Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Perbincangan tentang Khilafah terus bergulir di negeri ini, baik oleh yang setuju dengan kewajiban menegakkannya kembali maupun dari pihak yang menolaknya.
Semestinya, di negeri yang mengeklaim sebagai penganut demokrasi, tidak mempermasalahkan diskusi yang mewacanakan pemikiran. Namun, fakta menunjukkan lain, berbagai pernyataan negatif dan perlawanan terhadap Khilafah serta para pejuangnya terus bermunculan.
Mereka juga getol menyampaikan banyak alasan bahwa Khilafah tidak layak hadir di negeri ini, bahkan mewacanakannya pun dilarang.
Benarkah Khilafah tidak perlu diwacanakan?
Beberapa Alasan Penolakan Khilafah
Khilafah ditolak karena dianggap menyalahi kesepakatan para pendiri negara ini. Pendapat ini diungkapkan beberapa petinggi di negeri ini, salah satunya Ma’ruf Amin. Menurutnya, Khilafah ditolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan, bukan karena tidak islami. (Berita Satu)
Sementara itu, Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) H. Muhammad Syauqillah, Ph.D. menyatakan negara ini adalah hasil kesepakatan para ulama. Ia menyebutnya sebagai hasil ijtihad, “Bagi yang masih mengampanyekan Khilafah, perlu sadari betul bahwa para ulama terdahulu telah melakukan ijtihad dan telah bersepakat atas rumusan dalam bernegara.” (Harakatuna)
Ada juga yang menyatakan sistem Khilafah dalam khazanah keislaman masih berpolemik. Dikatakan, dalam sejarah peradaban Islam, tidak ada model baku tentang sistem pemerintahan. Sistem Khilafah adalah satu dari sekian banyak interpretasi tentang sistem pemerintahan Islam sehingga secara historis tidak memiliki akar kuat tentang standar “Khilafah” yang bisa dibangun sebagai sistem pemerintah. (Kompasiana)
Senada, Quraish Shihab mengatakan, “Sistem pada zaman Sayidina Abu Bakar dengan Sayidina Umar, beda dengan zaman Sayidina Utsman. Kita di Indonesia kekhalifahan, kita menganut kekhalifahan, sistem intinya adalah republik, demokrasi, asasnya Pancasila, dan lain-lain sebagainya.” (islami[dot]co)
Memahami Kedudukan Khilafah
Tuduhan sensitif dan mudah memprovokasi umat agar menolak Khilafah adalah narasi keji. Mereka menuduh bahwa kampanye Khilafah selama ini berpotensi menghancurkan fondasi persatuan bangsa yang telah terajut lama.
Padahal, ketika berbicara perlu atau tidak perlu terkait suatu perkara, seorang muslim harus terikat hukum syarak. Baik atau buruk, boleh atau tidaknya sesuatu, tergantung pandangan syariat Islam, bukan berdasarkan keinginan atau kepentingan.
Oleh karenanya, penting untuk memahami kedudukan Khilafah dalam ajaran Islam, serta hukum menegakkannya kembali. Jawabannya akan menentukan, apakah perbincangan Khilafah mesti dihentikan walau hanya sebatas wacana? Atau sebaliknya, harus terus diserukan di tengah umat dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh agar institusi Khilafah segera hadir.
Khilafah Ajaran Islam
Khilafah adalah ajaran Islam. Kewajibannya digali dari nas-nas syarak. Banyak dalil menjelaskan tentang kewajiban Khilafah, baik Al-Qur’an maupun Sunah.
Di antaranya QS Al-Baqarah: 30. Imam al-Qurthubi menjelaskan, “Ayat ini merupakan hukum asal tentang kewajiban mengangkat Khalifah.” Beliau kemudian menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat Khalifah) ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-‘Asham (yang tuli tentang syariat) ….” (Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, I/264).
Dalil Al-Quran lainnya antara lain QS An-Nisa’ (4): 59; QS Al-Maidah (5): 48; dll. (Lihat: Syekh Ad-Dumaji, Al–Imâmah al–‘Uzhma ‘inda Ahl as–Sunnah wa al–Jamâ’ah, hlm. 49).
Contoh dalil yang berasal dari hadis Nabi saw. adalah,
مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً
“Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada imam/khalifah), maka ia mati jahiliah.” (HR Muslim)
Berdasarkan hadis di atas, Syekh Ad-Dumaiji menyatakan bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) hukumnya wajib. (Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 49).
Menjawab Tuduhan dan Keraguan
Apakah kesepakatan bentuk negara merupakan hasil ijtihad? Untuk menjawab persoalan ini, perlu mengaitkan dengan makna ijtihad yang dikenal di kalangan para ulama.
Dalam kitab Syakhshiyyah Islamiyah Jilid 1 karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, dijelaskan bahwa “ijtihad” menurut pakar ilmu usul adalah pengerahan segala usaha dalam memperoleh suatu hukum atau beberapa hukum syaral yang bersifat zhanni. Ijtihad ini harus memenuhi syarat-syarat berupa pertama, mencurahkan seluruh upaya hingga merasa tidak mampu; kedua, upaya tersebut dalam rangka mencari hukum syarak; dan ketiga, digali dari nas-nas syarak.
Apakah kesepakatan para pendiri negara ini sudah memenuhi syarat-syarat ijtihad? Jika memenuhi syarat tersebut, bisa dikatakan sebagai ijtihad. Namun, jika tidak memenuhinya, tidak layak disebut sebagai hasil ijtihad.
Kemudian, penting untuk memahami sikap terhadap ijtihad. Seorang muslim wajib terikat dengan hukum syarak yang diyakininya. Ia boleh mengikuti pendapat seorang mujtahid yang ia percayai memiliki dalil terkuat. Jadi, hasil ijtihad mengikat ketika dipandang dalilnya kuat. Wajib ditinggalkan jika tampak kelemahannya.
Butuh penelaahan jeli terkait tuduhan bahwa tidak ada bentuk pemerintahan baku dalam Islam karena ada perbedaan dalam pemerintahan khulafa pengganti Rasulullah saw… Sesungguhnya, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama muktabar tentang Khilafah sebagai sistem pemerintahan dalam Islam.
Para ulama sepakat bahwa merupakan fardu kifayah untuk mengangkat seorang Khalifah. Memang benar ada beda pendapat di antara ulama terkait tafshîl pemerincian seputar Khilafah. Contohnya, apakah Quraisy itu merupakan syarat in’iqâd atau syarat keabsahan khalifah ataukah bukan? Namun, perbedaan itu tidak membuat hukum menegakkan Khilafah menjadi tidak wajib.
Memang tidak dimungkiri ada perbedaan dalam teknis pemilihan Khulafaurasyidin yang empat, seperti Khalifah Umar yang namanya sudah disebutkan sebelum Khalifah Abu Bakar wafat, sedangkan Khalifah Umar justru menunjuk enam sahabat untuk menjadi panitia pengangkatan khalifah sepeninggal beliau. Namun, semuanya berlangsung sebelum mereka dibaiat umat. Walhasil, bisa dikatakan bahwa metode pengangkatan Khulafaurasyidin dilakukan tanpa perbedaan, yakni sama-sama melalui pembaiatan umat.
Untuk menjawab pendapat yang menyatakan, “… di Indonesia kekhalifahan, kita menganut kekhalifahan, sistemnya intinya adalah republik, demokrasi, asasnya pancasila, dan lain-lain sebagainya,” sebagaimana perkataan Quraish Shihab, perlu membahas perkara-perkara prinsip yang baku yang membedakan Khilafah dengan sistem pemerintahan yang lain.
Di antara perkara prinsip terkait semua sistem pemerintahan adalah tentang konsep kedaulatan. Konsep kedaulatan dalam Khilafah dikenal dengan istilah “as-siyâdah li asy-syar’i” (kedaulatan di tangan syariat). Konsep ini berbeda jauh dengan bentuk pemerintahan mana pun. Contoh, dalam sistem pemerintahan republik, kedaulatan di tangan rakyat, sedangkan dalam sistem kerajaan, kedaulatan di tangan raja.
Kemudian, benarkah Khilafah akan merusak persatuan dan memecah belah bangsa? Realitas menunjukkan bahwa pertikaian selama ini sudah sering terjadi di antara elemen masyarakat, bahkan sesama partai politik. Padahal, Khilafah belum tegak. Mereka pun bukan berselisih untuk memperjuangkan Khilafah. Jadi, pernyataan tadi hanyalah kedok untuk menolak Khilafah. Tuduhan itu pun tidak memiliki bukti dan bertolak belakang dengan fakta sejarah Khilafah. Tentu itu adalah provokasi keji agar umat merasa terancam oleh Khilafah.
Adil dan Menyatukan Umat Manusia
Khilafah adalah ajaran Islam, agama yang diturunkan untuk seluruh manusia. Jejak sejarah Khilafah membuktikan bahwa pemerintahan Islam pernah menyatukan berbagai suku dan bangsa dari Maroko hingga Merauke menjadi satu wilayah kekuasaan. Semuanya diperlakukan sama.
Khilafah bukan hanya menyatukan penduduk muslim, warga negara yang beragama di luar Islam pun tetap terlindungi dan mendapatkan hak-haknya sebagai rakyat Khilafah. Mereka tidak boleh dipaksa mengganti keyakinannya. Namun, mereka harus tunduk patuh pada aturan kemasyarakatan yang Khilafah terapkan.
Keadilan Khalifah terhadap warga negara kafir atau kafir zimi bisa terlihat dalam perlakuan Khalifah Umar ra. ketika melihat kafir zimi yang sudah tua meminta-minta, beliau berkata, “Sungguh kami bertindak tidak adil jika kami memungut jizyah ketika engkau waktu masih muda, kemudian kami biarkan engkau telantar setelah tua renta.”
Beliau ra. kemudian mengajak orang tua itu ke rumahnya dan memberikan makanan. Tidak hanya membebaskannya dari jizyah, Khalifah Umar ra. juga memberinya harta dari Baitulmal.
Khatimah
Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam. Penetapannya didukung oleh dalil-dalil syarak yang kuat sehingga tidak terbantahkan. Mendiskusikan dan mewacanakannya, bahkan mendakwahkan serta memperjuangkannya, adalah suatu kewajiban yang harus seorang muslim tunaikan. Perjuangan menegakkan ajaran Islam harus terus digelorakan sekalipun rintangan dan kesulitan terus mengadang. Wallahualam. [MNews/Gz]
