Muslimah News, NASIONAL — Pengamat kebijakan ekonomi Zikra Asril mengkritisi kebijakan crowdfunding (urun dana) untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang diluncurkan pemerintah. Sebelumnya, rencana ini dilontarkan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, yang mengatakan dana pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowdfunding.
Zikra menyatakan munculnya ide crowdfunding IKN ini menggambarkan ambisi pemerintah yang tidak mengukur kemampuan negara.
“Makin menunjukan pemerintah tidak siap membangun ibukota baru. Apalagi kalau kita balik ke awal, mayoritas rakyat menolak proyek ini. Justru ini ironi, di saat rakyat menolak, rakyat malah diajak untuk urun dana. Apakah pemerintah tidak malu?” tanyanya lugas kepada MNews, (30/3/2022).
Selain itu, lanjutnya, ide urun dana ini menampakkan pemerintah tidak punya rasa kepekaan terhadap kondisi rakyat.
“Saat pemulihan ekonomi pasca pandemi belum selesai dan sekarang rakyat harus menghadapi kenaikan harga barang termasuk kebutuhan pokok, malah pemerintah mengharapkan uang rakyat untuk mewujudkan ambisinya” sindirnya.
Pemerintah Takut?
Zikra menilai pemerintah tampak makin takut predikasi mangkraknya (proyek IKN) akan menjadi kenyataan.
“Seharusnya dalam kondisi seperti ini, pemerintahlah yang memberikan anggaran penuh kepada rakyat agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi, sesuai jargon demokrasi ‘dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,’” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan daripada proyek ini tetap dipaksakan dengan menggelontorkan banyak anggaran APBN, tetapi ujungnya mangkrak, lebih baik batalkan saja sekarang daripada buang-buang anggaran.
“Kemudian gunakan dana APBN yang fokus untuk pemulihan ekonomi rakyat,” cetusnya.
Belajar dari Khilafah
Zikra menyatakan seharusnya rezim ini belajar dari Khilafah Islamiah dalam mewujudkan ambisi negara.
“Khilafah Islamiah adalah negara yang ambisius untuk mewujudkan visi wahyu Ilahi, bukan untuk kepentingan individu maupun oligarki. Visi tersebut adalah menjadikan Islam rahmat bagi seluruh alam dengan menjadi negara terkuat dan terdepan,” ujarnya.
Ia menjelaskan upaya mewujudkan ambisi mulia ini sesuai petunjuk Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah saw., termasuk di dalamnya petunjuk untuk membangun ibukota baru kelas dunia. “Salah satu contohnya, keberhasilan Khalifah Abu Ja’far al-Manshur mendirikan kota Baghdad,” urainya.
Zikra memaparkan pengaturan APBN berbasis syariat telah menjadikan pemerintahan Al-Manshur tidak pernah mengalami defisit anggaran.
“Kas negara selalu penuh, uang yang masuk lebih banyak daripada uang keluar. Dengan kas negara yang surplus itulah Khalifah Al-Manshur mampu mendanai pembangunan Kota Baghdad tanpa embel-embel investasi maupun utang. Pada saat itu dana yang dihabiskan untuk membangun Baghdad mencapai 3,88 juta dirham. Dengan sistem pengelolaan harta sesuai syariat, Khilafah mampu menyejahterakan rakyat dan kas negara pun mengalami surplus. Bahkan ketika Khalifah Abu Ja’far Al-Manshur meninggal dunia, harta yang ada dalam kas negara masih surplus sebanyak 810.000.000 dirham,” paparnya.
Jadi, ia menyatakan kalau negara ini ingin lepas dari defisit anggaran untuk mewujudkan target politik, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, harus merujuk pada aturan Islam kafah.
“Bukan malah menjauh dan mendiskreditkannnya, apalagi memilih sistem kapitalisme yang nyata-nyata membawa kesengsaraan rakyat,” tandasnya. [MNews/Ruh]
Sumber foto: Kompas

