Muslimah News, FOKUS — Amerika Serikat kembali lumpuh. Untuk ke-22 kalinya sejak 1976, negeri yang mengaku kampiun demokrasi itu menutup sebagian besar kegiatan pemerintahannya. Sejak 1 Oktober 2025 pukul 00.01 waktu Washington DC, government shutdown resmi berlaku setelah kongres gagal menyepakati rancangan anggaran jangka pendek. (Kompas, 1-10-2025).
Kebuntuan terjadi akibat perdebatan sengit seputar pendanaan program subsidi kesehatan Obamacare serta pemangkasan anggaran defisit yang ditolak Partai Demokrat. Akibatnya, ratusan ribu pegawai federal dirumahkan. Bahkan, Gedung Putih menyiapkan rencana PHK massal hingga 750.000 pegawai jika krisis berlanjut.
Dalam laporan Reuters (9-10-2025), publik Amerika menilai kedua partai sama-sama bertanggung jawab atas kebuntuan politik ini, menandakan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Lebih parah, Trump memperkeruh suasana. Dalam pertemuan dengan pemimpin Kongres, ia sempat membagikan topi bertuliskan “Trump 2028”, lalu mengunggah video parodi bernada ejekan terhadap pimpinan Demokrat. Alih-alih tampil sebagai negarawan yang mencari solusi, ia justru tampil impulsif dan kekanak-kanakan, sehingga mempertegas watak politik demokrasi yang sarat pencitraan dan ego pribadi.
Fenomena ini bukan pertama kalinya. Sejak 1976, negara adidaya itu sudah 22 kali mengalami government shutdown. Ironis, negara yang kerap mengklaim diri sebagai teladan demokrasi dan kiblat kapitalisme dunia, justru berkali-kali gagal menjalankan fungsi paling dasar, yakni melayani rakyatnya sendiri.
Akar Krisis
Shutdown bukan sekadar krisis teknis, tapi gejala kronis dari sistem politik yang cacat sejak lahir. Dalam sistem demokrasi kapitalisme, kekuasaan berada di tangan kelompok kepentingan, yaitu partai, korporasi, dan elite ekonomi yang saling berebut pengaruh di parlemen.
Setiap kebijakan publik menjadi alat tawar. Anggaran negara bukan lagi instrumen pelayanan rakyat, melainkan medan perang politik untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan finansial. Tidak heran, selama hampir lima dekade, Amerika terus mengalami siklus yang sama. Selama ini, shutdown diatasi dengan kompromi sementara, kemudian lahir konflik baru, dan berakhir dengan shutdown lagi. Begitu seterusnya.
Di balik jargon transparansi serta check and balance, sistem demokrasi kapitalisme justru menelanjangi dirinya sendiri. Ia memperlihatkan betapa sistem yang mendewakan kebebasan dan kepentingan individu itu rapuh dan egois. Demokrasi telah gagal menjaga kesinambungan pelayanan publik yang merupakan fungsi paling mendasar dari sebuah pemerintahan.
Dalam sistem seperti ini, rakyat hanyalah angka statistik. Ketika kongres gagal menyepakati anggaran, dampaknya langsung menimpa jutaan warga sipil. Ratusan ribu pegawai federal tidak menerima gaji, program sosial terganggu, dan lembaga-lembaga vital berhenti beroperasi. Semua itu terjadi bukan karena negara kekurangan sumber daya, tapi karena para politisi sibuk mempertahankan posisi dan citra partainya.
Bayangkan, hanya karena perdebatan politik, sebuah negara bisa dimatikan sementara. Ini bukan sekadar ironi, melainkan kezaliman yang dilembagakan. Shutdown adalah bukti bahwa di dalam kapitalisme pelayanan publik bersifat transaksional. Negara hanya bekerja selama ada dana dan dana itu pun tergantung pada kompromi politik. Jika dana tertahan, pelayanan ikut mati. Ini menunjukkan fondasi sistem yang katanya paling rasional dan adil itu begitu rapuh.
Lebih buruk lagi, setiap kali krisis terjadi, penguasa kapitalis hanya menambalnya dengan solusi jangka pendek, seperti pinjaman baru, kompromi politik, atau pemotongan anggaran. Sedangkan, akar masalahnya tidak pernah disentuh. Masalah utamanya pun bukan siapa yang duduk di Gedung Putih, melainkan sistem yang menuhankan kehendak manusia di atas hukum Tuhan. Demokrasi kapitalisme menempatkan suara mayoritas sebagai sumber hukum, padahal mayoritas itu bisa dikendalikan oleh minoritas pemilik modal. Ketika uang dan lobi menjadi faktor penentu, suara rakyat hanyalah ilusi.
Shutdown hanyalah satu dari sekian gejala penyakit sistemik, ketergantungan pada modal, ambisi kekuasaan, dan ketidakpedulian terhadap nasib rakyat. Selama sistem demokrasi kapitalisme tetap bercokol, krisis akan terus berulang. Tidak pelak, shutdown adalah episode lanjutan dari drama yang sama.
Shutdown Haram
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang rapuh, Islam memiliki tatanan pemerintahan yang kokoh dan berasaskan amanah. Dalam Islam, penguasa adalah raa’in atau penanggung jawab umat yang wajib mengurus urusan rakyat, individu per individu, tanpa henti, kapan pun, dan dalam kondisi apa pun. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Oleh karena itu, shutdown dalam bentuk apa pun sejatinya haram terjadi. Pemerintahan Islam tidak boleh berhenti melayani rakyatnya walau hanya sesaat. Negara wajib hadir dalam setiap kesulitan umat, sebab amanah kekuasaan bukan sekadar urusan administratif, melainkan pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Dalam sistem Islam, kebijakan keuangan negara tidak lahir dari kompromi politik atau tawar-menawar kepentingan, tapi sepenuhnya diatur oleh syariat melalui kinerja lembaga baitulmal. Seluruh pos pemasukan dan pengeluarannya sudah diatur secara rinci agar negara dapat berfungsi tanpa ketergantungan pada utang, pajak, atau restu parlemen.
Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadim Zallum di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah), pendapatan negara Islam bersumber dari tiga pilar utama. Pertama, bagian fai dan kharaj, yang mencakup harta rampasan perang (ganimah), pajak tanah (kharaj), dan jizyah. Kedua, bagian kepemilikan umum, yakni kekayaan yang menjadi milik bersama umat, seperti minyak dan gas, listrik, tambang, laut, sungai, hutan, dan padang gembalaan. Semuanya itu dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Ketiga, bagian sedekah, yaitu zakat yang diambil dari harta tertentu milik kaum muslim sesuai dengan ketentuan syariat.
Dengan struktur keuangan negara yang demikian, negara Islam berdiri mandiri dan berkelanjutan, tidak terjebak dalam jebakan utang luar negeri maupun krisis fiskal akibat permainan politik. Selama sumber daya umat dikelola sesuai dengan tuntunan syariat, negara mampu membiayai seluruh urusan rakyat tanpa berhenti sejenak pun.
Negara Pelayan, Bukan Pedagang
Dalam sistem Islam, fungsi utama pemerintahan adalah melayani hajat hidup rakyat, bukan memperjualbelikannya. Setiap individu dijamin hak dasarnya, baik kebutuhan pribadi seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Semua itu diberikan tanpa tunduk pada logika bisnis atau permainan politik. Negara tidak boleh bertindak layaknya korporasi yang menimbang untung dan rugi sebelum membantu rakyat. Ketika ada warga yang lapar, sakit, atau terancam, negara wajib hadir dan menunaikan tanggung jawabnya, bahkan jika harus mengosongkan baitulmal.
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang bekerja untuk kepentingan oligarki, negara dalam Islam menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Penguasa bukan sekadar administrator, melainkan penanggung jawab dunia dan akhirat atas umat yang dipimpinnya.
Atas dasar ini, selama negara masih dikelola dengan mental pedagang, rakyat akan terus menjadi komoditas, bukan prioritas. Hanya dengan kembali pada sistem Islam, kekuasaan bisa kembali berfungsi sebagai pelayan rakyat, bukan alat dagang elite politik dan pemilik modal.
Sungguh, kebanggaan Amerika terhadap kedaulatan rakyat kini berubah menjadi bahan tertawaan. Sistem demokrasi yang dahulu dielu-elukan sebagai sistem paling rasional justru melahirkan kekacauan paling irasional. Negara adidaya itu berhenti bekerja karena pertengkaran politisi.
Demokrasi kapitalisme hanya menghasilkan elite yang sibuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan, sedangkan rakyat terus menanggung beban dari sistem yang rusak. Rakyat menjadi korban dari permainan politik yang tak pernah berpihak pada mereka.
Sudah saatnya dunia berhenti menyanjung demokrasi kapitalisme yang nyata-nyata gagal mengurus urusan manusia. Dunia membutuhkan sistem yang menjamin keadilan dan kemaslahatan sejati, bukan sistem yang bergantung pada kompromi politik, tapi berdiri di atas wahyu Ilahi.
Islam datang membawa tatanan yang stabil, adil, dan penuh tanggung jawab. Di bawah kepemimpinan Islam, pelayanan publik tidak akan pernah berhenti. Rakyat tidak akan dikorbankan demi kepentingan politik. Sebab di dalam Islam, kekuasaan bukan untuk berkuasa, tapi untuk menerapkan aturan Allah yang merupakan kunci kebaikan dan rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]

Alhamdulillah
Dalam sistem Islam, fungsi utama pemerintahan adalah melayani hajat hidup rakyat, bukan memperjualbelikannya.
Sepakat hanya sistem Islam yang bisa menata aturan pemerintahan saat ini