Reshuffle Menteri Keuangan, Ilusi Perubahan dalam Sistem yang Rusak

Reshuffle Menteri Keuangan, Ilusi Perubahan dalam Sistem yang Rusak

Penulis: Nettyhera

Muslimah News, FOKUS — Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo baru-baru ini menghadirkan wajah baru di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani Indrawati yang telah memimpin sejak 2016 digantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Banyak pihak menaruh harapan besar bahwa pergantian ini akan membawa arah baru bagi perekonomian nasional.

Sejumlah media menyebut, publik berharap Purbaya mampu menghadirkan strategi yang lebih segar untuk menekan utang dan mengoptimalkan penerimaan negara. (Kompas, 10-9-2025). Ada pula yang menilai kehadiran menteri baru diharapkan dapat menjawab keresahan masyarakat atas beban pajak dan program populis yang kerap bermasalah. (CNN Indonesia, 11-9-2025).

Optimisme ini wajar, mengingat posisi Menteri Keuangan sangat strategis dalam menentukan kesehatan fiskal negara. Ia bukan sekadar pengelola anggaran, tetapi juga penentu arah pembangunan. Dalam situasi global yang tidak menentu, dari perlambatan ekonomi dunia hingga risiko ketidakstabilan geopolitik, wajar publik menanti terobosan nyata dan pergantian ini bisa menjadi titik awal perbaikan.

Namun, pertanyaan mendasarnya, benarkah pergantian figur ini akan membawa perubahan signifikan bagi bangsa? Ataukah ia hanya menjadi rotasi kursi tanpa menyentuh akar masalah yang sesungguhnya?

Visi Baru atau Lanjutan Status Quo?

Purbaya dalam sejumlah pernyataannya menegaskan akan tetap melanjutkan kebijakan fiskal yang telah diterapkan sebelumnya, menjaga stabilitas makro, dan mengoptimalkan pajak. Artinya, ia tidak menawarkan perubahan fundamental, hanya meneruskan pola lama. Tidak ada keberanian untuk keluar dari jebakan utang dan pajak.

Selama bertahun-tahun, kebijakan fiskal Indonesia selalu bersandar pada utang dan pajak. Anggaran belanja negara yang defisit ditutup dengan utang, sedangkan pendapatan negara terus bergantung pada pajak yang cakupannya makin luas. Pemerintah bahkan tidak segan menambah jenis pajak baru, dari PPN hingga pajak karbon, yang akhirnya membebani masyarakat.

Masalah utang bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan beban yang terus menggerus anggaran negara. Alih-alih digunakan untuk meningkatkan layanan publik, sebagian besar belanja justru tersedot untuk cicilan dan bunga. Akibatnya, rakyat harus menanggung dampak nyata berupa layanan publik yang jauh dari memuaskan.

Pergantian menteri keuangan dalam kondisi seperti ini ibarat mengganti sopir, tetapi mobil yang dikendarai tetap rusak. Mau siapa pun yang memegang setir, arah perjalanan tetap tersendat karena sistem yang dipakai cacat sejak dasarnya.

Akar Masalah: Sistem Kapitalisme

Reshuffle Menteri Keuangan, betapa pun gencarnya, tidak akan memperbaiki keadaan selama sistem yang diterapkan tetap kapitalisme. Sistem ini menjadikan negara bergantung pada utang dan menjadikan pajak sebagai tulang punggung penerimaan. Kekayaan alam dan aset publik dikomersialisasi, bahkan diserahkan kepada swasta dan asing.

Dalam sistem kapitalisme, negara dikelola layaknya entitas ekonomi yang harus terus mempertahankan aliran dana agar dapat membiayai pengeluaran publik, infrastruktur, dan proyek pembangunan. Tersebab sumber daya domestik sering dianggap terbatas, utang luar negeri menjadi instrumen utama untuk menutup defisit anggaran. Utang ini memungkinkan pemerintah membiayai proyek besar yang tidak mungkin dibiayai hanya dari pendapatan domestik, sekaligus menciptakan kewajiban pembayaran bunga yang makin membebani anggaran pada masa depan. Ketergantungan pada utang juga membuat negara memiliki keterikatan politik dan ekonomi terhadap lembaga pemberi pinjaman atau negara donor sehingga kedaulatan kebijakan dapat terpengaruh.

Di sisi lain, pajak dijadikan tulang punggung penerimaan negara. Pemerintah mengenakan berbagai jenis pajak, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, hingga pajak konsumsi lainnya, untuk menutupi pengeluaran rutin. Pajak ini tidak hanya digunakan untuk membayar gaji aparatur dan menyediakan layanan publik, tetapi juga dialokasikan untuk membayar bunga dan cicilan utang negara.

Dengan kata lain, rakyat menjadi sumber pendanaan utama bagi negara. Sistem kapitalisme menjadikan keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan tidak ditopang oleh efisiensi atau keberlimpahan sumber daya domestik, melainkan oleh kombinasi utang dan pemungutan pajak yang terus berlangsung.

Dampak nyata kebijakan utang luar negeri akan menekan anggaran negara, sedangkan pajak tinggi membebani rakyat sehingga kesenjangan sosial melebar, kedaulatan ekonomi lemah, dan rakyat menghadapi tekanan ekonomi yang nyata setiap hari.

Solusi Islam: Keuangan Negara yang Mandiri

Berbeda dengan kapitalisme, Islam menawarkan sistem keuangan negara yang independen dan berkeadilan. Islam menempatkan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola harta umat sesuai ketentuan syariat. Pemasukan negara dalam Islam berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang merupakan milik umum, dari kepemilikan negara seperti fai, kharaj, jizyah, serta dari zakat yang merupakan kewajiban ibadah. (An-Nabhani, 2002, Sistem Ekonomi dalam Islam).

Utang luar negeri yang mengikat tidak dikenal dalam sistem Islam karena setiap pinjaman yang memberatkan rakyat dan menimbulkan ketergantungan pada pihak asing dilarang. Sistem Islam menekankan kemandirian negara dalam pembiayaan, serta memanfaatkan sumber daya internal dan penerimaan syar’i sehingga negara tidak terjebak pada utang yang bisa mengekang kebijakan dan menimbulkan beban generasi mendatang.

Benar dalam Islam dikenal adanya semacam pajak yang disebut dharibah. Namun, dharibah ini bukan sumber utama penerimaan negara, melainkan mekanisme darurat ketika kas negara benar-benar kosong, itu pun hanya dibebankan kepada orang kaya, bukan seluruh rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.”(HR Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat, bukan justru membebani mereka dengan pajak atau menyerahkan nasib ekonomi kepada asing.

Keunggulan sistem ekonomi Islam telah dibuktikan di sepanjang sejarah kejayaan Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, harta pernah berlimpah hingga sulit mencari mustahik zakat. Negara mampu menyejahterakan rakyat tanpa utang, dan tanpa pajak mencekik.

Kejayaan ini tidak hanya utopia masa lalu. Selama sistem Islam diterapkan secara kafah, keberkahan akan melimpah sebagaimana janji Allah, “Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (QS Al-A’raf: 96). Ayat ini memberi jaminan bahwa keberkahan ekonomi hanya akan diraih dengan ketaatan pada syariat Allah, bukan dengan kapitalisme yang rakus.

Butuh Perubahan Sistemis

Reshuffle kabinet sering dijual sebagai momentum perubahan, seolah dengan bergantinya sosok menteri, masalah ekonomi, sosial, dan politik bisa terselesaikan. Namun kenyataannya, ia tidak menyentuh akar persoalan. Masalah bangsa ini bukan sekadar siapa yang duduk di kursi menteri, melainkan sistem apa yang menjadi dasar pijakan kebijakan.

Perubahan yang hakiki tidak cukup diwujudkan hanya dengan menukar posisi pejabat. Ia menuntut perubahan yang bersifat sistemis, yakni menyentuh pada filosofi dasar yang mengatur kehidupan bernegara. Filosofi ini akan menentukan arah kebijakan, orientasi pembangunan, hingga cara negara memperlakukan rakyatnya. Jika filosofi yang dipegang masih sama, yakni kapitalisme dengan logika keuntungan dan eksploitasi, siapa pun orang yang duduk di kursi menteri, hasilnya akan sama saja: rakyat tetap terbebani, negara tetap bergantung pada pihak luar, dan kedaulatan tetap rapuh.

Perubahan sistemis berarti mengubah paradigma mendasar: dari negara yang berperan sebagai fasilitator bagi kepentingan elite dan asing, menjadi negara yang sungguh-sungguh melayani rakyat. Dalam perubahan hakiki semacam ini, utang luar negeri tidak lagi menjadi tumpuan pembiayaan pembangunan karena negara mengoptimalkan kekayaan alam dan potensi dalam negeri. Pajak bukan lagi tulang punggung penerimaan, melainkan hanya instrumen terbatas. Sumber daya publik, mulai dari energi, tambang, hingga hutan, dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan dikomersialisasi atau dilepas ke tangan swasta.

Jika perubahan sistem benar-benar dilakukan, pendapatan negara bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Pendidikan tidak lagi menjadi beban biaya yang mencekik, melainkan hak dasar yang dijamin negara. Layanan kesehatan dapat diakses tanpa harus membuat rakyat jatuh miskin. Infrastruktur dibangun bukan untuk kepentingan investor, melainkan untuk mendukung kehidupan rakyat banyak.

Pemimpin dan para menteri berfungsi sebagai pelayan publik, bukan aktor politik yang mengejar keuntungan pribadi atau kelompok. Inilah yang disebut perubahan hakiki, sebuah transformasi yang bukan sekadar kosmetik politik, tetapi perubahan menyeluruh yang menjamin kehidupan rakyat lebih adil dan sejahtera.

Demikianlah, reshuffle kabinet tidak akan menyentuh dimensi perubahan yang mendasar ini. Ia hanya mengutak-atik kursi kekuasaan, memberi ilusi perbaikan di permukaan, sedangkan problem struktural tetap dibiarkan.

Oleh karena itu, selama sistem kapitalisme tetap menjadi fondasi, reshuffle hanya akan menjadi drama politik yang berulang tanpa pernah memberi solusi. Harapan rakyat akan Indonesia yang lebih baik hanya dapat diwujudkan melalui perubahan sistemis yang menyentuh akar persoalan, bukan dengan mengganti wajah menteri semata.

Kembali pada Islam

Publik yang berharap ada gebrakan besar sebaiknya menyiapkan diri untuk kecewa. Ini karena pergantian figur tanpa pergantian sistem hanya akan menghasilkan wajah baru dengan kebijakan lama. Indonesia tetap berjalan di atas rel kapitalisme, utang akan terus menumpuk, pajak akan terus menghantui, dan rakyat akan tetap menjerit.

Jalan keluar sesungguhnya hanyalah dengan kembali pada Islam sebagai sistem kehidupan yang kafah. Inilah saatnya umat menyadari bahwa perubahan nyata tidak akan lahir dari pergantian figur, tetapi dari pergantian sistem. Hanya dengan Islam, kesejahteraan sejati akan terwujud dan bangsa ini terbebas dari jeratan kapitalisme yang menyesakkan. [MNews/GZ]

Share

One thought on “Reshuffle Menteri Keuangan, Ilusi Perubahan dalam Sistem yang Rusak”

  1. Reshuffle Menteri Keuangan, betapa pun gencarnya, tidak akan memperbaiki keadaan selama sistem yang diterapkan tetap kapitalisme

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *