Muslimah News, FOKUS — Jakarta masih menjadi tujuan utama urbanisasi setelah Lebaran 2026 dengan arus pendatang yang terus meningkat setiap tahun. Banyak masyarakat dari berbagai daerah datang mengundi nasib mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Daya tarik ekonomi, kelengkapan infrastruktur, dan status sebagai pusat bisnis menjadikan ibu kota tetap menjadi magnet untuk meningkatkan taraf hidup.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi, mengingatkan para pendatang agar tidak datang tanpa persiapan matang. Ia menekankan pentingnya kesiapan sebelum memutuskan merantau ke ibu kota. Menurutnya, pendatang harus memiliki keterampilan, kepastian pekerjaan, serta kesiapan ekonomi yang memadai karena peluang untuk bertahan di Jakarta akan makin sulit. Ia juga menilai arus urbanisasi yang tidak terencana justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di perkotaan. Dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek sosial dan lingkungan. (Koran Jakarta, 27 Maret 2026).
Ekonomi Jakarta-sentris
Jumlah pendatang baru setelah Lebaran 2026 ke DKI Jakarta justru diprediksi menurun dari tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlah pendatang diperkirakan berada di angka 10–15 ribu jiwa, sementara pada 2026 diprediksi mencapai 10–12 ribu jiwa. Tren penurunan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan ketatnya persaingan kerja di ibu kota. Meski demikian, posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi tetap tidak tergantikan bagi para perantau.
Sejatinya, kota juga terbebani secara demografi karena banyak penduduk desa yang bermigrasi ke kota. Namun, jika kita mencermati kaitan antara perantau dan aspek ekonomi, keberadaan pelaku urbanisasi sebenarnya menguntungkan kota tujuan, dalam hal ini khususnya sebagaimana yang terjadi di Jakarta. Kedatangan perantau ke Jakarta sejatinya akan memberikan pajak pemasukan bagi APBD. Tidak heran, upaya Pemprov DKI mengatasi urbanisasi selama ini seolah jalan di tempat. Urbanisasi bahkan dibiarkan terus terjadi dan berlangsung puluhan tahun.
Di sisi lain, urbanisasi menegaskan fenomena kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Kota dianggap lebih modern dan menjanjikan bagi tingkat ekonomi perantau. Memang, sistem ekonomi di negeri kita bersifat Jakarta-sentris. Bicara Jakarta, tentu tidak sebatas modernisasi kehidupan, tetapi juga kuat serta banyaknya jejaring dan kolega bisnis.
Dengan kata lain, semua pembangunan, industri, modernitas, dan arus perputaran uang/modal yang ada selama ini hanya terpusat untuk memoles Jakarta. Urbanisasi bahkan tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, Pekanbaru, dan Tangerang Selatan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi hanya terjadi di kota besar, sementara desa makin terabaikan.
Sebaliknya, kehidupan di desa dianggap ketinggalan zaman. Porsi pembangunan di desa juga tidak semaju kota metropolitan. Padahal, urbanisasi juga meninggalkan dampak buruk bagi desa yang ditinggalkan. Desa menjadi kehilangan generasi para calon tenaga kerja baru, khususnya SDM muda. Jelas, titik krusialnya adalah faktor ekonomi. Masyarakat desa sangat mendambakan perbaikan nasib dan tingkat ekonomi. Mereka sudah bosan dengan hidup miskin dan serba udik di desa.
Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa desa makin kehilangan daya tarik dan kemampuan involutifnya menyerap tenaga kerja, meski industrialisasi mulai menyasar perdesaan. Kesempatan kerja di desa tetap menipis, karena industrialisasi yang masuk ke desa tidak sesuai dengan profil tenaga kerja lokal. Akibatnya, tidak ada pilihan lain yang realistis dilakukan oleh masyarakat desa kecuali berurbanisasi dan mencari nafkah dengan bekerja di kota besar.
Dengan ini, jelas bahwa ketimpangan akan terus mengundang urbanisasi yang memberi dampak negatif pada kota tujuan maupun daerah yang ditinggalkan.
Politik Ekonomi Kapitalisme, Zalim dan Batil
Pembangunan yang tidak merata dalam kapitalisme adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem tersebut. Begitu pula dengan munculnya kesenjangan dan kemiskinan struktural. Karakter kapitalisme selalu merestui agar orang kaya makin kaya dan yang miskin justru makin miskin Kapitalisme menempatkan para pemilik modal sebagai pihak paling berkuasa. Kapitalisme sendiri adalah modal, dan roda kapitalisme mustahil berputar tanpa perputaran modal.
Kapitalisme juga begitu serakah karena jenis-jenis kepemilikan harta dianggap tidak memiliki batasan yang jelas. Para kapitalis selalu merasa “menang” dengan harta yang mereka miliki. Selama mereka memiliki uang/modal, mereka merasa dapat berbuat dan memiliki apa saja, kendati harus merampas, mencuri, bahkan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini sejalan dengan akidah kapitalisme, yakni sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) yang menghalalkan segala cara, tanpa peduli standar halal dan haram yang sesungguhnya.
Munculnya urbanisasi berawal dari ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Kota otomatis menjadi pusat perputaran modal. Namun, di balik pembangunan dan modernisasi, kesejahteraan masyarakat kota dan desa berbeda secara signifikan.
Sejatinya, bicara “sejahtera” berarti terpenuhinya kebutuhan primer individu, yaitu sandang, pangan, dan papan. Masyarakat desa cenderung miskin, sedangkan warga kota umumnya lebih kaya dan sejahtera. Landasan politik ekonomi kapitalisme adalah peningkatan pendapatan nasional (pendapatan per kapita). Landasan ini ini jelas omong kosong, karena di satu sisi ada warga superkaya, sementara di sisi lain ada warga miskin ekstrem. Karena itu, tidak tepat jika pendapatan nasional dihitung berdasarkan rata-rata pendapatan seluruh rakyat.
Semua ini hanyalah bukti kecil yang menegaskan bahwa kapitalisme adalah sistem zalim, batil, dan merusak. Selama ini, kapitalisme meng-endorse program seperti jaminan sosial, keadilan sosial, dan asuransi sosial. Menurut ideologi kapitalisme, program ini adalah bukti perhatian negara/pemerintah kepada rakyatnya. Padahal, itu tidak lain adalah upaya tambal sulam untuk menutupi seluruh kebobrokan sistem kapitalisme.
Program yang disebut bertujuan membangun ekonomi desa seperti dana desa, bumdes, maupun kopdes, sifatnya tidak lebih dari sekadar pencitraan, dan tidak benar-benar untuk memajukan desa. Program ekonomi desa justru rawan menjadi ajang bancakan proyek yang menguntungkan segelintir pihak, yaitu swasta dan para pemilik modal. Pendanaan program tersebut bersumber dari uang negara (APBN).
Politik Ekonomi Islam Mengatasi Kesenjangan Desa dan Kota
Jaminan pemenuhan kebutuhan primer (basic needs) dalam Islam sangat berbeda dengan kebijakan tambal sulam pada sistem kapitalisme. Syekh Abdurrahman al-Maliki menjelaskan di dalam kitab As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla (Politik Ekonomi Islam) bahwa jaminan pemenuhan kebutuhan primer individu per individu merupakan perkara fundamental dalam sistem politik ekonomi Islam. Kebutuhan primer ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh negara. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. di dalam hadis,
الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).
Politik ekonomi Islam diterapkan oleh negara Islam (Khilafah) sebagai mekanisme yang menjamin pemenuhan kebutuhan primer individu per individu secara menyeluruh, dan membantu setiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya.
Dengan demikian, jaminan pemenuhan kebutuhan primer merupakan dasar politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam mewujudkan pembangunan yang merata di desa maupun di kota sebagai realisasi jaminan pemenuhan kebutuhan individu per individu. Di mana pun ada individu, akan dilakukan pembangunan ekonomi untuk melayani kebutuhannya.
Lebih lanjut, di dalam kitab yang sama, Syekh Abdurrahman al-Maliki juga menjelaskan seputar ekonomi pertanian. Terlebih, pertanian adalah urat nadi ekonomi masyarakat perdesaan, bahkan penyokong kedaulatan dan ketahanan pangan negara.
Beliau menjelaskan bahwa proyek pertanian dilaksanakan menurut hukum syarak yang terkait dengan tanah, sehingga proyek untuk produksi pertanian berstatus sebagai kepemilikan individu, bukan kepemilikan negara. Namun, pada saat yang sama, negara bertanggung jawab untuk memberikan harta kepada orang yang tidak mampu di antara para petani sebagai subsidi bagi mereka.
Pada dasarnya, politik pertanian dijalankan untuk meningkatkan produksi pertanian, yaitu dengan menempuh dua jalan, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Dengan kedua hal ini, akan tercapai peningkatan produksi pertanian dan terealisasi tujuan pokok dalam politik pertanian.
Wujud intensifikasi misalnya dengan melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produksi tanah. Intensifikasi pertanian dilakukan dengan menggunakan obat-obatan, penyebarluasan teknik-teknik modern di kalangan para petani, dan membantu pengadaan benih serta budidayanya. Negara memberikan modal yang diperlukan bagi yang tidak mampu sebagai hibah bukan sebagai utang, agar mereka dapat membeli segala sesuatu yang mereka butuhkan, seperti peralatan, benih, dan obat-obatan untuk meningkatkan produksi, serta mendorong mereka yang mampu agar membeli semua itu dengan dorongan yang efektif dan efisien.
Sementara ekstensifikasi berupa penambahan luas area yang akan ditanami. Ekstensifikasi pertanian dilakukan dengan menghidupkan tanah mati dan memagarinya. Negara juga memberikan tanah secara cuma-cuma kepada mereka yang mampu bertani tetapi tidak memiliki tanah, kepada pemilik lahan sempit, serta tanah yang berada di bawah kekuasaan negara. Negara akan mengambil tanah yang ditelantarkan warga selama tiga tahun berturut-turut dan memberikannya kepada individu yang mampu mengolahnya.
Tidak lupa, khalifah selaku pemimpin negara Islam akan melakukan inspeksi secara intensif sampai ke pelosok desa sehingga mengetahui betul kondisi rakyat dan kebutuhan mereka. Khalifah memiliki data lengkap perihal inventarisasi tanah, sumber daya lahan, profil petani, beserta seluruh kebutuhannya agar tepat dalam memberikan penanganan. Khalifah menjamin distribusi pupuk dan mengawasi rantai pasoknya agar pupuk tidak mengalami kelangkaan atau harganya melonjak hingga merugikan petani.
Dengan gambaran ini, kesejahteraan rakyat tidak hanya terwujud di kawasan perkotaan, tetapi juga perdesaan. Warga desa tidak merasa perlu untuk harus melakukan urbanisasi ke kota karena mereka merasakan kehadiran negara di desa. Kesejahteraan pun tidak lagi menjadi kesenjangan, karena sudah merata di seluruh negeri.
Will Durant, sejarawan Barat terkemuka, dalam karyanya The Story of Civilization mengakui kejayaan peradaban Islam di bawah kekhalifahan. Ia menggambarkan kemakmuran ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan keadilan sosial yang tinggi. Durant juga memberikan pandangan apresiatif terhadap sumbangsih peradaban Islam, terutama pada masa keemasan yang kontras dengan kondisi Eropa saat itu.
Khilafah adalah wilayah yang makmur. Di sana terjadi pembangunan infrastruktur yang pesat, pertanian yang maju, serta perdagangan yang menghubungkan berbagai penjuru dunia sehingga mampu menciptakan stabilitas ekonomi. Kekayaan pun tersebar luas dan meningkatkan taraf hidup di berbagai pelosok wilayah Islam. Sebab, sistem ekonomi Islam yang diterapkan mendorong distribusi kekayaan yang efektif melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah, sehingga menekan ketimpangan sosial. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-CJ]
