Penulis: Juanmartin
Muslimah News, FOKUS — Data Kemenag RI per Oktober 2026, jumlah santri terverifikasi (By Name By Address/BNBA) mencapai 4.634.406 orang, tersebar di puluhan ribu pondok pesantren di Indonesia. Angka ini menunjukkan modal SDM pesantren sekaligus peran strategis santri untuk membangun peradaban.
Dalam pelaksanaan peringatan Hari Santri 2026 yang mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas” menegaskan peran santri dalam membangun bangsa melalui penguatan SDM, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemandirian ekonomi. Pemerintah pun menjadikan peringatan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat peran santri dalam pembangunan Indonesia.
Tidak hanya sebagai pewaris tradisi keilmuan Islam, santri diharapkan tampil sebagai generasi berkarakter, produktif, kreatif, adaptif, dan mampu berkontribusi di berbagai bidang. Juga memiliki kepedulian sosial serta mampu mengamalkan nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Tidak pelak, tema Hari Santri di atas tampak mengakomodasi upaya untuk memajukan pesantren. Sayangnya, ada pembajakan potensi yang tersirat dalam memperingati Hari Santri. Mengapa demikian?
“Kapitalisasi” Potensi Santri
Perayaan yang megah, pawai, dan aneka perlombaan seperti kompetisi olahraga, seni atau keterampilan sering kali berfungsi sebagai kosmetik belaka. Acara-acara ini bahkan rentan menjadi panggung bagi elite politik dan birokrat untuk memoles citra “peduli pesantren”, padahal masalah-masalah struktural di dunia pesantren seperti problem kesejahteraan para pengasuh pondok justru terabaikan.
Secara historis, Hari Santri berakar dari Resolusi Jihad (22 Oktober 1945), yang merupakan seruan perlawanan fisik dan ideologis dalam menantang kolonialisme dan kapitalisme saat itu. Sayangnya, perang pemikiran dan sekularisme kronis yang melanda umat ini menjadikan pemikiran politik Islam tereduksi. Dunia pesantren pun seakan sepi dari membahas aspek penting dari Islam, yakni politik.
Dalam peringatan Hari Santri, pemerintah menyampaikan bahwa santri tidak hanya menjadi pewaris tradisi keilmuan Islam, tetapi juga memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan bangsa. Pesantren berbenah, para santri pun didesain untuk menjawab tantangan di atas. Hanya saja, ada poin yang lebih krusial untuk dipahami kalangan pesantren.
Jelas, Hari Santri bukan tentang sebuah seremonial tahunan, melainkan tentang desain negara dalam mengarahkan rakyatnya untuk menerima paradigma tata kelola pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Terlebih lagi, pada kalimat yang menitahkan pentingnya pesantren mengambil peran dan mampu memiliki kemandirian ekonomi. Pesan ini harusnya memunculkan pertanyaan kritis, apakah arahan ini jelas lahir dari kesadaran negara akan tanggung jawabnya? Ataukah ini bentuk pengalihan halus tanggung jawab yang seharusnya negara lakukan ke lingkungan pesantren?
Arahan agar pesantren menjadi salah satu rantai penyangga ekonomi sesungguhnya telah lama digaungkan. Program One Pesantren One Product (OPOP), misalnya. Pesantren yang dulunya menjalankan bisnis semata untuk menopang jalannya proses pendidikan di lingkup masing-masing, kini didorong untuk berdaya secara ekonomi dalam cakupan yang lebih luas. Arahan ini layaknya dunia pendidikan yang dipaksa untuk mampu mendesain kurikulum berbasis dunia kerja dan industri.
Dari peringatan Hari Santri tahun ini kita layak bertanya, apakah negara benar-benar sedang bekerja untuk memajukan para santri atau justru sebaliknya, yaitu membajak potensi mereka? Ketika pesantren dipaksa masuk ke dalam rantai pasok kapitalistik, peran santri sesungguhnya berisiko bergeser dari fokus tafaqquh fiddin menjadi pemenuhan target industri. Santri dalam kondisi ini berpotensi dieksploitasi sebagai tenaga kerja murah, menjadi sekrup ekonomi demi efisiensi biaya produksi pesantren yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
Saat peran santri dialihkan secara perlahan ke ranah ekonomi, pesantren akan rentan menjadi perpanjangan tangan negara kapitalistis yang menguras energi santri untuk memenuhi kuota produksi pangan dan jasa. Alih-alih membangun kritik atas paradigma ekonomi kapitalisme yang negara jalankan, para santri justru akan hidup dalam apatisme sistemis dan krisis ekonomi yang terus berulang.
Benar, ilmu agama adalah bekal yang akan menopang ilmu lainnya seperti ekonomi, politik, dll. Hanya saja, jika paradigma negara dalam mengarahkan potensi santri justru berbasis pemikiran sekuler kapitalisme, bisa dipastikan bahwa realitas yang sedang terjadi adalah kapitalisasi potensi santri.
Melalui berbagai program seperti OPOP dan santripreneur, negara sedang mengarahkan santri untuk mencukupkan ilmunya pada implementasi ilmu perspektif kapitalis, yakni apa yang dapat menghasilkan keuntungan. Peringatan Hari Santri kerap diwarnai dengan kompetisi yang berfokus pada keahlian praktis jangka pendek seperti packaging produk, pemasaran digital dasar, atau kerajinan tangan, padahal semua itu sering kali hanya bertujuan menunjukkan kepada pemerintah atau investor bahwa “santri siap kerja”.
Ini mempertegas kekhawatiran bahwa orientasi pendidikan pesantren sedang digeser secara perlahan dari pusat kedalaman ilmu dan moralitas menjadi pusat pelatihan tenaga kerja (training center) yang murah. Paradigma kapitalistik yang negara adopsi hari ini harusnya membangkitkan kesadaran sekaligus kritik sistemis di lingkup pesantren. Terlebih lagi, arahan untuk berkontribusi dalam membangun bangsa pada dasarnya mereduksi peran para santri yang seharusnya mendunia.
Sebagai kader ulama, para santri adalah agen perubahan dan peradaban. Ilmu yang dimiliki harusnya mampu melahirkan upaya untuk menciptakan peradaban gemilang hingga menjadi mercusuar peradaban. Para santri tidak layak dipenjara dalam pemikiran nation state yang membatasi peran mereka dalam sekat nasionalisme semata. Oleh sebab itu, untuk mengambil peran yang visioner, terdapat hal mendasar yang perlu dipahami para santri agar mampu tampil sebagai arsitek peradaban.
Merekonstruksi Peran Santri
Santri adalah kader ulama masa depan. Hal ini menuntut santri untuk berani mengambil peran krusial sebagai tulang punggung peradaban. Untuk itu, santri harus dibekali dengan pemahaman bahwa penting bagi mereka untuk menjadi pemikir kritis, bukan semata diarahkan menjadi sekrup kapitalisme sekaligus “bumper” penyelamat ekonomi negara.
Jika merujuk pada sisi historis peringatan Hari Santri, ini semestinya momentum tepat untuk kembali memaknai resolusi jihad yang menjadi basis peringatan Hari Santri yang tidak lepas dari spirit perlawanan pada penjajahan yang hari ini berupa hegemoni sistem kapitalisme global.
Caranya tidak lain dengan memahami bahwa Islam adalah agama sekaligus ideologi, sekaligus mendakwahkan dan memperjuangkannya untuk diterapkan kembali. Harus dipahami pula bahwa kebermanfaatan ilmu adalah tentang implementasinya dalam membangun peradaban. Bukan dibatasi pada nilai ekonomi dan kontribusinya dalam menumbuhkan ekonomi yang pemerintah sebut sebagai produktivitas santri.
Dalam Islam, kehadiran para ahli ilmu memiliki kedudukan strategis. Selain mewujudkan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat sebagai realisasi politik dalam negeri, negara membutuhkan mereka dalam upaya merealisasikan visi politiknya di luar negeri. Atas dasar ini, negara bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pendidikan yang menyatukan antara ilmu agama dan umum.
Hal ini dilakukan dengan menghunjamkan akidah dan tsaqafah Islam sebagai alat untuk memahat kepribadian generasi, sekaligus membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Tujuannya agar mereka siap mengambil peran dalam membangun peradaban ke depan. Negara akan mencetak para ilmuwan, ahli agama sekaligus pemimpin peradaban. Inilah yang harusnya dipahami para santri, termasuk generasi muda umat Islam hari ini.
Jika hari ini negara absen menyelenggarakan perannya, pesantren memiliki tanggung jawab strategis menyiapkan santrinya untuk menjadi pemimpin dan berjuang untuk membangun kembali peradaban Islam di panggung dunia. Santri tidak semestinya mereduksi peran mereka dalam sekat geografis nation state saja, melainkan berupaya untuk mengambil peran dalam menyatukan umat melampaui batas nasionalisme yang diciptakan kaum kafir penjajah hari ini.
Cita-cita besar santri tidak boleh terkungkung oleh paham kebangsaan, apalagi dibajak paradigma berpikir sekuler kapitalisme. Bahkan, santri harus bangkit menantang setiap sistem yang bertentangan dengan Islam dan berjuang bersama umat untuk mewujudkan tatanan sistem islam yang merupakan warisan Rasulullah saw. dan para khalifah setelahnya.
Perjuangan membangun peradaban ini merupakan kontribusi nyata yang harus diwujudkan para santri. Inilah kontruksi peran santri yang hakiki, kader ulama yang berperan dalam menata peradaban yang saat ini dikuasai kapitalisme global, menuju peradaban Islam yang agung dalam institusi Khilafah Islamiah di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Wallahualam bissawab. [MNews/Nind]
