Gaza Bebas Hanya dengan Jihad dan Khilafah, Bukan dengan Gencatan Senjata

Gaza Bebas Hanya dengan Jihad dan Khilafah, Bukan dengan Gencatan Senjata

Muslimah News, FOKUS — Bukan Zion*s kalau tidak melanggar perjanjian. Meski gencatan senjata antara Ham*s dan Zion*s telah disepakati awal Oktober lalu, Zion*s kembali menunjukkan wajah aslinya sebagai pengkhianat dan pelanggar perjanjian. Zion*s Yahudi telah melakukan 194 pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza sejak perjanjian itu berlaku pada 10 Oktober 2025. Data itu disampaikan Kantor Media Pemerintah Gaza pada Ahad (2-11-2025).

Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza Ismail al-Thawabteh mengatakan, pelanggaran mencakup penembakan, pengeboman, serangan udara, serta serangan darat di luar garis demarkasi yang disebut “garis kuning”. Garis kuning adalah batas tidak kasat mata yang membelah Jalur Gaza antara Gaza City dan Khan Younis. Wilayah itu menjadi patokan penarikan pasukan Zion*s berdasarkan kesepakatan gencatan.

Thawabteh menjelaskan, Zion*s belum mengizinkan masuknya bantuan medis, obat-obatan, tenda, maupun rumah portabel. “Zion*s juga telah memblokir masuknya obat-obatan dan peralatan medis,” ujarnya. Ia menambahkan, Zion*s tidak membuka kembali perbatasan Rafah dengan Mesir yang seharusnya digunakan untuk mengevakuasi pasien. Dari 13.200 truk bantuan yang dijadwalkan masuk sejak 10 Oktober hingga akhir bulan, hanya 3.203 yang diizinkan masuk, atau sekitar 24% dari jumlah yang disepakati.

Pasukan perdamaian dari beberapa negara yang akan dikirim ke Gaza untuk mengawasi implementasi gencatan senjata pun telah dikangkangi Zion*s. Netanyahu bersikeras, Zion*slah yang berhak menentukan pasukan mana yang diterima sebagai pasukan perdamaian. ”Kami memegang kendali atas keamanan kami. Kami juga akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima di pasukan perdamaian, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” kata Netanyahu.

Alat Melumpuhkan Perlawanan

Perjanjian gencatan senjata merupakan bagian dari rencana 20 poin usulan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza dan membuka jalan perdamaian di Timur Tengah. Inti proposal itu adalah demiliterisasi, deradikalisasi, sekularisasi, dan jeratan bantuan ekonomi.

Jika dicermati secara mendalam, demiliterisasi sesungguhnya adalah strategi untuk melumpuhkan kekuatan perlawanan Palestina secara militer. Ini tampak pada poin 13 proposal Trump. ”Ham*s dan faksi-faksi lainnya sepakat untuk tidak berperan dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun. Semua infrastruktur militer, teror, dan ofensif, termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata, akan dihancurkan dan tidak akan dibangun kembali. Akan ada proses demiliterisasi Gaza di bawah pengawasan pemantau independen yang mencakup penghentian penggunaan senjata secara permanen.” Poin ini jelas melucuti kekuatan perlawanan Palestina. Sebaliknya hal yang sama tidak dituntut kepada Zion*s Yahudi yang justru merupakan pelaku Genosida.

Pada masa lalu demiliterisasi sudah diterapkan di Tepi Barat melalui perjanjian Oslo 1994. Dengan demiliterisasi itu Zion*s leluasa untuk terus melakukan ekspansi permukiman. Tepi Barat yang dulunya dikontrol penuh Palestina, sekarang dikerat-kerat Zion*s melalui permukiman baru yang didirikan Yahudi. Zion*s leluasa menghancurkan perkebunan zaitun milik warga di Tepi Barat tanpa perlawanan. Jadi kalau demiliterisasi diberlakukan secara penuh di Gaza sama saja dengan memberikan leher warga Palestina untuk disembelih Zion*s tanpa perlawanan sama sekali.

Deradikalisasi untuk Mengadang Perjuangan

Dalam perspektif Trump, yang menjadi akar masalah Gaza adalah para pejuang di sana dan kaum muslim yang menyuarakan solusi Palestina dengan jihad dan Khilafah. Para pejuang itu dianggap kelompok pemberontak dan teroris. Ini tampak dari usulan proposal poin satu, ”Gaza akan menjadi zona bebas teror yang telah dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya.” Dari perspektif ini saja Trump sudah menyalahkan warga Gaza karena dianggap melakukan teror. Padahal, yang melakukan penghancuran di Gaza bukan kelompok pejuang, tetapi Zion*s Yahudi.

Tujuan deradikalisasi tidak lain untuk melumpuhkan perjuangan melalui pemikiran. Sangat jelas yang disebut dengan radikal oleh Trump adalah pemikiran Islam yang antipenjajahan, yakni pemikiran Islam yang dibangun di atas akidah Islam yang membentuk pola pikir dan pola sikap hanya tunduk kepada Allah, sabar dalam perjuangan, dan yakin akan kemenangan dari Allah. Ini sangat menakutkan Barat.

Syariat Islam yang menyerahkan kedaulatan di tangan hukum syariat serta tidak tunduk pada hawa nafsu, keserahan, dan kekuasaan adalah jaminan pembebasan manusia serta umat Islam dan negeri-negeri muslim dari penjajahan Barat. Selama kaum muslim mendasarkan diri mereka pada syariat Islam, Barat akan menemui jalan buntu untuk menguasai kaum muslim. Inilah alasan Trump menekankan pentingnya deradikalisasi.

Sekularisasi Palestina Melestarikan Penjajahan

Pemerintahan Palestina ke depan dirancang untuk menerapkan sekularisme. Ini tampak jelas dalam poin sembilan. ”Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan transisi sementara dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional sehari-hari layanan publik dan kota madya bagi masyarakat di Gaza. Komite ini akan terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional, dengan pengawasan dan supervisi oleh badan transisi internasional baru (Dewan Perdamaian) yang akan dipimpin dan diketuai oleh Presiden Donald J. Trump, dengan anggota dan kepala negara lainnya yang akan diumumkan, termasuk Mantan Perdana Menteri (Inggris) Tony Blair. Badan ini akan menerapkan standar internasional terbaik untuk menciptakan tata kelola yang modern dan efisien yang melayani rakyat Gaza dan kondusif untuk menarik investasi.”

Sekularisasi Gaza jelas tampak dalam diksi ”menerapkan standar internasional” yang di antara tujuannya adalah untuk menarik investasi. Gaza ke depan dirancang di bawah kendali Trump dan Blair, dua sosok yang memiliki rekam jejak berdarah di dunia Islam. Atas nama rekonstruksi Gaza yang diluluhlantakkan Zion*s, proposal ini menjanjikan kucuran dana, bukan sebagai bantuan, tetapi alat penjajahan ekonomi. Bantuan ekonomi ini tidak ubahnya seperti konsep Marshall Plan yang merupakan penjajahan berkedok bantuan ekonomi.

Yang lebih menyakitkan adalah pengkhianatan para penguasa negeri muslim. Negara-negara seperti Turki, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, termasuk Indonesia, mendukung rencana itu dan akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, bukan untuk melindungi rakyat Palestina, melainkan melindungi kepentingan Amerika dan Zion*s di Gaza.

Alhasil proposal Trump, gencatan senjata, ataupun KTT Sham el-Syeikh yang digelar pertengahan Oktober lalu bukan solusi untuk Palestina. Itu semua adalah pelumpuhan perlawanan rakyat Palestina, pemberian kesempatan bagi Zion*s untuk terus menghancurkan Gaza tanpa perlawanan, dan penyerahan kendali Palestina ke tangan penjajah yang didukung oleh para penguasa muslim. Perlu dicatat, sikap mendukung proses seperti ini adalah kejahatan dan pengkhianatan karena tidak didasarkan pada kepentingan umat, melainkan ketundukan kepada Amerika dan pelaksanaan rencananya.

Jalan Perjuangan Pembebasan Palestina

Munculnya masalah Palestina berawal dari keruntuhan Khilafah Ustmani pada 1924 yang membuka jalan bagi terpecahnya negeri-negeri muslim dan perampasan Palestina dengan dukungan Inggris lalu dialihkan ke Amerika Serikat. Para penguasa muslim justru memperkukuh keberadaan Zion*s dengan menjalin normalisasi dengan entitas itu, membungkam suara umat yang membela Palestina, serta enggan mengirimkan kekuatan militernya untuk membebaskan Palestina. Pengkhianatan rezim ini kontras dengan meningkatnya kesadaran umat Islam termasuk generasi mudanya yang kian menentang kejahatan Zion*s.

Oleh karena itu, tidak ada jalan untuk membebaskan Palestina kecuali hanya melalui tegaknya Khilafah. Sejarah membuktikan saat Khilafah masih tegak, wilayah Palestina terlindungi. Khalifah akan mampu menghadirkan kekuatan politik dan militernya melalui jihad secara nyata. Inilah jalan perjuangan sejati pembebasan Palestina dan negeri-negeri muslim lainnya yang tertindas. Perjuangan penegakan Khilafah menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam, tidak terkecuali para pemuda.

Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa perubahan besar yang dilakukan Rasulullah saw. dalam mengubah masyarakat jahiliah menuju masyarakat Islam tidak pernah lepas dari peran pemuda. Para pemuda bukan sekadar pelengkap dalam perjalanan dakwah, melainkan garda terdepan yang berani, penuh energi, dan siap mengorbankan jiwa serta raga demi tegaknya Khilafah. Penegakan Khilafah harus melalui gerakan politik sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw.

Rasulullah saw. melakukan dakwah pemikiran, politis, dan tanpa kekerasan. Dakwah Rasul fokus membina umat, baik secara personal maupun komunal, kemudian berinteraksi dengan masyarakat untuk selanjutnya menerima kekuasaan dari umat dan menegakkan pemerintahan Islam yang pertama di Madinah.

Dalam konteks penegakan kembali Khilafah, para pemuda hendaknya mengambil posisi sebagai pemimpin, yaitu lokomotif perubahan di tengah masyarakat dengan penerapan Islam kafah dalam institusi Khilafah. Agar tetap berada di atas rel dakwah yang benar, generasi muda muslim hendaknya menggabungkan dirinya dalam barisan jemaah dakwah yang fokus dan ikhlas untuk menegakkan Khilafah, tidak berbelok meski satu inci. Itulah jemaah dakwah Islam ideologis yang akan merealisasikan ayat yang mulia,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran [3]: 104).

Para pemuda harus bergerak bersama jemaah dakwah ideologis dan mengambil peran menguatkan opini tentang kewajiban menegakkan Khilafah. Mereka bahkan dituntut oleh syariat untuk bersungguh-sungguh menyegerakan tegaknya Khilafah sebagai bentuk tanggung jawab menolong saudaranya seakidah, umat Islam Palestina, khususnya Gaza.

Perjuangan penegakan Khilafah adalah perjuangan yang sangat mulia, sebagaimana posisinya sebagai tajul furudh (mahkota kewajiban) dalam keseluruhan ajaran Islam. Terlebih Khilafah yang akan datang adalah Khilafah yang tegak di atas minhaj kenabian. Para pejuangnya disetarakan dengan generasi penegak Daulah Islam pada masa awal, sedangkan pahalanya dilipatgandakan hingga 50 kali pahala yang diperoleh para sahabat Rasulullah saw. “Sesungguhnya di belakang kalian (nanti) ada hari-hari yang bersabar pada waktu tersebut seperti halnya memegang bara api. Orang yang beramal pada waktu tersebut seperti (mendapat) pahala 50 orang yang beramal seperti amal kalian..” (HR At-Tirmidzi).

Upaya menegakkan Khilafah pasti akan menghadapi tantangan besar dari negara-negara adidaya yang tidak menginginkan kebangkitan Islam. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk menghalangi perjuangan ini dengan mengkriminalisasi para pejuangnya, melakukan penangkapan, bahkan pelarangan terhadap gerakan ini.

Dalam kondisi demikian para pejuang harus tetap istikamah mengikuti perintah Allah. Allah Taala berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

”Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Tuhan kami ialah Allah,”  kemudian mereka tetap istikamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berdukacita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. (QS Al-Ahqaf [46]: 13—14).

Saat Khilafah tegak, khalifahlah yang akan mengorganisasikan pelaksanaan jihad membebaskan Palestina. Jihad inilah yang akan meruntuhkan kesombongan Zion*s. Sudah tidak terhitung perundingan damai dilakukan, mulai dari Camp David, Oslo, Madrid, dan lainnya, hasilnya nihil. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengusir Zion*s adalah dengan jihad. Dengan potensi tentara dan persenjataan yang dimiliki umat Islam sedunia yang disatukan oleh Khilafah tidak sulit membebaskan Palestina dan mengusir Zion*s Yahudi laknatullah. Allah Taala berfirman, ”Pada hari kemenangan itu bergembiralah orang-orang mukmin karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” (TQS Ar-Rum [30]: 4-5). [MNews/IA-RR]

Share

2 thoughts on “Gaza Bebas Hanya dengan Jihad dan Khilafah, Bukan dengan Gencatan Senjata”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *