Penulis: Retno Sukmaningrum
Muslimah News, FOKUS — Masih hangat berita aksi pawai Khilafatul Muslimin, media diramaikan kembali dengan adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan FP1 Reborn menggelar aksi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Foto-foto aksi FP1 Reborn mendukung Anies sebagai capres itu dengan cepat viral di media sosial. Dalam foto-foto pada Senin (06/06/2022), termasuk di Twitter, terlihat peserta aksi mengenakan baju serba putih dan membawa bendera besar bertuliskan FP1 berwarna hijau.[i]
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan pun menegaskan, demonstrasi itu ternyata tidak mengantongi izin. Sayangnya, fakta yang ditemukan di lapangan, kepolisian malah tidak terlihat ada upaya membubarkannya dan malah menjaga massa.[ii]
Terlepas dari banyaknya keganjilan dalam aksi demo tersebut, salah satu narasi kuat yang disampaikan para politisi pascaaksi demo adalah tolak politik identitas.
—
Dalam sejarah pemilu di Indonesia isu politik identitas selalu muncul menjelang perhelatan pemilu, bahkan dianggap cara yang efektif untuk menuju kemenangan. Lucunya, banyak politisi yang mempersoalkan politik identitas dan menuduh pihak lawan memainkan politik identitas, padahal justru mereka sendiri yang mempraktikkannya.
Mengapa Dipersoalkan?
Mempersoalkan politik identitas sungguh merupakan hal yang tidak realistis. Pada faktanya, Indonesia adalah negeri kaya. Bukan hanya kaya dengan kekayaan alamnya, tetapi kaya pula dengan ragam agama yang diakui negara, ragam suku, etnis, dan budaya.
Masing-masingnya mempunyai identitas yang khas dan identitas ini pula yang diperlukan dalam mengidentifikasi. Contohnya, ada dua orang bernama Daud, maka untuk membedakan keduanya, perlu identitas lain yang melekat padanya, semisal agamanya (Daud Islam atau Daud Kristen) atau sukunya (Daud Batak atau Daud Jawa).
Wajar pula jika ada yang lebih suka berkumpul dengan kawan seagama atau sesuku. Mungkin dirasa lebih nyambung. Sebagaimana peribahasa, “Birds of the same feather flock together (burung yang berbulu sama akan berkumpul bersama).”
Oleh karenanya, bukan pemandangan aneh pula jika dalam perpolitikan muncul preferensi sosial tersebut. Orang Islam memilih kandidat Islam ataupun orang Kristen memilih kandidat Kristen. Sebagaimana wajar pula ketika yang memilih Ah0k saat pilkada—misalnya—adalah 100% warga Jakarta, meski ujungnya tetap saja kalah. Preferensi sosial tersebut pada gilirannya membawa kita pada konteks politik identitas.
Politik identitas digunakan untuk menggambarkan pendekatan politik di antara komunitas homogen, baik ras, latar belakang sosial, kelas, atau faktor pengenal lain, bukan hanya agama. Homogenitas tersebut dianggap bakal membentuk aliansi sosiopolitik eksklusif.
Namun, seiring perkembangan politik di tanah air dan makin masifnya arus moderasi beragama, pelekatan politik identitas dikerucutkan sekadar pada agama dan dinarasikan sebagai “ancaman” ketika itu dilekatkan pada Islam. Politik identitas Islam sebagai ancaman besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terus diembuskan hingga memunculkan islamofobia di tengah umat.
Mencairkan Identitas Islam
Sungguh ironis nasib kaum muslim hari ini. Di negeri berpenduduk mayoritas muslim, Islam justru selalu menjadi kambing hitam dalam setiap persoalan bangsa. Islam dicap sebagai biang radikalisme dan terorisme.
Kita masih ingat tentang narasi yang diputarbalikkan oleh rezim, yakni saat Al-Qur’an dilecehkan oleh Ah0k pada 27/12/2016 di Pulau Pramuka. Kaum muslim yang masih mempunyai syu’ur Islam bersemangat membela agamanya.
Akan tetapi, bukan Ah0k yang didakwa menggunakan politik identitas dalam kampanyenya, justru rezim dan kroninya—dibantu media mainstream—menebarkan opini bahwa pembelaan atas pelecehan tersebut ditunggangi kepentingan politik. Mulai saat itulah mereka makin menguatkan narasi bahaya politik identitas Islam.
Kini, jelang Pemilu 2024, ternyata hantu politik identitas Islam tetap mereka mainkan. Mereka yang menyoal politik identitas karena pertama, tidak memiliki ideologi yang kuat.[iii] Ini yang terjadi pada partai-partai nasionalis.
Hari ini, partai nasionalis tengah babak belur. Integritas mereka tengah dipertanyakan oleh masyarakat. Di mana nasionalisme yang mereka gembar-gemborkan saat sumber daya alam negeri dijarah oligarki, asing, dan aseng? Di mana mereka saat minyak goreng langka dan harga kebutuhan pokok melangit? Sama sekali tidak terdengar suara dan sikap dari parpol nasionalis. Sebaliknya, wakil-wakil mereka di parlemen maupun di jajaran eksekutif justru memuluskan penggarongan SDA yang hakikatnya milik rakyat.
Ini merupakan bahaya bagi posisi mereka saat 2024. Padahal, mereka sangat membutuhkan suara umat Islam untuk menuju tampuk kekuasaan. Oleh sebab itu, mereka terus mengembuskan narasi bahaya politik identitas Islam agar cara “berislam” menjadi makin “cair”.
Bagaimana dengan partai Islam? Kekhawatiran dengan jebakan dan tuduhan menggunakan politik identitas pula yang membuat partai-partai Islam menanggalkan atau “mencairkan” ideologi kepartaian demi berkoalisi dengan partai nasionalis. Suara mereka pun melebur dalam koalisi menyuarakan hal yang sama, “Sudahi politik identitas yang menimbulkan polarisasi yang tajam yang dapat mengoyak tenun kebangsaan kita.”[iv] Kalaupun ada yang berkoalisi dengan sesama partai Islam, mereka tidak lagi nyaring menyuarakan ajaran Islam. Mereka takut menunjukkan identitas keislamannya.
Kedua, politik identitas dipersoalkan karena para politisi maupun partai politik miskin prestasi. Jangankan prestasi, kejelasan visi dan misi partai yang menjadi kendaraan mereka pun tidak jelas. Walhasil, sulit berharap akan munculnya gagasan-gagasan brilian untuk menyelesaikan persoalan bangsa dari mereka. Pilihan satu-satunya bagi mereka dalam bermain di kancah perpolitikan di Indonesia hanyalah dengan mengangkat isu-isu SARA.
Menyingkirkan Islam Politik
Narasi bahaya politik identitas Islam tidak bisa terlepas dari grand design proyek War on Terorism (WoT) negara adidaya Amerika. Jika teroris itu didefinisikan bagi siapa saja yang dalam meraih tujuannya menggunakan kekerasan dan menimbulkan ketakutan yang meluas, mestinya semua orang, kelompok, bahkan negara yang dalam meraih tujuan menggunakan kekerasan, harus dianggap teroris. Mereka harusnya ditangkap. Namun, nyatanya tidak! Narasi terorisme justru selalu tertuju pada Islam. Dalam daftar Foreign Terrorist Organization (FTO) yang dikeluarkan DK PBB, lebih dari 95% adalah individu atau kelompok muslim.[v] Jadi, sejatinya, proyek WoT adalah War on Islam.
Barat sebagai negara adidaya tentu tidak ingin posisinya tergeser dalam menghegemoni dunia. Barat sadar betul bahwa dunia Islam memiliki segalanya untuk menandingi Barat. Dari segi populasi, jumlah muslim sedunia sangat besar, lebih dari 1,6 miliar. Mereka tinggal di wilayah yang secara geopolitik sangat strategis, sangat kaya secara ekonomi. Yang paling utama, dunia Islam memiliki sistem nilai—Islam itu sendiri—yang sangat mungkin membuat umat Islam sedunia bangkit kembali. Selain itu, secara historis, dunia Islam memang pernah menjadi adidaya berabad-abad lamanya.
Kabar buruk pula bagi Barat, berdasarkan informasi intelijen mereka (NIC), kekuatan adidaya Islam akan bangkit kembali. Mereka sadar bahwa tidak mungkin untuk menghentikan kebangkitan ini. Namun, mereka berpikir masih ada kemungkinan untuk menunda kebangkitannya. Bersama rezim pembebek di negeri-negeri muslim, mereka memengaruhi citra publik akan bahaya identitas Islam, yakni apabila identitas Islam dijadikan rujukan umat, bakal membahayakan kerukunan masyarakat yang plural; akan terjadi keguncangan di tengah masyarakat dengan meningkatnya intoleransi; rasionalitas akan hilang; serta menjerumuskan bangsa dalam jurang permusuhan.
Inilah bentuk upaya mereka menjauhkan Islam politik dari tengah kehidupan. Inilah khitah Barat. Dengan narasi jahat tersebut, mereka berhasil mengantarkan “cairnya” ideologi Islam pada partai-partai yang berlabel Islam. Juga mengantarkan ketakpercayaan umat terhadap partai Islam. Umat pun bisa beranggapan tidak ada beda antara partai Islam dan yang bukan, yakni sama-sama tidak mampu mewujudkan kepentingan mereka, apalagi kebangkitan Islam. Hal ini kemudian mengakibatkan penolakan dan kecurigaan umat terhadap setiap gerakan Islam politik yang hadir di tengah umat.
Kebangkitan Hanya dengan Politik Islam
Umat telah terlalu lama berada dalam asuhan sistem kapitalisme yang zalim yang membuat mereka terpuruk hina dan kehilangan jati dirinya, bahkan membuat mereka fobia terhadap agamanya sendiri. Padahal, sejatinya, umat Islam adalah umat terbaik.
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ
“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS Ali Imran: 110)
Satu-satunya jalan mengembalikan posisi umat adalah melalui jalan politik. Ini karena pada hakikatnya, politik adalah pengaturan urusan umat. Barat pun tahu betul akan hal tersebut sehingga mereka berupaya keras menghalangi urusan umat (politik) diatur dengan Islam. Barat mencuci otak umat agar melihat politik sebagai dajal dan perkara najis, sedangkan agama—menurut mereka—adalah perkara suci yang tidak sepantasnya “dikotori” politik.
Padahal, politik Islam jelas berbeda jauh dengan politik Barat. Politik Barat hanyalah soal berebut kekuasaan dan demi kekuasaan itu mereka sengaja meniupkan islamofobia yang berujung konflik dan kekerasan.
Sementara itu, politik Islam bersumberkan akidah Islam. Bertujuan membimbing manusia melakukan penghambaan kepada Allah Taala, memakmurkan dan menyelamatkan dunia dan seisinya dari segala kerusakan dengan menegakkan syariat Allah secara kafah.
Politik adalah inti dari ajaran Islam. Kekuatan politik Islam lahir dari kekuatan akidah dan kebenaran hukum-hukumnya dalam menyelesaikan problematik kehidupan manusia. Saat politik berdiri di atas sistem dan akhlak Islam, yang terjadi adalah terjaganya kehormatan dan terjaminnya hak-hak rakyat.
Inilah yang semestinya disadari dan diperjuangkan umat Islam, yaitu dengan menegakkan kembali Khilafah Islamiah yang akan menjalankan politik Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa hanya dengan sistem Islam, manusia dimanusiakan dan bumi terjaga selama ratusan tahun lamanya.
Atas izin Allah Taala, sejarah ini akan terulang kembali. Meski kafir Barat dan anteknya berupaya melibasnya, cahaya agama tidak mungkin untuk ditutupi. Agama ini akan makin tumbuh menerangi hati umat seiring dengan masifnya dakwah Islam politik di tengah mereka. Insyaallah.
يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْۗ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ
“Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya.” (QS As-Saff: 8) [MNews/Gz]
Referensi:
[i]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220608190416-20-806581/viral-video-peserta-aksi-fpi-reborn-dukung-anies-dibayar-rp150-ribu
[ii]https://www.republika.co.id/berita/rd8ocf484/polda-metro-sebut-demo-fpi-reborn-tak-berizin-tapi-malah-dikawal-polisi
[iii]https://publika.rmol.id/read/2021/04/05/481864/politik-identitas-mengapa-dipersoalkan
[iv]https://politik.rmol.id/read/2022/06/04/535918/mengoyak-tenun-kebangsaan-airlangga-hartarto-kita-sudahi-politik-identitas
[v]https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/
