Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi sesumbar bahwa ekonomi RI siap tancap gas. Hal ini ia sampaikan saat pagelaran Mandiri Investment Forum. Ia mengaku bersyukur lantaran sejumlah indikator perekonomian makin mengarah ke perbaikan. Ia menyebut beberapa indikator perekonomian nasional mengalami tren kenaikan.
Di antaranya aktivitas manufaktur domestik yang tercermin dari Purchasing Managers Indeks (PMI) pada Januari 2022 berada di angka 53,7. Angka ini ebih tinggi dibandingkan PMI negara kawasan di angka 52,7. Selain itu, realisasi investasi tumbuh 9% yoy yang mencapai Rp901 triliun. Lalu penanaman modal asing tumbuh 10% yoy mencapai Rp454 triliun.
Ia juga turut menyoroti kinerja ekspor yang tumbuh 41,9%, nilainya mencapai US$ 232 miliar. Sementara kinerja impor tumbuh 38,6%. Begitu pula dengan inflasi yang berada dalam tingkat rendah yakni 2,18% yoy pada Januari 2021.
Percaya diri dan optimisme terhadap hal baik memang penting. Namun, sikap optimis haruslah diimbangi dengan kebijakan yang positif, yakni melihat fakta secara riil. Yakinkah ekonomi RI bisa meroket dan siap tancap gas?
Siap Tancap Gas?
Pernyataan Presiden Jokowi yang mengklaim ekonomi bersiap tancap gas menarik perhatian mantan Sekretaris Kabinet RI, Dipo Alam. Dalam akun Twitter-nya, ia melontarkan kalimat sindiran merespons pernyataan Presiden. Dipo Alam menyebut klaim tersebut tidak ada bedanya dengan janji ekonomi meroket.
Klaim tersebut sepertinya berseberangan dengan fakta ekonomi terkini. Eko Listiyanto Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan bahwa pemerintah mestinya lebih waspada terhadap sederet masalah yang mengancam perekonomian Indonesia di tahun ini. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 diprediksi lebih rendah dibanding tahun 2021.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki mitigasi risiko dan antisipasi di tengah tren harga minyak yang meningkat, geopolitik yang memanas, hingga soal rencana naik suku bunga dan tappering di AS.
Eko mengingatkan terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Pertama, mutasi virus pemicu Covid-19. Virus Covid-19 varian Omicron yang sudah menginjeksi banyak negara sangat berpotensi memperlambat laju pemulihan ekonomi, kendati dampak Omicron tidak seganas varian Delta pada tubuh manusia. Namun, tetap saja hal itu harus terantisipasi mengingat jumlah penyebaran kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan. Menghadapi bahaya gelombang ketiga Covid-19, mestinya pemerintah tidak menyepelekan situasi ini.
Kedua, gejolak harga minyak yang sudah melonjak. Lonjakan harga energi yang awalnya dipengaruhi oleh faktor musiman, jelas Eko, kini dipicu oleh kondisi geopolitik. Kita tentu mengingat bagaimana masyarakat kelimpungan dengan kelangkaan minyak di pasaran. Meski pemerintah sudah melakukan kebijakan HET minyak goreng, tetap saja hal itu tidak menyolusi tingginya harga minyak. Efek sampingnya, masyarakat justru kesulitan mendapatkan minyak dengan harga murah.
Ketiga, lonjakan harga komoditas dengan risiko inflasi mengintai setelahnya. Namun, Eko memprakirakan lonjakan inflasi akibat harga komoditas tidak akan langsung terjadi di dalam negeri. Hal itu karena daya beli masyarakat yang masih rendah hingga saat ini.
Keempat, pengurangan pembelian aset oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve. Seiring dengan inflasi AS yang sudah melebihi target, Fed akan mengurangi pembelian obligasi dari pemerintah sehingga berimplikasi pada kenaikan federal fund rate (FFR). (bisnis.com, 8/2/2022).
Dari apa yang disampaikan Presiden Jokowi, salah satu poin sektor ekonomi siap tancap gas ialah peningkatan realisasi investasi, penanaman modal asing, serta nilai ekspor-impor yang mengalami pertumbuhan. Pertanyaannya, benarkah hal itu memengaruhi pertumbuhan kehidupan ekonomi masyarakat secara riil?
Masifnya pembangunan infrastruktur berbasis investasi dan modal asing nyatanya belum mampu mengurangi jumlah penganggguran di negeri ini. Masih ada 9,1 juta pengangguran terbuka yang masih belum terserap lapangan kerja.
Apakah ekonomi yang katanya tumbuh dan tancap gas tersebut berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan problem kesejahteraan masyarakat? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2021 sebanyak 26,50 juta orang atau turun 1,04 juta orang dari data Maret 2021 yang sebanyak 27,54 juta orang. (kontan.co.id, 17/1/2022).
Pertumbuhan Ekonomi Semu
Kendati jumlah penduduk miskin berkurang, tidak berarti ekonomi masyarakat mengalami peningkatan. Sebab, klaim pertumbuhan ekonomi tersebut sejatinya tidak bisa menjelaskan dan menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Menurut kapitalisme, suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika beberapa indikator ini terpenuhi, yaitu kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per-kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kondisi dari indikator-indikator tersebut menurun dari periode sebelumnya maka negara tersebut mengalami kemunduran ekonomi, bukan perkembangan ekonomi.
Bagaimana mungkin ekonomi negara tumbuh hanya dengan menghitung pendapatan rata-rata nasional? Jelas, secara riil, perhitungan tersebut tidak mewakili kondisi mayoritas masyarakat yang masih jauh dari kesejahteraan hidup, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar mereka berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme adalah semu. Ibarat jauh panggang dari api. Sangat kontras dengan fakta di masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam
Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi tidak diukur dengan perhitungan rata-rata atau pendapatan per kapita. Dalam sistem ekonomi Islam, pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi dilihat berdasarkan kondisi riil ekonomi rakyat, yakni pendapatan per kepala keluarga dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Negara akan menyokong penuh setiap kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Negara juga akan menyediakan lapangan kerja bagi setiap rakyat. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak akan terjadi karena Islam melarang beredarnya harta di kalangan orang-orang kaya saja.
Allah Swt. berfirman, “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah.” (QS Al Hasyr: 7)
Islam juga menetapkan klasifikasi harta secara jelas, yaitu kepemilikan harta individu, umum, dan negara. Terhadap harta milik umum, negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan dan distribusinya kepada individu, swasta, atau asing.
Dalam Islam, negara juga tidak akan menggantungkan diri dengan investasi, utang, atau modal asing. Sebab, pengelolaan harta milik umum, semisal barang tambang, gas alam, dan lainnya sebenarnya sudah cukup menghidupi rakyat dan negara.
Dalam pandangan Islam, rakyat dikatakan sejahtera bila seluruh kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kesejahteraan dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan per kepala. Inilah perbedaan paradigma pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan antara kapitalisme dengan Islam.
Khatimah
Ekonomi bisa tancap gas hanya jika negara memastikan setiap individu rakyat dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Semua itu hanya bisa terwujud dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Tidak hanya mengambil aspek ekonominya, tetapi juga syariat harus dijadikan paradigma baru dalam mengatur politik, pendidikan, sosial, pertahanan dan keamanan. Mengambil semua bagian dari syariat Islam, bukan mengambil semaunya. Wallahualam. [MNews/Has]
Setuju bagaimana mungkin ekonomi negara tumbuh hanya dengan menghitung pendapatan rata-rata nasional? Jelas, secara riil, perhitungan tersebut tidak mewakili kondisi mayoritas masyarakat yang masih jauh dari kesejahteraan hidup, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar mereka berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme adalah semu. Ibarat jauh panggang dari api. Sangat kontras dengan fakta di masyarakat.