BLT dan Magang Nasional, Tambal Sulam Kapitalisme

BLT dan Magang Nasional, Tambal Sulam Kapitalisme

Muslimah News, FOKUS — Demi mengurangi angka kemiskinan, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra). Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa BLT akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM). Ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya dan bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang. Pemberian BLT akan dilaksanakan pada Oktober, November, dan Desember 2025 (Setneg, 17-10-2025).

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja, pemerintah juga meluncurkan Program Magang Nasional. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kuota peserta untuk program Magang Nasional 2026 adalah 100 ribu orang (Antara, 20-10-2025).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah secara resmi menutup pendaftaran Program Pemagangan Nasional Tahun 2025 Gelombang I. Tercatat 156.159 pendaftar mengajukan diri sebagai calon peserta, sedangkan 1.668 perusahaan ikut serta menjadi penyelenggara kegiatan pemagangan tersebut.

Pada gelombang pertama ini Kemnaker membuka kuota awal bagi 20.000 lulusan baru (fresh graduate). Selama menjalani masa pemagangan selama enam bulan, peserta akan mendapatkan uang saku setara dengan upah minimum yang disalurkan oleh pemerintah melalui bank-bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI).

Tambal Sulam Kapitalisme

Pemerintah memang memberikan stimulus ekonomi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program magang nasional, sebagai bagian dari program quick win, yakni langkah cepat untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun, kebijakan tersebut belum menuntaskan problem mendasar ekonomi yang membuat kemiskinan dan pengangguran berulang terjadi.

Kemiskinan terjadi bukan sekadar fenomena tahunan yang bisa teratasi secara tuntas dengan solusi tambal sulam semacam BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), atau program sejenis. Kemiskinan bukan pilihan hidup yang disengaja, tetapi masyarakat dimiskinkan secara sistemis. Pendapatan masyarakat tidak bertambah, tetapi harga kebutuhan pangan dan tarif layanan publik selalu mengalami kenaikan. Meski pendapatan naik, hal itu berbanding lurus dengan kenaikan bahan pokok dan kebutuhan hidup lainnya. Dalam sistem kapitalisme, tidak ada layanan publik yang benar-benar gratis.

Bagaimana masyarakat mau hidup sejahtera dan berkecukupan jika harga berbagai kebutuhan pokok dan tarif layanan publik selalu naik secara signifikan? Keberadaan bantuan sosial hanyalah seperti pereda nyeri sesaat untuk waktu yang sangat singkat, bukan berdampak jangka panjang. Masalahnya ada pada kebijakan negara yang tidak melakukan riayah dengan benar.

Kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat ini lahir dari paradigma ideologi kapitalisme yang memberikan kebebasan bagi individu untuk menguasai hajat publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, industri pangan, dan distribusinya. Negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator bagi kepentingan korporasi/kapitalis. Alhasil, terjadilah kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang dikenal dengan adagium “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat”.

Adapun pengangguran juga masih berkelindan dengan masalah struktural yang melingkupinya, yaitu ketimpangan jumlah lulusan dengan lapangan kerja yang tidak bisa menampung semua lulusan. Kebutuhan industri terhadap tenaga kerja manusia kian menyusut seiring perkembangan teknologi. Industri padat karya cenderung melakukan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi dan otomatisasi menggantikan pekerjaan manual.

Di sistem kapitalisme, lulusan pendidikan disiapkan untuk menjadi tenaga siap pakai untuk menyesuaikan permintaan pasar. Dengan berlakunya kurikulum berbasis industri, generasi muda justru kehilangan kemampuan berpikir kritis dan inovatif karena teori dan konsep dasar keilmuannya lemah.

Demi mengisi pasar tenaga kerja, tujuan pendidikan pun bergeser sebatas memenuhi tuntutan dunia kerja. Tidak jarang antara gelar lulusan dengan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai. Ada yang lulusan pertanian, malah jadi sopir ojol. Ada yang lulusan kependidikan menjadi buruh kasar.

Ketika para lulusan siap menjadi buruh dan tenaga kerja, mereka masih dihadapkan dengan kebijakan yang membolehkan serbuan pekerja asing yang mengisi pasar kerja. Mereka dipaksa bersaing dalam dunia kerja akibat kebijakan penguasa yang terjebak dalam pasar bebas.

Lulusan sarjana tidak menjamin bisa bekerja, apalagi sekadar lulusan SMK. Solusi pendidikan vokasi yang selama ini dibanggakan sebagai program untuk mengatasi pengangguran, faktanya belum berhasil. Pengangguran justru meningkat karena makin sempitnya lapangan kerja. Jurusan-jurusan yang tidak “komersial” di dunia kerja akhirnya ditinggalkan.

Sebagai contoh, keahlian dalam pertanian menjadi tidak berarti jika lahan pertaniannya kian berkurang dan beralih fungsi menjadi bisnis properti. Akibat kebijakan kapitalistik, negara kehilangan kekuatannya sebagai pelaku industri. Sistem kapitalisme yang membuka keran liberalisasi investasi menjadikan segala hajat dan kepemilikan publik diperjualbelikan. Imbasnya adalah masyarakat berebut posisi kerja dalam industri, bahkan masuk sektor informal dengan pendapatan rendah dan tanpa jaminan perlindungan kerja.

Satu per satu kebijakan mengarah pada kemandirian rakyat agar tidak bergantung pada pemberian negara. Dorongan untuk berinovasi menjadikan rakyat “dipaksa” kreatif bekerja. Bahkan, negara mendorong individu rakyat membuka lapangan kerja. Setelah usaha kecil dan mikro rakyat berkembang, negara tidak kehilangan akal untuk memungut pajak dari mereka. Padahal, menyediakan lapangan kerja dan memastikan setiap individu dapat bekerja adalah tugas pokok negara, bukan individu atau swasta.

Berlepasnya negara dari tanggung jawab ini adalah konsekuensi atas penerapan sistem kapitalisme. Rakyat dituntut mandiri mencari nafkah dan mengatasi problem ekonominya. Negara hanya memberi stimulus yang sifatnya sementara dan belum menjamin kesejahteraan dalam jangka panjang.

Cara Islam Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran

Islam sebagai agama yang sempurna telah menetapkan pedoman yang komprehensif untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya, negara memegang peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab menjalankan tugas ri’ayah syu’un al-ummah, yakni mengurus berbagai kebutuhan rakyat.

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang masyarakat harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, Islam justru menawarkan solusi dan kebijakan konkret untuk mencegah serta mengatasi kemiskinan dan pengangguran, di antaranya:

Pertama, negara menyediakan lapangan kerja melalui mekanisme berikut:

1. Pengelolaan sumber daya alam milik umum oleh negara dan hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat secara murah, bahkan gratis. Selain itu, pengelolaan SDA secara mandiri berpotensi menyerap SDM dalam jumlah besar sehingga kesempatan bekerja juga besar.

2. Negara Khilafah mengembangkan industri alat-alat berat (industri penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain. Hal ini akan mendorong tersedianya lapangan kerja dengan serapan tenaga kerja yang banyak.

3. Kewajiban bekerja hanya dibebankan pada laki-laki. Kaum perempuan tidak wajib bekerja. Fungsi utama perempuan adalah sebagai ibu dan pengurus rumah (ummu warabbatul bayt). Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki.

4. Pada sektor pertanian, selain intensifikasi, negara juga akan melakukan ekstensifikasi, yaitu menambah luas area pertanian yang akan ditanami dan diserahkan kepada rakyat. Para petani yang tidak memiliki lahan atau modal dapat mengerjakan lahan yang diberi negara. Negara dapat mengambil tanah mati (tanah yang ditelantarkan pemilik selama 3 tahun) dengan memberikannya kepada mereka yang menghidupkan tanah mati dengan menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya.

5. Apabila terdapat individu yang malas bekerja atau tidak memiliki keahlian, negara Khilafah berkewajiban memaksa mereka bekerja dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti pelatihan keterampilan dan literasi yang cukup. Khalifah Umar ra. pernah memberi setakar biji-bijian kepada orang-orang yang terlihat tidak melakukan apa-apa di dalam masjid. Ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid pada saat orang-orang sibuk bekerja bahwa mereka sedang bertawakal, beliau berkata, “Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.”

Kedua, negara menyediakan layanan pendidikan secara gratis bagi seluruh masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, rakyat memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan sesuai minat dan kemampuannya tanpa harus terbebani oleh biaya. Dalam kitab Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah hlm. 11 Syekh ’Atha’ bin Khalil menyebutkan bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara secara cuma-cuma Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara gratis.

Ketiga, negara berperan dalam mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Misalnya, dengan mengontrol harga pangan agar terjangkau oleh masyarakat, juga mempermudah proses jual beli tanah dan rumah agar biayanya lebih murah dan administrasinya sederhana. Negara juga menyediakan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga. Melalui kebijakan tersebut, tekanan ekonomi masyarakat dapat berkurang sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Semua mekanisme tersebut hanya dapat terwujud dengan penerapan sistem Islam kafah dalam negara Khilafah. Dalam perspektif Islam, negara menempati posisi yang sangat strategis dalam mengurus kepentingan rakyat. Kepemimpinan bukan sekadar urusan administratif, melainkan amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Negara tidak hanya berkewajiban membuat kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa setiap warganya dapat hidup layak dan memperoleh nafkah yang cukup. Tugas negara bukan hanya melakukan pengaturan, tetapi juga menjamin kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Apabila masih ada rakyat yang menganggur dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya karena lemah, ia menjadi tanggung jawab pemimpin/khalifah. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari). Khalifah akan memberikan santunan bagi orang tersebut beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Wallahualam bissab. [MNews/CJ-RR].

Share

2 thoughts on “BLT dan Magang Nasional, Tambal Sulam Kapitalisme”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *