Muslimah News, EDITORIAL — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menjadi sorotan utama publik. Berbagai media massa nasional pun membahasnya melalui tulisan editorial, tajuk rencana, dan analisis redaksi, dll. Mereka menyorot dari berbagai aspek, mulai soal alasan, dampak terhadap peta kekuatan politik, dll.
Sebagian masyarakat menilai pengunduran diri ini merupakan langkah terhormat seorang wapres untuk mengakhiri kisruh soal ijazah yang sudah lama menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Namun, sebagian lagi menyebut keputusan ini justru merupakan langkah “mitigasi” yang dilakukan Gibran demi menghindari risiko kebuntuan karier politik permanen dirinya pada masa depan jika terjadi pemakzulan.
Ganti Wapres, Mengubah Keadaan?
Tidak dimungkiri, tuntutan publik memang sudah kental mengarah pada pemakzulan, terutama ketika rentetan dinamika putusan hukum berakhir di meja Mahkamah Agung (MA). Pada 30 Oktober 2026, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA akhirnya mengabulkan kasasi yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran tidak sah dan harus dibatalkan.
Putusan ini pun kemudian menjadi bahan polemik di parlemen hingga muncul usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran yang ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Usulan ini rencananya akan diketok palu pada Sidang Paripurna DPR RI yang sudah dijadwalkan juga pada 12 November 2026. Namun, pada hari yang sama, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI. Alhasil, kursi wapres pun menjadi kosong dan HMP otomatis tidak bisa dilakukan.
Sesuai ketentuan, kekosongan posisi wapres ini harus segera diproses dan pengganti definitifnya harus didapatkan selambat-lambatnya kurun waktu 60 hari sejak pengunduran diri tersebut. Dalam hal ini kewenangan menetapkan calon ada pada Presiden, lalu akan ditetapkan oleh MPR RI pada sidang yang sedianya akan diselenggarakan pada 9 Desember 2026.
Saat ini, polemik di tengah masyarakat pun bergeser pada soal “siapa yang kira-kira akan menggantikan Gibran?” dan “apakah pergantian ini akan membawa perubahan signifikan?”. Namun, dengan melihat pola kepemimpinan yang ada, dapat dipastikan wapres terpilih akan berasal dari lingkaran kepentingan yang sama. Juga siapa pun orangnya, dipastikan pula tidak akan mengubah peta dan arah politik yang dijalankan, apalagi menyolusi berbagai persoalan besar yang selama ini belum berhasil diselesaikan.
Kita lihat saja, secara sosial, kehidupan masyarakat benar-benar kacau balau. Indikator ekonomi pun saat ini sedang menunjukkan perlambatan dan tekanan yang dampaknya benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya pelemahan daya beli dan inflasi yang nyaris tidak terkendali.
Dalam hal ini, masyarakat kelas menengah dan bawah dipaksa menghadapi kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dan kelangkaan serta mahalnya energi dan pupuk, dll. Padahal ini berkelindan dengan isu ketahanan pangan dan energi yang terus digembar-gemborkan. Semua ini diperparah tren pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah tembus melebihi Rp18.000 per dolar Amerika.
Di luar itu, masyarakat pun terus menghadapi tekanan pajak baru, termasuk pajak pada transaksi digital dan lokapasar. Ditambah masalah pasar tenaga kerja yang kian lama kian lesu di tengah kondisi APBN yang selalu mengalami defisit, serta bencana dan kerusakan lingkungan termasuk karhutla yang tidak selesai-selesai yang semuanya tentu memperberat beban APBN dan beban sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, lebih dari itu semua, sebetulnya ada problem yang jauh lebih besar dan menjadi buhul bagi munculnya problem-problem lainnya, yakni berupa turbulensi politik yang sangat tinggi yang kian menjauhkan masyarakat dari cita-cita sejahtera. Lihat saja, dari masa ke masa, wajah negeri ini selalu diwarnai ketidakstabilan, ketidakpastian, kekacauan, konflik, dan gejolak dalam sistem politik dan pemerintahan. Kebijakan pun bisa berubah mendadak sesuai kepentingan. Begitu pun konsolidasi atau aliansi kekuasaan, begitu mudah goyah sehingga krisis kepercayaan publik pada negara pun makin parah.
Pada rezim yang sekarang saja, reshuffle kabinet bisa terjadi sampai tujuh kali selama dua tahun masa pemerintahan. Munculnya fenomena “Geng Solo”, terkuaknya kasus penyadapan Presiden, serta dugaan makar oleh beberapa jenderal, menunjukkan adanya konflik antarelite di lingkar kekuasaan. Begitu pun dengan munculnya berbagai aksi massa, baik yang dilakukan kalangan mahasiswa, buruh, maupun masyarakat secara keseluruhan. Termasuk munculnya gugatan terhadap keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran yang cukup menyita perhatian publik.
Gegara Sistem Sekuler Demokrasi
Semua kegaduhan ini sejatinya wajar dalam negara yang menganut sistem sekuler demokrasi kapitalisme liberal. Sistem ini begitu mengagung-agungkan kebebasan, berbasis pada kepentingan pragmatis, dan tidak mengenal halal-haram. Bukan hanya dalam menentukan UU dan berbagai kebijakan, bahkan sistem ini bermasalah sejak dalam menempatkan posisi kekuasaan dan proses memilih kepemimpinan.
Faktanya, kekuasaan dalam sistem ini memang hanya dimaknai sebatas alat meraih kepentingan, itu pun sangat profan alias bersifat materi. Kekuasaan menjadi buruan para pemilik cuan lantaran bisa menjadi alat untuk memuluskan target menguasai berbagai faktor atau sumber daya ekonomi yang ditujukan untuk meraih sebesar-besar akumulasi modal.
Oleh karenanya, demokrasi pun menjadi politik berbiaya tinggi, lantaran yang terjadi adalah persaingan antarpemilik modal. Mereka kerap menjadikan parpol pemburu renten sebagai “kuda tunggangan” karena sistem pemilihan pemimpin memang menuntut demikian. Wajar jika siapa pun yang naik di kursi kekuasaan pada akhirnya tersandera oleh utang budi kepada para penyandang dana (bohir) dan partai koalisi. Konsekuensi logisnya, berbagai kebijakan yang diambil lebih berorientasi pada balas jasa daripada penyelesaian masalah rakyat secara mendasar.
Dalam sistem demokrasi, kartel politik pun sangat mudah terjadi meskipun hubungannya sangat cair. Dalam hal ini, para elite politik cenderung membentuk koalisi gemuk untuk berbagi kekuasaan dan sumber daya negara, sedangkan nasib rakyat dikorbankan. Oleh sebab itu, dalam sistem yang menjadikan kedaulatan ada pada manusia ini, pergantian figur pemimpin tidak akan mengubah arah kebijakan karena aktor di balik layar dan struktur kepentingannya tetap sama, yakni para oligarki dan elite partai.
Jadi, jangan harap sistem ini bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, lantaran kekuasaan dalam sistem ini bekerja untuk melindungi kepentingan segelintir orang. Dengan kata lain, sistem dan jaringan kepentingan elite mengikat kepemimpinan. Alhasil, meski berbagai program pembangunan dinarasikan dan dikemas seolah untuk kepentingan rakyat, bisa dipastikan yang mendapat untung besar adalah elite parpol dan para pemilik modal. Bahkan, proyek-proyek pembangunan disusun dan dibuat hanyalah sebagai proyek bancakan.
Inilah realitas politik tanpa halal-haram. Kekuasaan diburu tanpa kesadaran bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di Keabadian. Rekayasa hukum dan aturan pun dilakukan tanpa rasa takut dan malu hanya demi meraih kursi kekuasaan. Sementara itu, urusan kelayakan syar’i, kapabilitas, dan integritas sama sekali luput dari pertimbangan.
Dengan demikian, sistem demokrasi akan sulit—bahkan mustahil—mampu melahirkan kepemimpinan ideal. Dibutuhkan perubahan sistem yang dimulai dari proses penyadaran akan hakikat kehidupan. Bahwa sejatinya manusia hidup dengan mengemban misi besar, yakni menjadi khalifah pengurus bumi melalui penerapan syariat Islam secara keseluruhan hingga tercipta rahmat bagi seluruh alam.
Oleh karenanya, umat semestinya tidak berisik semata soal orang. Energi dan waktu akan habis, sedangkan umur kerusakan terus diperpanjang. Terbukti pergantian kepemimpinan yang berulang tetap tidak membawa pada perubahan yang diinginkan. Malah yang terjadi adalah kerusakan makin parah dan posisi umat makin termarginalkan.
Urgensi Dakwah Konstruktif Tanpa Kekerasan
Walhasil, umat semestinya fokus pada perjuangan mengganti sistem rusak dengan sistem yang telah terbukti melahirkan kepemimpinan yang ideal; pemimpin yang menempatkan kekuasaan sebagai jalan penghambaan kepada Allah dan amanah yang siap dipertanggungjawabkan di Hari Penghisaban.
Sistem ini tidak lain adalah sistem Islam atau Khilafah yang eksistensi dan kehebatannya telah tercatat dengan tinta emas dalam buku-buku sejarah peradaban dunia. Sistem ini pernah menaungi hampir 2/3 dunia dan berhasil membawa masyarakatnya makmur sejahtera sekaligus menjadi entitas terbaik yang memimpin peradaban cemerlang selama belasan abad.
Ini niscaya karena sistem ini tegak di atas landasan iman kepada Rab Pencipta Alam Semesta. Undang-undangnya adalah wahyu Allah yang dipastikan bebas kepentingan dan mampu menyolusi berbagai problem kehidupan. Pelaksananya adalah khalifah yang dibaiat umat untuk menerapkan UU itu dan menempatkan diri sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (penjaga) bagi setiap individu rakyatnya.
Itulah sebabnya, kepemimpinan dalam sistem Islam tidak dibiarkan menjadi ajang rebutan para pemburu kekuasaan dan para pemilik modal. Pemimpin dalam Islam (khalifah) harus memenuhi berbagai syarat pengangkatan yang tidak ringan. Selain laki-laki, muslim, merdeka, balig, dan adil (tidak fasik alias memiliki integritas moral dan keagamaan yang baik), ia juga harus kapabel, yakni memiliki kemampuan fisik, mental, serta keahlian untuk memimpin, menjalankan pemerintahan, dan menegakkan hukum syariat Islam.
Di luar itu, aspek ketakwaan tentu dilihat yang paling pertama karena takwalah yang menjadi basis bagi kepemimpinannya. Khalifah pun harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang mulia, seperti lemah lembut dan empati kepada setiap rakyat. Ia tidak akan berani menipu dan memberatkan kehidupan rakyatnya karena takut akan terkena doa yang disampaikan Rasulullah saw., “Ya Allah, barang siapa yang mengurusi suatu urusan umatku lalu ia mempersulit (membebani) mereka, maka persulitlah ia. Dan barang siapa yang mengurusi suatu urusan umatku lalu ia bersikap lembut (memudahkan) mereka, maka bersikap lembutlah kepadanya.” (HR Muslim No. 1828). Juga takut atas sabdanya saw., “Barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya.” (HR Muslim No. 142 / 203).
Tidak heran jika dalam sistem kepemimpinan Islam atau kekhilafahan, muncul profil-profil pemimpin yang layak menjadi teladan. Seperti sosok khalifah Umar bin Khaththab ra. yang dikenal tegas, adil tanpa diskriminasi, terbuka terhadap kritik, hidup sederhana, dan aktif memantau kondisi rakyat secara langsung. Bukan demi pencitraan, melainkan karena tanggung jawab besar pada amanah kepemimpinan. Ia pun dikenal kapabel dalam menjalankan roda pemerintahan, hingga mampu menyolusi berbagai persoalan, baik di dalam negara (daulah) maupun terkait penyebaran risalah Islam melalui dakwah dan jihad ke luar daulah. Hingga di bawah kepemimpinannya, wilayah Khilafah terus meluas meliputi Semenanjung Arabia, Palestina, Suriah (Syam), Irak, Mesir, dan seluruh wilayah bekas Kekaisaran Persia lainnya.
Juga ada sosok-sosok lainnya, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah paling legendaris dari Dinasti Umayyah yang berkuasa kurang lebih selama 2,5–3 tahun (717–720 M). Tersebab keadilan, kesalehan, dan integritasnya yang tinggi, ia sering dijuluki sebagai “khulafaurasyidin kelima”. Bahkan, dalam kurun kekuasaan yang sangat singkat, beliau mampu membawa rakyatnya pada level kesejahteraan yang mencengangkan; kas negara surplus dan dananya digunakan untuk membayar utang warga, tidak ditemukan mustahik zakat, dll.
Pengakuan kehebatan sistem Khilafah ini juga disampaikan para penulis Barat. Di antaranya Will Durant dalam buku yang ia tulis bersama Istrinya (Ariel Durant) berjudul Story of Civilization. Ia menuliskan, “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka.”
Khatimah
Tampak sangat jelas perbedaan antara sistem kepemimpinan sekuler demokrasi yang diterapkan hari ini dan sistem kepemimpinan Islam (Khilafah). Tidak ada lagi alasan bagi umat untuk terus berharap agar pergantian orang bisa membawa perubahan hakiki, sedangkan sistemnya yang jelas-jelas rusak terus dipertahankan. Terlebih, menerapkan syariat Islam secara kafah merupakan kewajiban dan konsekuensi iman, sedangkan semua itu membutuhkan institusi Khilafah.
Tentu saja, menegakkan Khilafah bukan perkara mudah. Modal utamanya adalah adanya mayoritas umat yang sadar dan kuatnya opini tentang Islam yang lahir dari kesadaran tersebut. Semua ini hanya bisa diwujudkan dengan aktivitas dakwah yang mengikuti thariqah dakwah Rasulullah saw., yakni melalui pembinaan individu, pembinaan umum, pergolakan pemikiran, dan perjuangan politik secara berjemaah dan tanpa kekerasan. [MNews/SNA]
