Penulis: Endiyah Puji Tristanti
Muslimah News, FOKUS — Politik oportunis selalu berganti casing, membunglon. Hitung-hitungan politik menjadi dasar kebijakan. Undang-undang hanyalah alat legitimasi kepentingan politik pragmatis. Bagaimana tidak? Jumlah pemilih milenial dan generasi Z pada Pemilu 2024 diperkirakan 60% dari total suara pemilih (206.689.516 penduduk). Siapa yang tidak tergiur menaklukkan hati mereka?
Sebelum Pemilu 2019, tatkala politik identitas menguat, masyarakat terbelah antara pro Islam pendukung ulama vs. pendukung rezim, antara kampret vs. cebong. Masih lekat dalam ingatan bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir waktu itu menegaskan bahwa kampus harus bersih dari politisasi. Untuk itu, calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh berkampanye di kampus, termasuk untuk sosialisasi pemilu.[1]
Setelah kritik tersebut, banyak pihak yang dianggap mencederai demokrasi. Selang dua pekan saja, kebijakan pun bergeser. Kampanye boleh di kampus. M. Nasir meminta agar kegiatan itu dilakukan secara berimbang dengan cara mengundang seluruh peserta Pemilu.
Intinya, kementerian (kampus) harus independen. Menurutnya, di negara maju seperti Amerika Serikat, kampanye dan debat capres-cawapres bisa dilakukan di universitas, bahkan dengan melibatkan khalayak, bukan hanya civitas akademik.[2]
Kini, masih dua tahun lagi menuju Pemilu 2024, isu kampanye di lingkungan kampus kembali menuai pro-kontra. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa kegiatan kampanye di lingkungan kampus diperbolehkan. Menurutnya, Pasal 280 ayat 1 huruf H UU 7/2017 tentang Pemilu melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, bukan melarang kampanye di kampus.[3]
Merendahkan Intelektual Generasi Muda
Lepas dari pro dan kontra soal kampanye di kampus (termasuk sekolah dan pesantren), dengan melihat potensi demografi penduduk usia muda dalam percaturan politik nasional, semua pihak tentu sepakat potensi ini tidak boleh sia-sia, lebih-lebih memperhatikan potensi pemuda muslim dalam menentukan wajah politik bangsa di masa depan.
Untuk itu, sangat disayangkan selama ini narasi deradikalisasi yang dibangun oleh pemerintah melalui BNPT justru dirasakan tidak menghargai intelektual kaum muda. Generasi muda dan mahasiswa diposisikan menjadi kelompok masyarakat yang rentan terpapar paham radikalisme. Paham radikalisme diasumsikan lebih mudah menyebar di lingkungan pendidikan karena faktor mahasiswa yang dalam usia remaja menuju dewasa. Mahasiswa masih membutuhkan pendampingan yang baik.
Generasi muda dinilai miring sebagai sosok yang tidak mampu berpikir rasional, tidak sanggup menilai sebuah gagasan baik atau buruk, benar atau salah, membangun atau merusak. Padahal, mereka secara usia telah akil balig. Disebut akil balig karena akal pemuda telah berfungsi dan memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Masa iya, mahasiswa, siswa SMA, dan santri yang menguasai ilmu agama, gampang terpapar radikalisme. Ini tentu pelecehan intelektual kaum muda.
Anehnya, giliran suara generasi muda dibutuhkan dalam pemilu dan pilkada, narasinya berubah. Anggota Komisi II DPR Aminurokhman mendukung wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengizinkan kampanye di kampus atau perguruan tinggi. Menurutnya, mahasiswa termasuk kalangan akademisi yang memiliki kapasitas dan intelektual. Pemikiran mereka juga sulit untuk diintervensi oleh pihak lain, khususnya para kandidat dalam Pemilu 2024 untuk menyampaikan visi dan misinya.[4]
Sungguh membingungkan. Sebenarnya, pemerintah menilai usia 17 tahun ke atas ini usia matang bagi generasi muda untuk berpikir rasional sekaligus usia yang masih labil. Ini kontradiksi bagi karakter mahasiswa. Jadi, mereka masih butuh bimbingan untuk memfilter paham radikalisme, atau sebaliknya, mereka cukup matang secara pemikiran sehingga sulit diintervensi oleh pihak lain? Bukankah paham radikalisme selama ini dinilai bertujuan politik kekuasaan, sama dengan para calon kandidat pemilu yang bertujuan politik kekuasaan.
Oleh karenanya, dalam hal ini, mahasiswa dan generasi muda semestinya bisa menjawab dengan membuktikan sejauh mana kapasitas intelektual mereka. Narasi bahwa milenial dan gen-Z gampang diintervensi paham dan pihak luar semestinya tidak terus berkembang. Agent of change, gitu lo, skip labil dan plonga-plongo!
Milenial dan Gen-Z, Objek Permainan Politik
Generasi muda bergelar agen perubahan merupakan perkara yang maklum diterima oleh publik. Menjadi pertanyaan besar ketika Erick Thohir menyatakan bahwa mahasiswa jangan hanya sibuk pergerakan. Ia menawarkan sejumlah opsi kegiatan, seperti mengisi peluang-peluang yang ada dengan pendidikan, profesionalisme, dan sebagai pengusaha baru Indonesia.[5] Jelas ini racun dalam pendidikan politik bagi generasi muda.
Benarlah tanggapan Masinton Pasaribu, aktivis mahasiswa 1998 sekaligus anggota DPR. Yang disampaikan oleh Erick berbahaya bagi pola pikir anak muda yang bisa membentuk menjadi mental “kuli” pada masa depan, hanya berpikir kuliah dan kerja. Berpikirlah bahwa poin penting dalam pergerakan adalah pengembangan nalar untuk peka kepada masyarakat dan politik.
Penyesatan politik terhadap pemuda memang terus diaruskan dengan berbagai rupa. Pernyataan seorang menteri seperti Erick Thohir, narasi deradikalisasi, narasi islamofobia, dsb., terus dibangun dengan tujuan menjauhkan generasi muda dari berpolitik. Meskipun mereka berpolitik, ada pembatas dinding tebal untuk menjauhi Islam politik. Generasi muda disiapkan hanya sebagai objek politik.
Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Priyanto Budi Nugroho menyatakan bahwa kondisi sosial politik di tingkat global hingga kini masih berdampak besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh karena itu, peran investor ritel maupun milenial menjadi sangat penting dalam meredam tekanan global tersebut.[6]
Suara generasi muda dimanfaatkan oligarki untuk menaiki tangga kekuasaan, selepas itu generasi muda dieksploitasi untuk kerja, kerja, dan kerja. Peran agent of change di era society 5.0 bukan mengkritik penguasa, tetapi bersama pemerintah mengatasi masalah global. Padahal, penyebab masalah dunia hari ini adalah penerapan sistem neoliberal yang eksploitatif oleh para oligarki kekuasaan, baik global maupun nasional. Jadi, ya memang sistem dan kebijakan mesti dikritik.
Generasi Muda Harus Melek Politik
Racun pendidikan politik bagi pemuda muslim harus dibuang jauh. Pemuda muslim tidak boleh begitu saja menerima penyesatan politik terhadap Islam, baik ideologi maupun syariatnya. Tidak ada pemuda muslim yang plonga-plongo jika setiap dari mereka paham Islam kafah.
Islam yang datang berawal dari jazirah Arab. Mustahil bisa meluas sampai ke Asia Tenggara seandainya Islam terpisah dari politik. Tidak akan ada Perang Badar tanpa adanya negara di Madinah yang dipimpin langsung Rasulullah saw..
Fakta historis Mustafa Kemal, seorang agen Inggris yang menghancurkan Khilafah Utsmaniyah menggantinya dengan Republik Turki sekuler, adalah bukti tidak terbantahkan bahwa tidak ada sekularisasi antara Islam dan kekuasaan politik kecuali dilakukan oleh para boneka penjajah.
Cukup sudah penderitaan masyarakat dunia dipimpin oleh ideologi kapitalisme sekuler yang rakus dan eksploitatif. Semua muslim maupun nonmuslim menderita hidup dengan sistem fasad tersebut. Hanya segelintir manusia yang menikmati kekayaan bumi yang melimpah ruah. Kesenjangan, diskriminasi, ketakadilan, dan dehumanisasi merupakan potret nyata lumpuhnya sistem demokrasi mencegah hegemoni oligarki dan korporasi multinasional.
Berharap perubahan hakiki dengan tetap menggunakan mekanisme sistem demokrasi hanyalah harapan kosong. Para oligarki lokal akan selalu disokong oleh korporasi global untuk membeli kedaulatan rakyat.
Boneka hanya akan berganti boneka. Berbeda dengan perubahan dengan menggunakan mekanisme sistem Islam. Oligarki dan korporasi global tidak akan mampu membeli kedaulatan syariat.
Tersebab Islam adalah konsep kehidupan yang khas dan berbeda dengan konsep kehidupan lain yang ada di dunia, maka memahami Islam dengan kafah membutuhkan kesungguhan dan keseriusan pemuda muslim. Pemuda muslim perlu menjauhi pola pikir sekuler pluralistis dan pola sikap pragmatis hedonis. Pemuda muslim harus meluangkan waktu terbaik mereka untuk membedah kesempurnaan sistem Islam dari A sampai Z.
Motto pemuda muslim adalah berpikir, beramal, dan berjuang fi sabilillah. Bukan motto untuk “kerja, kerja, kerja”, lalu menua. Masih ada Kota Roma menanti penaklukan setelah Konstantinopel ditaklukkan oleh para pemuda terbaik pada masanya. [MNews/Gz]
[1] https://news.detik.com/berita/d-4250861/menristekdikti-capres-cawapres-tak-boleh-kampanye-di-kampus.
[2] https://www.liputan6.com/pilpres/read/3882143/menristekdikti-kampanye-di-kampus-boleh-asal-imbang
[3] https://www.republika.co.id/berita/rfi2ue428/perbolehkan-kampanye-di-kampus-ini-penjelasan-kpu
[4] https://www.republika.co.id/berita/rfifmo428/legislator-nilai-kampanye-di-kampus-berikan-edukasi-politik-ke-mahasiswa
[5] https://tirto.id/menyoal-logika-erick-thohir-mahasiswa-jangan-hanya-sibuk-pergerakan-gtNV
[6] https://ekbis.sindonews.com/newsread/819165/178/redam-dampak-global-saatnya-mengandalkan-milenial-1657105667

Ditangan Pemuda yg melek politik dan faham agamalah… kebangkitan akan di raih..insyaaAllah..