Penulis: Rahmah
Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong adanya upaya institusi kampus untuk meningkatkan daya tahan mahasiswa dari pengaruh paham intoleransi dan radikalisme.
Daya tahan mahasiswa tersebut perlu ditingkatkan karena sebagai generasi yang akrab dengan dunia maya, mereka dianggap rentan terpengaruh paham intoleransi dan radikalisme yang begitu mudah disebarkan kelompok “intoleran dan radikal” dalam media sosial.[1]
Oleh sebab itu, guna mencegah dan memberantas penyebaran radikalisme terorisme di lingkungan perguruan tinggi, akan ada program kerja sama BNPT dengan perguruan tinggi, yaitu program dialog Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI (WARUNG NKRI); serta kajian riset dan pembinaan pemahaman kebudayaan Nusantara berupa program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).
Bentuk kerja sama dengan program-program di kampus tetap mengacu pada Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Artinya, materi-materi deradikalisasi akan disosialisasikan melalui perkuliahan di kelas, pembekalan mahasiswa baru, kuliah umum, seminar dan diskusi, dll.
Selain itu juga melalui tugas penelitian/riset dari mata kuliah, skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian lainnya. Ditambah pengabdian masyarakat, seperti kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja lapangan (PKL), praktik pengalaman lapangan (PPL), serta program pengabdian masyarakat yang lain.
WARUNG NKRI dan program KTN bertujuan untuk mengedukasi generasi muda, yakni mahasiswa. Tujuan pertama, agar mahasiswa makin mencintai bangsa dan negaranya. Kedua, menyiapkan unit aktivitas atau kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme, misalnya dalam bidang bisnis. Ketiga, membentuk pola pikir mahasiswa melalui pembangunan narasi inklusif dan toleran.
WARUNG NKRI sudah ada di beberapa kota di Jawa, antara lain Bekasi, Bogor, Surabaya, Solo, dan Malang. KTN rencananya ada di daerah prioritas, yakni Jatim, Jabar, Jateng, NTB, dan Sulawesi.
Program-program ini fokus melakukan kegiatan pencegahan terhadap propaganda dan radikalisme di dunia maya. Pencegahan dilakukan dengan kontra propaganda dan kontra narasi diseminasi konten digital melalui media sosial.
Salah Sasaran
Berbagai program deradikalisasi kerja sama BNPT dan kampus bertarget agar mahasiswa sebagai generasi muda makin mencintai bangsa dan negaranya, memperkuat persatuan Indonesia, serta bersikap inklusif dan toleran.
Anehnya, praktik program deradikalisasi dan isu radikalisme ini seolah fokus menyasar ajaran Islam dan kaum muslim. Buktinya, salah satu ajaran Islam, yakni jihad, tidak boleh dimaknai sebagai ‘perang’, melainkan dimaknai ‘sungguh-sungguh’ dengan alasan dianggap sebagai penyebab radikalisme.
Kasubdit Kurikulum Kemenag Ahmad Hidayat menyatakan, “Bahwa jihad itu diwujudkan dalam konteks keseriusan dalam berjuang, bahwa jihad yang dimaksud itu perjuangan, bukan perang.” (Republika, 2019).
Padahal, sepatutnya bangsa Indonesia justru berterima kasih kepada ajaran jihad yang bermakna perang karena dengan jihadlah bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda dan akhirnya memperoleh kemerdekaannya.
Begitu pula Khilafah yang mereka tuduh intoleran dan memecah belah umat/bangsa. Tuduhan ini karena mereka tidak paham bahwa Khilafah adalah ajaran Islam. Padahal lagi, inti dari Khilafah adalah penerapan Islam secara kafah. Masa iya agama Islam yang mulia yang diturunkan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memecah belah umat dan intoleran? Tentu saja tidak demikian.
Bahkan, secara empiris, Khilafah telah berhasil menyatukan umat selama sekitar 13 abad, sebelum dihancurkan pada 1924. Penerapan Islam kafah ini ditawarkan secara baik-baik, bukan dengan kekerasan sebagai solusi atas problematik bangsa yang tidak kunjung selesai. Targetnya untuk mempersatukan dan menyejahterakan umat/bangsa.
Sebenarnya, berbagai stigma itu tidak perlu ada. Ini karena pada hakikatnya, ajaran Islam justru mendorong kuat persatuan dan kesatuan bangsa dan toleransi antarumat beragama. Islam mewajibkan persatuan bangsa. Artinya, orang yang mementingkan persatuan dan menerapkan sikap persatuan akan mendapat pahala. Islam juga mengharamkan berpecah belah. Artinya, provokator, pemecah belah bangsa, dan sikap berpecah belah akan mendapatkan dosa.
Adapun tentang toleransi, Islam tidak perlu diajari, bahkan Islam adalah mahaguru toleransi yang tidak ada duanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan terperinci sebagai berikut.
Islam Kafah Menjaga Loyalitas dan Persatuan Bangsa
Agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, pemersatu seluruh warganya, baik muslim maupun nonmuslim; apa pun warna kulit, agama, ras, suku bangsa, wilayah yang sudah lama atau baru bergabung, serta segala latar belakang mereka.
Allah Swt. berfirman,
وَمَآ أرسلناك } يا محمد { إِلاَّ رَحْمَةً } أي للرحمة { للعالمين } الإِنس والجنّ بك .
“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (bagi jin dan manusia denganmu, risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad.” (QS Al-Anbiya [21]: 107)
Penerapan syariat Islam secara kafah akan mendatangkan rahmat dan persatuan bagi seluruh warga negara. Ini karena aturan Islam diberlakukan adil dan menyejahterakan seluruh rakyat tanpa diskriminasi, apa pun ras, suku bangsa, maupun agamanya.
Oleh karenanya, Islam akan menjadikan rakyat di wilayah mana pun tidak merasa dianggap seperti “anak tiri”. Seluruh urusannya akan negara urus dengan baik. Mereka juga akan merasakan kesejahteraan, sekalipun daerahnya merupakan daerah miskin dan sumber pendapatan daerahnya tergolong rendah. Dari sini, loyalitas warga negara diberikan penuh untuk negara, oleh warga negara nonmuslim sekalipun.
Wajib Menjaga Keutuhan Negara dan Haram Disintegrasi
Dalam pandangan Islam, menjaga keutuhan wilayah adalah wajib. Haram hukumnya untuk memisahkan diri. Hal ini didasarkan pada hadis dari Arfajah bahwa ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,
مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ
‘Jika ada orang yang datang kepada kalian, ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang (sebagai pemimpin), lalu ia ingin merusak persatuan kalian atau memecah jemaah kalian, maka perangilah ia.’ (HR Imam Muslim, no. 1852).”
Allah Swt. berfirman, “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (bagi jin dan manusia denganmu-risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad.” (QS Al-Anbiya [21]: 107)
Dalam kitab Syakhshiyyah Islamiyyah Juz III, Syekh Taqiyuddin menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut:
فكون الرسول رحمة وكون القراءن شفاء ورحمة كل ذالك يدل على ان الشريعة جاءت رحمة للعباد الا كون الشريعة جاءت رحمة هو النتيجة التى تترتب على الشريعة.
“Maka, adanya Rasul adalah rahmat, adanya Al-Qur’an adalah obat dan rahmat. Semua itu menunjukkan bahwa sesungguhnya syariat mendatangkan rahmat (maslahat), yaitu hasil yang diperoleh atas pelaksanaan syariat.”
Dari pemaparan tersebut, jelas sekali bahwa dengan menerapkan seluruh hukum Islam, seluruh alam (jin maupun manusia, muslim maupun kafir) pada saat di dunia akan mendapat rahmat.
Selain itu, dalam ajaran Islam, tidak ada paksaan bagi nonmuslim untuk masuk Islam. Allah Swt. berfirman,
لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).” (TQS Al-Baqarah [2]: 256)
Dalam pemerintahan Islam, nonmuslim disebut sebagai kafir zimi. Sebagaimana warga negara muslim, kafir zimi juga berhak memperoleh perlakuan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi. Negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, dan harta benda mereka.
Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang hak, ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak 40 tahun perjalanan sekali pun.” (HR Ahmad)
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizhamul Islam menyebutkan tentang peraturan yang berkaitan dengan warga negara kafir zimi, di antaranya:
a) Pemerintahan Islam akan menerapkan seluruh hukum Islam;
b) Semua warga negara, baik muslim maupun nonmuslim, mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan syariat Islam;
c) Negara tidak boleh melakukan diskriminasi kepada warga negaranya, baik muslim maupun nonmuslim, dalam masalah hukum, peradilan, dan urusan rakyat lainnya.
Dalam ajaran Islam, tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya, nonmuslim diperbolehkan tetap memeluk agama mereka dan beribadah berdasarkan keyakinannya. Negara memberlakukan peraturan bagi nonmuslim dalam urusan makan dan pakaian sesuai agama mereka, tetapi tetap dalam koridor syariat Islam.
Urusan pernikahan dan perceraian antara nonmuslim diperlakukan menurut aturan agama mereka. Sedangkan dalam bidang publik, seperti muamalah, uqubat (sanksi), sistem pemerintahan, sistem perekonomian, dan sebagainya, negara menerapkan syariat Islam bagi seluruh warga negara, baik muslim maupun nonmuslim.
Pemerintahan Islam juga akan memberlakukan politik ekonomi yang akan menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyat. Pemerintah menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas dan gratis, keamanan gratis; birokrasi, jalan, pasar, dan beberapa fasilitas umum lainnya pun berkualitas dan gratis.
Selain itu, sandang, pangan, dan papan (perumahan) akan tersedia dengan murah. Pelaksanaan politik ekonomi ini akan menyejahterakan semua rakyatnya tanpa diskriminasi, baik muslim maupun nonmuslim. (Abdurrahman al-Maliki. Politik Ekonomi Islam).
Mengenai pendapatan negara, Baitulmal (Departemen Keuangan) akan mengumpulkan zakat dari warga negara yang muslim. Negara tidak memungut pajak kecuali kas negara dalam kondisi kritis.
Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya. Adapun warga negara nonmuslim hanya dipungut jizyah, itu pun bagi lelaki balig dan mampu membayarnya. Bagi warga negara nonmuslim yang miskin, mereka tidak wajib membayar jizyah, melainkan justru akan disantuni. (Abdul Qadim Zallum. Sistem Keuangan Islam. Hlm 65).
Selanjutnya, dalam bidang hukum, bandingkan dengan keadaan sekarang, pelaksanaan hukum pada umumnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Berbeda sekali tatkala hukum Islam diterapkan. Pemerintahan Islam memperlakukan semua rakyat secara adil, baik muslim maupun nonmuslim, rakyat jelata maupun pejabat negara. Bahkan, tidak pernah terdengar kisah penerapan hukum yang lebih adil daripada hukum Islam.
Alkisah, kala Ali bin Abi Thalib menjabat Amirulmukminin, beliau bersengketa dengan seorang Yahudi. Si Yahudi mengadukan Amirulmukminin Ali kepada kadi (hakim) bahwa sang Kepala Negara telah mencuri baju besinya. Si Yahudi pun mendatangkan bukti yang sebenarnya palsu. Sementara itu, Amirulmukminin Ali tidak bisa mendatangkan bukti. Oleh sebab itu, sang hakim memenangkan si Yahudi dan menjatuhkan hukuman kepada Ali. Mendengar vonis hakim tersebut, si Yahudi seketika masuk Islam. Akal dan hatinya tersentuh, ia tidak kuasa menyaksikan keagungan hukum Islam.
T.W. Arnold dalam bukunya, The Preaching of Islam, menyebutkan tentang perlakuan baik dan toleran yang diterima nonmuslim yang hidup di bawah pemerintahan Ottoman (Khilafah Utsmaniyah). Ia menyatakan, “Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari orang Turki di berbagai provinsi yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan pada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen.”
Selanjutnya, Arnold menjelaskan, “Perlakuan pada warga Kristen oleh pemerintahan Ottoman—selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani—telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa.”
Khatimah
Kalau target WARUNG NKRI dan KTN adalah menghilangkan intoleran pada mahasiswa, meningkatkan loyalitas terhadap negara dan persatuan serta kesatuan bangsa, jelaslah penerapan Islam kafah adalah jawabannya.
Demikian pula, berpendapat bahwa ajaran Islam adalah penyebab radikalisme, perpecahan, dan sikap intoleran, merupakan sikap yang salah. Justru penerapan Islam kafah akan mendatangkan persatuan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi muslim maupun nonmuslim.
Perhatikan negeri-negeri yang tidak menerapkan Islam kafah, tertimpa krisis multidimensi yang tiada kunjung ada solusi. Allah Swt. berfirman dalam QS Thaha: 124,
وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤
“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
