Penulis: Iin Eka Setiawati (Pemerhati Kebijakan Perumahan)
Muslimah News, FOKUS — Rumah merupakan kebutuhan pokok setiap orang yang seharusnya terpenuhi dengan baik. Fungsi rumah sebagai tempat tinggal, tempat melepaskan penat setelah lelah bekerja seharian, tempat bercengkerama dengan anggota keluarga, tempat menjalankan fungsi sosial, dan sebagainya, pastilah menjadi dambaan setiap individu masyarakat.
Mirisnya, tidak semua dapat merasakannya. Jangankan memiliki rumah, untuk mengontrak rumah saja banyak yang tidak mampu. Yang sudah memiliki rumah pun terkadang terkendala akibat rumahnya yang tidak layak, atap bocor, kayu kusen pintu atau jendela sudah rapuh/lapuk, dinding yang rembes air, serta berbagai masalah kerusakan rumah yang tidak mampu mereka atasi. Pasalnya, bukan tidak mau memperbaiki, melainkan harga bahan bangunan yang makin menjulang tinggi menyebabkan banyak tidak mampu membeli bahan bangunan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers secara virtual, tercatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) kelompok bangunan/konstruksi pada Mei 2022 naik sebesar 0,56% secara month to month (mtm). Bahan bangunan yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah semen, kemudian besi beton.
Tingginya harga bahan bangunan menyebabkan masyarakat tidak bisa segera merenovasi rumah yang rusak. Lama-kelamaan, rumah pun menjadi tidak layak huni dan akhirnya menghilangkan kenyamanannya, bahkan bisa membahayakan penghuninya jika sampai roboh.
Kejadian miris robohnya rumah akibat tidak layak huni telah terjadi berulang, tetapi tidak ada perhatian serius dari pemerintah. Belum lama ini, di Kampung Kalapa Dua, Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, satu rumah yang dihuni tiga kepala keluarga dan berjumlah 15 orang, roboh.
Akibat faktor ekonomi, tidak sedikit masyarakat terpaksa tinggal di rumah yang banyak mengalami kerusakan. Masih ada jutaan rakyat yang biaya hidup sehari-harinya saja pas-pasan, bagaimana mungkin bisa menyisihkan biaya untuk merenovasi rumahnya? Akhirnya mereka terpaksa hidup dalam kondisi rumah seadanya yang tidak layak, membiarkan rumah sedikit demi sedikit dimakan kerusakan.
Akibat Kelalaian Negara
Beberapa pengamat menyebutkan, salah satu penyebab kenaikan harga bahan bangunan adalah akibat perang Rusia-Ukraina dan terhambatnya logistik. Selain itu, ada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang diberlakukan Pemerintah per 1 April 2022. Kenaikan PPN ini mengacu UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Faktanya, penyebab sesungguhnya bukanlah hal-hal tersebut, melainkan akibat kelalaian negara terkait pengelolaan perumahan publik dan pengelolaan harta milik umum. Alasan kenaikan harga bahan bangunan akibat perang Rusia-Ukraina juga menunjukkan negeri ini masih menggantungkan pasokan berbagai bahan bangunan dari luar negeri (impor). Padahal, sumber daya alam (SDA) negeri ini amat berlimpah yang jika dikelola dengan baik akan dapat menyejahterakan rakyat.
Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuktikan, semen yang kenaikan harganya paling tinggi, ternyata surplus. Audit tersebut mengungkap bahwa industri semen masih kelebihan pasokan, yakni mencapai 40 juta ton.
Lantas, mengapa harga semen tetap tinggi, padahal pasokan berlebih? Mengapa pemerintah tidak menurunkan harga semen agar rakyat terbantu untuk mendapatkan semen murah? Inilah model pengelolaan SDA yang salah yang tidak membuat rakyat menjadi sejahtera, malah membuat susah rakyat!
Adapun pajak yang diberlakukan pemerintah, justru makin menambah berat beban rakyat dan pengaruhnya terhadap kenaikan harga bahan bangunan lebih besar lagi. Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Ato’ Ismail menyatakan, “Harga bahan bangunan, seperti besi, semen, atap, dan cat, serta pasir dan lain-lain, naik 20% sampai 50%.”
Beban pajak jelas makin menambah kesulitan, terlebih bagi orang miskin yang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja masih sulit. Apakah ini yang dikatakan “pajak memperbaiki hidup rakyat”?
Walhasil, alasan ini juga bukanlah penyebab hakiki kenaikan harga bahan bangunan. Penyebab hakikinya adalah kelalaian negara yang menerapkan pajak kepada semua orang.
Buah Penerapan Sistem Kapitalisme
Kelalaian negara yang makin parah ini adalah buah penerapan sistem kapitalisme. Negara dibenarkan dan dilegalkan melepaskan tanggung jawabnya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa rumah rakyat.
Tanggung jawab tersebut diserahkan kepada swasta/operator/pengembang properti. Negara sekadar regulator yang memudahkan operator untuk menjalankan bisnisnya. Apa pun yang dikehendaki operator untuk kelangsungan bisnisnya, negara akan memfasilitasi, termasuk keinginan operator untuk menaikkan harga bahan bangunan maupun harga jual rumah yang dibangun operator. Inilah kesalahan tata kelola kapitalisme menyangkut perumahan rakyat.
Kapitalisme juga menuntut negara untuk menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak swasta dan melakukan privatisasi industri strategis, khususnya dalam pengelolaan SDA dan barang tambang yang menjadi bahan-bahan bangunan. Hal ini membuat harga bahan bangunan menjadi mahal karena tujuan swasta adalah meraup keuntungan, bukan untuk melayani rakyat.
Adapun nasib rakyat, bisa dikatakan tidak dipedulikan oleh negara karena negara membiarkan banyak rumah rakyat rusak, padahal rakyat tidak berkemampuan secara finansial untuk memperbaiki rumahnya. Miris!
Kondisi semacam ini akan terus berlanjut jika sistem yang batil ini terus diterapkan. Pemerintah akan terus lalai mengurusi urusan rakyatnya. Alih-alih menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rumah, negara malah membiarkan harga bahan bangunan melambung tinggi tanpa solusi yang menambah kesulitan rakyat. Lalu, apalagi yang bisa diharapkan dari kapitalisme?
Islam Solusi Tuntas
Islam merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk tata kelola perumahan rakyat dan industri strategisnya.
Allah Swt. berfirman dalam QS An-Nahl [16]: 89,
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
“Kami telah menurunkan kepada kamu (Muhammad), Al-Qur’an sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”
Tata kelola perumahan rakyat dalam Islam menjadikan negara sebagai penanggung jawab yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok berupa rumah.
Rasulullah saw. menegaskan, “Imam (Khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya.” (HR Al-Bukhari)
Negara tidak dibenarkan mengalihkan tanggung jawabnya kepada swasta/operator. Negara wajib menjalankan tanggung jawabnya mengurusi rakyat dalam rangka menjalankan perintah Allah Taala. Negara tidak boleh membuat rakyat kesulitan akibat kebijakannya.
Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka dan kemiskinan mereka, Allah akan menutupi (diri-Nya) tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam)
Pengadaan bahan bangunan yang dibutuhkan rakyat untuk membangun rumah atau merenovasi rumahnya yang rusak, wajib dijamin negara dengan harga murah. Harga bahan bangunan yang murah bisa didapat rakyat karena negara mengelola SDA negara berdasarkan syariat.
Menurut aturan Islam, SDA adalah bagian dari kepemilikan umum yang wajib dikelola negara dan hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta, apalagi asing.
Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.,
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
“Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah)
Rasul saw. juga bersabda,
ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ
“Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah)
Terkait kepemilikan umum, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâ’u al-‘iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut darinya.” (HR At-Tirmidzi)
Ma’u al-‘iddu adalah air yang jumlahnya berlimpah sehingga mengalir terus-menerus. Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir.
Semula Rasullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang lainnya) kepada seseorang. Namun, ketika kemudian Rasul saw. mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar, digambarkan bagaikan air yang terus mengalir, beliau serta-merta mencabut kembali pemberian itu.
Dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut terkategori sebagai milik bersama (milik umum). Berdasarkan hadis ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai individu, termasuk swasta dan asing.
Tentu yang menjadi fokus dalam hadis tersebut bukan “garam”, melainkan tambangnya. Dalam konteks ini, Al-‘Allamah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid, “Ketika Nabi saw. mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabut kembali pemberian beliau. Ini karena sunah Rasulullah saw. dalam masalah padang, api, dan air menyatakan bahwa semua manusia bersekutu dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, beliau melarang siapa pun untuk memilikinya, sedangkan yang lain terhalang.”
Dengan demikian, tambang yang jumlahnya sangat besar, di antaranya adalah barang tambang pembuat semen, seperti batu kapur, tanah liat, pasir besi, dan pasir silika, juga terkategori milik umum sebagaimana tercakup dalam pengertian hadis di atas. Pengelolaan industri semacam ini harus ditangani negara sehingga kebutuhan rakyat akan bahan bangunan bisa terakses dengan harga murah.
Ketentuan dalam pengelolaan SDA sebagaimana pemaparan di atas, wajib dilaksanakan. Tidak boleh dibantah, apalagi diingkari sedikit pun.
Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Hasyr [59]: 7,
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
“Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, terimalah (dan amalkan). Apa saja yang ia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah sangat pedih azab-Nya.”
Allah Swt. telah menjadikan ketaatan terhadap apa pun keputusan Rasulullah saw. sebagai bukti keimanan seseorang.
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
“Demi Tuhanmu (wahai Muhammad), pada hakikatnya mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam semua perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa berat di hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima keputusan itu dengan ketundukan sepenuhnya.” (QS An-Nisa’ [4]: 65)
Khatimah
Untuk menjalankan semua aturan Islam tersebut, tentunya haruslah dalam negara yang menerapkan syariat Islam kafah, yaitu Khilafah. Walhasil, untuk mengakhiri tingginya harga bahan bangunan, tata kelola perumahan dan SDA sebagaimana yang terjadi saat ini, mau tidak mau harus kembali pada syariat Islam.
Selama tata kelola perumahan dan pengelolaan SDA mendasarkan pada kapitalisme, semua itu tidak akan banyak manfaatnya bagi rakyat dan kehilangan berkahnya. Terbukti, di tengah berlimpahnya SDA kita, mayoritas rakyat negeri ini justru miskin sebab sebagian besar kekayaan alam hanya dinikmati segelintir orang, bukan oleh rakyat kebanyakan. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
