Penulis: Iin Eka Setiawati (Pemerhati Kebijakan Transportasi)
Muslimah News, FOKUS — Momen Lebaran di Indonesia bersifat unik dengan tradisi mudiknya yang tidak sekadar pelepas penat bagi para perantau, tetapi sekaligus menjadi kesempatan berharga untuk bersilaturahmi dan memperkuat tali ukhuwah yang disyariatkan Islam.
Berdasarkan survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), minat mudik tahun ini tinggi, diperkirakan mencapai 85,5 juta orang.[1] Oleh karenanya, sudah seharusnya besarnya minat mudik ini mendapat dukungan negara dengan menjamin tersedianya transportasi publik yang nyaman, aman, selamat, dan tepat waktu.
Mirisnya, justru terjadi sebaliknya. Publik dihadapkan pada persoalan transportasi publik yang menyengsarakan. Tidak saja mahal, tetapi juga jauh dari aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, juga waktu yang singkat sehingga sangat melelahkan. Apa akar masalahnya? Bagaimana solusi Islam?
Buah Pahit Kebijakan Pro Korporasi
Krisis kronis transportasi Lebaran ditandai dengan berulangnya persoalan kenaikan harga tiket, hilangnya keamanan dan kenyamanan, bahkan angka kecelakaan yang tetap tinggi dari tahun ke tahun.
Tahun ini, kembali berulang kenaikan harga tiket yang di luar hari Lebaran saja sudah sangat membebani ekonomi masyarakat. Moda transportasi darat, bus misalnya, naik hingga 300%.[2]. Kenaikan moda transportasi udara pesawat tidak kalah menyengat, naik lebih dari 100%, bahkan mencapai Rp9,6 juta per orang pada penerbangan Jakarta—Banda Aceh.[3]
Pahitnya, harga tiket melangit ini direstui Pemerintah sebagai konsekuensi logis keberpihakan pada korporasi. Pihak Lion Air Group melalui Danang Mandala Prihantoro selaku Corporate Communications Strategic of Lion Air Group menegaskan bahwa harga tiket pesawat tersebut sudah sesuai koridor ketentuan yang berlaku.[4]
Pihak Pemerintah sendiri berlepas tangan dengan alasan kenaikan harga avtur. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta menyatakan bahwa ketentuan ini dibuat setelah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti maskapai penerbangan, asosiasi penerbangan, praktisi penerbangan, YLKI, dan unsur terkait lainnya di bidang penerbangan.[5]
Adapun nihilnya aspek keamanan dan kenyamanan, terutama moda transportasi publik bagi masyarakat ekonomi lemah, cukup mudah terlihat. Sejak mau masuk kapal saja sudah harus mengantre seharian dari pagi hingga sore di tengah panasnya suhu udara dan tanpa pendingin ruangan. Ketaknyamanan ini pun ditingkahi minimnya keamanan. Tidak satu dua pemudik kehilangan harta bendanya di tengah kelelahan mengantre.[6]
Ketaknyamanan dan kondisi berbahaya bagi kesehatan dan nyawa publik juga ditandai dengan macet berjam-jam di berbagai ruas jalan tol. Cukup mudah disaksikan terjadi kecelakaan bus di tol dan non-tol, seperti kecelakaan beruntun di KM 238 Tol Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Jumat (29/4/2022).[7]
Oleh karenanya, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat Djoko Setijowarno menilai, hingga sekarang, Pemerintah belum dapat menjamin keamanan pemudik dari Jawa ke Sumatra.[8]
Tidak Pernah Peduli
Sejumlah kebijakan Pemerintah seakan menunjukkan kepedulian, tetapi sejatinya justru sebaliknya. Kebijakan mudik gratis oleh Kemenhub, misalnya, hanya disediakan bagi pemudik di sejumlah kota di Pulau Jawa dan jumlahnya juga jauh dari memadai.[9]
Kebijakan Pemerintah mengadakan angkutan mudik gratis untuk penumpang dan kendaraan roda dua diklaim bisa mengurangi penggunaan sepeda motor untuk keberangkatan maupun kepulangan mudik.
Pemerintah tidak sendiri, melainkan bekerja sama dengan BUMN dan swasta dalam membuka fasilitas mudik gratis untuk penumpang dan sepeda motor, tetapi dengan kuota terbatas dan dengan ketentuan bahwa yang gratis hanyalah untuk angkut motornya, sedangkan penumpang peserta motis (motor gratis) tetap harus membayar tiket perjalanan. Selain itu, tidak semua masyarakat dapat mengakses mudik gratis tersebut.
Djoko Setijowarno juga berpendapat, nyatanya, dampak mudik gratis terhadap penurunan penggunaan sepeda motor tidak juga maksimal.[10] Terpantau ada sekitar 88.943 pemudik sepeda motor memadati jalur arteri Pantura, Indramayu saat H-1 Lebaran 2022.[11] Padahal, sepeda motor tidak diperuntukkan untuk penggunaan perjalanan jarak jauh.
Di sisi lain, kebijakan Pemerintah yang diklaim dapat mengurai kemacetan parah selama arus mudik adalah kebijakan satu arah (one way) di Tol Trans Jawa selama momen mudik Lebaran 2022. Faktanya, kemacetan terjadi di beberapa ruas tol yang diberlakukan one way, di antaranya kemacetan sepanjang enam kilometer menuju arah masuk one way Tol Japek dan kemacetan parah di Tol Cipularang arah Jakarta.[12][13]
Kebijakan ini menuai protes dari Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan yang menilai kebijakan one way akan menyulitkan armada Bus AKAP yang kembali ke Jakarta untuk menjemput para pemudik.
Akibat pemberlakuan one way, di ruas Tol Cipularang, sejumlah warga melakukan protes dengan memblokir jalan di Tol Cipularang arah Bandung, Jumat (29/4/2022). Berdasarkan informasi yang tersebar di media sosial, warga protes lantaran terjebak macet hingga tidak bergerak sejak pukul 01.00 WIB.[14]
Dari semua ini, terlihat bahwa Pemerintah kelabakan dan sangat kurang maksimal dalam menjamin kelancaran transportasi publik selama mudik Lebaran.
Solusi Islam Menjadi Pilihan
Islam memandang transportasi publik sebagai urat nadi kehidupan yang juga merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya harus dijamin oleh negara. Oleh karenanya, negara berwenang penuh dan bertanggung jawab langsung untuk memenuhi hajat publik ini, khususnya dalam hal ini transportasi mudik Lebaran.
Ketika publik membutuhkan transportasi Lebaran yang nyaman, aman, selamat, dan tepat waktu, negaralah yang bertanggung jawab menjamin semua itu. Tidak boleh terjadi dharar pada publik ketika bertransportasi, baik di darat, laut, maupun udara. Tidak boleh ada kemacetan parah. Tidak seharusnya ada antrean panjang menanti naik ke moda transportasi publik dan sebagainya yang menyebabkan kelelahan, terlambat sampai di tujuan, ataupun berbagai hajat publik yang penting menjadi tertunda bahkan tidak tertunaikan,
Rasulullah saw. bersabda,
لا ضرر ولا ضرارا
“Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada membahayakan (baik diri sendiri maupun orang lain).” (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daraquthni)
Negara juga harus menjamin sepenuhnya akses setiap individu publik terhadap transportasi Lebaran yang terjangkau (bahkan kalau bisa gratis), tetapi tetap aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu. Jadi, bukan hanya sebagian orang yang merasakan, melainkan semua.
Rasulullah saw. bersabda,
الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (Khalifah) itu laksana penggembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Bukhari)
Dengan demikian, negara tidak boleh berfungsi sebagai regulator yang memihak dan melayani kepentingan korporasi yang semata bertujuan mencari keuntungan dari bisnisnya. Negara harus berfungsi sebagai pelayan publik.
Islam juga melarang keras transportasi publik dikuasai individu atau entitas bisnis tertentu, baik infrastruktur jalan raya, bandara, dan pelabuhan, serta segala kelengkapannya maupun SDM-nya, yaitu pengemudi angkutan/moda (sopir, masinis, pilot, dan nakhoda).
Keberadaan transportasi publik adalah untuk melayani hajat publik, bukan semata untuk dikomersialkan yang berorientasi bisnis. Bahkan, tidak dibenarkan jalan umum menjadi sumber pemasukan karena merupakan fasilitas publik yang bisa diakses setiap orang sehingga tidak boleh ada jalan berbayar (tol) yang menambah beban publik.
Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah: 188, “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”
Untuk semua layanan tersebut, negara akan menggunakan anggaran mutlak, yakni ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan transportasi publik yang ketiadaannya berakibat dharar pada masyarakat, maka negara wajib mengadakannya.
Keamanan setiap orang di perjalanan pun dijamin negara. Negara akan mengerahkan para polisinya untuk mengamankan perjalanan publik. Tidak boleh ada seorang pun yang kehilangan harta bendanya di perjalanan akibat pencurian, pembegalan, dan sebagainya.
Demikian pula keselamatan publik di perjalanan, menjadi tanggung jawab negara. Dalam Islam, mengabaikan nyawa satu orang saja sama dengan mengabaikan nyawa semua orang sehingga negara tidak membiarkan publik dalam “arisan nyawa” di perjalanan.
Allah Swt. menegaskan dalam QS Al-Maidah: 32, “Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh semua manusia.”
Itulah solusi Islam dalam menyelesaikan masalah krisis kronis transportasi publik, baik saat Lebaran maupun di luar Lebaran yang merupakan bagian integral sistem kehidupan Islam. Solusi Islam tersebut hanya dapat diterapkan dalam negara Islam, yaitu Khilafah yang aturannya berlandaskan pada syariat Islam. Wallahualam. [MNews/Gz]
[1] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6041628/tiket-kereta-baru-laku-45-pemudikkendaraan-pribadi-bakal-membeludak?single=1
[2] https://depok.tribunnews.com/2022/04/24/mudik-lebaran-harga-tiket-bus-deddy-jaya-di-terminal-kampung-rambutan-naik-sampai-3-kali-lipat
[3] https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/01/113000265/ramai-soal-harga-tiket-pesawat-jakarta-aceh-tembus-rp-9-6-juta-ini-kata?page=all
[4] https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/01/113000265/ramai-soal-harga-tiket-pesawat-jakarta-aceh-tembus-rp-9-6-juta-ini-kata?page=all
[5] https://www.suara.com/news/2022/04/19/185625/kenapa-pemerintah-izinkan-harga-tiket-pesawat-naik
[6] https://regional.kompas.com/read/2022/04/28/151946778/cerita-pemudik-di-pelabuhan-bakauheni-kecopetan-rp-25-juta-hingga-terjebak?page=all
[7] https://jateng.suara.com/read/2022/05/01/095714/braaakk-ini-detik-detik-mencekam-kecelakaan-beruntun-di-tol-pejagan-bus-dihantam-dari-belakang
[8] https://bisnis.tempo.co/read/1586009/mti-sebut-keamanan-pemudik-dari-jawa-ke-sumatera-belum-terjamin
[9] https://www.suara.com/news/2022/04/12/140723/link-daftar-mudik-gratis-2022-kemenhub-ditutup-24-april-ayo-ikut-sebelum-kuota-habis
[10] https://ekonomi.bisnis.com/read/20220428/98/1527980/ada-program-mudik-gratis-pemudik-sepeda-motor-berkurang
[11] https://www.celebrities.id/read/pemudik-sepeda-motor-padati-jalur-arteri-pantura-h-1-lebaran-2022-tembus-88-943-kendaraan-re7v15
[12] https://news.detik.com/berita/d-6056810/one-way-masih-berlangsung-tol-jakarta-arah-cikampek-macet-6-km
[13] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220429100140-20-791313/protes-lalin-tak-gerak-warga-blokir-jalan-di-tol-cipularang
[14] https://www.detik.com/jabar/berita/d-6057239/warga-sempat-blokir-tol-cipularang-polisi-nunggu-one-way-selesai
