[Kabar] Arum Harjanti: RUU KIA, PHP Negara atas Kesejahteraan Ibu dan Anak

[Kabar] Arum Harjanti: RUU KIA, PHP Negara atas Kesejahteraan Ibu dan Anak

Muslimah News, NASIONAL— Dikutip dari laman DPR RI, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) disepakati akan dibahas lebih lanjut oleh parlemen menjadi undang-undang. Dalam rancangan tersebut, salah satu yang diatur adalah usulan cuti melahirkan paling sedikit enam bulan. Selama masa cuti, ibu melahirkan diusulkan tetap mendapat gaji penuh pada tiga bulan pertama, dan setelahnya mendapat upah 75 persen.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan, terdapat sejumlah hak dasar yang harus didapat seorang ibu, juga perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk di tempat bekerja. “RUU KIA ini hadir sebagai harapan agar anak-anak kita sebagai penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal,” ujar Puan.

PHP

Hanya saja, pengamat masalah perempuan, anak, dan generasi dr. Arum Harjanti berpendapat sebaliknya. Menurutnya, RUU KIA adalah bentuk PHP (pemberi harapan palsu-red.) negara atas perlindungan ibu dan anak.

“Sejatinya, RUU ini justru nyata-nyata PHP dari negara atas perlindungan ibu dan anak,“ jelasnya kepada MNews, Selasa (21/6/2022).

Ia mengungkapkan, negara hanya memberikan waktu enam bulan bagi ibu untuk benar-benar membersamai anaknya. “Padahal, untuk mencegah stunting perlu penjagaan selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau dua tahun,” cetusnya.

Betul, lanjutnya, dalam RUU disebutkan bahwa setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan waktu istirahat dan tempat untuk melakukan laktasi selama waktu kerja.

“Akan tetapi, jika ketentuan ini diartikan bahwa bayi dibawa ke tempat penitipan anak yang wajib disediakan perusahaan, maka bukankah anak justru harus menempuh perjalanan setiap hari dan berhadapan dengan berbagai risiko yang membahayakan keselamatannya?” tanyanya lugas.

Kontraproduktif

Arum menilai kondisi ini menjadi kontraproduktif. “Misalnya, dari sisi kesehatan. Bukankah Indonesia negara tertinggi ke-3 dunia dalam kasus TBC yang sangat menular? Belum lagi tingginya jumlah perokok, yang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, dan perokok pasif juga tercatat naik menjadi 120 juta orang? Bukankah kondisi ini justru kontraproduktif terhadap pencegahan stunting? Itu baru dari sisi kesehatan,” kupasnya.

Di sisi lainnya, ia menguraikan, sebagaimana sudah disuarakan beberapa pihak saat ini, terkait pihak pemberi kerja atau perusahaan. “Cuti enam bulan berpotensi membebani perusahaan secara finansial dan non-finansial, serta bisa berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi pekerja perempuan,” ulasnya.

Meski DPR menjanjikan akan memberikan solusi, tambahnya, perusahaan pastilah akan berhitung dengan cermat.

“Jelas perusahaan tidak mau rugi, apalagi dalam sistem kapitalisme, keuntungan materi adalah hal utama. Bahkan bisa jadi, perusahaan enggan menerima pekerja perempuan. Hal ini jelas akan membuat para pegiat gender menjerit karena akan menghambat upaya mereka untuk menutup kesenjangan kerja yang saat ini masih menjadi permasalahan untuk mewujudkan kesetaraan gender,” bebernya.

Bisa juga, imbuhnya, perusahaan akan menetapkan larangan menikah selama waktu tertentu. “Namun, larangan ini jelas bertentangan dengan hak seksual dan reproduksi yang digadang-gadang para pegiat gender. Di sisi lain, atas hak yang sama, bisa jadi justru memberi jalan terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan. Ini jelas merupakan satu kemaksiatan yang harus dicegah,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia menilai, tampak nyata RUU KIA ini ibarat buah simalakama. “Alih-alih menyejahterakan perempuan dan anak, yang ada justru muncul banyak persoalan baru. Ini juga membuktikan bahwa kesetaraan gender kontraproduktif dengan upaya melindungi ibu dan anak. Juga bukti nyata lemahnya akal manusia dalam memberikan solusi,” urainya.

Terlebih, ungkapnya, cuti enam bulan tidak akan mampu menyelesaikan satu pun persoalan, meskipun hanya stunting. “Apalagi, dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak tanpa perubahan sistemik dan menyeluruh,” tukasnya.

Jaminan Islam

Yang jelas, Arum mengingatkan, RUU KIA bukan solusi, apalagi jika ditinjau dari sisi Islam. “Islam menjamin kesejahteraan dan keselamatan ibu dan anak, tanpa mengharuskan ibu bekerja. Islam mewajibkan negara untuk menjaga peran strategis perempuan sebagai ibu, pengatur rumah tangga, dan ibu generasi. Meskipun Islam membolehkan perempuan bekerja, tetapi Islam tidak menjadikan perempuan sebagai penanggung nafkah dan penyangga pilar ekonomi negara,” terangnya.

Ia memastikan, jaminan Islam atas kesejahteraan dan perlindungan untuk Ibu dan anak hanya akan terwujud dalam Khilafah Islamiah yang menerapkan Islam secara kafah.

“Jaminan ini mustahil diwujudkan oleh negara bersistem kapitalisme manapun. Kalaulah seandainya ada yang bisa mewujudkan, pastilah tanpa keberkahan—suatu hal penting yang harus ada dalam kehidupan seorang muslim—. Sebab, keberkahan hanya akan didapatkan ketika menerapkan aturan Allah secara kafah,” tutupnya. [MNews/Ruh]

Foto sampul: JawaPos

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *