Delapan Dekade Merdeka, Pendidikan Masih Terbelenggu Kapitalisme

Delapan Dekade Merdeka, Pendidikan Masih Terbelenggu Kapitalisme

Penulis: Sri Hartini, S.Pd., M.Pd.

Muslimah News, FOKUS — Di tengah hiruk-pikuk euforia delapan dekade kemerdekaan, problem pendidikan masih mengemuka. Salah satunya adalah masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah yang jauh dari perkotaan. Misalnya di SD Negeri 084 Amballong, Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kondisi ruang kelas yang digunakan jauh dari kondisi ruang-ruang kelas di kota. Lantainya berupa tanah dengan dinding papan. Beberapa bagian dinding mulai rusak. Papan tulis kayu di bagian depan sudah tua. Ada dua bagian yang bolong tepat di tengah. (Kompas[dot]id).

Kondisi serupa dialami warga Desa Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara; warga di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat; dan daerah lainnya. Problem tersebut diperparah dengan kondisi akses transportasi yang sulit dan mahal. (Tribun News).

Selain itu, permasalahan rendahnya tingkat partisipasi sekolah masih mengemuka. Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 16–18 tahun pada 2024 tercatat hanya sebesar 74,64% atau terdapat sekitar 25,36% penduduk usia 16–18 tahun yang tidak bersekolah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia yang hanya berada pada kisaran 30–40% untuk kelompok usia 19–23 tahun (CNN Indonesia).

Rendahnya kemampuan ekonomi orang tua juga menjadi salah satu faktor yang menyulitkan siswa untuk mengakses pendidikan, semisal untuk membeli seragam, buku, sepatu, dan kebutuhan sekolah lainnya. (Detik[dot]com).

Kesejahteraan guru yang rendah pun menambah karut-marut problem pendidikan. Guru honorer di Kabupaten Tasikmalaya melakukan mogok massal karena setelah belasan tahun mengabdi, mereka tidak kunjung diangkat sebagai ASN atau PPPK. Padahal, mereka berharap ada peningkatan penghasilan dengan perubahan status tersebut. (Detik[dot]com).

Sementara itu, dalam alokasi anggaran pendidikan di RAPBN 2026, sebanyak 44,2% diperuntukkan MBG. Hal ini jelas memperlihatkan proporsi anggaran pendidikan jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti sarana-prasarana pendidikan, kesejahteraan guru, pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan lainnya. Sungguh sangat ironis, berbagai problem pendidikan ada di tengah kebanggaan delapan dekade kemerdekaan.

Apa yang Salah?

Inilah akibat dari penerapan sistem kapitalisme yang telah bercokol di negeri ini sejak lama. Berbagai UU dan kebijakan ala sekuler kapitalisme disahkan, termasuk di bidang pendidikan. Kapitalisme menjadikan pendidikan sebagai komoditas. Biaya pendidikan terus melambung tinggi, menjadikannya sebagai barang mewah yang tidak semua anak bangsa bisa menikmati. Sekolah dan kampus sering kali lebih mirip “pasar pengetahuan”, tempat ijazah diperdagangkan demi gengsi sosial dan akses pekerjaan. Lembaga pendidikan pun banyak yang berorientasi pada profit, bukan murni untuk mencetak insan berilmu dan berakhlak mulia.

Lebih dari itu, sistem pendidikan yang ada diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri, bukan kebutuhan bangsa. Kurikulum terus berubah mengikuti logika pasar global, menghasilkan lulusan yang “siap kerja”, tetapi tidak siap membangun peradaban. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi menjadi sarana mencetak generasi pemimpin, melainkan sekadar mesin pencetak tenaga kerja murah bagi kepentingan kapitalis.

Kebijakan pendidikan kerap masih mengekang. Guru dan siswa dibebani standar administratif yang kaku, kurikulum pendidikan sekuler yang bergonta-ganti, sedangkan akses pendidikan bermutu masih timpang antara kota dan desa, kaya dan miskin. Kesejahteraan guru honorer juga sangat rendah karena digaji dengan standar minimal upah yang bahkan tidak cukup untuk bertahan hidup.

Pemerataan pendidikan yang seharusnya membawa keadilan justru masih dipasung oleh sistem yang menempatkan uang sebagai penentu utama. Termasuk jauhnya kesenjangan pendidikan di perkotaan dan di desa hingga perbatasan.

Oleh sebab itu, meski sudah delapan dekade merdeka, kapitalisme masih terus membelenggu, khususnya di bidang pendidikan. Selama kapitalisme tetap menjadi kerangka dasar pengelolaan negeri, pendidikan akan terus menjadi ladang bisnis, bukan hak rakyat. Tujuan pendidikan hanya bisa diraih jika sistem yang membelenggunya diganti dengan sistem yang menempatkan ilmu sebagai jalan membangun peradaban umat, bukan sekadar alat mencari keuntungan dan penjajahan.

Sistem pengganti terbaik tersebut adalah sistem kehidupan Islam yang semestinya diterapkan tidak hanya dalam bidang pendidikan, melainkan juga dalam seluruh bidang kehidupan (berislam kafah).

Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah: 208).

Penerapan Politik Pendidikan Islam dalam Khilafah Islamiah Adalah Jawaban

Berbagai problem pendidikan era kekinian sejatinya sudah diberikan solusinya dalam politik pendidikan Islam yang diterapkan oleh Negara Islam (Khilafah Islamiah). Politik pendidikan Islam yang bukan sekadar konsep, tetapi telah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dan dilanjutkan oleh para khalifah sesudah beliau, hingga runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki pada 3 Maret 1924.

Negara berperan sentral dalam penerapan sistem pendidikan Islam dengan politik pendidikannya dikarenakan Rasulullah ﷺ telah mengingatkan peran negara dengan imam/khalifah sebagai pengurus kemaslahatan rakyatnya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Penguasa yang memimpin rakyat banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

Dalam politik pendidikan Islam diatur berbagai hal. Pertama, berbasis akidah Islam dan pengaturannya sesuai syariat Islam. Landasan pendidikan adalah akidah Islam. Landasan ini membentuk tujuan, metode pengajaran, dan kurikulum yang sesuai. 

Syekh ‘Atha’ bin Khalil dalam Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah menjelaskan, “Sistem pendidikan Negara Khilafah disusun dari sekumpulan hukum-hukum syarak dan berbagai peraturan administrasi yang berkaitan dengan pendidikan formal. Hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan pendidikan formal terpancar dari akidah Islam dan mempunyai dalil-dalil syar’i.“

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menyebutkan dalam Muqaddimah Dustur yang merupakan Rancangan UUD Negara Islam pada Pasal 165, “Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Seluruh materi pelajaran dan metode pengajaran dalam pendidikan disusun agar tidak menyimpang dari landasan tersebut.”

Kedua, orientasi peradaban umat. Visi pendidikan adalah membangun peradaban Islam dan mewujudkan kemaslahatan umat. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menyebutkan dalam Muqaddimah Dustur Pasal 166, “Strategi pendidikan adalah membentuk pola pikir islami (akliah islamiah) dan jiwa yang Islami (nafsiah islamiah). Seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan disusun atas dasar strategi tersebut.” Ini jelas berbeda dengan sistem sekuler kapitalisme yang fokus pada materi dan kesejahteraan individu. 

Ketiga, pembiayaan oleh negara. Pendidikan wajib dibiayai penuh oleh negara. Pemenuhan berbagai sarana prasarana, bangunan, dan teknologi dari dasar hingga tinggi; perlengkapan belajar siswa; juga kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru semuanya dibiayai melalui pengelolaan baitulmal. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menyebutkan dalam Muqaddimah Dustur Pasal 173, “Negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara secara cuma-cuma. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara cuma-cuma.”

Khalifah Umar bin Khaththab ra. telah memerintahkan untuk memberikan tunjangan bagi para guru. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Al-Wadhin bin ‘Atha’ yang berkata, “Ada tiga orang guru di Madinah yang mengajar anak-anak dan Khalifah Umar bin Khaththab ra. memberikan nafkah kepada masing-masing dari mereka 15 dirham setiap bulan.”

Keempat, layanan pendidikan gratis, bermutu, dan terjangkau untuk semua. Layanan pendidikan ini gratis bagi seluruh warga negara, baik muslim maupun nonmuslim. Tidak ada perbedaan fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan dan di pedesaan hingga di perbatasan yang terpencil.

Nabi ﷺ memberikan syarat tebusan kepada tawanan Perang Badar untuk mengajar anak-anak penduduk Madinah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. yang berkata, “Ada beberapa tawanan pada hari Perang Badar yang tidak memiliki tebusan. Rasulullah saw. menjadikan tebusan mereka adalah dengan mengajarkan anak-anak kaum Anshar menulis.”

Ibnu Saad menuturkan riwayat dari ‘Amir yang berkata, “Tebusan bagi orang-orang yang tertawan dalam Perang Badar adalah 40 uqiyah. Bagi siapa yang tidak memilikinya, ia harus mengajarkan sepuluh orang muslim cara menulis. Zaid bin Tsabit adalah salah satu dari mereka yang diajar.”

Tindakan Nabi ﷺ tersebut menjadi dalil bahwa kepala negara wajib menyediakan pendidikan secara gratis kepada rakyatnya. Hal ini disebabkan oleh tawanan tersebut yang merupakan ganimah (harta rampasan perang) dan termasuk harta milik negara yang dibelanjakan demi kepentingan kaum muslim.

Selain itu, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang bertujuan untuk mengajarkan rakyat apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dengan itu mereka mampu memperoleh manfaat dan menghindari kemudaratan.

Oleh karena itu, negara wajib menyediakan layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan hidup mereka, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang saat ini menjadi kebutuhan primer. Kemudian pendidikan tinggi yang menjadi kebutuhan pokok bagi umat, seperti kedokteran, juga wajib disediakan sebagaimana halnya pendidikan dasar dan menengah secara gratis tanpa bayaran.

Kelima, kurikulum yang komprehensif. Kurikulum disusun negara dan mencakup pengajaran hukum Islam dan berbagai ilmu lainnya yang semuanya berbasis akidah Islam.

Keenam, mengusung kemandirian dan integritas. Sistem pendidikan Islam berupaya melahirkan insan berintegritas Islam dan pemimpin peradaban, bukan ajang komoditas yang menghasilkan “buruh” bagi industri.

Sistem pendidikan Islam yang diterapkan bersamaan dengan berbagai sistem lainnya oleh Khilafah Islamiah telah menghasilkan peradaban Islam yang khas. Khilafah telah banyak melahirkan cendekiawan dan ilmuwan yang ahli pada berbagai bidang. Semisal Al-Khawarizmi, seorang ahli matematika, dikenal Barat dengan Algebra atau Aljabar. Dengan kecerdasannya, beliau merumuskan hitungan matematika jauh lebih mudah dengan angka nol ketika kala itu peradaban Romawi masih menggunakan angka romawi yang susah dipelajari.

Ada juga seorang ahli kimia, Jabir Ibnu Hayyan atau dikenal dengan nama Ibnu Geber menghasilkan rumusan yang menjadi dasar bagi ilmuwan Barat di bidang kimia. Bapak kedokteran dunia, Ibnu Sina atau dikenal Avicenna, Ibnu Rusyd, Al-Farabi, dan lainnya merupakan bukti bahwa ulama pada masa peradaban Islam tidak melulu lihai dalam ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu umum, sains, dan teknologi.

Juga para pemimpin umat yang menonjol kepribadian Islamnya dan kepiawaiannya dalam mengurus umat, seperti Sultan Muhammad al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, Khalifah Harun ar-Rasyid, dan para khalifah lainnya yang mulia.

Khatimah

Sungguh, hanya penerapan Islam kafah oleh Khilafah Islamiah yang mampu menyelesaikan problem pendidikan hari ini. Oleh sebab itu, kaum muslim harus bersegera menjadi bagian dari dakwah melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan menegakkan Khilafah. Wallahualam bissawab. [MNews/WAG]

#DiskusiWAG

Share

One thought on “Delapan Dekade Merdeka, Pendidikan Masih Terbelenggu Kapitalisme”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *