Penulis: Arini Retnaningsih
Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut tidak terdapat ajaran bernegara dalam Islam dan tidak diperbolehkan meniru negara seperti pada zaman Nabi Muhammad saw..
Ia menuturkan bentuk Negara Indonesia yang republik dengan sistem pemerintahan presidensial; maupun Malaysia yang kerajaan dengan sistem pemerintahan parlementer, tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam.
Bukan menjadi negara Islam yang dituju Indonesia, katanya, melainkan menjadi negara islami atau negara yang menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. (suara[dot]com)
Menurutnya, ada perbedaan antara negara Islam dan islami. Negara Islam adalah negara yang memformalkan ajaran Islam dalam ketatanegaraan dan produk hukum yang dihasilkannya. Sedangkan islami terkait negara yang warganya melaksanakan kehidupan selaras dengan nilai-nilai Islam, misalnya jujur, toleran, saling menghormati, dan sebagainya (NU Online, 6/7/2019).
Cukupkah Pengamalan Nilai Islam?
Pernyataan Mahfud MD bahwa Islam cukup diterapkan nilai-nilainya saja sejatinya bertentangan dengan yang diperintahkan Allah dalam QS Al-Baqarah: 208,
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً
“Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan…”
“Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah” ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, pakar tafsir abad 14 H, sebagai berikut:
“Masuk ke dalam seluruh syariat agama, mereka tidak meninggalkan sesuatu pun darinya, dan agar mereka tidak seperti orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apabila hawa nafsunya itu sejalan dengan perkara yang disyariatkan, maka ia kerjakan. Namun, bila bertentangan dengannya, maka ia tinggalkan. Yang wajib adalah menundukkan hawa nafsunya kepada agama dan melakukan segala perbuatan baik dengan segala kemampuannya. Apa yang tidak mampu ia lakukan, maka ia berusaha dan berniat melakukannya dan menjangkaunya dengan niatnya tersebut.” (Tafsirweb).
Syariat agama bukan hanya salat, zakat, saum, dan berhaji. Akan tetapi, juga mencakup aturan ekonomi, seperti haramnya riba, menimbun harta, monopoli, dan sebagainya; aturan sosial, seperti pengaturan interaksi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat; aturan politik dan pemerintahan, seperti memilih penguasa dan wajibnya taat pada penguasa yang menerapkan syariat; juga sistem sanksi yang mengatur hukuman atas berbagai pelanggaran ketentuan agama.
Masuk Islam secara kafah berarti menjalankan semua syariat tersebut dan bukan hanya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagiannya. Allah mengancam perbuatan semacam ini dalam firman-Nya di QS Al-Baqarah: 85,
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
“ … Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab dan ingkar terhadap sebagian (yang lain)? Maka tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antaramu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”
—
Inilah perbedaan utama antara Islam dan agama lainnya. Apabila agama lain hanya diambil nilai-nilai ajarannya saja, tidak menjadi masalah karena agama tersebut memang tidak memiliki syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan.
Sedangkan Islam, ia merupakan suatu mabda, yaitu pemikiran mendasar yang menyeluruh yang melahirkan aturan-aturan kehidupan sesuai pemikiran tersebut. Dengan demikian, mengambil Islam sekadar nilai-nilainya saja sama seperti memutilasi Islam.
Al-Qur’an yang merupakan sumber dari mabda Islam sejatinya Allah Swt. turunkan agar menjadi rahmat bagi manusia. Rahmat yang terkandung dalam Al-Qur’an itu hanya akan terwujud jika seruan-seruannya dipenuhi oleh manusia dan hukum-hukumnya diterapkan. Inilah yang akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupan manusia.
Allah Swt. berfirman dalam QS Al-An’am [6]: 155,
وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
“Al-Qur’an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati. Oleh karena itu, ikutilah kitab tersebut dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat.”
Imam al-Alusi menjelaskan bahwa Al-Qur’an disifati dengan “mubârak (yang diberkati)” karena mengandung banyak kebaikan di dalamnya, untuk kepentingan agama maupun dunia.
Adapun frasa “fattabi‘ûhu”, maknanya adalah ‘fa‘malû bimâ fîhi‘ (karena itu amalkanlah semua hal yang terkandung di dalam Al-Qur’an itu). (Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani, 6/77).
Lantas, mengapa bisa muncul ide untuk menerapkan Islam sekadar nilai-nilainya? Ternyata ini adalah buah dari pengadopsian pemikiran filsafat yang kita sebut “perenialisme” yang kemudian memperkuat paham sekularisme.
Perenialisme: Filsafat Nilai
Inti dari filsafat perenialisme sebenarnya bertolak dari pembagian dua dimensi agama, yaitu dimensi esoteris (batin) dan eksoteris (lahir). Bagi pendukung teori ini, dimensi esoteris dianggap lebih tinggi dibanding dimensi eksoteris.
Istilah esoteris dimaknai sebagai pemahaman Tuhan pada tingkat esensi yang kebenarannya adalah “absolut secara absolut”. Sedangkan syariat merupakan bagian dari eksoteris yang kebenarannya tidak mutlak.
Dari pemahaman ini, nilai-nilai yang bersifat universal masuk ke dalam dimensi esoteris, dianggap merupakan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Tuhan sehingga kebenarannya bersifat absolut. Contoh nilai-nilai tersebut adalah persamaan, keadilan, toleransi, keseimbangan, dan kemaslahatan.
Syariat, karena masuk ke dalam ranah eksoteris, maka kebenarannya tidak dianggap mutlak. Syariat dianggap merupakan pencerminan dari nilai-nilai di ranah esoteris saja. Dengan demikian, syariat sebagai dimensi eksoteris harus direlatifkan kebenarannya agar agama-agama bisa hidup berdampingan dengan damai.
Sebab itulah, dalam negara, suatu agama hanya boleh diambil nilai-nilainya saja karena bersifat sama untuk semua agama. Sedangkan syariat tidak boleh diambil karena berbeda pada tiap agama dan hal ini dianggap berpotensi menimbulkan konflik.
—
Pemikiran seperti itulah yang melandasi pernyataan tokoh-tokoh Islam yang telah tersibgah pemahaman filsafat Barat, yakni untuk mencukupkan penerapan Islam pada level nilai-nilai dan sudah menganggapnya islami.
Dalam Islam, keimanan kepada Tuhan bukan hanya mengakui-Nya sebagai satu-satunya Yang Mutlak, Yang Tidak Terbatas, dan Mahasempurna. Namun, menurut Islam, pengakuan terhadap-Nya harus juga diikuti sekaligus dengan pengakuan untuk tidak menyekutukan-Nya dan tunduk kepada-Nya dengan cara, metode, jalan, dan bentuk yang ditunjukkan-Nya melalui para rasul-Nya.
Jika hanya mengakui Tuhan, tetapi mengingkari cara, metode, jalan, dan bentuk yang diajarkan oleh Tuhan melalui Nabi-Nya, seseorang itu akan disebut kafir. Orang seperti ini tidak benar-benar berserah diri kepada-Nya. Iblis juga memercayai Tuhan yang satu dan mengakui-Nya sebagai pencipta alam semesta, tetapi di dalam Al-Qur’an, ia disebut kafir. Itu akibat pengingkarannya kepada perintah-Nya.
Jadi, memahami dan mengakui Tuhan harus dengan mengikuti perintah, bentuk, cara, dan jalan-Nya, yaitu syariat yang kebenarannya tidak boleh diragukan.
Oleh karenanya, kalangan transendentalis/perenialis keliru ketika menganggap dimensi eksoteris lebih rendah dari esoteris. Sebabnya, dimensi eksoteris justru merupakan penentu terhadap kebenaran esoteris.
Islam, ketika diterapkan hanya esoterisnya, yaitu nilai-nilainya saja, sama sekali tidak akan menghasilkan rahmatan lil ‘alamin. Justru ketika syariat diterapkan, rahmatan lil ‘alamin tersebut akan terwujud sebagaimana fakta sejarah kegemilangan Islam.
Penerapan Nilai-Nilai Saja adalah Sekularisme
Ide untuk sekadar menerapkan nilai-nilai Islam dan membentuk negara islami (bukan negara Islam) adalah ide keliru. Ide ini memisahkan antara nilai-nilai dan syariat.
Nilai-nilai tersebut sering didefinisikan sendiri sesuai sudut pandang mereka dan bukan merupakan maqashid asy-syariah yang telah Allah tetapkan, misalnya nilai kemanusiaan (meluas pada berkasih sayang dengan orang-orang kafir), nilai persamaan (meluas pada kesetaraan gender), atau nilai keadilan (penerapannya kebablasan sehingga menyamakan bagian warisan laki-laki dan perempuan).
Ide ini sering menjadi hujah untuk menunjukkan bahwa negara tidak menolak Islam dan bahwa sistem yang diterapkan negara bukan sekularisme. Alhasil, “bukan negara agama, tetapi bukan juga negara sekuler” menjadi jargon para pejabat negara.
Mengambil sekadar nilai, lantas menyingkirkan syariat, hakikatnya adalah menjauhkan agama dari pengaturan kehidupan. Inilah yang dilakukan negara-negara Barat sekuler. Mereka mengambil nilai kejujuran dan menghukum para pejabat yang korupsi, mengambil nilai kemanusiaan dan menetapkan hukuman pada para pembunuh dan pelaku tindak kriminal, sama seperti yang kita lakukan yang kita anggap islami.
Akan tetapi, apakah mereka bukan negara sekuler? Prancis, AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya banyak yang dengan bangga memproklamasikan diri sebagai negara sekuler dan berjuang mempertahankan sekularisme.
Khatimah
Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa “bukan negara agama, tetapi bukan negara sekuler” hanyalah jargon belaka. Hakikatnya adalah mengambil agama sekadar nilai, lantas menyingkirkan syariat. Ini tidak lain merupakan sekularisme, yakni meninggalkan agama dalam pengaturan kehidupan dan mengurungnya dalam ruang privat saja.
Islam tidak pernah mengajarkan hal ini. Oleh karenanya, selayaknya kita kembali pada perintah Allah, yakni masuk ke dalam Islam secara kafah dan mewujudkannya dalam kehidupan. [MNews/Gz]

Hai org org yg beriman masuklah ke dalam Islam secara kaaffah..dan jgnlah mengikuti langkah langkah syaithon
Tak bisa islam sebagai ideologi hanya diterapkan nilai2nya saja. Banyak syari’at yg mesti diwujudkan secara nyata, bukan hanya sekedar nilainya saja