Waspada! Ada Global di Balik Kampanye Masif L687

Waspada! Ada Global di Balik Kampanye Masif L687

Penulis: Arum Harjanti

Muslimah News, FOKUS — Belum lama kaum muslim melancarkan protes atas salah satu podcast yang menghadirkan pasangan L687, Kedubes Inggris malah mengibarkan bendera pelangi, bendera komunitas L687 pada 17/5/2022 sebagai bentuk peringatan Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia (IDAHOBIT).

Kedubes Inggris juga mendesak masyarakat internasional untuk menghapus diskriminasi dengan berdasarkan orientasi seksual maupun gender dan mendukung UU soal L687 diperkenalkan ke semua negara.[1]

Meskipun ada yang menganggap pengibaran bendera pelangi oleh Kedubes Inggris adalah hak mereka[2], tetapi jauh lebih banyak kecaman terlontar. Kedubes Inggris dianggap melakukan pelecehan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia, bahkan merupakan tindakan provokatif dan tidak empati terhadap pemerintah Indonesia.

Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika pengibaran bendera pelangi oleh Kedubes Inggris di Indonesia dianggap sebagai wujud nyata tekanan Barat atas Indonesia yang masih menganggap L687 sebagai satu penyimpangan.

Fakta bahwa di Indonesia, IDAHOBIT juga diperingati, bahkan sejak 2007 di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Purwokerto.[3] Hal ini dianggap sebagai penguat dukungan masyarakat atas keberadaan mereka di Indonesia.

Peringatan ini menunjukkan bahwa upaya kampanye L687 terus berjalan, bahkan makin masif, terstruktur, dan terencana,

Global, Dalang Kampanye Masif L687      

Peringatan IDAHOBIT dimulai pada 2005 setelah WHO mencabut “homoseksualitas” dari daftar penyakit kejiwaan, tepatnya pada 17 Mei 1990.

Pada 2013, hampir 120 negara di dunia[4]—dalam situs may17.org disebutkan sudah lebih dari 130 negara—termasuk 37 negara yang masih melarang hubungan sejenis.[5] Kemudian, pada peringatan 2022 ini, berbagai badan PBB kembali dengan lantang menyatakan berdiri dalam solidaritas dengan semua orang dari beragam orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks (SOGIESC), yakni UN Women,[6] UNFPA[7], juga UNDP[8].

Direktur United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCR) Michelle Bachelet menyatakan, “The United Nations will continue to stand up for the human rights of everyone, including L687IQ+ people – today and every day.” [9]

—

Meningkatnya jumlah negara yang merayakan IDAHOBIT menunjukkan adanya kampanye L687 secara masif, termasuk di Indonesia. Hal ini tentu wajib menjadi perhatian kaum muslim karena terjadi kampanye kemaksiatan secara nyata. Apalagi ternyata yang berjalan bukan hanya gerakan sosial, tetapi sudah gerakan politik yang diarahkan negara Barat dan PBB.

Narasi yang selalu menjadi landasan adalah bahwa para pelaku L687 juga memiliki hak asasi sebagaimana hak semua orang. Hal ini tertuang dalam isi Pasal 1 Deklarasi Universal HAM yang dideklarasikan PBB pada 1948 bahwa “[all] human beings are born free and equal in dignity and rights” yang berarti “[semua] manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak”.

Akibat respons berbagai negara terhadap L687 dianggap tidak konsisten, maka pada 2006, ahli HAM internasional dari berbagai negara berkumpul di Yogyakarta. International Commission of Jurists dan International Service for Human Rights, atas nama koalisi organisasi HAM menyusun The Yogyakarta Principle.

Prinsip Yogyakarta memuat 29 prinsip penerapan hukum HAM dan kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip ini menjadi panduan negara-negara dunia dalam menunaikan kewajiban untuk memenuhi HAM berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.[10]

PBB senantiasa menyuarakan agar semua negara melindungi dan menerima pelaku L687 sebagai warga negara yang memiliki orientasi seksual berbeda, bukan orientasi seksual menyimpang.

PBB bahkan memiliki program khusus UN Free&Equal yang dilundurkan pada Juli 2013 oleh The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Ini merupakan kampanye informasi publik global PBB yang bertujuan untuk mempromosikan persamaan hak dan perlakuan yang adil terhadap orang-orang L6871.[11]

Badan PBB lainnya, UNDP, juga gencar melakukan berbagai upaya agar komunitas L687 diterima di semua negara dan tidak didiskriminasi. Pada 2013, UNDP memimpin upaya untuk mengembangkan Indeks Inklusi L6871.[12] Juga mengadakan proyek “Being L6871 in Asia” dan Indonesia menjadi satu sasarannya.

Pada 2015, sebanyak 12 badan PBB[13a] mengeluarkan pernyataan bersama untuk melawan diskriminasi terhadap penganut orientasi seksual menyimpang ini. Dalam pernyataannya, diserukan bahwa HAM bersifat universal, yakni praktik budaya, agama, dan moral, serta keyakinan dan sikap sosial tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran HAM terhadap kelompok mana pun, termasuk L6871.[13b]

Untuk menguatkan pelaksanaan HAM di negara anggotanya, Dewan HAM PBB memiliki satu mekanisme, yaitu The Universal Periodic Review (UPR) sebagai satu sarana untuk meninjau secara berkala terhadap catatan HAM, termasuk penyikapan terhadap komunitas L687.[14] UPR menjadi ajang pemberian rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk mewujudkan HAM secara nyata.

Indonesia dalam Tekanan Global

Legalisasi L687 memang masih merupakan salah satu PR besar dunia atas Indonesia. Di negeri mayoritas muslim ini, L687 dianggap sebagai penyimpangan orientasi seksual dan pelanggaran terhadap hukum agama dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kecaman kaum muslim terhadap podcast yang menampilkan pasangan sejenis dan pengibaran bendera pelangi oleh Kedubes Inggris di Jakarta menunjukkan hal itu.

Keberadaan L687 yang masih belum diterima di Indonesia inilah yang mungkin menjadi salah satu alasan Indonesia terpilih sebagai salah satu sasaran proyek UNDP “Being L6871 in Asia”.

Proyek dengan dana US$8 juta atau setara Rp108 miliar ini merupakan proyek penelitian, advokasi, dan pembangunan kapasitas komunitas L687; sebuah kemitraan regional antara UNDP dan Kedutaan Swedia di Bangkok, serta United States Agency for International Development (USAID).[15]

Dalam Laporan L687 Nasional Indonesia “Being L6871 in Asia” disebutkan bahwa Dialog Komunitas L687 Nasional Indonesia mendapatkan dukungan dari UNDP dan USAID melalui prakarsa regional “Being L6871 in Asia”.

Pada April 2016, pelapor khusus PBB menulis kepada Pemerintah Indonesia tentang kekhawatirannya akan penegakan syariat yang diskriminatif terhadap warga L687 di Aceh.[16]

Desakan juga datang dari Komisioner Tinggi HAM PBB dan anggota parlemen ASEAN Zeid Ra’ad al-Hussein saat berkunjung ke Indonesia pada Februari 2018. Ia menyeru masyarakat Indonesia untuk menghentikan diskriminasi kelompok L687. Bahkan, ia menyatakan bahwa islamofobia jelas salah, diskriminasi atas dasar keyakinan dan warna kulit itu salah, diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau status lainnya juga salah.

Pada saat itu, Menkumham Yasonna H. Laoly merespons dengan mengatakan, “Tetapi Indonesia punya budaya dan kepercayaan bahwa promosi (L687) secara publik itu tidak dapat diterima.” Ia juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengkriminalisasi mereka yang memiliki orientasi seks sesama jenis, tetapi harus tetap ada pidana bagi pelaku L687.

ASEAN Parliamentarian for Human Rights (APHR), organisasi yang beranggotakan para dewan perwakilan rakyat dari negara-negara ASEAN juga menunjukkan dukungannya terhadap L687 dan menolak rencana revisi KUHP di Indonesia yang jika diterima akan mengkriminalisasi L687 dan hubungan seks di luar pernikahan.[17]

—

Demikianlah, Indonesia menghadapi gempuran berbagai pihak untuk menerima komunitas pelangi ini. Bahkan, pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pun mengakui ada tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk menyusupkan ide L687 ke dalam implementasi program, bukan UU.[18]

Namun, sejatinya, sikap pemerintah sudah mulai ada pelonggaran. Kalau dahulu di UPR 2012, delegasi Indonesia melarang pembahasan isu L687 oleh pegiat HAM yang hadir dalam sidang UPR, maka pada 2017 ada perubahan progresif dengan dibukanya pembahasan terkait L687 ini.[19]

Pada sidang UPR di Jenewa, Mei 2017 lalu, terdapat 75 rekomendasi yang akan dikaji ulang, 15 di antaranya terkait jaminan terhadap hak-hak kelompok minoritas agama dan L687.[20]

Demikian halnya dengan sebagian masyarakat Indonesia. Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Maret 2016 serta September dan Desember 2017 di 34 provinsi menunjukkan bahwa kendati disebut bertentangan dengan agama, sebanyak 57,7% publik berpendapat L687 punya hak hidup di negara kita. Adapun yang berpendapat sebaliknya sebesar 41,1%. Bahkan, setengah dari penduduk Indonesia juga mendorong pemerintah melindungi komunitas tersebut.[21]

Tentu ini menjadi PR besar umat Islam. Selain membahayakan peradaban manusia, perilaku L687 juga merupakan kemaksiatan yang dapat mengundang kemurkaan Allah Taala.

Islam Solusi Tuntas

Islam mengharamkan perilaku L687. Haram hukumnya berpegang pada konsep HAM yang mengantarkan kepada pembiaran bahkan menyebarkannya secara masif. Apalagi ketika secara nyata tampak jelas bahaya besar dari perilaku L687.

Besarnya hubungan antara L687 dan peningkatan kasus infeksi HIV/AIDS (bahkan hingga 20 kali lipat), serta terputusnya pelestarian generasi sudah sangat masuk akal untuk menolak perilaku menyimpang ini.

Bagi seorang muslim, cukuplah keimanan kepada Allah mengantarkannya pada ketaatan total kepada-Nya, dan yakin larangan Allah ini membawa kebaikan untuk umat manusia.

Ketika Islam menetapkan sesuatu sebagai satu keharaman, Islam tidak hanya memiliki langkah untuk mengatasi problem besar ini, tetapi juga memiliki tuntunan untuk mencegah munculnya orientasi seksual menyimpang ini.

Penerapan Islam kafah dalam kehidupan akan mampu menghilangkan kemaksiatan ini dalam kehidupan manusia. Tegaknya Khilafah Islamiah dapat menjadi benteng kokoh yang menghalangi penyebaran perilaku sesat ini, secara politik.

Kekuatan global di balik masifnya kampanye L687 tentu harus dihadapi dengan kekuatan besar umat Islam yang hanya akan terwujud nyata dengan keberadaan Khilafah Islamiah. Wallahualam. [MNews/Gz]

Foto sampul: Unsplash/Pawel Czerwinski


[1] https://news.detik.com/berita/d-6088199/kedubes-inggris-di-ri-jelaskan-alasan-kibarkan-bendera-lgbt

[2] https://nasional.sindonews.com/read/775199/15/kedubes-inggris-kibarkan-bendera-lgbt-ketum-pbnu-silakan-bukan-urusan-kita-1653066329

[3]https://www.konde.co/2022/05/17-mei-hari-idahobit-negara-harus-melindungi-hak-asasi-manusia-lgbt.html/

[4]https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Internasional_Melawan_Homofobia,_Transfobia_dan_Bifobia

[5]https://may17.org/about/

[6] https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2022/05/un-women-statement-for-the-international-day-against-homophobia-biphobia-intersexphobia-and-transphobia

[7] https://www.unfpa.org/events/international-day-against-homophobia-transphobia-and-biphobia

[8] https://www.undp.org/speeches/idahobit-2022-%E2%80%93-our-bodies-our-lives-our-rights-17-may

[9] https://www.ohchr.org/en/statements/2022/05/international-day-against-homophobia-biphobia-and-transphobia

[10]https://data.unaids.org/pub/manual/2007/070517_yogyakarta_principles_en.pdf

[11] https://www.unfe.org/about-2/

[12] https://www.undp.org/publications/lgbti-index

[13a] The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the International Labour Organization (ILO), the Joint UN Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), the UN Development Programme (UNDP), the UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the UN Population Fund (UNFPA), the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), the UN Children’s Fund (UNICEF), the UN Office on Drugs and Crime (UNODC), the UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), the World Food Programme (WFP), and the World Health Organization (WHO).

[13b] https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/09/un-agencies-call-for-end-to-violence-and-discrimination-against-lgbti-community/

[14] https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/basic-facts

[15] https://www.viva.co.id/berita/dunia/736248-undp-bikin-proyek-lgbti-108-miliar-di-asia-termasuk-ri

[16] https://www.hrw.org/id/news/2017/05/21/303953

[17] https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ham-lgbt-02072018171058.html

[18] https://www.republika.co.id/berita/o2krsf328/pemerintah-akui-ada-tekanan-lembaga-internasional-terkait-lgbt

[19] https://tirto.id/indonesia-masih-hindari-isu-lgbt-penghapusan-hukuman-mati-ctue

[20]https://tirto.id/indonesia-masih-hindari-isu-lgbt-penghapusan-hukuman-mati-ctue

[21] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42813753

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *