Muslimah News, FOKUS — Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 kembali menjadi sorotan dunia setelah penyelenggara merilis pernyataan pada Jumat (22-5-2026) mengenai perlakuan brutal militer Zion*s terhadap relawan kemanusiaan. Laporan itu menyebutkan sedikitnya 15 kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, penembakan dengan peluru karet dari jarak dekat, serta puluhan relawan yang mengalami patah tulang.
Kesaksian para aktivis warga negara Indonesia (WNI) yang ikut dalam misi ini kian memperkuat gambaran kekejaman tersebut. Usai dibebaskan, mereka mengaku dipukuli, disetrum, hingga diteriaki sebagai teroris. Perlakuan kasar ini tidak hanya menimpa relawan dari Indonesia, tetapi juga warga negara lain. Pemerintah Kanada menyatakan telah menerima informasi rinci mengenai “perlakuan mengerikan” terhadap warganya, sementara Jerman dan Spanyol mengonfirmasi sejumlah warga mereka mengalami cedera.
Zion*s Mengganggu, Barat Membisu
Peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran, melainkan bagian dari pola sistematis untuk menakut-nakuti siapa saja yang berani membela Palestina. Dukungan politik dan perlindungan terhadap Zion*s membuat impunitas terus berulang, sehingga pelanggaran aturan perang menjadi hal yang seolah lumrah. Membisunya Barat juga mengindikasikan pembenaran terhadap kekejian Zion*s melebihi batas kewajaran untuk disebut sebagai manusia.
Gangguan dan hambatan yang dilakukan Zion*s dinormalisasi oleh Barat dan para penguasa negeri muslim di sekitar Gaza, yang memilih diam di tengah genosida dan kelaparan parah. Kejahatan yang menimpa relawan GSF 2.0 bukan sekadar insiden biasa, melainkan bagian dari kolonialisme Zion*s yang didukung oleh Barat.
Zion*s menikmati impunitas yang membuatnya cenderung bertindak represif. Hal ini terjadi karena hukum internasional tidak netral, melainkan dipengaruhi kepentingan negara besar. Akibatnya, lahir ketimpangan kekuatan, lemahnya pertanggungjawaban, dan perlindungan politik global terhadap Zion*s. Selama standar ganda ini berlangsung, pelanggaran aturan perang akan selalu dibiarkan.
Dukungan dan perlindungan inilah yang membuat impunitas Zion*s terus terjadi sehingga melahirkan arogansi tanpa batas, tidak punya rasa takut, dan bebal. Di sisi lain, keberadaan hukum internasional tidak banyak berpengaruh. Dalam hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Jenis-jenis perbuatan yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, pemenjaraan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan berdasarkan politik, ras, atau agama, penghilangan paksa, dan apartheid.
Dari penjelasan tersebut, kejahatan dan kekejian Zion*s telah memenuhi unsur pidana kelas berat. Namun, hukum itu tidak berlaku bagi Zion*s karena impunitas mereka dilegitimasi dan dianulir dengan dalih pembelaan diri, serta mendapat dukungan dan perlindungan dari Barat, khususnya AS.
Penggunaan pasal dalam hukum internasional ini akan berbeda ceritanya jika pelaku kejahatan adalah seorang muslim. Barat akan menarasikan dan mencitraburukkan Islam dengan memanfaatkan kejahatan pelaku dengan identitas muslimnya. Sejarah menunjukkan hukum internasional sering digunakan untuk mengokohkan dominasi Barat dan sekutu Zion*s, sekaligus melemahkan posisi kaum muslim.
Tamparan bagi Penguasa Muslim
Namun, hal yang lebih menyakitkan lagi adalah diamnya penguasa muslim yang seharusnya menjadi pelindung umat. Mereka memilih bungkam di hadapan kezaliman, seakan tidak peduli bahwa saudara-saudara muslim mereka di Gaza sedang menghadapi genosida yang sistematis. Sikap ini memperlihatkan betapa jauhnya mereka dari amanah sebagai pemimpin yang seharusnya menjadi pelindung umat dan membebaskan mereka dari kolonialisme Zion*s dan imperialisme Barat.
Sementara itu, kaum muslim Palestina terus hidup dalam penderitaan yang tiada akhir. Kelaparan, keterbatasan akses kesehatan, dan kehancuran infrastruktur menjadi pemandangan dan keseharian yang memilukan. Setiap hari, anak-anak, perempuan, dan orang tua harus berjuang sekadar untuk bertahan hidup di tengah blokade dan serangan militer. Tidakkah penderitaan muslim Palestina akan sangat berat pertanggungjawabannya kelak di akhirat ketika 2,15 miliar umat muslim sedunia gagal melindungi muslim Palestina dan menjaga kemuliaan Baitulmaqdis?
Keberlangsungan perilaku brutal dan sadis Zion*s bukan hanya mencerminkan kebiadaban mereka, tetapi juga menyingkap kelemahan dan ketakberdayaan para penguasa negeri muslim di hadapan kepentingan politik dan hegemoni Barat atas dunia Islam.
Menghukum Zion*s
Tidak ada kebijakan yang pantas untuk memberangus entitas penjajah Zion*s dari negeri Palestina kecuali dengan mengusir dan memeranginya sehingga tidak ada lagi kekejaman, pembantaian, pengusiran, dan kelaparan. Zion*s tidak mempan dinegosiasi dengan diplomasi.
Mereka berulang kali mengkhianati kesepakatan gencatan senjata. Mereka bebal dengan kritik, kecaman, bahkan umpatan dan kutukan yang disuarakan dunia internasional. Bagai buta dan tuli, Zion*s makin arogan dan brutal dengan berbagai tekanan politik yang menghujani. Mereka justru kian pongah dan menjadi-jadi karena di balik kekacauan yang dibuat, ada AS yang siap menjadi tameng dan pelindungnya. Oleh karena itu, menghadapi entitas problematik seperti Zion*s, kekacauan yang mereka timbulkan hanya dapat dihentikan dengan mengirim tentara dan mengalahkan mereka melalui peperangan.
Entitas Zion*s telah melakukan kejahatan paripurna terhadap rakyat Palestina. Genosida, perampasan tanah, blokade, dan penindasan sistematis adalah bukti nyata dari kebiadaban yang mereka lakukan. Karena itu, mereka layak untuk dihukum dengan cara diperangi.
Tidak hanya itu, tangan-tangan sekutu yang menopang keberadaan Zion*s, termasuk sistem internasional yang melindunginya, juga harus diputus. Sebab, selama sistem global yang lahir dari kapitalisme terus memberikan legitimasi dan perlindungan, kejahatan Zion*s akan tetap berlangsung tanpa henti.
Kenyataan ini menegaskan bahwa diplomasi dan hukum internasional tidak mampu menghentikan kebiadabannya. Islam menawarkan solusi hakiki, yaitu jihad dan Khilafah.
Jihad dan Khilafah Solusi Paripurna
Dalam perspektif Islam, jihad bukanlah ajang gagah-gagahan atau peperangan membabi buta sebagaimana dilakukan Zion*s. Justru, syariat Islam menegakkan hukum perang yang jelas dan tegas. Negara Islam memastikan bahwa dalam peperangan, keselamatan warga sipil, aktivis kemanusiaan, dan seluruh pihak yang tidak terlibat langsung tetap terjaga. Kehormatan mereka dilindungi, dan segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sipil dianggap sebagai kejahatan yang harus dihukum. Dengan demikian, perang dalam Islam bukanlah perebutan kekuasaan atau perampasan wilayah, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan menjaga martabat manusia.
Selain itu, jihad dalam Islam bertujuan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam Nizham al-Hukmi fi al-Islami (hlm. 379) menjelaskan bahwa Islam menjadikan jihad sebagai metode operasional (thariqah) untuk mengemban dakwah. Diperanginya orang-orang kafir dan musyrik adalah karena kekafiran mereka.
Allah Taala berfirman, “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan (tidak) pula kepada hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh dalam keadaan tunduk.” (QS At-Taubah [9]: 29).
Persoalan Palestina bukan sekadar krisis kemanusiaan. Akar masalah yang sesungguhnya adalah penjajahan. Selama penjajahan itu masih berlangsung, penderitaan rakyat Palestina tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, umat Islam dan para penguasa negeri-negeri muslim harus menyadari bahwa solusi hakiki dan syar’i hanyalah jihad dan Khilafah. Tanpa kesadaran ini, segala bentuk diplomasi atau bantuan kemanusiaan hanyalah solusi tambal sulam yang tidak menyentuh akar persoalan.
Solusi atas penjajahan Zion*s hanya satu, yakni perintah jihad yang dipimpin khalifah untuk memerangi mereka hingga tanah Palestina kembali ke pangkuan kaum muslim. Jihad dan Khilafah adalah dua paket solusi hakiki yang tidak dapat dipisahkan. Perintah jihad dengan mobilisasi pasukan kaum muslim hanya bisa terlaksana seutuhnya dengan peran khalifah, yakni kepala negara Islam yang memerintah dengan sistem Islam kafah (Khilafah).
Salah satu penghalang terbesar umat dalam melindungi dan menolong muslim Palestina ialah sekat imajiner bernama nation state (negara bangsa). Sekat penghancur persatuan umat inilah yang membuat Mesir, Lebanon, Arab Saudi, dan negeri-negeri muslim lainnya hanya bisa menonton pembantaian saudara muslim mereka selama puluhan tahun. Selain itu, kepentingan nasional negara bangsa telah membutakan hati dan pikiran para penguasa muslim yang seharusnya mampu membangkitkan tentara mereka melawan Zion*s.
Khilafah bukan sekadar konsep politik pemerintahan, melainkan kebutuhan mendesak dunia dan kewajiban syar’i bagi umat Islam. Dengan tegaknya Khilafah, setiap jengkal tanah Palestina dan seluruh negeri muslim lainnya akan terlindungi. Khilafah akan menjadi perisai yang menjaga umat dari segala bentuk agresi dan penjajahan.
Lebih dari itu, Khilafah akan mengakhiri berbagai kerusakan peradaban dunia yang lahir dari kapitalisme—sistem yang melahirkan ketidakadilan, eksploitasi, dan kehancuran moral. Dengan Khilafah, dunia akan kembali pada tatanan yang diridai Allah, agar keadilan, keamanan, dan kemuliaan umat benar-benar terwujud. [MNews/CJ-NA]
