![[Kabar] Noor Afeefa: Pembentukan Dana Abadi Perguruan Tinggi Cermin Gagalnya Negara Membiayai Pendidikan](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/07/photo_2022-07-14_13-03-27.jpg)
Muslimah News, NASIONAL—Kebutuhan terhadap pendanaan bagi perguruan tinggi memang menjadi salah satu problem untuk meningkatkan kualitas. Untuk itulah Merdeka Belajar episode 21 diluncurkan pada 27 Juni 2022 lalu.
Mendikbudristek menyatakan problem tersebut bisa diatasi dengan adanya dana abadi pada perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Ini karena, ujarnya, tidak mungkin perguruan tinggi negeri hanya mengandalkan dana dari pemerintah dan UKT (mahasiswa). “Maka, perguruan tinggi negeri harus memiliki dana abadi yang bisa berasal dari alumni dan masyarakat, kontribusi industri, maupun kerjasama internasional,” katanya.
Menurut Mendikbudristek, dibandingkan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, Indonesia tertinggal jauh terutama dalam proses pengelolaan dana abadi di kampus. Indonesia mestinya bisa mencontoh beberapa perguruan tinggi di luar tersebut.
Karenanya, Kemendikbudristek bekerja sama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) menyediakan 7 triliun untuk dana abadi perguruan tinggi. Namun, hanya PTN-BH saja yang mendapatkan dana abadi dari LPDP tersebut, sedangkan PTN Satuan Kerja dan PTN BLU (Badan Layanan Umum) tidak mendapatkan.
Sebagaimana diberitakan, di awal, semua PTN-BH akan mendapatkan 6 miliar. Kemudian nantinya akan dievaluasi kinerjanya dalam pengelolaan dana abadinya di kampus. Kampus yang makin “jago” mengelola dananya, maka akan mendapatkan pemadanan dana lebih besar dari pemerintah.
Merespons hal di atas, pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa mengungkapkan pembentukan dana abadi perguruan tinggi negeri sejatinya menunjukkan kegagalan negara membiayai pendidikan tinggi.
“Sebab, yang bertanggung jawab menyelenggarakan layanan pendidikan sebenarnya adalah negara, bukan masyarakat, swasta, apalagi mahasiswa itu sendiri. Di sinilah peran negara harus hadir. Jika negara tidak melaksanakan tugasnya, maka bisa dikatakan negara telah lalai,” ungkapnya kepada MNews, Rabu (6/7/2022).
Menurutnya, negara seharusnya tidak membebani kampus dengan tugas mencari dana. “Kampus harus fokus melakukan proses pendidikan tanpa intervensi pihak luar yang kerap menawarkan berbagai kerjasama bisnis demi pendanaan,” cetusnya.
Menggerus Visi Kampus
Noor Afeefa menegaskan, meski dengan dalih tidak ingin memberatkan mahasiswa dengan UKT-nya, tetapi beban kampus untuk mengelola atau mencari sumber-sumber dana abadi lainnya berpotensi menggerus visi misi kampus. “Terlebih apabila kerja sama dengan berbagai pihak akhirnya harus berimbas kepada kurikulum dan berbagai kebijakan strategis lainnya di kampus,” tambahnya.
Noor Afefa menilai, ancaman terhadap kampus yang akan kehilangan visi dan misi sahihnya tentu makin terbuka lebar. “Kampus tidak lagi sebagai lembaga pendidikan untuk mencetak SDM berkualitas secara kepribadian (Islami) dan keilmuan (intelektual) sehingga mengabdikan ilmunya bagi kepentingan masyarakat. Namun, lambat laun beralih kepada orientasi kapitalistik, seperti kepentingan industri bahkan asing (bila kerja samanya dengan pihak asing). Ini tentu berbahaya,” kritiknya.
Tidak Menyelesaikan Problem
Nor Afeefa memandang, langkah ini tidak menyelesaikan problem kesempatan (akses) terhadap kebutuhan pendidikan tinggi secara umum bagi seluruh masyarakat Indonesia sebab program ini hanya menyasar PTN-BH.
“Padahal berapa banyak mahasiswa yang terpaksa belajar di kampus-kampus swasta dengan biaya mahal. Lantas, apa bentuk kepedulian negara kepada mereka? Mahalnya biaya kuliah tentu bisa berimbas pada kualitas SDM yang rendah. Sebab, orientasi mereka pada akhirnya hanyalah kerja, yakni upaya mengembalikan modal kuliah yang tidak sedikit,” bebernya.
Ia mengkhawatirkan, dunia pendidikan tinggi akan makin kapitalistik. “Di tengah minimnya peran negara, kampus akhirnya makin liar dalam upaya mendanai kebutuhan pendidikannya. Misi suci pendidikan tinggi makin mudah digadai,” ungkapnya khawatir.
Mengembalikan Fungsi Negara
Noor Afeefa berharap mestinya negara memikirkan untuk mengembalikan fungsinya sebagai pelaksana urusan rakyat, menyediakan fasilitas pendidikan tinggi yang murah dan berkualitas dengan tetap menjaga visi misi pendidikan tinggi yang sahih.
Menurutnya, dalam sistem Islam (Khilafah), problem pendanaan bagi pendidikan dapat diatasi melalui sistem penganggaran syariah.
“Ånggaran pendidikan bersifat mutlak dikelola dengan basis Baitulmal. Sejumlah pintu pemasukan telah ditetapkan sesuai ketentuan syarak,” terangnya.
Hal ini, lanjutnya, meniscayakan negara memiliki kekuatan finansial untuk menjalankan fungsi-fungsi politiknya khususnya untuk pembiayaan pendidikan.
“Baik untuk pengadaan sarana dan prasarana serta jaminan kebutuhan pokok mahasiswa dan dosen, hingga mampu menjalankan proses pendidikan secara prima. Di sinilah urgensi sistem sahih tersebut hadir sebagai solusi bagi persoalan pendidikan,” pungkasnya. [MNews/IA]
Foto sampul: Solopos
