Waspadai Upaya Pengambilan Hukum berdasarkan Nalar Fikih

Waspadai Upaya Pengambilan Hukum berdasarkan Nalar Fikih

Penulis: Najmah Saiidah

Muslimah News, #Fokus #Tsaqafah — Sebuah tulisan di media Fahmina karya Aspiyah Kasdini R. A. mengupas hasil Daurah Kader Ulama Perempuan yang difasilitasi oleh Fahmina Institute.

Ada beberapa hal yang harus kita kritisi terkait pernyataan pematerinya—K.H. Marzuki Wahid—mengenai kajian fikih yang disampaikannya.

Kiai Zuki menggambar segitiga yang tertulis “al-hukmu” di dalamnya. Di sudut atas ialah al-Hakim/al-Syaari’ yang terdiri dari Allah Swt. dan Rasul-Nya; di sudut kanan ada subjek, al-mahkum ’alaih, yakni al-mukallaf yang balig dan berakal; dan di sudut kiri ada objek berupa al-mahkum fiih yang merupakan af’alul mukallaf. 

Subjek itu bisa berubah, ulasnya, maka subjeknya harus diselamatkan sehingga kita tidak boleh membenci seseorang yang zalim, melainkan perbuatannya yang kita soroti.

Al-Mahkum fiih disebut pula al-waqaai’i (realitas peristiwa). Ini adalah nalar fikih, tidak selamanya bunyi teks harus dimaknai sesuai teksnya. Semuanya tergantung af’alul mukallaf. Ini dari ayat yang sama, tetapi hukumnya bisa beragam. (Fahmina, 8/4/2022)

Selanjutnya, sang Kiai mengambil contoh kasus. Ia berpendapat bahwa isu poligami menggunakan af’alul mukallaf, maka dapat dinalar hukumnya adalah haram karena menyakiti istri dari sisi mana pun.

Ia menukil pendapat Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar tentang ayat poligami dengan melihat realitas masyarakat Mesir saat itu. Ia mengatakan bahwa poligami adalah haram. Masih dari laman yang sama dikatakan, hal ini bukanlah hal baru. Poligami juga diharamkan di Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Hukum adalah sesuatu yang berlaku di sini dan untuk saat ini, bukan yang ada pada masa lampau.

Dijelaskan, Rasulullah menikah dengan Khadijah saat berusia 25 tahun dan sang Ummul Mukminin berusia 40 tahun. Selama 25 tahun menikah dengan Khadijah, beliau saw. baru berpoligami selama 12 tahun setelah Khadijah wafat.

Jika melihat rentetan waktunya, tulisnya, maka lebih sunah monogami daripada poligami. Harus diperhatikan pula adalah akhlak poligami, yakni Nabi menikahi hampir semuanya janda, kecuali Aisyah. Kepentingan Nabi berpoligami karena kemanusiaan, bukan hasrat seksual.

Tentang jumlah poligami, ia mengungkap hadis bahwa Rasulullah meminta sahabat yang beristri 8 untuk menceraikan 4 istrinya. Hadis ini juga bermakna bahwa ini merupakan kekhususan bagi Kanjeng Nabi, bukan untuk umatnya.

Lebih lanjut disebutkan, sebelum Islam datang, poligami telah ada. Artinya, poligami bukan ajaran Islam, melainkan warisan budaya. Kemudian Islam datang untuk mereduksinya. Jadi, hukum fikih tidak semata-mata teks, tetapi juga af’alul mukallaf dan perspektif. Kalau teks saja, makan akan sangat tidak memadai.

—

Sepintas, konsep “nalar fikih” yang diusung sang Kiai sangat mudah diterima karena memang pendekatannya logika atau nalar. Akan tetapi, sesungguhnya tidak demikian juga.

Memang benar bahwa untuk memahami hukum fikih tidak bisa mengandalkan teks nas semata, tetapi harus melakukan pengkajian dengan saksama terhadap nas tersebut. Islam pun telah mengajarkan agar kita tidak semena-mena menggunakan akal untuk memahami hukum fikih, butuh adanya tsaqafah Islam untuk bisa memahaminya. Di sinilah pentingnya setiap umat Islam mempelajari Islam.

Konsep “Nalar Fikih” dalam Pengambilan Hukum Tidak Sesuai Islam

Jika kita memperhatikan tentang konsep “nalar fikih” yang menonjolkan aspek af’alul mukallaf, tampak jelas jika sang Kiai menjadikan akal sebagai sandaran hukum sekaligus menjadikan fakta sebagai sumber berpikir (mashdarul fikr).

Ia memutuskan halal/haramnya sesuatu bertolak dari fakta-fakta empiris semata. Ini sama artinya menyerahkan posisi pembuat hukum kepada manusia. Padahal, Islam telah memberikan hak membuat hukum atau Al-Hakim hanya kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah, لِلّٰهِ اِلَّا الْحُكْمُ اِنِ (“Sesungguhnya keputusan (hak membuat hukum) itu hanyalah milik Allah.”)

Selain itu, Islam pun telah memberikan rambu-rambu kepada kaum muslim dalam proses pengambilan hukum, tidak boleh menyerahkannya kepada akal sepenuhnya. Pengambilan hukum harus bertumpu pada penjelasan nas dan dalil, tidak boleh mendasarkan pada akal manusia.

Fungsi akal adalah untuk memahami nas/dalil, bukan menetapkan hukum. Seorang mujtahid pun ketika menggali hukum tentang suatu permasalahan tetap harus bertumpu pada nas—maksud dari nas—, tidak boleh sembarangan.

Demikian halnya dengan masalah poligami yang cukup banyak dibahas dalam pertemuan tersebut. Sang Kiai mengharamkan poligami dengan argumentasi bahwa poligami menyakiti istri, tidak memperhatikan kemanusiaan; atau menilai monogami lebih baik dari poligami hanya karena rentetan waktu yang Rasulullah jalani ketika bermonogami lebih lama dari berpoligami.

Tampak jelas bahwa argumentasi sang Kiai bertumpu pada akal. Secara metodologis, dalam hukum Islam (usul fikih), cara berpikir seperti itu sungguh salah sebab berarti menjadikan akal sebagai satu-satunya alat untuk mengetahui status hukum syarak. Padahal, akal tidak dapat secara independen memutuskan halal/haramnya sesuatu bertolak dari fakta-fakta empiris semata.

Tugas akal adalah memahami teks wahyu, bukan untuk menyimpulkan status hukum secara mandiri terlepas dari teks. Di sinilah tepat sekali Imam Ghazali mengatakan, “Al-Ahkaam as-sam’iyah laa tudraku bi al-‘aql (hukum-hukum syarak tidaklah dapat dijangkau dengan akal semata).” (Imam Ghazali, Al-Mushtashfa min ‘Ilm al-Ushuul, Juz I hlm. 127).

Jadi, menolak poligami dengan alasan adanya praktik buruk poligami jelas tidak bisa diterima. Jika dengan alasan tersebut poligami dilarang, lalu bagaimana dengan yang monogami? Bukankah praktik buruk monogami juga ada? Apakah monogami juga mau dilarang? Tidak, bukan?

Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang siapa yang layak menjadi pembuat hukum? Bagaimana Islam menuntun kita dalam memahami nas dan menerapkan hukum? Kita kupas juga pandangan Islam tentang poligami.

Hanya Allah yang Berhak Membuat Hukum (Al-Haakim), Bukan Akal Manusia

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Ash-Syakhshiyyah al-Islamiyyah jilid 3 hlm. 14 menjelaskan bahwa Al-Hakim adalah ‘man yamliku ishdaral hukmi’, bisa diartikan ‘sumber yang berhak mengeluarkan hukum’.

Al-Haakim dalam konteks ini bukanlah pemegang kekuasaan yang akan menerapkan segala hal dengan kekuasaan yang ada di tangannya, melainkan sumber yang berhak mengeluarkan hukum atas suatu perbuatan.

Oleh karena manusia telah menjadi objek pembahasan di dunia ini, maka keluarnya suatu hukum tidak akan lepas dari dan dalam rangka mengatur manusia. Dengan demikian, harus ada hukum yang mengatur perbuatan manusia dan benda yang terkait perbuatannya.

Lalu, siapakah berhak mengeluarkan hukum tersebut? Syarak atau akal? Manusia ataukah Allah?

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa keputusan terhadap perbuatan dan sesuatu dengan terpuji dan tercela yang ia menentukan sikap manusia.

Terkait benda, boleh (mubah) diambil atau haram. Terkait perbuatan, di dalamnya terkandung tuntutan untuk melaksanakan (wajib dan sunah) atau tuntutan meninggalkannya (haram dan makruh) atau pilihan (mubah).

Dengan demikian, tidaklah mungkin kecuali menyandarkan kepada syarak. Walhasil, wajib menjadikan syarak sebagai satu-satunya pemutus bagi perbuatan hamba dan segala sesuatu yang terkait dengannya, bukan akal. (Asy-Syakshiyyah Al-Islamiyyah III).

Hal ini diperkuat dengan firman Allah Taala dalam QS An-Nisa: 65,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيم

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Juga dalam hadis, “Demi jiwaku yang ada dalam genggaman-Nya, tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang lebih ia cintai dari dirinya, hartanya, anaknya, bahkan seluruh manusia.” (HR Bukhari)

Sangat gamblang bahwa maksud dari “pemutus atau pembuat hukum” adalah Allah Swt., bukan manusia, bahkan seorang mujtahid sekalipun. Ijtihad menurut pendapat ahli usul adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka memperoleh hukum syarak yang bersifat zhanni sehingga ia tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari itu. (Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah I).

Bisa kita simpulkan bahwa ijtihad adalah upaya maksimal untuk memahami hukum syarak, apa yang dimaksud dengan ayat tertentu atau hadis, bukan membuat hukum syarak. Dengan demikian, tidak tepat jika Al-Hakim dinisbahkan kepada mujtahid.

Poligami dalam Pandangan Islam

Islam telah menjadikan poligami sebagai sesuatu perbuatan mubah (boleh), bukan sunah, bukan pula wajib. Islam memperbolehkan seorang lelaki untuk beristri lebih dari satu orang dan tidak boleh lebih dari empat.

Dasar kebolehan poligami tersebut karena Allah Taala telah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang hal ini dalam QS An-Nisa: 3,

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani mengatakan dalam kitab An-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam hlm. 129, “Harus menjadi kejelasan bahwa Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban atas kaum muslim, bukan pula suatu perbuatan yang mandub (sunah) bagi mereka; melainkan sesuatu yang mubah, yang boleh mereka lakukan jika mereka berpandangan demikian.”

Terkait QS An-Nuur: 3, Syekh An-Nabhani menjelaskan bahwa ayat ini mengandung lebih dari satu hukum, yaitu (1) kebolehan beristri lebih dari satu (poligami) secara mutlak tanpa ada syarat apa pun, hanya saja tidak boleh lebih dari empat orang; (2) kewajiban untuk berlaku adil bagi laki-laki yang telah memilih berpoligami. Akan tetapi, jika khawatir tidak dapat berlaku adil, ia dianjurkan untuk memilih satu orang istri saja karena yang demikian ini dekat pada sikap tidak berbuat aniaya.

Artinya, perlu diperhatikan di sini, jika laki-laki memilih untuk berpoligami, ia harus makruf dan adil terhadap istri-istrinya. Sebab, berlaku adil wajib bagi siapa pun.

—

Dari sini jelas bahwa ketika seorang suami hendak beristri lagi, tidak ada syarat apa pun yang harus dipenuhinya. Termasuk juga bahwa adil bukan syarat poligami, tetapi merupakan kewajiban seorang suami ketika ia memilih berpoligami.

Demikian pula pendapat yang melarang poligami dengan argumentasi menyakiti wanita atau mengatakan bahwa ia adalah kekhususan bagi Rasulullah, ini merupakan pendapat yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak bisa diterima.

Khatimah

Islam mengharuskan umat Islam untuk terikat dengan aturan Allah Swt. dan Rasul-Nya, tanpa kecuali. Dalam Islam, yang halal jelas, yang haram pun jelas; tidak akan lekang oleh waktu, serta tidak tergantung pada pendapat penduduk bumi.

Tidak ada kewenangan bagi manusia untuk membuat hukum karena manusia lemah, akal manusia terbatas. Hak tasyri’ hanya pada Allah. Oleh sebab itu, sudah seharusnya umat Islam harus selalu waspada terhadap upaya orang-orang yang berusaha untuk mengotak-atik hukum syarak dengan kehendaknya.

Termasuk dengan pendekatan logika yang seolah-olah bisa diterima akal, padahal sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan syariat dalam pengambilan hukum. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Waspadai Upaya Pengambilan Hukum berdasarkan Nalar Fikih”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *