Muslimah News, FOKUS — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tengah menyiapkan kebijakan penataan program studi (prodi). Sejumlah jurusan yang dinilai tidak lagi selaras dengan kebutuhan industri berpotensi ditutup atau dievaluasi ulang. Tujuannya untuk memastikan lulusan perguruan tinggi benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya pada sektor-sektor strategis yang menjadi fokus pembangunan nasional.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menjelaskan bahwa ke depan prodi akan diarahkan agar mendukung delapan sektor prioritas yaitu kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi industri, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi, serta maritim. Harapannya sektor-sektor ini tumbuh pesat dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Rencana ini mendapat respons dari banyak rektor. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Dr. Nazaruddin Malik menilai bahwa memandang pendidikan hanya dari kacamata link and match yang linier dengan industri adalah cara berpikir yang sangat pragmatis dan sempit. Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D. mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan strategis. Menurutnya, penutupan sebuah prodi bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut masa depan peradaban.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zuly Qodir lebih memilih melakukan penyesuaian kurikulum daripada menutup prodi. Penyesuaian kurikulum dianggap lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan bidang keilmuan tertentu. Rektor UGM Ova Emilia mengaku kampusnya rutin mengevaluasi program studi. Kampusnya terbuka untuk menutup, membuka, menggabungkan (merger), atau mentransformasi prodi.
Pendidikan, Komoditas Ekonomi
Penyelarasan jurusan dengan kebutuhan industri yang dirancang Kemdiktisaintek sejalan dengan politik ekonomi kapitalisme yaitu knowledge-based economy (KBE) yang digagas negara-negara maju anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). KBE mendudukkan ilmu pengetahuan sebagai komoditas ekonomi dan distandardisasi sesuai kebutuhan bisnis. Indonesia meratifikasi perjanjian WTO melalui UU 7/1994, yakni layanan pendidikan termasuk 12 sektor layanan dalam General Agreement on Trade in Service (GATS). Prinsipnya, seluruh penyelenggaraan pendidikan menyesuaikan tuntutan dunia kerja dan pasar tenaga kerja global.
Sejak krisis moneter 1998, negara tidak memiliki anggaran untuk perguruan tinggi. Solusinya, pemerintah menetapkan beberapa perguruan tinggi seperti UI, UGM, IPB, dan ITB menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) agar mudah mengejar status World Class University (WCU).
GBHN 1999—2004 dan UU 20/2003 memberikan amanat ”otonomi pengelolaan pendidikan” kepada sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Artinya, negara mengalihkan tanggung jawab pendidikan ke kampus dengan jargon otonomi. Meski BHMN berubah menjadi BHP (Badan Hukum Pendidikan), lalu PTN Badan Hukum (PTN-BH) hingga hari ini, semangatnya tetap sama, yakni negara hanya sebagai regulator.
Dengan PTN-BH, kampus memiliki beberapa hak. Pertama, bebas menetapkan kurikulum, membuka/menutup prodi, menentukan UKT, mengelola aset, serta bekerja sama dengan industri dalam dan luar negeri tanpa izin kementerian. Kedua, mengelola keuangan sendiri, membuka unit bisnis dan investasi. Ketiga, membangun laboratorium, mendatangkan tenaga pengajar asing, dan melakukan riset hilirisasi untuk mempercepat WCU. Keempat, membuka link and match dengan industri.
Hak-hak ini tidak lain adalah alat untuk mengejar status kampus WCU agar layak jual di pasar industri internasional. Salah satu syarat agar perguruan tinggi lolos WCU adalah lulusan harus cepat kerja dan disukai industri (employer reputation). Perguruan tinggi ibarat perusahaan, prodi ada kalau laku dijual. Standar ilmu mengacu kepada akreditasi internasional, serapan kerja, dan gaji lulusan. Prodi yang tidak relevan dan tidak laku di pasar internasional seperti Tafsir, Filsafat, serta Humaniora, dianggap tidak efisien dan berpotensi ditutup.
Kapitalisme mendudukkan kampus sebagai lahan yang menghasilkan uang dan tenaga kerja. Standar relevansi prodi adalah relevansi dengan kebutuhan pasar industri yang dikuasai oligarki. Prodi yang relevan berarti prodi yang dibutuhkan oligarki.
Akibatnya, perguruan tinggi berubah menjadi pabrik tenaga kerja untuk oligarki dan ranking internasional. Kebijakan Dikti 20 tahun terakhir—mulai dari BHMN, PTN-BH, Kampus Merdeka, hingga penutupan prodi—semuanya menundukkan kampus kepada pasar global. Selama pendidikan tunduk pada kapitalisme, selama itu pula ia menjadi budak industri. Ini sungguh berbeda dengan pendidikan dalam sistem Islam.
Paradigma Pendidikan Islam
Islam menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia. Hal ini tecermin dari wahyu pertama yang diturunkan Allah Taala, ”Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS Al-Alaq [96]: 1—5).
Motivasi mencari ilmu bertebaran dalam hadis Rasulullah ﷺ di antaranya, ”Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR Ibnu Majah).
Dalam Islam, negara berperan kuat dalam memastikan setiap individu memperoleh ilmu. Kemandirian dan visi negara menjadi kunci dalam menguasai ilmu pengetahuan serta merancang sistem pendidikan berkualitas. Sistem politik negara mengarahkan pengelolaan sumber daya alam dan manusia untuk mencapai tujuan politiknya.
Politik dalam pandangan Islam bermakna pengaturan urusan umat dengan aturan Islam, baik di dalam maupun luar negeri. Muhammad Husain Abdullah dalam Dirasat fi al-Fikri al-Islam menjelaskan bahwa tujuan politik Islam adalah menjaga kehidupan masyarakat dengan hukum-hukum Islam dalam menjaga aspek penting manusia dan kehidupan, yaitu menjaga keturunan, akal, kehormatan, jiwa, harta, agama, keamanan, dan negara.
Negara berkepentingan mencetak ahli di berbagai bidang untuk melayani rakyat. Negara akan mendorong dan memfasilitasi rakyat untuk menuntut ilmu, melakukan tadabur, serta berijtihad untuk mengembangkan akalnya. Negara akan mendesain sistem pendidikan dengan seluruh sistem pendukungnya, seperti anggaran, riset, media, tenaga kerja, hingga politik luar negeri. Pendidikan adalah investasi masa depan peradaban Islam.
Politik Negara Islam dalam Penguasaan Ilmu
Negara menetapkan strategi yang mendukung kemampuan menguasai ilmu. Pertama, membangun sistem pendidikan yang visioner sejak level dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi dengan kurikulum berbasis akidah Islam sehingga lahir generasi berkualitas yang bermental pemimpin, berintegritas, dan bertakwa di berbagai keahlian dan disiplin ilmu.
Kedua, membangun sistem penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dengan lembaga penelitian, departemen-departemen, dan perguruan tinggi yang dikendalikan, didorong, dan dibiayai penuh oleh negara. Syekh Taqiyudin an-Nabhani dalam Masyru’ ad-Dustur pasal 179 menjelaskan, “Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium, dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, di samping gedung-gedung sekolah dan universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan, seperti fikih, usul fikih, hadis, tafsir, termasuk bidang ilmu murni, kedokteran, teknik kimia, dan penemuan-penemuan baru sehingga lahir di tengah umat sekelompok besar mujtahid dan para penemu.”
Ketiga, negara membangun kerja sama ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi dengan negara-negara kafir yang terikat perjanjian (mu’ahid) dengan mengirim ilmuwan untuk mendalami ilmu tertentu, atau mempekerjakan ilmuwan asing untuk mengajari umat Islam.
Pendidikan Tinggi dalam Sistem Islam
Pendidikan tinggi dalam sistem Islam bukan sekadar mencetak lulusan cerdas dan berwawasan luas. Akan tetapi, tujuan utama pendidikan tinggi dalam Islam terangkum dalam beberapa poin, di antaranya: Pertama, penanaman kepribadian Islam secara intensif agar mahasiswa mampu menjadi pemimpin dan mengatasi permasalahan krusial umat. Selain itu, negara memberikan pendidikan tsaqafah Islam dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh negara, seperti ulama, mujtahid, pemimpin, pemikir, kadi (hakim), ahli fikih, teknokrat, dan lain-lain.
Kedua, melahirkan peneliti kompeten dalam ilmu dan praktik untuk menciptakan berbagai sarana dan teknik yang terus berkembang di bidang pertanian, pengairan, keamanan, dan kemaslahatan hidup lainnya, tanpa intervensi asing. Allah Taala berfirman, “Allah sekali-kali tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang beriman.” (QS An-Nisa [4]: 141).
Ketiga, negara wajib mempersiapkan tenaga profesional untuk melayani umat dalam berbagai urusan, seperti hakim, dokter, insinyur, guru, penerjemah, akuntan, perawat, dan sebagainya. Negara juga berkewajiban menerapkan hukum Islam di bidang muamalah, menegakkan sanksi, serta menjamin kebutuhan hidup rakyat, termasuk jalan, rumah sakit, dan sekolah. Mempelajari bidang-bidang tersebut hukumnya fardu kifayah bagi umat dan menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan ketentuan syarak.
Kurikulum pendidikan tinggi wajib berlandaskan akidah Islam. Pasal 177 Masyru’ ad-Dustur menegaskan, “Kurikulum pendidikan hanya satu. Tidak boleh digunakan kurikulum selain kurikulum negara. Tidak ada larangan untuk mendirikan sekolah swasta selama mengikuti kurikulum negara dan berdiri berdasarkan strategi pendidikan yang di dalamnya terealisasi politik dan tujuan pendidikan.”
Dengan paradigma pendidikan Islam, akan lahir generasi berkepribadian Islam, menguasai ilmu pengetahuan, dan siap menjadi pemimpin yang melayani umat. Perekonomian negara akan tumbuh mandiri karena dikelola oleh SDM kapabel dan amanah. [MNews/IA-CJ]
