Persatuan Negeri Muslim Adalah Kewajiban, Bukan Pilihan!

Persatuan Negeri Muslim Adalah Kewajiban, Bukan Pilihan!

Muslimah News, FOKUS — Presiden Iran Masoud Pezeshkian meyakini bahwa jika dunia Islam bersatu, Entitas Zion*s tidak akan berani menyerang negeri-negeri Islam. Pernyataan itu disampaikan saat ia menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi di Teheran, Ahad (17-5-2026).

Pezeshkian menegaskan bahwa Iran ingin membangun hubungan yang tulus dan berkelanjutan dengan negeri-negeri Islam di kawasan, khususnya dengan negara tetangga di Teluk Persia. Namun menurutnya, Amerika Serikat (AS) dan Zion*s Yahudi selama ini terus berupaya memecah belah negara-negara Islam melalui proyek-proyek yang menimbulkan ketidakpercayaan satu sama lain.

Sebelumnya, Iran meluncurkan serangan ke pangkalan militer AS yang tersebar di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain karena Iran melihat negara-negara tersebut menjadi pusat operasi dan proyeksi kekuatan militer AS di Timur Tengah. Iran menuding negara-negara tersebut memberikan izin bagi AS untuk memfasilitasi serangan ke wilayahnya akhir Februari lalu.

Namun, pada awal Maret 2026, Iran menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tersebut dan menyatakan tidak akan menargetkan serangan ke wilayah itu, kecuali jika wilayah tersebut dijadikan batu loncatan untuk menyerang Iran. Iran berupaya menjaga hubungan persahabatan dengan negara-negara Teluk sebagai tetangga yang baik, serta memilih diplomasi dibandingkan konfrontasi.

Mengubah Peta Kekuatan

Iran secara aktif sedang berupaya mengubah peta kekuatan di Timur Tengah melalui strategi asimetris, perang proksi, dan diplomasi regional. Ambisi utamanya adalah melawan hegemoni AS dan Zion*s Yahudi. Strategi asimetris ditempuh Iran dengan mengandalkan persenjataan yang relatif murah, tetapi efektif seperti drone kamikaze dan rudal balistik, untuk menembus sistem pertahanan musuh. Iran juga mampu menekan ekonomi global dengan menguasai Selat Hormuz

Selain itu, Iran membangun jaringan proksi dengan mendanai, mempersenjatai, dan melatih berbagai kelompok milisi di berbagai wilayah, seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi di Suriah. Manuver Iran ini menunjukkan bahwa Iran bukan negara yang bisa ditekan oleh AS dan Zion*s.

Ajakan Presiden Iran agar negara-negara Teluk bersatu merupakan strategi diplomasi untuk memecah aliansi Barat-Arab, mengamankan rezim dari serangan luar, dan mengukuhkan posisi Teheran sebagai kekuatan utama di Timur Tengah. Sentimen publik di negara-negara Teluk yang sangat menentang genosida Zion*s di Palestina memberi Teheran momentum politik untuk mengampanyekan “persatuan muslim” melawan ancaman Zion*s. Iran ingin menciptakan sistem keamanan regional tanpa campur tangan asing. Jika negara-negara Teluk bersatu dengan Iran, urgensi keberadaan pangkalan militer AS di kawasan tersebut akan melemah.

Namun, negara-negara Teluk tetap skeptis karena Iran belum menghentikan dukungan dana dan senjata bagi milisi “Poros Perlawanan” yang kerap mengancam stabilitas internal. Mereka khawatir persatuan yang ditawarkan Iran hanyalah kedok untuk mendominasi kawasan secara politik dan militer dengan keunggulan rudal dan drone. Di sisi lain, negara-negara Teluk masih terikat pada Barat, bergantung pada sistem persenjataan, intelijen, dan investasi ekonomi, khususnya dari Amerika.

Di sisi lain, AS tidak akan pernah membiarkan sekutunya bekerja sama dengan Iran. Ancaman Trump baru-baru ini untuk menyerang Oman jika berkolaborasi dengan Iran dalam menguasai Selat Hormuz menjadi bukti nyata.

Nasionalisme Penghalang Persatuan

Ajakan Iran untuk menyatukan dunia Islam bukan kali ini saja. Sebelumnya, pada April 2025 Presiden Pezeshkian juga mengajak Arab Saudi dan negara-negara Islam lain untuk bersatu. Negara-negara Teluk yang tergabung dalam GCC (Dewan Kerja Sama Teluk) yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman tidak menolak ajakan Iran karena memiliki kepentingan ekonomi serta stabilitas Selat Hormuz.

Meski demikian, baik Iran maupun GCC tidak menjadikan Ideologi Islam sebagai ikatan persatuan, melainkan kepentingan pragmatis. Walaupun mengklaim sebagai negara berbasis Islam, negara-negara tersebut tetaplah negara yang berbasis nation-state. Persatuan yang dirancang demi mengamankan kepentingan wilayah masing-masing. Mereka tidak peduli terhadap kondisi umat Islam. Diamnya para penguasa terhadap genosida di Gaza, serangan ke Iran dan Lebanon, serta penyiksaan terhadap aktivis GSF (Global Sumut Flotilla) membuktikan hal itu.

Nasionalisme berbasis nation-state dirancang penjajah untuk memecah belah dunia Islam. Sejak kekalahan Utsmani dalam Perang Dunia I, lahirlah negara bangsa di Timur Tengah atas dasar nasionalisme. Akibatnya, kaum muslim lebih terikat pada bangsa masing-masing daripada pada Islam. Serangan ke Palestina, Iran, dan Lebanon dianggap persoalan negara, bukan persoalan umat. Kepedulian muncul hanya jika menyangkut kepentingan atau ancaman terhadap negara sendiri.

Lebih menyedihkan, negara-negara Teluk justru mengizinkan pangkalan militer AS berdiri di wilayah mereka. Hanya Oman yang tidak memiliki pangkalan permanen. Dari pangkalan itu, Amerika menyerang negeri-negeri Islam, bahkan membuka ruang udara bagi pesawat tempur dan drone AS serta Zion*s untuk membombardir negeri Islam.

Para penguasa tunduk pada instruksi Amerika karena takut kehilangan kekuasaan. Akibatnya, AS dan Zion*s leluasa menyerang negeri Islam satu per satu—sesuatu yang sulit dilakukan jika umat Islam bersatu. Para penguasa seharusnya ingat pesan Rasulullah saw. dalam khotbah wadak agar menjaga harta, darah, dan kehormatan kaum muslim. Inilah kelemahan mendasar negara bangsa yang memecah belah umat, melemahkan kekuatan, dan membuat mereka mudah dipermainkan oleh negara adidaya.

Wajib Bersatu

Dalam pandangan Islam, seluruh negeri muslim di dunia ini merupakan satu wilayah. Dalam kitab Nizham al-Hukmi fi al-Islam subbab “Kesatuan Khilafah” disebutkan, “Kaum muslim di seluruh dunia wajib memiliki hanya satu negara Khilafah. Mereka juga harus memiliki hanya seorang khalifah, tidak lebih. Secara syar’i, haram bagi kaum muslim memiliki lebih dari satu negara dan lebih dari satu khalifah. Wajib pula menjadikan sistem pemerintahan Khilafah dengan sistem kesatuan serta mengharamkan sistem federasi.”

Rasulullah saw. mengingatkan bahwa sesama muslim bersaudara seperti satu tubuh. “Perumpamaan kaum mukmin dalam cinta dan kasih sayang mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh terjaga (tidak bisa tidur) dan merasakan demam.” (HR Muslim).

Rasulullah juga bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Janganlah ia menzalimi dan menyerahkan saudaranya (kepada musuh).” (HR Bukhari).

Membiarkan sesama muslim ditindas adalah dosa dan mengundang ancaman Allah Swt. berupa bencana besar. Allah Taala berfirman, “Orang-orang kafir itu, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kalian (kaum muslim) tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (QS Al-Anfal [8]: 73).

Imam Ath-Thabari menjelaskan bahwa kalimat “tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan itu” bermakna tidak memberikan pertolongan. Padahal, Allah Swt. telah memerintahkan untuk menolong kaum mukmin yang meminta pertolongan. “Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan (pembelaan) agama, kalian wajib memberikan pertolongan.” (QS Al-Anfal [8]: 72).

Oleh karena itu, sikap para penguasa negeri Islam yang menjadikan nasionalisme sebagai dasar bernegara bertolak belakang dengan ajaran Islam. Rasulullah saw. Bersabda, “Tidak termasuk golongan kami orang yang menyerukan asabiah. Tidak termasuk golong kami orang yang berperang atas dasar asabiah. Tidak termasuk golongan kami orang yang mati di atas dasar asabiah.” (HR Abu Dawud).

Seharusnya para penguasa muslim bersikap tegas untuk tidak bekerja sama dengan negara-negara penjajah, seperti dalam Abraham Accord atauBoP (Dewan Perdamaian), termasuk menyediakan wilayahnya sebagai pangkalan militer AS. Islam melarang penguasa muslim menyewakan bandara, pelabuhan, wilayah udara, jalur air, dan sejenisnya kepada kaum kafir, terlebih kafir harbi seperti AS dan Zion*s yang jelas memerangi Islam. Allah Taala berfirman,

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

”Dan Allah sekali-kali tidak pernah akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisa [4]: 141).

Sebaliknya penguasa muslim wajib memerangi orang-orang kafir itu. Sayangnya, sikap asabiah yang bersemayam di dada para penguasa muslim itu telah meracuni pemikirannya sehingga rela meninggalkan tuntunan agama dalam bernegara, dan mengambil arahan Barat sebagai panduan. Oleh karena itu, umat Islam wajib menyadari bahwa nasionalisme adalah racun yang harus ditinggalkan, dan bahwa umat Islam adalah satu kesatuan dengan akidah dan syariat yang sama.

Umat Islam laksana satu tubuh, tetapi kesatuan itu hanya akan terwujud ketika ada yang menyatukannya dalam satu negara, yaitu Daulah Khilafah. Negara adidaya global berlandaskan akidah Islam ini akan menyatukan umat di seluruh dunia, serta menyelamatkan Palestina dan negeri-negeri muslim yang tertindas melalui jihad fisabilillah. Di sinilah urgensi umat Islam wajib bersatu di bawah satu kepemimpinan Islam.

Khilafah Wajib Ditegakkan

Kewajiban menegakkan Khilafah didasarkan pada Al-Qur’an, Sunah, dan ijmak sahabat, dengan perintah yang tegas. Al-Qur’an memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin/khalifah. Di antara ayat yang berbicara tentang wajibnya mengangkat seorang khalifah adalah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

‟Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ululamri di antara kalian.” (QS An-Nisa [4]: 59).

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menaati ululamri. Di sisi lain, Allah tidak pernah memerintahkan taat kepada yang tidak ada. Oleh karenanya, berdasarkan dalalah al-iltizam, perintah menaati ululamri pun merupakan perintah mewujudkannya sehingga kewajiban tersebut terlaksana. Ayat tersebut juga mengandung petunjuk (dalalah), keberadaan ululamri adalah wajib dan wajib pula mengadakan ululamri (khalifah) dan sistem syar’i-nya (Khilafah). Adanya ululamri memiliki konsekuensi tegaknya hukum syarak, dan diam tidak mewujudkan ululamri membawa konsekuensi lenyapnya hukum syarak.

Terkait kewajiban menegakkan Khilafah, Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat maka dia mati dalam keadaan jahiliah.” (HR Muslim).

Hadis ini menunjukkan yang wajib itu adalah adanya baiat di pundak kaum muslim, bukan aktivitas membaiatnya. Baiat akan ada di pundak kaum muslim jika ada khalifah yang memimpin Khilafah. Jika khalifahnya belum tegak, ia wajib untuk ditegakkan.

Jika kekhalifahan tegak, khalifah hanya akan mengadopsi dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam pemerintahannya. Syariat mewajibkan agar seluruh kaum muslim yang berada di bawah pemerintahannya menaati perintah Khalifah. Kiai Rokhmat S. Labib saat menjelaskan tafsir surah An-Nisa ayat 59 berkenaan dengan ululamri menerangkan bahwa ululamri adalah umara atau khulafa, yang menurut Ibnu ’Athiyah dan Al-Qurthubi ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama ini lebih tepat karena jika dikaitkan dengan asbabunnuzul ayat tersebut turun berkenaan dengan komandan pasukan.

Objek pembahasan ayat ini tidak terlepas dari kepemimpinan, dan kepemimpinan tertinggi dalam Islam adalah khalifah. Rasulullah saw. bersabda, ”Mendengar dan taat terhadap seorang (pemimpin) muslim adalah wajib, baik dalam perkara yang disenangi atau dibenci selama tidak diperintah untuk maksiat. Apabila diperintah untuk maksiat maka tidak boleh mendengar dan taat.” (HR Bukhari).

Dalam surah Al-Maidah ayat 49, Allah Taala menyeru Rasulullah memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan. Seruan ini juga berlaku untuk umatnya sehingga kaum muslim wajib mewujudkan seorang penguasa setelah Rasulullah saw. untuk memutuskan perkara sesuai wahyu Allah.

Perintah dalam ayat ini bersifat tegas karena objek seruannya adalah kewajiban. Hakim yang memutuskan perkara di tengah umat Islam setelah wafatnya Rasulullah adalah khalifah, dengan sistem pemerintahan Khilafah. Oleh karena itu, negeri-negeri muslim harus memiliki visi menyatukan umat di bawah Khilafah.

Bersatu di bawah satu kepemimpinan Islam adalah kewajiban, bukan pilihan. Kesatuan ini akan menjadikan kekuatan militer besar, posisi geostrategis, serta sumber daya alam dan manusia melimpah dapat dimanfaatkan untuk mendukung jihad di bawah komando khalifah untuk melawan penjajah dan menebar kebaikan di seluruh dunia. [MNews/IA-CJ]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *