebut. Gayung pun bersambut. Beberapa provinsi telah melibatkan sekolah swasta dalam PPDB 2022, bahkan ada yang sudah memulainya sejak pandemi melanda.
Bagaimana implementasi kebijakan tersebut? Akankah akses layanan pendidikan berkeadilan benar-benar terpenuhi?
Jalur Afirmasi dalam PPDB
PPDB 2022 masih mengacu pada Permendikbud 1/2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Siswa bisa memilih satu dari empat jalur yang disediakan yaitu, jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali, dan yang terakhir jalur prestasi dengan kuota terbatas.
Jalur afirmasi merupakan jalur yang disediakan untuk siswa yang kurang mampu. Biasanya, mereka menerima program penanganan dari pemerintah pusat ataupun daerah. Jumlah kuota yang disediakan adalah sebesar 15% dari total kuota penerimaan anak didik tiap sekolah.
Adapun kuota bagi jalur zonasi adalah sebesar 50%, jalur perpindahan orang tua/wali sebesar 5%, dan jalur prestasi 30%. Kecilnya jumlah kuota bagi jalur afirmasi membuat kekhawatiran tersendiri. Ini karena jika siswa miskin tidak diterima di sekolah negeri, mereka cenderung putus sekolah karena kesulitan biaya untuk masuk ke sekolah swasta.
Dari sinilah filosofi melibatkan sekolah swasta dalam PPDB maupun dalam pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa miskin yang bersekolah di lembaga swasta.
Keterlibatan Swasta dalam PPDB
Dalam Permendikbud 1/2021 Pasal 16 dijelaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ketentuan pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pemda sesuai kewenangan.
Mengimplementasikan hal itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, untuk menyiasati kurangnya sekolah negeri di Jakarta pada jalur zonasi dan PPDB Jakarta 2022 jenjang SMA-SMK secara keseluruhan, Pemda menghadirkan jalur PPDB Bersama. Pada jalur ini, calon peserta didik baru (CPDB) dapat bersekolah di SMA/SMK swasta dengan gratis biaya sekolah dan bebas pungutan selama tiga tahun.
PPDB Bersama adalah mekanisme PPDB Jakarta 2022 jalur afirmasi dengan pelibatan SMA dan SMK swasta. PPDB Bersama dibuka hanya di jenjang SMA dan SMK untuk calon siswa pemegang KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus dan PIP (Program Indonesia Pintar). Ini artinya, hanya warga miskin yang dapat mengakses PPDB Bersama. Itu pun tidak semuanya.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, di Jakarta, hanya 55% anak lulusan SD yang masuk ke SMP negeri, sedangkan untuk siswa lulusan SMP yang masuk ke SMA negeri tercatat 33% saja.
Di Jawa Barat, diluncurkan Program Swasta Peduli Duafa. Program ini telah dibuka sejak 2021. Dilatarbelakangi oleh bertambahnya jumlah keluarga tidak mampu di Jabar akibat pandemi Covid-19, maka kuota bagi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dalam PPDB adalah 12%.
Hal tersebut juga didukung oleh fakta bahwa jumlah sekolah di Jabar hanya bertambah 8 untuk sekolah negeri, terdiri dari 6 SLB dan 2 SMA, sedangkan sekolah swasta bertambah hingga 31 sekolah. Kurangnya sekolah negeri ini menjadi problem utama.
Sementara itu, Pemerintah Kota Malang juga mendorong sekolah swasta untuk meningkatkan mutu agar dilirik masyarakat. Dukungan dilakukan dengan memberikan bantuan operasional daerah (Bosda) untuk sekolah swasta.
Demikianlah, di tengah keterbatasannya, Pemerintah akhirnya menggandeng sekolah swasta di berbagai daerah untuk berperan meningkatkan daya tampung bagi siswa miskin. Dengan cara ini, pendidikan berkeadilan diharapkan bisa terwujud.
Kebijakan tersebut sepintas menjadi solusi cepat di tengah impitan ekonomi yang makin parah di negeri ini, apalagi setelah pandemi. Namun demikian, ada beberapa catatan yang layak digarisbawahi sehingga negara seharusnya mengambil kebijakan yang lebih strategis.
Pendidikan Kebutuhan Seluruh Warga
Pendidikan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, maka seluruh warga sejatinya berhak mendapatkan pendidikan murah dan berkualitas. Itu tidak lain karena pendidikan merupakan sarana utama pembentukan sumber daya manusia berkualitas. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pelayanan kepada seluruh warga tanpa memandang kelas ekonomi.
Pandemi Covid-19 telah melemahkan potensi hampir seluruh warga dalam kemampuan ekonomi. Ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan mengakses pendidikan. Berburu sekolah negeri yang gratis menjadi incaran hampir semua warga, bukan hanya yang miskin.
Oleh karena itulah, seharusnya kebijakan negara menyasar semua warga. Ini karena keresahan mencari sekolah di musim PPDB dirasakan semua warga. Bahkan, sebagian ada yang berani memalsukan dokumen (seperti kartu keluarga maupun keterangan domisili) demi bisa masuk sekolah negeri.
Meski terdapat empat jalur PPDB, nyatanya masih banyak yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kalau pun menempuh jalur PPDB Bersama maupun Program Swasta Peduli Duafa, tidak semua warga miskin bisa bersekolah gratis. Apalagi PPDB Bersama di DKI Jakarta hanya untuk jenjang SMA/SMK. Jika demikian, akankah pendidikan berkeadilan dipenuhi? Tentu saja belum.
Di samping itu, memberdayakan sekolah swasta secara tidak langsung menyuburkan konsep swastanisasi (komersialisasi) lembaga pendidikan. Sekalipun pihak sekolah tidak akan memungut biaya bagi siswa miskin yang sudah dibiayai pemerintah, bagaimanapun, sekolah swasta berbeda dengan negeri. Mengandalkan peran swasta jelas bukan solusi tuntas. Negara seharusnya bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat.
Menarik untuk kita dalami, mengapa negara tidak mampu mendirikan sejumlah sekolah negeri sesuai kebutuhan hingga meminta bantuan sekolah swasta agar menampung warga miskin yang dibiayai negara?
Konsep Pelayanan Kapitalistik
Konsep negara sebagai pelayan penuh bagi kebutuhan publik telah lama ditanggalkan. Sistem pemerintahan kapitalisme saat ini mengadopsi konsep mewirausahakan birokrasi (Reinventing Government).
Konsep ini pertama kali disampaikan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku mereka, Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector.
Buku tersebut ditulis sebagai saran untuk membantu pencarian solusi bagi Pemerintah AS pada 1993 yang menanggung beban berat sebagai akibat ditanganinya seluruh kegiatan atau kebutuhan negara oleh pemerintah federal.
Dengan konsep ini, negara bertindak sebagai fasilitator, bukan operator. Peran swasta harus ditumbuhkan agar pelayanan makin baik. Bahayanya, tanggung jawab negara makin berkurang.
Di sisi lain, lembaga pendidikan yang dikelola swasta pastilah berhitung untung dan rugi. Konsekuensinya, biaya mahal. Inilah yang mengakibatkan hak pendidikan bagi semua warga terabaikan. Hal ini tentu tidak akan terjadi jika negara berperan penuh mengelola pendidikan dengan segenap potensi yang dimiliki negara.
Pendidikan sebagai Komoditas Perdagangan
Sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) UU Perdagangan, jasa pendidikan menjadi salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan. Meskipun demikian, pengaturan jasa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) maupun UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT).
Dalam dua beleid tersebut, penyelenggaraan pendidikan tidak boleh berprinsip untuk mengejar untung. Jika ada sisa hasil usaha, penyelenggara pendidikan wajib mengembalikan keuntungan untuk peningkatan kapasitas dan mutu layanan.
Namun faktanya, keberadaan lembaga pendidikan swasta dalam sistem kapitalisme saat ini pada umumnya mengejar keuntungan. Semua pihak berhak terlibat untuk menjadikan layanan pendidikan sebagai alat pengeruk keuntungan atau medan bisnis.
Kondisi ini tentu membahayakan. Pertama, membuat pendidikan mahal. Kedua, berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam pendidikan. Padahal, salah satu bentuk kehadiran negara itu adalah menjamin biaya terjangkau bagi semua peserta didik. Ini semua merupakan produk sistem kapitalisme yang berlaku di negeri ini.
Tata Kelola Ekonomi Kapitalistik
Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor tertinggi penyebab anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia. Berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik 2020, ATS berjumlah sekitar 4,08 juta (Kompas, 18/06/2022).
Persoalan ini tentu tidak bisa terlepas dari tata kelola keuangan dan ekonomi negara yang kapitalistik. Ketika kemiskinan menjadi penyumbang anak tidak sekolah, solusi mendasarnya adalah menghilangkan kemiskinan. Oleh karena itu, berharap pendidikan berkeadilan haruslah menggarap dan menyelesaikan problem kemiskinan.
Demikian pula, tata kelola anggaran yang kapitalistik juga telah menghambat negara untuk mendirikan sejumlah sekolah negeri sesuai kebutuhan negara. Meski anggaran pendidikan terus ditambah, tetapi tidak juga memenuhi kebutuhan.
Anggaran terbatas membuat negara tidak berdaya, baik untuk memberi bantuan kepada semua siswa miskin maupun untuk membangun sekolah negeri. Jangankan untuk membangun yang baru, memperbaiki yang rusak saja selama ini masih sulit. Ini semua tidak lepas dari tata kelola ekonomi negara yang kapitalistik.
Solusi Mendasar
Jadi, masalah keadilan mendapatkan layanan pendidikan bukanlah semata memberi peluang kepada warga miskin untuk mendapatkan sekolah—meski ada jalur afirmasi yang memprioritaskan anak panti, anak penyandang disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan Covid-19, dan anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP, baik di sekolah negeri maupun swasta. Juga ada jalur prestasi hingga zonasi.
Persoalan sesungguhnya adalah pemenuhan hak pendidikan murah dan berkualitas bagi seluruh warga. Artinya, pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat membayar mahal untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Dengan demikian, problem hak pendidikan berkeadilan berpangkal pada penerapan sistem kapitalis oleh negara. Sekalipun terdapat beberapa perbaikan dalam sistem PPDB, semua itu belum bisa menjawab kebutuhan pendidikan yang sesungguhnya.
Khilafah sebagai Jalan Keluar
Problem tersebut bisa dituntaskan jika negara berani menanggalkan sistem kapitalisme. Selanjutnya, negara menerapkan syariat Islam kafah sehingga problem kemiskinan bisa diselesaikan.
Kepala negara (Khalifah) juga akan bertanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan pendidikan bagi semua warga negara. Islam telah memandatkan kepada negara berupa tanggung jawab pengurusan seluruh urusan umat.
Sebagaimana dalam hadis dinyatakan, “Seorang imam (Khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Al-Bukhari)
Dalam hal ini, negara bertindak sebagai operator (pelaksana tanggung jawab). Negara juga tidak boleh menyerahkan urusannya (bergantung) kepada swasta seraya berlepas tanggung jawab.
Negara Khilafah mengatur anggaran secara terpusat dengan mekanisme pembiayaan yang dikelola Baitulmal. Negara menetapkan sumber-sumber pemasukan kas negara dan mekanisme pengelolaannya mengikuti syariat Islam sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan.
Demikianlah mandat dari Allah Swt. kepada negara yang tertuang dalam sistem pendidikan Islam. Semua itu akan mengeluarkan dari problem pendidikan selama ini sebab pelaksanaan syariat Islam pasti membawa kebaikan dan keberkahan. Sebaliknya, jika negara mengabaikannya, hal sebaliknya yang akan terjadi, yakni layanan pendidikan yang berkeadilan hanyalah ilusi.
Allah Swt. berfirman, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raaf [7]: 96) [MNews/Tim WAG]
Artikel ini adalah pengantar diskusi WAG Muslimah News ID edisi Ahad, 26 Juni 2022
Foto sampul: Unsplash/@ivalex

Hanya sistem islam yang menangani pendidikan dgn baik
Keadilan mendapatkan pendidikan yg baik sulit diperoleh dalam sistem kapitalis