[Kabar] Praktisi: Pernyataan Menkeu Soal Gaji Guru Rendah Menambah Kekecewaan Masyarakat

[Kabar] Praktisi: Pernyataan Menkeu Soal Gaji Guru Rendah Menambah Kekecewaan Masyarakat

Muslimah News, NASIONAL — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia ITB, Kamis (7-8-2025), menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi pendidik adalah tantangan serius dalam sistem keuangan nasional.

Namun kemudian, Menkeu mempertanyakan apakah negara harus menanggung seluruh beban anggaran untuk profesi guru dan dosen, atau adakah ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung dunia pendidikan?

Menambah Kekecewaan

Menurut praktisi pendidikan Vita Yulia Indrasari, S.P. pernyataan Menkeu makin menambah kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah saat ini. “Memang, pada 2025, pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar Rp724,3 triliun atau 20% dari total belanja negara. Hanya saja, ini tidak serta merta menunjukkan perhatian besar pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas yang telah dicanangkan,” paparnya kepada MNews, Senin (18-8-2025).

Ia mengulas, meskipun nominalnya sudah tercapai, faktanya distribusi anggaran masih jauh dari merata. “Bahkan, realisasinya masih memicu perdebatan mengenai ketimpangan dalam komposisi, prioritas dan relevansi program yang dianggarkan. Salah satunya, ketika membandingkan anggaran pendidikan kedinasan dengan pendidikan formal sehingga menimbulkan pertanyaan tentang perhatian pemerintah, terutama kepada generasi Indonesia di usia pendidikan dasar dan menengah,” ungkapnya

Di sisi lain, tambahnya, hampir 10% dari anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis. Dalam pandangannya, alokasi ini justru lebih tepat masuk ke anggaran kesehatan dibandingkan pendidikan karena tidak berkorelasi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Lebih lanjut, ia mengkritisi isyarat Menkeu tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan gaji guru. Ia menduga, walaupun Menkeu tidak memerinci partisipasi masyarakat yang dimaksud, tetapi mengingat track record-nya dalam regulasi pajak, bukan tidak mungkin partisipasi masyarakat di sini dijadikan alasan untuk memperluas basis penerimaan pajak.

“Dalam kasus terburuk, anggaran untuk pendidik akan dikurangi dan diserahkan ke komite sekolah atau mendorong sekolah dan perguruan tinggi negeri untuk menjadikan asetnya sebagai aset publik yang menyumbang pendapatan daerah,” prediksinya.

Padahal, ujarnya, beban anggaran lebih mungkin ditujukan kepada gaji kabinet “gemuk” yang prestasinya hingga saat ini hanyalah pernyataan-pernyataan kontroversial, bukan aksi nyata mengurusi dan menyelesaikan masalah yang muncul di negeri ini.

Vita menilai, kondisi ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw riwayat Bukhari dan Muslim, “Di antara tanda-tanda datangnya Hari Kiamat adalah berkurangnya ilmu dan tampaknya kebodohan.”

“Kutipan hadis tersebut dan banyak riwayat lain dengan makna serupa menunjukkan bahwa lenyap dan berkurangnya ilmu merupakan mudarat bagi kehidupan manusia. Namun, mudarat ini bisa dihilangkan dengan cara menjamin penyelenggaraan pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang berkesinambungan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pengaturan Pendidikan

Untuk itulah, ia menerangkan, sistem Islam memberikan pengaturan pendidikan oleh negara. “Khilafah sebagai negara yang menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahannya memahami pentingnya pendidikan dan memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya dalam memenuhi semua kebutuhan dasarnya dengan mudah,” jabarnya.

Dalam konteks pendidikan, lanjutnya, jaminan ini diwujudkan dengan cara menyediakan pendidikan gratis bagi rakyat, menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai, serta menyediakan tenaga-tenaga pendidik yang ahli di bidangnya serta menjamin kesejahteraan para pendidik.

“Jaminan ini bisa diwujudkan melalui pembiayaan pendidikan yang diambil dari baitulmal. Dalam kondisi krisis, ketika harta di baitulmal habis atau tidak cukup untuk menutupi pembiayaan pendidikan, barulah Khilafah bisa meminta sumbangan sukarela dari kaum muslim,” ujarnya.

Jika sumbangan kaum muslim juga tidak mencukupi, tuturnya, maka Allah Swt. memberikan hak kepada negara untuk memungut pajak (dharibah) dari kaum muslim. “Hanya saja, berbeda dengan sistem kapitalisme, penarikan pajak dalam sistem Islam dilakukan secara selektif dan temporer, tidak semua orang dibebani untuk membayar pajak,” ungkapnya.

Selain itu, urainya, dalam Islam, guru dan pendidik menduduki posisi yang mulia dan fungsi strategis dalam mencetak generasi unggul dan penakluk peradaban. “Dengan mekanisme baitulmal, para pendidik tidak perlu mencemaskan kesejahteraan mereka dan bisa fokus menjalankan tugas pokok dan tanggung jawab dalam fungsi strategis mereka,” pungkasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *