Penulis: Syifa Karimah
Muslimah News, FOKUS — Di tengah kehidupan yang kian terimpit akibat pendapatan yang tertekan dan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, rakyat kembali dihadapkan pada ancaman petaka baru. Pemerintah dan DPR RI menyepakati pengurangan anggaran subsidi energi dalam APBN 2027. Kebijakan ini menambah kekhawatiran masyarakat terhadap keterjangkauan kebutuhan energi, terutama ketika daya beli juga terus melemah.
Anggaran subsidi energi 2027 ditetapkan sebesar Rp261,50 triliun, turun Rp11,44 triliun dari usulan awal sebesar Rp272,94 triliun. Penurunan terutama terjadi pada subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg yang ditetapkan sebesar Rp131,39 triliun. Sementara itu, subsidi listrik tetap sebesar Rp130,11 triliun.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyebut pengurangan tersebut berkaitan dengan pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar subsidi lebih tepat sasaran. Menurutnya, selama ini kelompok masyarakat ekonomi terbawah justru cenderung kurang menikmati manfaat subsidi energi.
Di sisi lain, arah kebijakan pemerintah dalam mendorong kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) juga menuai sorotan. Kementerian Perindustrian mengusulkan insentif bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Sebaliknya, INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI) mendorong prioritas insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV). Sementara itu, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) meminta perluasan insentif bagi kendaraan komersial listrik.
Perbedaan usulan itu menunjukkan belum seragamnya arah kebijakan pemerintah dalam mengelola transisi energi, di tengah pengurangan subsidi BBM dan LPG. Rangkaian kebijakan tersebut juga memperlihatkan bahwa persoalan energi tidak cukup dilihat dari besaran subsidi maupun pilihan teknologi yang digunakan. Lebih mendasar dari itu, perlu dicermati paradigma yang melandasi penguasaan, pengelolaan, dan distribusi energi.
Karut-Marut Tata Kelola Energi dalam Kapitalisme
Karut-marut tata kelola energi tidak bisa dilepaskan dari paradigma ekonomi kapitalisme yang menjadi pijakan pengelolaan SDA. Sistem kapitalisme ini mengenal kepemilikan individu dan negara, tetapi tidak memiliki konsep kepemilikan umum sebagaimana dalam Islam.
Penguasaan SDA lebih ditentukan oleh mekanisme hukum dan kebijakan ekonomi yang berlaku. Akibatnya, SDA strategis yang semestinya menjadi kepemilikan umum dapat dikuasai dan dikelola oleh swasta, bahkan korporasi asing melalui berbagai skema bisnis dan investasi. Kondisi ini membuat pengelolaan energi dari hulu hingga hilir tidak sepenuhnya berada dalam kendali negara. Produksi, pengolahan, pengadaan, hingga distribusinya turut melibatkan kepentingan bisnis dan perhitungan keuntungan.
Ketika sebagian rantai pasok energi melibatkan korporasi swasta, pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri turut bergantung pada badan usaha. Dalam kondisi demikian, negara perlu mengadakan sebagian pasokan energi dari pihak swasta dengan memperhitungkan harga dan biaya pengadaannya. Padahal, negara tetap dituntut memastikan energi dapat dijangkau masyarakat. Kondisi ini menempatkan negara dalam posisi tarik-menarik antara biaya penyediaan energi, kemampuan anggaran, dan tuntutan pemenuhan kebutuhan rakyat.
Dengan demikian, persoalan energi bukan semata-mata berkaitan dengan ketersediaan anggaran untuk subsidi. Akar persoalannya terletak pada paradigma pengelolaan yang membuka ruang bagi kepentingan bisnis dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Kondisi inilah yang membuat subsidi tidak mampu menyelesaikan persoalan secara mendasar.
Subsidi Energi: Solusi Semu Kapitalisme
Dalam sistem kapitalisme, subsidi menjadi salah satu instrumen negara untuk meredam dampak mekanisme pasar terhadap kehidupan masyarakat. Negara seolah hadir melalui bantuan dan subsidi agar harga kebutuhan pokok, termasuk energi agar tetap terjangkau. Namun, sejauh ini nyatanya subsidi belum mampu menyelesaikan akar persoalan tata kelola energi. Sebab, selama penguasaan dan pengelolaan sumber daya energi masih mengikuti paradigma kapitalisme, persoalan keterjangkauan energi akan terus berulang.
Ketergantungan terhadap mekanisme pasar membuat harga energi dalam negeri rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Ketika harga minyak mentah meningkat, beban pengeluaran negara untuk subsidi dan kompensasi energi ikut tertekan. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebutkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sekitar US$6,1 diperkirakan dapat meningkatkan defisit anggaran sebesar Rp6,8 triliun. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pengendalian belanja subsidi energi.
Pada titik inilah subsidi memperlihatkan keterbatasannya. Ketika anggaran negara dianggap tidak lagi mampu menanggung beban subsidi, pemerintah dapat melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari pembatasan penerima hingga pengurangan atau pencabutan subsidi. Artinya, keterjangkauan energi bagi rakyat sangat bergantung pada kemampuan fiskal negara. Ketika subsidi dikurangi, masyarakat berpotensi menanggung beban lebih besar, baik melalui kenaikan harga maupun makin terbatasnya akses terhadap energi. Padahal, energi merupakan kebutuhan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk rumah tangga, transportasi, maupun kegiatan ekonomi.
Persoalan juga tidak berhenti pada besar-kecilnya anggaran subsidi. Penajaman sasaran penerima yang diklaim sebagai upaya efisiensi menyimpan persoalan tersendiri. Ketergantungan pada pendataan administratif membuka kemungkinan terjadinya kesalahan klasifikasi, penggunaan data yang tidak mutakhir, hingga masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru tidak tercatat sebagai penerima. Akibatnya, akses masyarakat terhadap energi dapat terhambat oleh persoalan teknis dan birokrasi.
Paradigma reformasi subsidi seperti ini juga tecermin dalam sejumlah rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam laporan konsultasi Pasal IV tahun 2024, IMF merekomendasikan reformasi subsidi energi, termasuk melalui penyesuaian harga eceran bahan bakar minyak (BBM) secara lebih otomatis mengikuti harga internasional. Langkah tersebut dinilai dapat membuka ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya. IMF juga menyambut rencana pemerintah meningkatkan efisiensi subsidi melalui penajaman sasaran penerima.
Rekomendasi serupa telah disampaikan dalam laporan konsultasi IMF pada 2023. IMF mendorong penyesuaian harga BBM dan listrik secara berkala, termasuk dengan mempertimbangkan penggunaan formula penetapan harga semiotomatis. Selain dinilai dapat menghemat anggaran negara, reformasi subsidi secara bertahap juga dipandang dapat memberikan sinyal harga untuk mengubah insentif di sektor energi dan mendorong transisi menuju ekonomi rendah emisi.
Ketergantungan pada rekomendasi lembaga internasional tersebut juga menunjukkan pentingnya kemandirian negara dalam menentukan arah kebijakan energi. Negara semestinya memiliki pijakan ideologis dan paradigma pengelolaan yang kuat sehingga tidak mudah menjadikan kepentingan maupun rekomendasi pihak luar sebagai acuan utama. Dengan kemandirian tersebut, kebijakan energi dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan rakyat.
Demikianlah gambaran tata kelola energi dalam kapitalisme yang memperlihatkan bahwa reformasi subsidi ditempatkan dalam kerangka efisiensi fiskal dan mekanisme harga. Padahal, bagi masyarakat energi bukan sekadar komoditas yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan perubahan harga pasar. Energi merupakan kebutuhan mendasar yang harus tersedia dan terjangkau. Jika pemenuhannya terus bergantung pada mekanisme pasar, sedangkan kemampuan negara menjamin keterjangkauannya dibatasi oleh pertimbangan anggaran, rakyat akan terus berada dalam posisi rentan.
Transisi Energi dalam Tarik-ulur Kepentingan Korporasi
Persoalan tata kelola energi juga terlihat dalam arah kebijakan transisi energi. Peralihan menuju energi yang lebih bersih membutuhkan investasi besar, pengembangan teknologi, serta pembangunan infrastruktur. Kondisi ini membuka ruang bagi korporasi untuk terlibat dan memperoleh keuntungan dari berbagai proyek transisi energi. Akibatnya, arah kebijakan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan lingkungan, tetapi juga bersinggungan dengan peluang investasi dan kepentingan industri.
Tarik-ulur kepentingan tersebut dapat dilihat dari beragam usulan insentif kendaraan listrik. Ini menunjukkan bahwa arah transisi energi tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, tetapi juga oleh kepentingan masing-masing pelaku industri. Perbedaan pilihan teknologi, kebutuhan investasi, dan peluang pasar menjadi bagian dari tarik-ulur yang dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintah.
Akibatnya, keberpihakan kebijakan transisi energi berisiko menjadi ambigu. Negara dapat lebih sibuk menyeimbangkan kepentingan investasi dan pelaku industri daripada memastikan perubahan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Padahal, keberhasilan transisi energi semestinya tidak hanya diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan industri, atau jumlah kendaraan listrik yang digunakan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses energi yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, persoalan energi dalam sistem kapitalisme ternyata tidak berhenti pada keterbatasan subsidi. Subsidi hanya menjadi penyangga sementara untuk meredam dampak tata kelola yang bertumpu pada mekanisme pasar dan kepentingan bisnis. Sementara itu, kebijakan transisi energi masih berhadapan dengan tarik-ulur kepentingan korporasi. Selama paradigma pengelolaannya tidak berubah, negara akan terus kesulitan memastikan terpenuhinya kebutuhan energi rakyat secara terjangkau dan berkelanjutan.
Pengelolaan Energi untuk Kemaslahatan Rakyat
Islam memiliki paradigma yang berbeda dengan kapitalisme dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan SDA. Dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa kepemilikan umum (milkiyah ammah) merupakan izin Asy-Syari’ (Allah) kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda atau barang. Benda yang termasuk di dalamnya adalah benda-benda yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat karena mereka saling membutuhkan dan tidak boleh dikuasai hanya oleh seorang individu.
Beliau menjelaskan bahwa kepemilikan umum mencakup tiga kategori. Pertama, fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat dan ketiadaannya dapat menimbulkan perselisihan dalam mendapatkannya. Kedua, barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas. Ketiga, SDA yang secara alami menghalangi penguasaannya oleh individu secara perorangan. Ketentuan mengenai kepemilikan umum ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Hadis tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dimonopoli oleh individu. Dalam konteks energi, SDA seperti minyak bumi, gas, dan batu bara yang memenuhi kriteria kepemilikan umum termasuk harta milik seluruh rakyat. Penguasaannya tidak boleh diserahkan kepada individu, korporasi, ataupun pihak asing untuk dijadikan sumber keuntungan pribadi. Oleh karena itu, negara dalam sistem Islam bertindak sebagai pengelola sekaligus wakil rakyat dalam mengurus kepemilikan umum.
Negara Islam (Khilafah) bukan pemilik yang bebas memperjualbelikan sumber daya tersebut demi kepentingan tertentu, melainkan pihak yang diberi amanah untuk mengelolanya sesuai ketentuan syariat. Pengelolaan dilakukan dari hulu hingga hilir agar seluruh proses produksi, pengolahan, dan distribusi berada dalam tanggung jawab negara, serta hasilnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
Prinsip ini sejalan dengan peran negara sebagai pengurus urusan rakyat (raa’in) yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan mereka. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Sebagai raa’in, negara berkewajiban menjamin ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi seluruh rakyat. Tanggung jawab ini tidak cukup diwujudkan melalui pemberian subsidi ketika harga energi meningkat atau daya beli masyarakat melemah. Negara harus memastikan kebutuhan energi rakyat terpenuhi melalui sistem pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan syariat.
Dengan prinsip tersebut, energi tidak diperlakukan sebagai komoditas yang harus dibeli rakyat dari korporasi dengan harga yang mengikuti kepentingan pasar. Rakyat memiliki hak atas manfaat sumber daya tersebut karena energi yang termasuk kepemilikan umum merupakan bagian dari harta milik bersama. Negara wajib mendistribusikan hasil pengelolaannya kepada masyarakat dengan harga serendah biaya produksi dan distribusi. Bahkan, jika kondisi keuangan memungkinkan, energi dapat diberikan secara cuma-cuma. Hasil pengelolaan kepemilikan umum juga dapat dimanfaatkan melalui pos kepemilikan umum di baitulmal untuk membiayai berbagai kebutuhan rakyat.
Dengan demikian, keterjangkauan energi tidak bergantung pada kebijakan subsidi yang sewaktu-waktu dapat dikurangi karena tekanan anggaran. Negara memiliki tanggung jawab langsung untuk mengelola sumber daya yang menjadi hak rakyat dan memastikan manfaatnya kembali kepada mereka. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat.
Kemandirian negara juga menjadi hal penting dalam menentukan arah kebijakan energi. Dalam sistem Islam, kebijakan negara tidak disandarkan pada tekanan maupun rekomendasi pihak luar yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan rakyat, melainkan berlandaskan akidah dan ketentuan syariah. Dengan landasan tersebut, negara memiliki arah yang jelas dalam mengelola sumber daya energi, menetapkan kebijakan industri, serta mengembangkan teknologi.
Prinsip yang sama juga menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan industri dan transisi energi. Negara tidak menyerahkan arah kebijakan kepada tarik-ulur kepentingan korporasi atau persaingan teknologi demi keuntungan pasar. Seluruh kebijakan ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat dan kemaslahatan rakyat. Pengembangan teknologi, pembangunan infrastruktur, serta pemanfaatan berbagai sumber energi harus diarahkan untuk menjamin ketersediaan energi, menjaga lingkungan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan pengaturan tersebut, negara tidak sekadar hadir untuk meredam dampak mahalnya energi melalui subsidi. Negara bertanggung jawab memastikan sumber daya energi dikelola sesuai syariat, manfaatnya dinikmati seluruh rakyat, dan kebijakan energi senantiasa berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat juga ramah lingkungan. Wallahualam bissawab. [MNews/Nind]
