[Kabar] Aktivis: Listrik Wajib Dikelola dengan Orientasi Kemaslahatan Umat

Muslimah News, NASIONAL – Blackout (pemadaman listrik) Sumatra adalah kejadian pemadaman listrik total yang meluas di Pulau Sumatra. Mengkritisi adanya blackout Sumatra dan pemadaman bergilir di Jawa, aktivis dakwah nasional Ir. Ratu Erma Rachmayanti menyampaikan, apa pun penyebabnya, blackout adalah keburukan yang tidak diharapkan siapa pun dan kapan pun. “Listrik dalam Islam adalah layanan publik berbasis kepemilikan umum yang wajib dikelola negara secara adil, andal, berkelanjutan, dan tunduk pada orientasi kemaslahatan umat, bukan paradigma kapitalistik yang hanya mengejar keuntungan,” ucapnya dalam Bincang Hangat Tokoh Muslimah: “Listrik Bukan Komoditas: Mengakhiri Blackout dan Tarif Mahal dengan Islam Kafah”, Jumat (12-6-2026).

Menurutnya, secara teknis, blackout bisa terjadi karena masalah pada sistem kelistrikan, seperti gangguan transmisi, pembangkit trip, proteksi gagal, salah perencanaan kapasitas, kesalahan operator, salah setting relay, kesalahan pemeliharaan, atau terjadi bencana. “Pasalnya, listrik adalah hajat vital publik. Kebutuhan dasar kolektif untuk berlangsungnya layanan kehidupan individu dan publik, yakni untuk rumah tangga, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan lain-lain. Jika terjadi blackout pasti akan merugikan banyak pihak dari berbagai lapisan dan aspek kehidupan. Negara tampaknya gagal menyediakan listrik yang bisa diakses rakyat dengan mudah dan murah,” paparnya.

Ia mengungkapkan, pengelolaan listrik tidak boleh diserahkan kepada swasta, harus dikelola langsung negara dan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat. “Dengan sumber daya alam yang melimpah di negeri ini, seharusnya pemerintah bisa memberikan layanan listrik secara gratis karena energi listrik dapat diperoleh dari minyak bumi maupun barang tambang lainnya. Minyak bumi maupun barang tambang adalah hak publik yang haram diprivatisasi oleh pihak mana pun. Oleh karena itu, ketersediaan listrik, layanan yang berkualitas, keterjangkauan, pembangkit listrik memadai, cadangan energi, jaringan transmisi, mitigasi gangguan, dan bencana adalah tanggung jawab penuh negara dan tidak boleh ada intervensi asing,” terangnya.

Pemenuhan ketersediaan listrik berkualitas dan gratis, imbuhnya, tidak akan dapat diwujudkan dengan tata kelola kapitalisme. “Hanya dengan tata kelola Islam, hal tersebut dapat diwujudkan. Sistem Islam yang diterapkan secara paripurna dalam bingkai negara akan mengakhiri dominasi kapitalisme dalam menciptakan kesengsaraan sistemis. Untuk mewujudkan sistem Islam kafah harus ada upaya untuk mendakwahkannya agar umat Islam mau kembali kepada sistem Islam kafah. Di situlah amanah kita bersama untuk mengupayakannya,” pungkasnya. [MNews/IK]