Kenaikan Harga Sejumlah Komoditas Menjelang Ramadan, Problem Sistemis

Kenaikan Harga Sejumlah Komoditas Menjelang Ramadan, Problem Sistemis

Muslimah News, FOKUS — Menjelang Ramadan harga komoditas pangan seperti telur, cabai rawit, daging, beras, gula pasir, dan bawang, di berbagai kota di Indonesia terus merangkak naik. Di pasar tradisional Kota Bandung misalnya, harga cabai rawit merah yang sebelumnya Rp40.000 melonjak menjadi Rp80.000. Telur ayam dijual seharga Rp32.000 per kilo, naik signifikan yang sebelumnya Rp28.000.

Kenaikan serupa juga terjadi di Sukoharjo, Magetan, Bangka Belitung, dan lain-lain. Harga bawang merah yang biasanya Rp35.000 naik menjadi Rp50.000. Demikian juga bawang putih yang sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp45.000. Baik pedagang maupun konsumen mengeluhkan kenaikan harga yang terus berulang di tengah kondisi ekonomi yang berat.

Kenaikan harga-harga ini sudah pasti menyebabkan inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa tekanan inflasi komoditas pangan pada awal Ramadan merupakan pola yang berulang setiap tahun. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, komoditas yang konsisten memberikan andil inflasi terbesar adalah daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, dan cabai rawit.

Menanggapi hal ini, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan pasokan dan stabilitas harga pangan nasional jelang Ramadan.

Di samping melakukan pemantauan harga, Bapanas juga menfasilitasi distribusi pangan, hingga menggencarkan penyaluran beras dan jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Upaya tersebut merupakan bagian dari pola pengendalian yang rutin dilakukan setiap menghadapi periode peningkatan konsumsi masyarakat.

Kenaikan Harga, Masalah Sistemis

Kenaikan harga menjelang Ramadan yang berulang bukan hanya karena permintaan naik, tetapi menjadi problem sistemis. Tingginya permintaan komoditas pangan menjelang Ramadan sebenarnya bisa diprediksi berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Berbasis data ini, negara seharusnya bisa mengalkulasi stok bahan pangan yang harus tersedia agar mencukupi kebutuhan masyarakat dan memastikan distribusinya lancar sehingga tidak terjadi lonjakan harga.

Sayang, selama ini tidak ada upaya khusus pemerintah untuk meningkatkan produksi bahan pangan pokok agar ketika permintaan masyarakat tinggi seperti pada momen jelang Ramadan dan lebaran, cadangan dari produksi lokal sudah cukup. Faktanya Indonesia masih tergantung pada impor pangan.

BPS menyebut Indonesia mengimpor hingga 13.629 ton komoditas pangan mulai dari susu, cabai, beras, kedelai, daging sapi, telur, hingga bawang merah. Jumlah tersebut tercatat untuk periode Januari—Maret 2025.
Jumlah impor ini lebih tinggi 55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 9.693 ton. Ketergantungan pada impor menjadikan Indonesia tidak memiliki ketahanan pangan sehingga ketika permintaan meningkat, tidak ada stok yang siap digunakan, kelangkaan pun terjadi sehingga harga naik.

Memang Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan dan stok pangan nasional cukup aman untuk menghadapi Ramadan 2026. Ia mengatakan, untuk beberapa komoditas utama seperti beras, jagung, bawang merah, cabai merah, daging, ayam, telur, dan minyak goreng, ketersediaannya diperkirakan dapat dipenuhi dari dalam negeri. Namun, untuk komoditas lainnya seperti kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula harus dilakukan impor.

Sayang, meski stok pangan dikatakan aman, lonjakan harga tetap terjadi. Ini karena pemerintah tidak memastikan apakah distribusinya berjalan lancar atau tidak. Padahal, selama stok barang tidak terdistribusikan dengan baik, masyarakat akan tetap kesulitan mengakses sehingga lonjakan harga tetap terjadi.

Praktik monopoli, penimbunan, atau mafia impor juga terjadi. Semua praktik itu membuat pasar terdistorsi. Monopoli membuat distribusi dan penentuan harga dikuasai oleh segelintir pihak, penimbunan menciptakan kelangkaan semu, sedangkan mafia impor mengacaukan keseimbangan pasokan.

Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip dalam sistem ekonomi yang memandang bahwa agar mekanisme pasar bisa terwujud, peran negara dalam sistem kapitalisme dibatasi hanya sekadar regulator dan pengawas, bukan sebagai pengurus urusan rakyat. Negara mencukupkan dengan solusi populis seperti operasi pasar murah serta imbauan stabilitas stok dan harga sebagai peredam gejolak keresahan masyarakat.

Alhasil, masalah kenaikan harga yang terus berulang setiap menjelang Ramadan merupakan problem yang lahir dari penerapan sistem kapitalisme yang tidak mampu menyolusi masalah dengan benar karena menyerahkan aturan kepada akal manusia yang serba lemah dan terbatas. Ini tentu berbeda dengan sistem Islam yang semua aturannya bersumber dari Allah Swt., Zat Yang Maha Sempurna sehingga dipastikan mampu memberikan solusi yang benar terhadap semua persoalan manusia.

Islam Menjamin Stabilitas Harga

Islam bukan sebatas agama ritual, melainkan sistem kehidupan yang mengatur urusan manusia secara menyeluruh, termasuk mengurus harga barang di pasar. Islam memiliki seperangkat aturan syariat yang mampu memastikan harga pangan stabil dan terjangkau, termasuk saat permintaan naik pada bulan Ramadan.

Negara Khilafah wajib hadir sebagai pengurus rakyat, bukan sekedar regulator sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya imam (penguasa) adalah raa’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab terhadap (rakyat) yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

Dalam negara Khilafah tidak boleh ada pedagang yang melakukan praktik monopoli atau semacamnya, karena akad atau transaksi yang dijalankan di pasar diikat dengan regulasi syariat Islam. Dalam negara Khilafah Islam, semua akad yang dilakukan baik oleh muslim atau nonmuslim harus mengacu kepada syariat Islam.

Pada aspek produksi, negara akan meningkatkan produksi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan rakyat sehingga menyelesaikan problem kelangkaan yang berpotensi menyebabkan lonjakan harga. Khalifah sebagai kepala negara Islam akan mewujudkan ketahanan pangan dengan memberikan dukungan penuh pada petani, peternak, dan industri dalam negeri, untuk memproduksi pangan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, serta sebagai stok pangan untuk kondisi darurat. Khalifah akan menyediakan suplai pangan lebih banyak pada momen-momen khusus seperti Ramadan dan dua hari raya sehingga tidak terjadi kekurangan bahan pangan.

Negara memberikan bantuan yang mendukung peningkatan produksi pangan, seperti bantuan lahan, bibit, pupuk, obat pembasmi hama, pengairan, dan lainnya untuk petani. Di bidang peternakan, negara menyediakan bibit, pakan, vitamin, vaksin, yang dibutuhkan peternak. Negara juga mendukung industri dalam negeri dengan berbagai kemudahan berbisnis.

Jika diperlukan, negara tidak segan-segan memberi subsidi dan hibah bagi petani, peternak, dan pengusaha sehingga produksi pangan berjalan optimal. Negara mampu memberi dukungan demikian besar karena memiliki baitulmal dengan sumber pemasukan yang besar, termasuk di antaranya dari sektor tambang dan sumber daya alam milik umum.

Jika produksi pangan lokal tidak mencukupi, negara boleh melakukan impor pangan dengan catatan tidak boleh menjadi ketergantungan pada impor pangan karena akan mengancam ketahanan pangan di dalam negeri.

Negara Melakukan Pengawasan

Pada aspek distribusi, negara akan menugaskan kadi muhtasib untuk melakukan pengawasan harga komoditas berbagai jenis pangan setiap hari, sehingga ketika ada gejolak harga, negara akan segera melakukan antisipasi sesuai syariat.

Negara akan memastikan tidak ada praktik-praktik yang melanggar syariat seperti monopoli, penimbunan, kecurangan, permainan harga, dan mafia impor yang akan merusak keseimbangan permintaan dan penawaran. Dengan itu masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dengan mudah dan harga terjangkau.

Allah Taala memerintahkan negara untuk mencegah ketimpangan distribusi, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Ini sebagaimana firman-Nya, ”Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (TQS Al-Hasyr [59]:7).

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam halaman 206 menjelaskan bahwa penimbunan secara mutlak dilarang dan hukumnya haram. Ini karena ada larangan yang tegas di dalam hadis. Nabi saw. bersabda, “Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah.” (HR Muslim).

Celaan terhadap orang yang menimbun dengan menyifati dirinya sebagai orang yang berbuat kesalahan adalah indikasi haramnya melakukan penimbunan. Al-muhtakir (orang yang menimbun) adalah orang yang mengumpulkan barang menunggu harganya mahal, lalu menjualnya dengan harga tinggi sehingga menyulitkan masyarakat untuk membelinya. Hadis di atas menjadi landasan bagi negara untuk melarang dan menindak tegas penimbunan, monopoli, serta berbagai bentuk manipulasi pasar.

Imam an-Nawawi di dalam Syarhu Shahîh Muslim menyatakan, “Ulama mengatakan bahwa hikmah pengharaman penimbunan adalah mencegah dharar dari masyarakat umum. Sebagaimana ulama berijmak bahwa seandainya orang memiliki makanan dan masyarakat kesulitan mendapatkan makanan tersebut, sedangkan mereka tidak mendapati yang lainnya, maka dia dipaksa untuk menjual makanan itu sebagai pencegahan/penghilangan dharar dari masyarakat.”

Dengan demikian, penimbunan adalah haram. Siapa saja yang melakukan penimbunan berarti telah melakukan dosa besar yang pelakunya layak mendapat sanksi takzir yang penetapannya diserahkan kepada khalifah atau kadi.

Jika terjadi kelangkaan barang, negara bertanggung jawab untuk menyediakan barang tersebut di pasar. Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khaththab pada masa paceklik kala terjadi kelaparan di Hijaz akibat kelangkaan makanan. Umar mengirim surat dan mendatangkan makanan dari Mesir dan Syam ke Hijaz sehingga kebutuhan masyarakat Hijaz bisa terpenuhi.

Khalifah juga memastikan stok cukup, distribusi merata, dan rakyat mudah mengakses kebutuhan pokok. Kebijakan ini diterapkan dalam kehidupan normal, bukan bersifat insidental atau hanya muncul menjelang Ramadan. Bahkan, ketika memasuki bulan Ramadan pengaturannya diperketat untuk memastikan ketersediaan barang tetap terjaga dan harga tidak dimainkan.

Pada masa Khilafah Utsmaniyah, 15 hari sebelum Ramadan, Sultan mengintruksikan agar dibentuk tim khusus untuk menyurvei kebutuhan pangan dipasar. Sultan sendiri bahkan memilih jenis gandum yang akan dibuat roti untuk masyarakat. Sampai-sampai berat dan takaran garam yang mau dicampur untuk adonan roti pun beliau awasi. Kalau hasilnya sudah memuaskan, baru boleh dijual di pasar

Demikianlah, negara Khilafah menjadikan dalil-dalil syarak sebagai sumber undang-undang untuk melarang praktik penimbunan, monopoli, kartel, hingga permainan harga. Dengan begitu, negara memiliki kedaulatan penuh sehingga tidak dikontrol oleh para pemilik modal.

Dengan regulasi Islam, masyarakat merasakan kondisi ekonomi nyaman karena harga-harga stabil. Sebagai contoh, harga seekor kambing pada masa Rasulullah pada saat beliau membangun negara Islam di Madinah sebesar satu dinar, dan setelah berjalan ratusan tahun dalam sistem negara Khilafah Islam, harga satu ekor kambing juga tetap sebesar satu dinar.

Dalam negara Khilafah yang menerapkan syariat Islam kafah, masyarakat hidup tenang dan tenteram, bisnis berjalan lancar, dan kebutuhan setiap anggota keluarga di rumah terpenuhi. Dan yang lebih penting lagi adalah pada yaumulakhir nanti keselamatan akan diberikan kepada manusia yang mau taat kepada syariat-Nya, yang mau beriman mengikuti perintah-Nya, dan meninggalkan semua larangan-Nya, termasuk dalam pengaturan transaksi di pasar. “Apakah hukum jahiliah yang kalian kehendaki? Maka hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS Al- Maidah [5]: 50). [MNews/IA-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *