[Fikrul Islam] Hukum Syarak Antarmanusia Seputar Sistem Politik Islam (Bagian 1/2)

[Fikrul Islam] Hukum Syarak Antarmanusia Seputar Sistem Politik Islam (Bagian 1/2)

Penulis: Ustaz Hafidz Abdurrahman

Muslimah News, FIKRUL ISLAM – Sistem politik dalam pandangan Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara bagaimana urusan masyarakat dikelola dan diatur dengan hukum Islam.

Politik itu sendiri dalam pandangan Islam adalah mengurus urusan umat dengan menerapkan hukum Islam, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan asas bagi sistem politiknya, yang terdiri dari empat macam:

1) Kedaulatan di tangan syarak (as-siyâdah li as-syar’i);

2) Kekuasaan di tangan umat (as-sulthân li al-ummah);

3) Pengangkatan khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (wujûb al-khalîfah alwâhid li al-muslimîn);

4) Khalifahlah satu-satunya yang berhak untuk mengadopsi hukum syarak untuk dijadikan undang-undang (li al-khalîfah wahdah haqq at-tabanni).

Jika salah satu dari keempat asas ini tidak ada, politik Islam akan hancur. Karena itu, keempat asas tersebut harus ada dalam sistem politik Islam.

Asas pertama: Kedaulatan di tangan syarak (as-siyâdah li as-syar’i). Kata “kedaulatan” sebenarnya bukan dari Islam. Kata tersebut diarabkan dengan as-siyâdah. Dalam bahasa Inggris disebut sovereignty. Makna yang dikehendaki oleh kata tersebut sebenarnya adalah “sesuatu yang mengendalikan dan melaksanakan aspirasi”.

Jika seseorang mengendalikan dan melaksanakan aspirasinya sendiri, berarti orang tersebut menjadi budak (‘abd) sekaligus tuan (sayyid). Jika orang lain yang mengendalikan, berarti orang tersebut diperbudak oleh orang lain.

Demikian pula, ketika umat mengendalikan aspirasinya sendiri, maka umat itu menjadi budak sekaligus tuan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, manusia telah diperbudak oleh sesamanya. Dengan begitu hukumnya adalah haram. Sebab yang bisa memperbudak atau menjadikan manusia sebagai hamba hanyalah Allah Swt..

Islam mengajarkan kedaulatan di tangan syarak, bukan di tangan manusia, umat, atau yang lain. Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah:

Pertama, bahwa yang menjadi pengendali dan penguasa adalah hukum syarak, bukan akal atau manusia. Ini berarti semua masalah akan dikembalikan kepada hukum syarak. Karena itu, tidak ada satu pun masalah yang terlepas dari hukum syarak.

Kedua, bahwa siapa pun akan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum syarak, baik penguasa maupun rakyatnya. Karena itu, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak immunity (kekebalan hukum) dalam negara Islam.

Ketiga, bahwa ketaatan pada penguasa terikat dengan ketentuan hukum syarak, dan bukan ketaatan mutlak. Karena rakyat hanya diwajibkan untuk taat kepada penguasa jika dia melaksanakan hukum syarak, sebagaimana yang dinyatakan oleh nas,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa: 59)

لَ طَاعَـةَ لِمَخْلُوْقِ فِي مَعْصِـيَةِ الْخَـالِق

“Tidak ada (kewajiban) taat dalam melakukan kemaksiatan kepada Yang Maha Pencipta (Allah).” (HR Ahmad).

“Mendengarkan dan menaati adalah kewajiban orang Islam, baik dalam masalah yang disukai ataupun tidak, selagi tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Jika diperintahkan untuk melakukan maksiat, tidak ada kewajiban untuk mendengarkan (perintah) dan menaatinya.” (HR Bukhari)

Ayat di atas, menjelaskan bahwa hukum ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mutlak, sedangkan hukum ketaatan kepada penguasa tergantung pada ketaatannya kepada Allah dan RasulNya.

Jika penguasa tersebut telah memerintah pada kemaksiatan, tidak wajib ditaati, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis di atas. Demikian juga ketika terjadi perselisihan, perbedaan pandangan, atau apa saja yang berhubungan dengan penguasa dan rakyat, harus dikembalikan kepada hukum syarak. Bahkan ini merupakan indikasi seseorang, apakah dia masih beriman ataukah tidak.

Keempat, wajib mengembalikan masalah kepada hukum syarak jika terjadi perselisihan antara penguasa dengan rakyatnya sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat di atas.

Kelima, wajib melakukan kontrol terhadap negara yang dijalankan oleh partai politik Islam atau umat, ketika terjadi penyimpangan negara atau penguasa terhadap salah satu hukum syarak.

Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur’an,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru pada jalan kebaikan, memerintahkan pada kemakrufan, serta mencegah kemungkaran.” (QS Ali Imrân: 104)

Keenam, wajib ada pengadilan yang bertugas untuk melenyapkan penyimpangan terhadap hukum syarak yang dilakukan oleh penguasa. Pengadilan itulah yang disebut Mahkamah Madhâlim.

Sebab terjadinya perselisihan antara penguasa dengan umat itu wajib dikembalikan kepada syarak. Sementara kembali pada hukum syarak mengharuskan adanya lembaga di luar pihak yang bersengketa, yaitu pihak ketiga yang independen, agar bisa menegakkan hukum dan bertugas menjatuhkan keputusan pada dua belah pihak yang berselisih. Karena itu, adanya lembaga tersebut menjadi wajib, berdasarkan kaidah usul,

«مَا لَ يَتِمّ الْوَاجِبُ إِلّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»

“Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib.”

Ketujuh, bahwa mengangkat senjata untuk mengambil alih kekuasaan ketika khalifah kaum muslimin telah melakukan penyimpangan terhadap syarak dan nyata-nyata kufur adalah wajib. Pengangkatan senjata ini tidak dihukumi sebagai tindakan makar pada negara. [MNews/Rgl]

Bersambung ke Bagian 2/2

Sumber: Hafidz Abdurrahman, Islam Politik dan Spiritual

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *