Muslimah News, NASIONAL — Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan bahwa perlindungan anak dari risiko dunia digital tidak dapat sepenuhnya bergantung pada regulasi pemerintah, melainkan membutuhkan peran utama keluarga, khususnya keterlibatan aktif orang tua. Hal ini disampaikan pada Senin (22-12-2025) saat peringatan Hari Ibu ke-97 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat.
Pernyataan ini dilontarkan karena meningkatnya ancaman dan paparan konten negatif di internet terhadap anak-anak sehingga butuh mendorong orang tua serta anggota keluarga di rumah untuk aktif mengawasi dan melindungi anak dalam penggunaan ruang digital meskipun kebijakan negara telah dibuat sebaik mungkin.
Pernyataan Menkomdigi tersebut dinilai oleh pemerhati isu generasi Diana Mufida, S.E. hanya memperjelas bahwa sejak awal, pemerintah hanya memosisikan dirinya sebagai regulator dan pengawas, bukan penanggung jawab utama penyediaan ruang digital aman bagi generasi.
”Pemerintah merasa sudah tuntas melaksanakan tugasnya untuk melindungi generasi di ruang digital dengan hanya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas),” ungkapnya kepada MNews, Rabu (28-1-2026).
Ia menyesalkan, tanggung jawab itu justru diserahkan pada para orang tua yang notabene pihak paling lemah karena tidak memiliki kemampuan cukup dalam memikul tanggung jawab tersebut.
”Penyerahan tanggung jawab ini tecermin pada Pasal 48 PP Tunas yang isinya terkait kewajiban orang tua untuk memilihkan platform mana yang sesuai dengan kebutuhan putra-putrinya. Padahal untuk memenuhi kewajiban itu, orang tua harus memiliki terasi digital yang cukup,” kritiknya.
Tidak Mudah
Menurutnya, mewujudkan kemampuan literasi digital yang cukup pada orang tua, tidak semudah membalik telapak tangan. ”Hal tersebut tidak bisa dilakukan secara mudah dan instan mengingat sangat timpangnya pembangunan di Indonesia yang menyebabkan sangat beragamnya kondisi para orang tua di Indonesia,” tandasnya.
Apalagi, ucapnya, ditambah dengan kesibukan orang tua yang bisa jadi tidak sempat melakukan penelaahan dan pengambilan keputusan secara cepat untuk memilihkan platform tertentu bagi putra-putrinya. ”Akibatnya, anak bisa saja memanipulasi data-data yang diminta oleh platform agar platform mengizinkannya untuk mendapatkan akses masuk. Risiko ini sangat mungkin terjadi sekalipun orang tua telah memiliki kemampuan literasi digital yang cukup,” paparnya.
Pasal lain, lanjutnya, dalam PP Tunas yang makin menambah potensi kegagalannya dalam menyediakan ruang digital yang aman bagi generasi Indonesia adalah pasal 38—44. ”Pasal ini menjelaskan tentang sanksi bagi PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) atau penyedia platform digital yang melanggar ketentuan pemerintah. Pasal-pasal tersebut sifatnya masih sangat umum, kurang jelas dan spesifik sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Pada bagian penjelasan dari PP Tunas ini pun masih demikian. Alhasil, sanksi bagi PSE yang diatur dalam PP Tunas berpotensi multi tafsir sehingga tidak bisa ditegakkan,” ulasnya.
Ini, kata Diana, belum lagi bicara tentang algoritma yang dipakai platform digital. “PP Tunas sama sekali tidak menyentuh tentang algoritma platform. Padahal algoritma platform adalah akar masalah mengapa ruang digital hari ini sangat tidak aman bagi siapa pun, tidak hanya generasi Indonesia. Kesimpulannya, PP Tunas hanyalah menciptakan ilusi ruang digital yang aman, bahkan PP Tunas telah gagal sebelum diimplementasikan,” kritiknya.
Senjata para Kapitalis
Menurut Diana, ketidakmampuan pemerintah menyentuh algoritma platform lebih dikarenakan algoritma platform dijadikan sebagai senjata bagi para kapitalisme platform. “Algoritma yang dipakai oleh kapitalisme platform seperti Meta, TikTok, Tencent, dan lainnya dilindungi oleh negara-negara kapitalis dunia, seperti Amerika, Cina, Inggris, dan lain-lain agar bisa menguasai sekaligus memenangkan hegemoninya di ruang digital,” bebernya.
Ia mengulas, Indonesia jelas tidak memiliki kemampuan sepadan untuk “bertempur di medan perang” ruang digital melawan kapitalisme platform. “Posisi Indonesia sangat lemah dikarenakan Indonesia rela tunduk pada negara kapitalisme Barat. Lebih ironis lagi, negara mayoritas muslim ini hanyalah sebagai negara tujuan pasar global mereka,” sesalnya.
Menurut data APJII (AsosiasiPenyelenggara Jasa Internet Indonesia), kata Diana, pengguna internet di Indonesia pada semester I 2025 adalah 229,4 juta atau mencapai 80% dari total 285 juta penduduk Indonesia. “Jumlah ini terus menerus bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah pengguna internet di Indonesia tersebut, bahkan menyumbang 4% dari total pengguna internet global (5,56 miliar) dan merupakan yang tertinggi se-Asia Tenggara,” jelasnya.
Diana menilai, “medan perang” ruang digital sejatinya adalah “medan perang” ideologis, bukan sekedar ruang digital bebas nilai yang memanfaatkan teknologi internet kekinian. “Kapitalisme platform sengaja memasukkan nilai-nilai yang mereka anut, yaitu sekuler kapitalisme dalam ’medan perang’ ruang digital ini. Dengan kata lain, algoritma yang digunakan oleh kapitalisme platform sengaja ditujukan untuk melemahkan dan menjauhkan generasi muslim dari syariat Islam kafah. Maka, untuk memenangkan ’medan perang’ ini, harus ada kekuatan sepadan yang dimiliki Indonesia, yaitu kekuatan negara yang bersandar pada ideologi yang sahih, yaitu Islam,” urainya.
Ideologi Islam, sambungnya, menuntut harus ada Negara Islam untuk mengemban semua fikrah dan thariqah nya secara sempurna. “Menghadapi hegemoni kapitalisme platform ini, maka Negara Islam harus memiliki pertahanan keamanan, kedaulatan, dan kemandirian digital yang disandarkan pada ideologi Islam. Pada titik inilah, hegemoni kapitalisme platform yang dilindungi oleh negara kapitalisme global akan runtuh dan kalah di hadapan Negara Islam ideologis,” pungkasnya. [MNews/IA]

Astaghfirullah, butuh solusi islam