Muslimah News, FOKUS — Kasus kekerasan terhadap anak, termasuk praktik child grooming, terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2025 mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan 2.063 anak sebagai korban. Pelanggaran tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi di rumah, sekolah, serta lingkungan sosial lainnya. Korban didominasi anak perempuan (51,5%), disusul anak laki-laki (47,6%). (Tempo, 15-1-2026).
KPAI juga mencatat bahwa pelaku kekerasan banyak berasal dari lingkungan terdekat anak. Ayah kandung tercatat sebagai pelaku dalam 9% kasus dan ibu kandung 8,2%. Sementara itu, 66,3% kasus tidak mencantumkan identitas pelaku, yang menunjukkan adanya kendala serius dalam pelaporan dan pengungkapan kasus. Di sisi lain, praktik child grooming kerap terungkap setelah berlangsung lama dan menimbulkan dampak psikologis mendalam bagi korban.
Fakta-fakta ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak bukan anomali sosial, melainkan gejala sistemis. Ketika pelaku justru berasal dari ruang terdekat, kasus berulang tanpa penyelesaian tuntas, dan negara hadir setelah anak menjadi korban, jelas akar masalahnya tidak lagi pada individu, melainkan pada sistem yang membentuk cara berpikir, relasi keluarga, dan kebijakan perlindungan. Di sinilah kekerasan terhadap anak dan child grooming harus dibaca sebagai masalah sistemis dan ideologis. Tanpa membongkar fondasi sistem sekuler yang selama ini menjadi dasar pengaturan kehidupan, pola pembiaran ini akan berulang dan generasi akan terus tumbuh dalam ancaman.
Kejahatan Luar Biasa yang Dibiarkan
Menurut WHO, kekerasan terhadap anak (violence against children atau child maltreatment) mencakup setiap tindakan atau pengabaian yang berdampak pada penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun sosial, serta membahayakan kesehatan, perkembangan, dan martabat anak. Bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional dan verbal, pelecehan dan eksploitasi seksual, penelantaran, hingga eksploitasi ekonomi.
Dalam banyak kasus, kekerasan terhadap anak tidak selalu tampak sebagai luka fisik, tetapi meninggalkan trauma mendalam yang merusak kepercayaan diri, kesehatan mental, dan masa depan anak. Salah satu bentuk kekerasan yang kian mengkhawatirkan adalah child grooming.
Dalam berbagai kajian perlindungan anak, child grooming dipahami sebagai proses bertahap dan sistematis karena pelaku membangun kedekatan emosional dengan anak untuk mendapatkan kepercayaan, menurunkan kewaspadaan, lalu mengarah pada eksploitasi, terutama eksploitasi seksual. Proses ini umumnya tidak diawali dengan kekerasan terbuka, melainkan melalui manipulasi psikologis seperti perhatian berlebihan, pemberian hadiah, pujian, hingga ancaman terselubung.
Miris, perkembangan teknologi digital memperluas ruang terjadinya kekerasan tersebut. KPAI dan KemenPPPA menyoroti bahwa ruang digital kini menjadi salah satu medan paling rawan bagi anak. Paparan konten pornografi, ajakan komunikasi privat, permintaan foto atau video tidak senonoh, hingga pemerasan seksual (sextortion) menjadi ancaman nyata. Dunia maya yang seharusnya menjadi sarana belajar dan berekspresi justru berubah menjadi ruang predator seksual yang berbahaya, sedangkan negara kerap tertinggal dalam upaya pencegahan dan pengendalian yang menyeluruh.
Kekerasan terhadap anak dan praktik child grooming bukan sekadar kejahatan serius, melainkan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak masa depan korban secara perlahan dan sistematis. Namun, realitas menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak diperlakukan sebagai kondisi darurat nasional. Ia dibiarkan berulang, ditangani secara parsial, dan kerap tenggelam dalam rutinitas birokrasi serta seruan empati tanpa perubahan mendasar.
Lonjakan kasus dari tahun ke tahun menegaskan satu hal bahwa perlindungan anak dalam sistem yang berjalan hari ini telah gagal. Negara cenderung bersikap reaktif dan baru hadir setelah anak terluka, mengalami trauma mengakar, dan pelaku menelan korban berikutnya. Pencegahan nyaris sebatas jargon, sementara penegakan hukum sering berhenti pada prosedur tanpa keberpihakan nyata kepada korban. Dalam kondisi seperti ini, impunitas tumbuh subur.
Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak pelaku kekerasan berasal dari lingkungan terdekat, khususnya keluarga. Fakta ini menunjukkan adanya kerusakan serius pada institusi keluarga itu sendiri. Ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak justru berubah menjadi ruang paling rawan. Tingginya angka pelaku kekerasan seksual dari kalangan keluarga, ditambah banyaknya kasus yang tidak terungkap, bukan semata-mata persoalan teknis pelaporan, melainkan cerminan runtuhnya kepercayaan korban terhadap sistem perlindungan negara.
Berakar pada Sekularisme
Kerusakan keluarga tidak dapat dilepaskan dari cara sistem sekuler kapitalisme dalam membangun keluarga sejak awal. Dalam sistem ini, pernikahan kerap diposisikan sebagai sarana pemenuhan kesenangan duniawi, bukan sebagai ikatan yang mewujudkan amanah dan tanggung jawab. Relasi suami-istri cenderung bersifat transaksional, diukur dari kenyamanan, keuntungan emosional, dan materi.
Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya bekal ilmu ketika memasuki pernikahan. Relasi yang diawali dengan pacaran, bahkan seks bebas, membentuk pola hubungan tanpa batasan halal-haram dan tanpa kesiapan tanggung jawab. Ketika pernikahan dibangun di atas fondasi nafsu dan emosi, relasi kuasa yang tidak sehat mudah tumbuh, dan anak akan menjadi pihak paling lemah sekaligus paling rentan menjadi korban.
Di sisi lain, keluarga juga dihadapkan pada tekanan hidup yang makin berat. Sistem ekonomi kapitalistik tidak berpihak pada kesejahteraan keluarga, sementara budaya gengsi dan konsumtif terus diproduksi dan dinormalisasi. Beban ekonomi, tuntutan produktivitas, dan stres berkepanjangan menciptakan rumah tangga yang rapuh. Dalam situasi ini, anak kerap menjadi objek pelampiasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, psikis, maupun pengabaian.
Semua ini berakar pada sekularisme yang menyingkirkan aturan Allah dari kehidupan. Ketika agama dipisahkan dari pengaturan keluarga, pendidikan, dan ekonomi, standar benar-salah ditentukan oleh kepentingan manusia semata-mata. Akibatnya, perlindungan terhadap anak menjadi rapuh dan mudah dikompromikan.
Dengan demikian, kekerasan terhadap anak dan praktik child grooming bukanlah kecelakaan sosial, melainkan produk sistemis. Ia lahir dari sistem sekuler kapitalisme yang mencabut aturan Allah dari kehidupan, mereduksi hukum menjadi prosedur, moral menjadi pilihan, dan perlindungan anak menjadi slogan. Sistem ini gagal membangun keluarga yang berlandaskan amanah, gagal menciptakan ruang publik yang aman, dan gagal menghadirkan negara sebagai penjaga generasi.
Sungguh, selama sekularisme dan kapitalisme terus dijadikan fondasi, kejahatan terhadap anak bukan hanya akan berulang, tetapi akan terus menemukan pembenarannya. Dalam sistem yang rusak dari hulunya, anak-anak selalu menjadi korban paling awal dan paling lama menanggung akibatnya.
Islam Memberikan Perlindungan Hakiki terhadap Generasi
Kekerasan terhadap anak dan praktik child grooming lahir dari sistem yang mencabut aturan Allah. Solusinya pun tidak bisa sekadar tambal sulam regulasi atau respons sesaat. Masalah yang bersifat sistemis hanya dapat diselesaikan dengan perubahan sistem secara menyeluruh. Di sinilah Islam mampu hadir sebagai solusi yang memberikan perlindungan hakiki bagi generasi.
Islam memandang kekerasan terhadap anak dan child grooming sebagai kejahatan serius sekaligus pengkhianatan terhadap amanah Allah atas generasi. Kejahatan ini tidak ditoleransi atas nama kompleksitas sosial atau keterbatasan kebijakan. Syariat Islam menawarkan solusi yang menyentuh hulu persoalan, bersifat menyeluruh, tegas, dan berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar penanganan administratif setelah kerusakan terjadi.
Salah satu pilar utama perlindungan generasi dalam Islam adalah sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi membentuk kepribadian Islam (syakhsiyyah islamiyyah), yakni kepribadian yang menjadikan akidah sebagai landasan berpikir dan syariat sebagai standar bertindak. Melalui sistem pendidikan ini, lahir generasi yang memiliki iman dan takwa yang kuat sebagai benteng internal untuk berlaku lurus dalam kehidupan, baik ketika kelak berperan sebagai orang tua maupun sebagai anggota masyarakat.
Dengan pendidikan yang membentuk kepribadian Islam, penjagaan moral tidak bergantung pada kontrol eksternal semata-mata, tetapi tertanam dalam kesadaran individu. Inilah yang melahirkan daya tahan generasi terhadap kekerasan, penyimpangan relasi, dan eksploitasi, termasuk yang berlangsung di ruang digital.
Di saat yang sama, Islam menjadikan penjagaan jiwa, akal, dan kehormatan sebagai tujuan utama syariat (maqāṣid asy-syarī‘ah). Oleh karena itu, negara dalam Islam wajib mengatur seluruh aspek kehidupan secara preventif, termasuk kehidupan keluarga, pendidikan, serta ruang publik dan digital. Pergaulan diatur berdasarkan syariat, konten dan aktivitas digital diawasi, serta celah-celah eksploitasi ditutup mulai dari hulunya. Dunia maya diperlakukan sebagai bagian dari ruang publik yang tunduk pada hukum syariat, bukan wilayah yang bebas nilai.
Namun, ketika kejahatan tetap terjadi, sistem Islam juga bekerja secara kuratif. Negara wajib hadir sepenuhnya untuk melindungi korban, memutus relasi berbahaya, memulihkan trauma, dan menghentikan pelaku secara tegas agar kejahatan tidak berulang. Penanganan tidak berhenti pada prosedur formal, melainkan diarahkan untuk menghilangkan kezaliman dan mengembalikan hak korban secara nyata.
Dalam kerangka ini, keluarga tidak dibiarkan menghadapi beban perlindungan anak sendirian. Dengan dukungan sistem pendidikan, ekonomi, dan sosial yang islami, negara memastikan orang tua dibekali keimanan dan tanggung jawab, kebutuhan hidup keluarga terpenuhi secara layak, serta lingkungan sosial dan digital terjaga. Jelas, keluarga berfungsi sebagai benteng pertama perlindungan anak, bukan justru jadi sumber persoalan atas kejahatan yang lahir dari sistem yang rusak.
Sejarah peradaban Islam menjadi bukti konkret efektivitas sistem ini. Peradaban Islam melahirkan generasi ulama dan ilmuwan yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan dan sosial yang menjaga iman dan adab sejak dini. Imam Syafi‘i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, dan Ibnu Taimiyah dikenal bukan hanya karena keluasan ilmunya, tetapi karena integritas moral dan keteguhan menjaga amanah. Mereka lahir dari sistem Islam yang mengatur pendidikan, pergaulan, dan kehidupan publik secara menyeluruh, sehingga generasi terjaga menjadi fondasi lahirnya peradaban yang berilmu dan beradab.
Islam juga menolak lahirnya generasi yang lemah dan tidak terlindungi. Allah Swt. berfirman, “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.” (QS An-Nisā’ [4]: 9).
Oleh karena itu, seluruh pengaturan kehidupan, baik dalam urusan keluarga, pendidikan, ekonomi, maupun ruang publik, harus diarahkan untuk membentuk generasi yang kuat secara fisik, mental, dan moral. Perlindungan anak tidak bisa berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem kehidupan yang harus berlandaskan akidah dan syariat.
Namun, semua mekanisme ini tidak akan kukuh tanpa perubahan cara pandang terhadap kehidupan. Dakwah menjadi kunci untuk menggeser paradigma sekuler menuju paradigma Islam yang menjadikan akidah sebagai landasan berpikir dan syariat sebagai standar bertindak. Perubahan paradigma ini harus berujung pada perubahan sistem, dari sistem yang kompromistis terhadap kejahatan menjadi sistem Islam yang tegas menjaga amanah generasi.
Dengan demikian, perlindungan anak yang hakiki hanya dapat terwujud melalui penerapan Islam secara menyeluruh. Sistem Islam akan mencegah kejahatan sejak hulu, membentuk generasi berkepribadian Islam melalui pendidikan, mengatur interaksi di dunia nyata dan digital, menguatkan keluarga dengan dukungan negara, serta menindak pelaku tanpa kompromi. Inilah perlindungan sejati bagi anak sebagai amanah Allah dan penopang masa depan umat. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]
