Muslimah News, NASIONAL— Pengamat politik Siti Muslikhati, S.I.P., M.Si. menilai, munculnya aneka problem negara disebabkan penerapan tatanan sekuler. ”Problem bernegara muncul sebagai konsekuensi diadopsinya tatanan kehidupan sekuler, sistem politik demokrasi, sistem ekonomi kapitalisme, dan sistem sosial liberalisme,” ungkapnya kepada MNews, Senin (13-7-2026).
Ia memberikan contoh problem negara itu semisal rusaknya moralitas pejabat (yang tecermin dalam skandal mega korupsi, politik transaksional), krisis tata kelola sumber daya alam dan kerusakan ekologis, kemiskinan masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi, krisis energi dan ketahanan energi, dan krisis moneter.
Problem ini, lanjutnya, memunculkan keinginan para intelektual untuk melakukan perubahan dengan memperbaiki demokrasi, memperkuat demokrasi, serta mengembalikan spirit demokrasi. Meski demikian, Siti tidak sependapat jika perubahan yang dilakukan hanya dengan memperbaiki demokrasi. ”Perubahan seperti ini justru membawa luka baru dan keterpurukan yang lebih dalam. Menghadirkan demokrasi dalam menyelesaikan masalah hanya akan memutar masalah, bukan menyelesaikan masalah,” cetusnya.
Antroposentrisme
Menurut Siti, konsep sekulerisme, demokrasi, dan nation-state, adalah hasil revolusi pemikiran Barat yang menganggap manusia sebagai sentral pengaturan hidup bersama (antroposentrisme). “Mereka beranggapan Tuhan tidak layak untuk mengatur dunia,” tandasnya.
Ia melanjutkan, konsep demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk manusia. ”Dari manusia maknanya sumber pengaturan/kedaulatan adalah manusia. Oleh manusia bermakna pelaksana pengaturan adalah manusia. Untuk manusia bermakna aturan memberi manfaat bagi manusia,” jelasnya.
Siti menjelaskan, sistem bernegara demokrasi gagal menciptakan pilar ketiga, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan kehidupan bersama, karena adanya pilar pertama dan salah asumsi dalam pilar kedua.
Ia menjelaskan, kedaulatan sebagai pilar pertama adalah kewenangan tertinggi untuk menetapkan standar baik-buruk, benar-salah, terpuji-tercela (standar pengaturan). “Agar standar itu adil, harmonis dan manusiawi, maka pihak yang berdaulat harus memiliki tiga kriteria, yakni independen (tidak tergantung kepada yang lain), netral (tidak punya kepentingan pribadi), tahu persis karakteristik dan kebutuhan pihak yang akan diatur,” urainya.
Menurutnya, manusia tidak memenuhi syarat untuk memegang kedaulatan karena tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. “Mustahil manusia berdaulat. Islam menempatkan kedaulatan itu ada di tangan Allah, Zat yang independen, tidak punya kepentingan pribadi dan Maha Tahu,” tegasnya.
Selain itu, kata Siti, proses pengambilan keputusan dalam demokrasi sumber hukumnya adalah manusia kemudian diolah oleh penguasa (yang dianggap netral) hingga melahirkan konstitusi. ”Ini artinya suara manusia sama dengan suara Tuhan,” simpulnya.
Hukum yang dilahirkan pun tidak bisa disebut hukum Islam, ucapnya, ketka sumber hukumnya adalah manusia. ”Dalam Islam, sumber hukumnya Al-Quran dan Sunah, bukan suara manusia. Mujtahid adalah orang yang berhak menggali hukum sehingga lahir hukum syarak. Khalifah mengadopsi hukum syarak menjadi konstitusi atau UU Islam,” bebernya.
Dengan demikian, sambungnya, sistem politik Islam itu khas dan unik. “Bukan teokrasi yang cenderung otoriter dan bukan demokrasi yang menjadikan sentral pada manusia,” pungkasnya. [MNews/IA]
