Penulis: Abdul Qadim Zallum
Muslimah News, TELAAH KITAB — Terorisme dalam bahasa Arab identik dengan kata al-irhâb, masdar yang merupakan musytaq (pecahan kata) dari fi’il (kata kerja) arhaba. Maknanya adalah “menciptakan ketakutan” (akhâfa) atau “membuat kengerian/kegentaran” (fazza’a). Makna bahasa ini terdapat dalam firman Allah Swt., “… (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian. …” (QS Al-Anfâl: 60).
Akan tetapi, makna bahasa ini telah mengalami transformasi makna sehingga menjadi terminologi (istilah) yang baru. Dinas Intelijen Amerika dan Inggris, dalam sebuah seminar yang diadakan untuk membahas makna terorisme pada 1979 telah menyepakati bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasaan untuk melawan kepentingan-kepenting sipil guna mewujudkan target-target politis.
Setelah seminar itu, diselenggarakanlah berbagai konferensi dan seminar internasional, serta ditetapkan berbagai hukum dan undang-undang untuk membatasi aksi-aksi yang dapat digolongkan sebagai terorisme. Berbagai hukum dan undang-undang dibuat untuk menerangkan kategori berbagai gerakan, kelompok, dan partai yang melakukan aksi terorisme, serta untuk menentukan negara-negara mana yang mensponsori terorisme. Semua aturan ini, menurut klaim mereka, adalah dasar untuk mengambil sejumlah tindakan yang diperlukan guna memerangi terorisme dan membatasi gerak-geriknya.
Dari tinjauan global terhadap berbagai undang-undang dan hukum yang berkaitan dengan terorisme, tampak jelas bahwa semua peraturan itu ternyata tidak mendalam dan tunduk pada orientasi politik dari negara-negara yang membuatnya. Sebagai contoh, kita melihat Amerika menganggap pembunuhan Indira Gandhi sebagai aksi terorisme, sementara pembunuhan Raja Faisal dan Presiden Kennedy tidak dianggap aksi terorisme.
Contoh lain, Amerika pada awalnya mencap pemboman gedung Kantor Penyelidikan Federal di Oklahoma beberapa tahun lalu sebagai aksi terorisme. Akan tetapi, ketika terbukti bahwa pelaku pemboman adalah kalangan milisi Amerika sendiri, pemboman yang semula dianggap aksi terorisme, lalu hanya dianggap sebagai aksi kriminal belaka.
Amerika secara khusus menyifati sebagian gerakan sebagai “gerakan perlawanan rakyat”, misalnya gerakan revolusioner Nikaragua (Zapatista), Tentara Pembebasan Irlandia (IRA), dan lain-lain. Ketika para anggota dari gerakan-gerakan ini ditangkap, mereka diperlakukan sebagai tawanan perang sesuai dengan Protokol 1/1977 yang ditambahkan pada Konvensi Genewa. Akan tetapi, Amerika menyifati setiap gerakan yang bertentangan dengan kepentingan Amerika atau kepentingan agen-agen Amerika sebagai gerakan terorisme.
Kemudian, nama gerakan tersebut pun dicantumkan dalam daftar organisasi teroris yang dikeluarkan secara periodik oleh Departemen Luar Negeri Amerika. Gerakan ini, misalnya, sebagian besar adalah gerakan-gerakan Islam yang ada di Mesir Pakistan, Palestina, Aljazair, dan lain-lain.
Seperti yang kita lihat sejak dekade 70-an, Amerika memang telah merekayasa opini umum internasional dan regional (Amerika) untuk melawan terorisme. Mereka juga melawan orang yang dicap sebagai teroris. Amerika yang telah mengeksploitasi aksi-aksi yang dilakukan untuk merealisasikan target-target sipil, baik yang dilakukan oleh berbagai gerakan politik atau gerakan militer yang tidak mempunyai hubungan dengan Amerika, maupun yang mempunyai hubungan dengan Amerika (CIA).
Banyak dokumen yang menerangkan bahwa aksi-aksi yang dicap sebagai aksi terorisme sebenarnya didalangi oleh intel-intel CIA sendiri. Ini seperti pembajakan pesawat TWA di Beirut pada awal 80-an lalu. Amerika telah mengeksploitasi peristiwa peledakan gedung Al-Khubar milik Amerika di Saudi. Mereka memaksakan 40 rekomendasi yang berkaitan dengan upaya memerangi terorisme pada Konferensi Negara-Negara G-7 yang diselenggarakan di Prancis pada 1996. Amerika juga memanfaatkan peristiwa peledakan gedung Pusat Perdagangan Dunia (WTC) di New York dan Kantor Penyelidikan Federal di Oklahoma, bahkan sebelum diketahui siapa pelakunya. Ini dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang Perlawanan terhadap Terorisme yang disetujui oleh Senat Amerika pada 1997.
Berdasarkan rekomendasi dan undang-undang tersebut, Amerika dapat memata-matai siapa pun dan di mana pun orang yang dituduhnya sebagai teroris. Amerika berhak untuk menangkap atau menculiknya. Amerika pun berhak menjatuhkan sanksi yang dianggap cocok baginya, seperti penahanan, penyitaan, deportasi, atau pencabutan kewarganegaraan. Semua dilakukan tanpa memberikan hak kepada pihak tertuduh untuk membela diri ataupun untuk hadir di hadapan pengadilan atau lembaga hakim juri.
Kemudian Amerika melakukan generalisasi sifat terorisme terhadap negara-negara yang merintangi kepentingan-kepentingannya, seperti Korea, Cina, Irak, dan Libia. Demikian pula terhadap banyak gerakan Islam, seperti Tanzhimul Jihad, Hammas, dan Jamaah Islamiyah di Mesir, serta FIS di Aljazair. Dalam hal ini, Amerika memanfaatkan sejumlah peristiwa pemboman yang terjadi di Palestina untuk melawan Yahudi dan sejumlah aksi yang terjadi di Aljazair. Ini terjadi tidak lama setelah pembatalan hasil pemilu untuk anggota legislatif oleh kalangan militer.
Berdasarkan undang-undang, keputusan, dan rekomendasi yang ada, Amerika bisa memata-matai dan menghantam siapa saja yang dicapnya sebagai teroris, baik individu, organisasi, partai, ataupun negara. Untuk itu, Amerika menggunakan kekuatan militernya atau pengaruh politiknya untuk melakukan blokade ekonomi seperti yang dilakukannya terhadap Irak dan Libia. Hal ini telah diungkapkan oleh mantan Menlu Amerika George Schultz yang pernah menyatakan, “Para teroris itu, bagaimana pun mereka berusaha melarikan diri, tetap tidak akan dapat menyembunyikan diri.”
Islam telah dinominasikan oleh Amerika untuk menjadi musuhnya setelah runtuhnya komunisme. Oleh karenanya, negeri-negeri Islam menjadi wilayah terpenting yang akan menjadi sasaran Amerika dalam penerapan undang-undang terorisme. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan cengkeraman Amerika di negeri-negeri Islam, serta melestarikannya agar tetap berada di bawah hegemoni Amerika. Alasannya, kaum muslim memang telah mulai merintis jalan menuju kebangkitan untuk mengembalikan Khilafah.
Dalam hal ini, Amerika dan negara-negara kafir lainnya telah memahami benar bahwa Khilafah adalah satu-satunya negara yang berkemampuan untuk meluluhlantakkan ideologi kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika.
Oleh karena itu, hampir tidak ada satu pun gerakan Islam yang ada saat ini, kecuali harus siap-siap dicap sebagai teroris oleh Amerika. Cap ini pun bahkan tidak dapat dihindarkan oleh gerakan-gerakan dan partai-partai Islam yang sama sekali tidak menggunakan kekerasan untuk mencapai target-targetnya.
Ini karena Amerika telah menganggap bahwa aktivitas semua gerakan, partai, atau negara yang menyerukan kembalinya Islam adalah aksi “teroris” yang bertentangan dengan Undang-Undang Internasional. Selanjutnya, berdasarkan justifikasi ini dan ketentuan yang harus dijalankan oleh negara-negara penandatangan Undang-Undang Terorisme, Amerika dapat menghimpun kekuatan negara-negara tersebut di bawah kepemimpinannya untuk memukul berbagai gerakan, partai, atau negara tersebut.
Dari sinilah, kaum muslim yang kini tengah berjuang mengembalikan Khilafah menjadi sasaran langsung dari langkah politik yang disebut dengan melawan terorisme. Oleh karenanya, mereka berkewajiban membentuk opini umum Dunia Islam dan opini internasional. Caranya adalah dengan membongkar hakikat Undang-Undang Terorisme dan politik Amerika yang digunakan untuk menciptakan hegemoni atas dunia melalui undang-undang itu. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdul Qadim Zallum, Persepsi-Persepsi Berbahaya untuk Menghantam Islam dan Mengokohkan Peradaban Barat.

One thought on “[Persepsi Berbahaya] Terorisme (Bagian 1/2)”