Muslimah News, FOKUS — Fenomena prostitusi anak kembali mengemuka ke ruang publik setelah beredarnya video viral pada April 2026. Video tersebut diduga merekam praktik eksploitasi seksual anak di kawasan Lokasari, Mangga Besar, Jakarta Barat. Bahkan, video tersebut juga disebut-sebut direkam oleh seorang warga negara Jepang, sehingga menambah daftar hitam praktik kejahatan seksual terhadap anak lintas negara. Kasus ini menegaskan bahwa prostitusi anak bukan sekadar persoalan kriminalitas, melainkan problem struktural yang mengakar hingga membiarkan anak-anak menjadi komoditas haram.
Sisi Gelap Sistem Sekuler Kapitalisme
Eksploitasi seksual anak telah berkembang menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di tingkat global, regional, maupun nasional. Laporan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) pada 2024 mencatat jutaan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan berbagai kawasan lain. Secara khusus, Indonesia menempati posisi mengerikan dengan 1.450.403 laporan eksploitasi seksual anak.
Temuan tersebut diperkuat oleh data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengidentifikasi sekitar 24.000 anak berusia 10–18 tahun terjerat praktik prostitusi anak, dengan nilai transaksi mencapai Rp127 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak bukan sekadar tindak kriminal individual, melainkan bagian dari jaringan ekonomi gelap yang terorganisir.
PPATK menekankan bahwa anak-anak merupakan kelompok paling rentan untuk menjadi korban eksploitasi seksual. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, tetapi juga melibatkan jaringan lintas batas dengan orientasi finansial, mencakup negara-negara di Asia Tenggara, Jepang, Selandia Baru, hingga kawasan Pasifik. Untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut, PPATK menerapkan pendekatan “follow the money”, yakni menelusuri aliran dana yang terkait dengan praktik eksploitasi seksual anak. Strategi ini dipandang krusial karena dimensi finansial merupakan hal yang melekat dengan praktik kejahatan keji tersebut. (PPATK, 2-10-2025)
Dalam sistem sekuler kapitalisme, logika produksi bertumpu pada permintaan pasar dan keuntungan materi. Prinsip halal-haram, moralitas, apalagi kepatuhan terhadap hukum Islam (syariat Islam) tidak akan menjadi pertimbangan. Selama ada konsumen yang menginginkan, maka apa pun akan diproduksi, termasuk prostitusi anak. Prinsip ini mendorong siapa pun yang ingin meraih materi secara instan dan haram untuk menempuh segala cara, bahkan rela menggadaikan nurani serta nilai kemanusiaan dengan menjadikan anak sebagai objek seksual bernilai cuan.
Prostitusi tumbuh subur karena sistem ini tidak mengenal batas etika sebagai manusia, hanya mengenal untung-rugi. Anak dijadikan komoditas layaknya barang dagangan yang dijajakan dengan harga yang disepakati. Dalam dunia bisnis kotor seperti prostitusi, anak dihargai sesuai kesempurnaan fisiknya, sebagaimana jika seseorang membeli barang dengan kualitas terbaik. Betapa miris masa depan generasi ketika mereka terancam prostitusi. Haknya terampas, kehormatannya tergadai demi pikiran-pikiran bejat para penjaja syahwat.
Dalam sistem sekuler kapitalisme pula, eksploitasi seksual ibarat siklus berulang yang tidak ada akhirnya. Kasus-kasus besar seperti Jeffrey Epstein di AS menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak bisa dijadikan “industri gelap” yang melibatkan jaringan elite, uang, dan kekuasaan.
Kapitalisme menanamkan standar bahwa kebahagiaan diraih dengan merasakan kenikmatan fisik sebesar-besarnya. Akibatnya, manusia kehilangan kendali moral dan spiritual, serta menjadi liar dalam memenuhi naluri seksual. Karena tidak ada tuntunan agama, pemenuhan nafsu tidak dibatasi pada pasangan sah dalam pernikahan, tetapi bisa menyasar sesama jenis, anak-anak, bahkan binatang. Inilah yang disebut rusaknya peradaban akibat kebebasan perilaku.
Faktor Kerentanan Anak terhadap Eksploitasi Seksual
Selain dipandang sebagai komoditas, ada empat faktor yang melingkupi mengapa anak sangat rentan menjadi korban eksploitasi seksual, di antaranya sebagai berikut:
Pertama, kemiskinan. Kapitalisme tidak hanya melahirkan kesenjangan, tetapi juga menciptakan kemiskinan struktural. Keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan kerap menghadapi tekanan ekonomi. Hal itu memaksa mereka mengorbankan aspek penting seperti pendidikan dan kesejahteraan anak sekadar untuk bertahan hidup. Tidak jarang, mereka masuk ke lingkaran prostitusi atau eksploitasi online demi keuntungan materi.
Selain itu, kemiskinan juga berpengaruh pada ketidakstabilan fisik dan mental anggota keluarga. Orang tua terpaksa bekerja keras memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga waktu mereka dalam mendidik, mengasuh, serta mengawasi anak menjadi berkurang. Akibatnya, anak kurang pengawasan dan berpotensi salah pergaulan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan pintu masuk bagi kejahatan yang merampas masa depan generasi muda. Anak-anak yang seharusnya dilindungi justru dijadikan objek transaksi.
Kedua, kurangnya akses pendidikan. Terbatasnya akses pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan membuat anak lebih berisiko mengalami eksploitasi seksual. Mereka tidak memiliki pengetahuan digital atau keterampilan untuk melindungi diri dari kejahatan online seperti grooming, sextortion (pemerasan dengan ancaman menyakiti, mempermalukan, atau merugikan korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku), atau perdagangan konten seksual.
Selain itu, anak yang putus sekolah juga berdampak pada kurangnya pengawasan orang tua, sehingga mereka lebih mudah direkrut oleh jaringan prostitusi anak. Tanpa pendidikan, anak tidak memiliki bekal untuk mengenali tanda-tanda eksploitasi atau melawan tekanan dari pelaku kejahatan seksual. Sedangkan, pendidikan sejatinya memberi ruang aman bagi anak untuk beraktivitas secara positif, sehingga mengurangi waktu luang yang rawan dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengeksploitasi mereka.
Ketiga, lingkungan yang tidak memberi rasa aman. Lingkungan yang dimaksud adalah ruang tumbuh anak di luar keluarga, termasuk masyarakat, sistem pendidikan, dan negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung utama generasi.
Keempat, sistem sanksi yang lemah memungkinkan celah kejahatan dan eksploitasi seksual anak kian marak. Sanksi yang diberikan kebanyakan tidak memberi efek jera bagi pelaku. Bahkan, terkadang vonis hukum terhambat oleh standar “anak di bawah umur” dalam kacamata hukum positif hari ini. Padahal, “anak di bawah umur” yang dimaksud sejatinya sudah akil balig yang dapat menanggung sanksi akibat perbuatannya sendiri.
Negara yang menganut sistem kapitalisme telah gagal hadir sebagai pengurus rakyat. Kasus dugaan prostitusi anak di Lokasari baru mendapat atensi setelah videonya viral. Respon negara selalu reaktif, bukan preventif. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku eksploitasi seksual selama ini pun tidak tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Padahal, tugas utama negara adalah memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya, terutama anak-anak.
Dengan demikian, solusi atas fenomena ini tidak cukup hanya berupa penindakan kuratif terhadap kasus per kasus. Yang dibutuhkan adalah langkah preventif sekaligus perubahan paradigma sistemis, yakni meninggalkan sistem sekuler kapitalisme yang menjajakan gaya hidup hedonis-permisif, menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi, serta merusak generasi dengan menyingkirkan agama (Islam) sebagai aturan kehidupan.
Selanjutnya, perlu dibangun sistem hakiki yang berlandaskan kepribadian dan akhlak mulia, keadilan, serta perlindungan terhadap generasi muda. Tanpa perubahan mendasar, prostitusi anak akan terus berulang sebagai tragedi sosial yang menghancurkan masa depan generasi.
Sistem Islam sebagai Solusi Fundamental
Islam hadir dengan seperangkat aturan yang komprehensif, mencakup aspek akidah, syariat, dan sistem negara, sehingga mampu menutup celah terjadinya kejahatan seksual. Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya karena ia merupakan pemberian Allah. Karunia yang mahal ini adalah amanah yang wajib dijaga dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak.
Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain.
Dalam pandangan Islam, pemenuhan naluri seksual (gharizah nau’) bukan sekadar kenikmatan, tetapi penjaga eksistensi peradaban manusia. Islam secara tegas mengharamkan zina dan seluruh jalan yang mendekatkan kepadanya. Larangan ini bersifat mutlak, sebagaimana firman Allah Swt..
وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al-Isra’ [17]: 32).
Islam membatasi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanya melalui pernikahan. Setiap bentuk hubungan lawan jenis di luar dua cara tersebut ditetapkan sebagai dosa besar yang layak diganjar hukuman berat.
Adapun interaksi lain yang merupakan manifestasi naluri melestarikan jenis manusia (gharizah an-nau‘), seperti hubungan antara ayah, ibu, anak, saudara, paman, atau bibi, dibolehkan sebagai silaturahim antarmahram. Islam juga membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan berbagai aktivitas sosial, seperti perdagangan, pertanian, industri, menghadiri kajian keilmuan, salat berjamaah, hingga mengemban dakwah.
Islam melarang siapa pun, baik perempuan atau laki-laki, melakukan pelanggaran dari syariat yang khas dalam mengatur hubungan lawan jenis. Islam telah menetapkan hukum Islam tertentu yang berkenaan dengan hal ini yang dikutip dari kitab An-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam (hlm.36-43) yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, di antaranya sebagai berikut:
Pertama, perintah menundukkan pandangan. Allah Taala berfirman,
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS An-Nuur [24]: 30).
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
“Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya….” (QS An-Nuur [24]: 31).
Kedua, perintah bagi perempuan mengenakan pakaian secara sempurna, yakni pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, termasuk anak-anak. Sejak usia dini anak perempuan sudah diajarkan batasan aurat dan pakaian yang syar’i, sehingga mereka akan terbiasa menutup aurat dengan pakaian yang disyariatkan ketika berada di luar rumah. Allah Taala berfirman, “Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. (QS Al-Ahzâb [33]: 59).
Ketiga, melarang seorang perempuan melakukan safar (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama perjalanan sehari semalam, kecuali jika disertai dengan mahramnya. Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam, kecuali jika disertai mahramnya.” (HR Muslim).
Keempat, larangan bagi laki-laki dan perempuan melakukan khalwat (berduaan tanpa mahram) dan ikhtilat (campur baur nonmahram tanpa hajat yang dibenarkan syariat). Pun dengan anak-anak juga diajarkan siapa saja mahram mereka dan batasan pergaulan serta interaksi dengan lawan jenis.
Dengan prinsip ini, tidak ada ruang bagi prostitusi dalam bentuk apa pun, terlebih yang melibatkan anak-anak. Prostitusi anak tidak hanya dianggap kejahatan sosial, tetapi juga pelanggaran syariat yang berat. Namun, jika masih terdapat pelanggaran, Islam menetapkan sanksi hukum yang tegas atas para pelaku.
Sebagai contoh, perbuatan zina dikategorikan sebagai hudud yang sanksinya ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya, “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.” (QS An-Nuur [24]: 2).
Sebagian ulama menyatakan bahwa had bagi pezina laki-laki dan perempuan adalah seratus kali jilidan (cambukan); baik bagi pezina muhshan (sudah menikah) maupun yang ghairu muhshan (belum menikah).
Adapun sanksi bagi pelaku prostitusi atau eksploitasi anak dikategorikan sebagai takzir, yaitu sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada khalifah atau hakim (kadi). Jika merujuk kitab Nizham al-Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat yang ditulis Syekh Abdurahman al-Maliki (hlm.236), kasus prostitusi dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri). Sanksinya dapat berupa hukuman penjara, jilid, pengusiran, bahkan hukuman maksimal.
Dalam konsep politik Islam, negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai). Sistem ekonomi Islam memastikan bahwa negara bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, kemiskinan tidak lagi menjadi pintu masuk bagi eksploitasi seksual. Islam menempatkan nafkah sebagai kewajiban laki-laki, sementara negara hadir sebagai penjamin kesejahteraan publik.
Dengan mekanisme ini, anak-anak terlindungi dari jeratan prostitusi yang lahir dari tekanan ekonomi. Melalui penerapan sistem Islam secara kafah, prostitusi anak dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. [MNews/CJ-NA]
