[Kabar] Pemerhati: Digitalisasi Pendidikan Jangan Menyimpang dari Tujuan Pendidikan yang Sahih

[Kabar] Pemerhati: Digitalisasi Pendidikan Jangan Menyimpang dari Tujuan Pendidikan yang Sahih

Muslimah News, NASIONAL — Pemerintah terus menggalakkan program digitalisasi pendidikan, salah satunya dengan mendistribusikan layar digital pintar atau smart digital screen ke 330 ribu sekolah hingga akhir 2025.

Program tersebut dinilai minim perencanaan sebab tidak mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, seperti akses internet dan perangkat teknologi, khususnya di wilayah 3T. Apalagi, sedang bergulir kasus terkait digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Tujuan Pendidikan Sahih

Menurut pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa, sebagai sarana pembelajaran, program digitalisasi pendidikan memang diperlukan. “Namun, tentu saja membutuhkan prasyarat penting agar penggunaannya tidak menyimpang dari tujuan pendidikan sahih, berupa terwujudnya insan berkepribadian Islam, serta menguasai tsaqafah Islam dan ilmu pengetahuan (life skill),” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan, mestinya tidak serta-merta menghadirkan perangkat teknologi semisal layar pintar di sekolah-sekolah, sedangkan kurikulum, konten, hingga kemampuan guru tidak sesuai dengan misi pendidikan yang sahih (baca: Islam). “Sebabnya, digitalisasi bukan sekadar untuk mencapai luasnya ilmu yang dimiliki siswa atau sekadar efisiensi pekerjaan dan administrasi dalam dunia pendidikan,” cetusnya.

Jika itu yang terjadi, lanjutnya, maka kehadiran sarana teknologi dalam pendidikan hanya akan menjadi katalis bagi lahirnya output pendidikan sekuler kapitalisme, yakni hanya memiliki kompetensi keilmuan, tetapi nirkarakter sahih atau tidak berkepribadian islami. “Ini karena bingkai program tersebut tetap sekuler kapitalistis,” tegasnya.

Apalagi, tuturnya, program yang tidak murah tersebut juga sebenarnya tidak menyentuh akar persoalan pendidikan dan kebutuhan dasar pendidikan, yaitu dengan diterapkannya tata kelola pendidikan kapitalistis.

Contohnya, ia mengatakan, dengan menjadikan pendidikan sebagai alat pertumbuhan ekonomi sehingga berorientasi pasar tenaga kerja. “Pendidikan juga dianggap sebagai komoditas sehingga sulit diakses kalangan ekonomi lemah. Kurikulumnya pun berasas sekularisme sehingga banyak siswa tidak mampu berperilaku sesuai aturan Islam. Itulah ketika Islam tidak dijadikan sebagai landasan dalam pengelolaan layanan pendidikan,” jelasnya.

Akibatnya, ia menilai, negara salah menentukan standar keberhasilan atau mutu pendidikan, antara lain berupa banyaknya perangkat teknologi yang digunakan di sekolah, juga capaian nilai akademik, literasi, numerasi, dan sains.

“Terlebih lagi, peran negara lemah dan bergantung pada korporasi yang pasti mencari untung sehingga anggaran bocor dan tidak kembali kepada rakyat,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya, negara kesulitan membangun sarana prasarana, seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan sebagainya. “Jika begini kondisinya, maka digitalisasi pendidikan layak ditinjau ulang. Inilah fakta yang terjadi pada program digitalisasi pendidikan saat ini,” ulasnya.

Mempermudah

Noor memaparkan, yang dibutuhkan saat ini adalah program digitalisasi pendidikan yang mempermudah setiap warga negara memenuhi kebutuhan pendidikannya sesuai misi pendidikan yang sahih, yaitu politik pendidikan Islam.

“Negara hadir secara penuh sebagai penanggung jawab seluruh urusan umat, termasuk pendidikan. Negara tidak boleh menggantungkan urusannya kepada korporasi yang dapat membelokkan arah dan mencederai layanan pendidikan,” ucapnya.

Menurutnya, negara juga harus menyiapkan anggaran penuh untuk memenuhi semua kebutuhannya, baik untuk menyediakan semua sarana penunjang, seperti jaringan internet, perangkat, hingga konten atau kurikulum pembelajaran yang sesuai tujuan pendidikan dalam Islam.

“Kurikulum berdasarkan Islam akan menjadi panduan dalam menggunakan teknologi dalam pendidikan. Siswa hanya mempelajari materi yang menguatkannya menjadi pribadi Islam dan intelektual Islam serta penopang peradaban Islam,” jabarnya.

Ditambah lagi, ungkap Noor, Islam mewajibkan negara untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi calon-calon guru. “Kurikulumnya disusun sehingga lulusannya siap menjadi pendidik yang berkepribadian Islam, memiliki kompetensi mendidik, profesionalitas, dan semangat untuk melahirkan peradaban Islam, termasuk dalam memanfaatkan semua perangkat teknologi sehingga mempermudah tugas-tugasnya,” paparnya.

Kebijakan digitalisasi atau penggunaan teknologi, tambahnya, diatur dengan politik administrasi yang berdasarkan Islam. “Syaratnya adalah kemudahan dalam aturan, kecepatan dalam pelayanan, serta kompetensi atau profesionalitas orang yang menangani,” terangnya.

Dengan kebijakan ini, ia memandang, urusan mendidik menjadi lebih mudah. “Siswa dapat memahami materi ajar dengan lebih baik. Guru dapat lebih memfungsikan dirinya sebagai pendidik dan tidak berlepas tangan sebab mereka adalah penanggung jawab jalannya pembelajaran. Akses pendidikan pun akan mudah diperoleh seluruh rakyat,” jelasnya.

Pada akhirnya, ia menegaskan, digitalisasi pendidikan dibutuhkan sebagai uslub (sarana) untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam Islam. “Negara bertanggung jawab atas semua regulasi dan kondisi sosial yang memengaruhinya sehingga semua rakyat mendapatkan hak pendidikan dengan baik dan mudah,” tuturnya.

Hanya saja, ia mengingatkan, semua itu hanya bisa dilakukan apabila negara menerapkan syariat Islam secara paripurna dalam sistem Khilafah. “Semoga kita semua tetap bersemangat memperjuangkannya,” pungkasnya. [MNews/RA]

Share

2 thoughts on “[Kabar] Pemerhati: Digitalisasi Pendidikan Jangan Menyimpang dari Tujuan Pendidikan yang Sahih”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *